Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for Basuki

Showing posts sorted by relevance for query Basuki. Sort by date Show all posts

Monday, December 5, 2016

Mengurai Strategi Makar 212 - News Liputan6.com

Tito mengatakan, berdasarkan informasi dari intelijen, ada komunikasi yang intens antara para pelaku makar dengan demonstran 2 Desember. Rencananya, kelompok tersebut akan mengarahkan ratusan ribu massa aksi Bela Islam Jilid III ke gedung parlemen untuk menduduki MPR/DPR.

"Silakan jika datang ke DPR sampaikan aspirasi ke komisi masing-masing. Tapi duduki DPR secara paksa, kekerasan, apapun alasannya, itu inkonstitusional. Kami melihat gerakan itu," ungkap dia.

Sebab itu, Kapolri jauh-jauh hari menyebut ada kelompok makar yang berencana mendompleng massa Aksi Bela Islam. Namun, masyarakat salah paham dan menganggap pernyataan itu mengarah ke GNPF MUI.

"Kami tahu Anda (pelaku makar), kira-kira begitu. Tolong hentikan, jangan manfatkan massa GNPF yang murni ingin proses hukum terhadap saudara Basuki. Polri komit untuk proses hukum itu sudah kita buktikan," jelas Tito.

Untuk itu, Polri pun membangun dialog dengan massa GNPF MUI dan sejumlah tokoh masyakarat. Hasilnya, jelas demonstran Bela Islam Jilid III hanya membawa satu isu yakni penanganan perkara Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Kami bangun dialog dengan GNPF dalam rangka tuntutan Basuki atau melakukan ikut dalam upaya duduki DPR, kemudian agenda politik lain? Mereka menyatakan komit, tidak. Kami putusannya satu isu, proses hukum," beber dia.

Beruntungnya, GNPF MUI akhirnya tidak keras hati dan mau memindahkan agendanya yang semula gelar sajadah di Jalan Sudirman-Thamrin ke Monumen Nasional atau Monas.

"Kalau begitu, jangan gunakan Jalan Sudirman-Thamrin. Kalau mereka gunakan Jalan Sudirman-Thamrin, dengan massa yang begitu besar, ekornya ada di DPR/MPR sampai Semanggi, Patung Senayan, belok dia ke depan Hotel Mulia dan seterusnya. Sampai ke belakang DPR, berikutnya naik Semanggi dan pelintir sedikit saja. Mudah sekali jumlah massa besar, mudah sekali (ke DPR)," beber Tito.

3 dari 4 halaman

Mengurai Strategi Makar 212 - News Liputan6.com

By Rifan Muazin 8:00 AM No comments

"Silakan jika datang ke DPR sampaikan aspirasi ke komisi masing-masing. Tapi duduki DPR secara paksa, kekerasan, apapun alasannya, itu inkonstitusional. Kami melihat gerakan itu," ungkap dia.

Sebab itu, Kapolri jauh-jauh hari menyebut ada kelompok makar yang berencana mendompleng massa Aksi Bela Islam. Namun, masyarakat salah paham dan menganggap pernyataan itu mengarah ke GNPF MUI.

Beruntungnya, GNPF MUI akhirnya tidak keras hati dan mau memindahkan agendanya yang semula gelar sajadah di Jalan Sudirman-Thamrin ke Monumen Nasional atau Monas.

3 dari 4 halaman

Mengurai Strategi Makar 212 - News Liputan6.com

By Rifan Muazin 10:00 AM No comments

"Silakan jika datang ke DPR sampaikan aspirasi ke komisi masing-masing. Tapi duduki DPR secara paksa, kekerasan, apapun alasannya, itu inkonstitusional. Kami melihat gerakan itu," ungkap dia.

Sebab itu, Kapolri jauh-jauh hari menyebut ada kelompok makar yang berencana mendompleng massa Aksi Bela Islam. Namun, masyarakat salah paham dan menganggap pernyataan itu mengarah ke GNPF MUI.

Beruntungnya, GNPF MUI akhirnya tidak keras hati dan mau memindahkan agendanya yang semula gelar sajadah di Jalan Sudirman-Thamrin ke Monumen Nasional atau Monas.

3 dari 4 halaman

Kompolnas Anggap Kasus Makar Tak Ada Hubungan dengan Perkara Ahok

By Rifan Muazin 3:28 AM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menanggapi banyaknya wacana yang menyebut bahwa penangkapan sejumlah orang terkait dugaan makar berkaitan dengan dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Polisi menangkap 10 orang yang diduga melakukan pemufakatan untuk bertindak makar.

"Kompolnas memandang tidak ada relevansinya penangkapan 10 orang yang diduga makar, dengan penanganan kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah dilakukan oleh Polri," ujar Poengky melalui keterangan tertulis, Jumat (2/12/2016).

Poengky mengatakan, jika ada pihak yang keberatan dengan adanya penangkapan itu, maka ada upaya hukum yang tersedia, yakni praperadilan. Mereka bisa menguji keabsahan penangkapan lewat cara tersebut.

"Untuk substansi perkaranya sendiri, mari kita sama-sama menghargai sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia," kata Poengky.

Masyarakat diminta mempercayakan proses penegakan hukum kepada Polri. Kompolnas, kata Poengky, meminta masyarakat untuk menebarkan kesejukan. Jangan lagi ada upaya memprovokasi hingga makar.

"Serta menghormati seluruh proses hukum yang tengah berlangsung," kata Poengky.

Mengenai doa bersama 2 Desember, Poengky mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat. Mereka berhasil membuktikan bahwa aksi yang dilakukan berjalan damai.

"Selamat bertugas kepada seluruh jajaran Polri atas jerih payahnya selama ini dalam melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum," kata Poengky.

Polisi menangkap 10 orang di tempat terpisah atas dugaan melakukan makar.Â Sepuluh orang tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka adalah musisi Ahmad Dhani, aktivis Ratna Sarumpaet, Rachmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, Kivlan Zein, Adityawarman, Jamran, Eko, Rizal Khobar, dan Firza Huzein.

"Kalau sudah ditangkap itu pasti sudah ditetapkan menjadi tersangka," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar.

Mereka ada yang dipersangkakan dengan Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa, ada yang terkena Pasal 107 KUHP juncto Pasal 110 KUHP juncto Pasal 87 KUHP tentang Makar, dan ada juga yang terkait Pasal UU ITE.

Boy belum dapat memastikan apakah mereka akan langsung ditahan atau tidak. Saat ini, kata dia, 10 orang tersebut masih menjalani pemeriksaan secara intensif.

Kompas TV Soal Isu Makar, Jokowi: Itu untuk Mengingatkan

Diduga Makar, Tiga Orang Masih Ditahan, Tujuh Dibebaskan

By Rifan Muazin 11:00 AM No comments

Sementara tiga lainnya yang masih ditahan adalah Sri Bintang Pamungkas yang juga dijerat dengan tuduhan makar dan dua lainnya, Jamran dan Rizal Kobar, dijerat UU Informasi & Transaksi Elektronik ITE.

Polisi: Makar Bisa Berbentuk Permufakatan Jahat

Dalam keterangan pers di Mabes Polri Jakarta, Kadiv Humas Irjen Pol. Boy Rafli Amar mengatakan ada tujuh orang yang dipersangkakan melakukan upaya melanggar pasal 107 junto pasal 110 KUHP. Dugaan ini berkaitan dengan rencana pemanfaatan massa untuk menduduki kantor DPR, pemaksaan agar bisa dilakukan Sidang Istimewa dan menuntut pergantian pemerintah dan sebagainyaâ€. Ditambahkannya, â€œmakar di sini merupakan tindakan permufakatan jahat. Dalam pemahaman penyidik Polri, makar merupakan permufakatan atau bisa juga dikategorikan sebagai perbuatan delik formil, artinya tidak perlu terjadi dulu perbuatan makar tersebut.â€

Polisi, menurut Boy Rafli Amar, telah bertindak hati-hati dengan mengumpulkan informasi dan barang bukti selama tiga minggu terakhir ini. Penangkapan yang dilakukan menjelang unjuk rasa besar-besaran hari Jum'at (2/12) yang dipusatkan di Lapangan Monumen Nasional, â€œmerupakan upaya polisi menjaga kemurnian ibadah di silang Monas dan mengeliminir berbagai indikasi kerawanan yang mungkin terjadi, seperti pemanfaatan massa secara sedemikian rupa,â€ tambahnya.â€‹

Aksi damai 2 Desember 2016.

Sejumlah Besar Massa Gelar Aksi Damai di Monas

Sejumlah besar massa dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Bogor, Jawa Barat dan Kalimantan, meramaikan unjuk rasa yang disebut sebagai â€œAksi Bela Islam IIIâ€. Aksi damai itu dihadiri oleh Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan sejumlah pemimpin organisasi massa. Wartawan VOA di Jakarta Fathiyah Wardah melaporkan, massa yang datang dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain dari Jakarta, Bogor, Jawa Barat dan Kalimantan, duduk dengan tertib sambil mengucapkan bersalawat dan berzikir. Di luar dugaan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menkopolhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin dan beberapa menteri ikut mendatangi lokasi untuk melaksanakan sholat Jum'at bersama.

Dalam khutbah Jum'at, salah seorang pemimpin Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Habib Riziew Shihab mengatakan aksi yang dilakukan ribuan umat Islam ini bukan ingin merusak negara kesatuan Republik Indonesia tetapi untuk menuntut keadilan.

"Hari ini jutaan umat Islam datang ke Jakarta bukan untuk merusak NKRI,bukan untuk melawan Pancasila dan menodai UUD 1945 dan bukan juga untuk menghancurkan kebhinekaan kita tetapi saya sampaikan kepada ulama, umaro khususnya bapak presiden, mereka datang untuk membela Al Quran, agama dan menegakan hukum karena justru mereka cinta kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan bersemboyan Bhineka Tunggal Ika," ujarnya.

Presiden Joko Widodo Sampaikan Terima Kasih kepada Peserta Aksi

Ketika didaulat menyampaikan pidato, Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih kepada peserta aksi damai itu.

â€œTerima kasih atas doa dan dzikir yang dipanjatkan bagi negara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya ingin memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena seluruh jemaah hadir tertib dalam ketertiban sehingga acaranya bisa berjalan baik," katanya.

Pernyataan Presiden Joko Widodo ini ditanggapi peserta aksi dengan meminta supaya gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama, atau yang dikenal sebagai Ahok, ditangkap. Presiden tidak memberi tanggapan atas permintaan itu, tetapi sebelumnya Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian memastikan bahwa proses hukum terhadap Ahok akan terus berlanjut. Proses kasus itu kini berada di tangan Kejaksaan Agung.

"Kemaren sudah diserahkan tersangkanya, saudara Basuki Tjahaja Purnama. Apa yang kami lakukan sudah maksimal, kenapa? Bayangkan berapa kali juga diperiksa KPK tidak bisa jadi tersangka tetapi ketika ditangani oleh Polri bisa jadi tersangka. Untuk itu saya mohon dukungan dari saudara-saudara semua agar proses hukumnya terus berjalan. Dan Polri bersama saudara-saudara sekalian terus mengawal kasus ini," jelasnya.

Kasus Ahok Kini Ditangani Kejaksaan Agung

Pada 16 November lalu, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri telah menetapkan Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Penyidik menjeratnya dengan pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun dan pasal 156a KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun. Tim jaksa penuntut umum menyatakan berkas perkara Ahok lengkap dan akan segera diadili. [em/fw]

Demokrat Anggap Dugaan Makar Terlalu Jauh, PDI-P Serahkan ke Polisi

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Penangkapan serta penetapan tersangka terhadap tujuh orang terkait perkara dugaan makar pada Jumat (2/12/2016) lalu masih menuai kontroversi.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan berpendapat, tuduhan makar itu berlebihan.

"Kami masih melihat bahwa terlalu jauh untuk melihat ke sana," ujar Syarief dalam acara "Satu Meja" yang ditayangkan Kompas TV, Senin (5/12/2016) malam.

Alasannya, Syarief berpendapat, seluruh rakyat Indonesia telah menyadari bahwa aksi makar adalah bentuk inkonstitusional dan perusakan tatanan demokrasi yang telah dibangun, khususnya pasca-reformasi.

Oleh sebab itu, mendukung pemerintah sah hingga habis periode dan berkompetisi lagi di dalam pemilihan presiden selanjutnya adalah hal yang mutlak dilakukan.

Jika muncul kritik dari masyarakat, hal itu memang diakomodasi di dalam undang-undang. Asalkan, penyampaian kritik itu tidak melanggar hak dan kewajiban warga negara lain.

Meski menganggap tuduhan makar terlalu jauh, Syarief mewanti-wanti agar aparat keamanan harus selalu siap mengantisipasi hal negatif yang mungkin terjadi.

"Namun bagaimana pun juga, dengan begitu banyak massa, tentunya kami mendorong aparat keamanan TNI- Polri waspada. Itu sah-sah saja, itu merupakan tugas dan tanggung jawab," ujar dia.

Syarief pun meminta Polri dapat membuktikan apakah tuduhan itu benar atau tidak.

Terlalu prematur

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah berpendapat berbeda.

Pertama, Basarah menilai, Polisi tidak mungkin gegabah dalam menangkap dan menetapkan tersangka terhadap tujuh orang dengan sangkaan makar.

"Tindakan polisi memanggil, menjemput dan mentersangkakan para pihak yang diduga melakukan upaya makar, pasti memiliki alat bukti yang cukup kuat untuk sampai ke tindakan hukum seperti itu," ujar Basarah.

Kedua, proses penyelidikan dan penyidikan perkara makar masih berjalan. Polisi tidak memiliki wewenang mengadili apa ketujuh tersangka itu benar-benar melakukan tindakan makar atau tidak.

Wewenang tersebut, lanjut Basarah, dimiliki oleh pengadilan.

"Oleh karena itu, tunggu dulu. Terlalu prematur menuduh Polri proporsional atau tidak proporsional dalam hal ini. Karena proses perkara ini masih berlangsung," ujar dia.

Basarah pun berpendapat alangkah baiknya publik mempercayakan pengungkapan kebenaran perkara itu kepada sistem hukum di Tanah Air.

Dari keputusan itu nantinya dapat disimpulkan apakah aksi polisi dianggap berlebihan atau tidak.

Namun, Basarah mengapresiasi kerja Polisi. Apalagi penangkapan ketujuh orang itu dilakukan sebelum aksi super damai di Silang Monas, 2 Desember 2016.

"Polisi melakukan tindakan preventif untuk menjaga kemurnian umat Islam yang ingin mengekspresikan perasaan keislamannya akibat ada dugaan kitab sucinya dinistakan oleh Pak Ahok (Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama)," ujar Basarah.

"Jadi ingin dipilah supaya tidak ada manipulasi. Apa yang kita saksikan peristiwa aksi super damai lebih ke kegiatan ibadah, doa, zikir di mana polisi berhasil memisahkan mana gerakan keagamaan dan mana gerakan politik," kata dia.

Pengamat politik UIN Komarudin Hidayat berpendapat sama dengan Basarah. Menurut dia, publik tengah menyoroti betul kinerja Polri, khususnya soal pengusutan perkara dugaan penodaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama.

Oleh sebab itu, ketika melaksanakan tugas yang terkait dengan perkara itu meski tidak langsung, Polri diyakini melakukannya dengan profesional.

"Polisi tidak akan main-main mempertaruhkan kepercayaannya ya. Karena polisi dapat pressure luar biasa dalam kasus Ahok ini. Oleh karena itu ketika polisi menangkap, saya yakin dia punya informasi dan pertimbangan tersendiri," ujar Komarudin.

Sebanyak tujuh orang yang ditangkap sebelum aksi doa bersama Jumat lalu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan upaya makar.

Ketujuh orang itu adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.

Mereka disangka melanggar Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP.

Upaya provokasi

Meski sudah mengantongi sejumlah alat bukti untuk menjerat tujuh tersangka itu, namun penyidik masih mencari bukti kuat lain.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes (Pol) Martinus Sitompul mengatakan, salah satu petunjuk yang masih dikejar penyidik adalah keterkaitan antara tujuh tersangka itu dengan ajakan sejumlah orang untuk menduduki gedung MPR/DPR pada aksi super damai 2 Desember 2016.

"Ada upaya memprovokasi umat untuk dibawa ke Gedung MPR/DPR RI dan mendesak sidang istimewa menggulingkan pemerintah sah," ujar Martinus di kantornya, Senin (5/12/2016).

Sebelum shalat Jumat bersama di Lapangan Silang Monas, lanjut Martinus, ada sejumlah orang menggunakan mobil mengajak massa untuk bertolak ke Gedung MRP/DPR RI.

Martinus menegaskan, orang tersebut bukanlah bagian dari massa aksi doa bersama. Sebab, para pimpinan aksi itu sudah sepakat dengan polisi hanya menggelar shalat Jumat bersama di Lapangan Silang Monas tanpa harus berorasi di jalanan.

"Nah, kami menduga ajakan-ajakan ini dalam rangka bagian dari rencana itu (makar)," ujar Martinus.

Martinus enggan menjelaskan apa yang sudah didapatkan penyidik soal informasi itu.

"Intnya ada informasi A, B, C dan D yang sementara ini masih dalam tahap penyidikan. Yang jelas ada informasi seperti itu dan harus dikonstruksi menjadi sebuah sangkaan. Ini butuh waktu," ujar dia.

Kompas TV Kapolri Jelaskan Alasan Penangkapan Tersangka Makar

Kapolri Jelaskan soal Kasus Makar ke Komisi III

By Rifan Muazin 10:00 PM No comments

Liputan6.com, Jakarta Kapolri JenderalÂ Tito Karnavian hadir di rapat dengan Komisi III DPR. Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III dan Kapolri itu membahas penangkapan 11 orang dengan tuduhan makar dan pelanggaran atas pasal dalam UU ITE.

"Rapatnya sedang berlangsung," ujar Ketua Komisi III Bambang Soesatyo ketika dihubungi Liputan6.com, Senin (5/12/2016).

Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, pernyataan makar yang disampaikan Polri terhadap 11 tersangka yang ditangkap jelang aksi 2 Desember pekan lalu, agak sensitif dalam konteks perpolitikan nasional dan berpotensi mengganggu perekonomian.

"Pertama, apakah identitas sosok-sosok petualang politik yang ingin melakukan makar itu sudah teridentifikasi, dan kapan akan diumumkan kepada publik?" kata Bamsoet.

Kedua, dia melanjutkan, rapat-rapat yang mengagendakan makar dan ingin menguasai gedung DPR di mana saja, serta siapa politikus yang dimaksud dan menjadi peserta rapat-rapat itu.

"Ketiga, bagaimana Polri akan memperlakukan para perencana makar itu, termasuk para peserta rapat?" Bamsoet menambahkan.

Dia juga mempertanyakan keterkaitan tersangka penyebar rush money dengan peserta makar atau tidak.

"Kelima, sudah sejauh mana penanganan atau penyelidikan terhadap aktor-aktor politik yang menunggangi aksi damai 4 November yang berujung pada kerusuhan itu? Dan akan berlangsung berapa lama situasi dan kondisi waswas ini akan berlangsung?" dia memaparkan.

Politikus Partai Golkar ini menegaskan kelima pertanyaan tersebut penting mengingat beberapa elemen masyarakat mengeluhkan situasi akhir-akhir ini yang dirasakan kurang kondusif.

"Kami juga memberikan apresiasi kepada Polri yang dalam tempo singkat telah menyelesaikan pemeriksaan dan melimpahkan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu ke Kejaksaan Agung. Sehingga bola panas tersebut kini ada di tangan Kejaksaan Agung," dia menuturkan.

Kendati bola panas kasus Ahok tidak lagi di tangan kepolisian, ucap Bamsoet, Komisi III DPR tetap akan mempertanyakan kesiapan Polri dalam mengantisipasi keputusan akhir atas kasus Ahok.

"Apa pun keputusannya akan menimbulkan pro kontra di ruang publik. Dan itu tetap menjadi tanggung jawab Polri," tegas Bamsoet.

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Monday, December 5, 2016

Mengurai Strategi Makar 212 - News Liputan6.com

Tuesday, December 6, 2016

Mengurai Strategi Makar 212 - News Liputan6.com

Monday, December 5, 2016

Mengurai Strategi Makar 212 - News Liputan6.com

Friday, December 2, 2016

Kompolnas Anggap Kasus Makar Tak Ada Hubungan dengan Perkara Ahok

Sunday, December 4, 2016

Diduga Makar, Tiga Orang Masih Ditahan, Tujuh Dibebaskan

Monday, December 5, 2016

Demokrat Anggap Dugaan Makar Terlalu Jauh, PDI-P Serahkan ke Polisi

Sunday, December 4, 2016

Kapolri Jelaskan soal Kasus Makar ke Komisi III

Arsip Blog

Monday, December 5, 2016

Tuesday, December 6, 2016

Monday, December 5, 2016

Friday, December 2, 2016

Sunday, December 4, 2016

Monday, December 5, 2016

Sunday, December 4, 2016

Social Profiles

Arsip Blog