Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for resmi

Showing posts sorted by relevance for query resmi. Sort by date Show all posts

Friday, December 2, 2016

Ditangkap Terkait Dugaan Makar, Ini Cuitan Ahmad Dhani di Medsos | Nasional

Jakarta - Polisi akhirnya resmi menjemput 10 orang atas dugaan melakukan tindakan makar yakni Rachmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet, Kivlain Zein, Sri Bintang Pamungkas, dan beberapa orang lainnya.

Salah satunya adalah musisi Ahmad Dhani yang di jemput di sebuah kamar di hotel Sari Pan Pasific, Jakarta Pusat. Hal itu diketahui saat Ahmad Dhani mengunggah peristiwa penjemputannya itu melalui media sosial pribadinya.

"Malam ini di depan kamar di hotel Sari Pan Pasifik, orang mengaku dari Polda mencari saya. #ADP," tulis Dhani di akun medsosnya.

"Mau mendobrak kamar saya... #ADP," sambung Dhani.

Penyataan suami Mulan Jamella itu memang sesuai dengan pengacara Aldwin Rahadian yang merupakan kuasa hukum Rachmawati saat dihubungi sejumlah media, Jumat (2/12) pagi.

"Iya tadi di dalam ada Ahmad Dhani. Saya lihat di sini (Mako Brimob). Dhani dijemput saat dia sedang berada di hotel Sari Pan Pasific, diduga karena telah melanggar pasal 207 KUHP. Dan semua yang diamankan kini sudah ditangani oleh Krimum Polda Metro Jaya," tutur Aldwin Rahadian.

Penangkapan Ahmad Dhani dan sejumlah aktivis lainnya dibenarkan pihak Kepolisian. Hal itu diungkapkan Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar saat dihubungi sejumlah media, Jumat (2/12).

"Iya memang benar ada penangkapan terkait isu makar, saya sendiri belum mengecek lagi. Namun informasinya ada 10 orang yang diamankan dan tengah diperiksa di Mako Brimob Kepala Dua Depok," jelas Irjen Boy Rafli Amar.

Senada dengan Boy Rafli Amar, Kabid Penum Polri, Kombes Martinus Sitompul juga mengungkapkan alasan polisi menangkap para tokoh-tokoh tersebut.

"Ini bagian upaya kami mencegah menindaklanjuti laporan yang masuk, karena mereka dianggap melanggar KUHP. Mereka Ada beberapa panggilan tapi enggak diikutin, ya kita lakukan upaya hukum lain dengan melakukan penangkapan. Tapi jelasnya nanti kita sampaikan. Dan semua nya sekarang mereka telah ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua," tegas Kombes Martinus Sitompul.

Chairul Fikri/JAS

BeritaSatu.com

Ditangkap Terkait Dugaan Makar, Ini Cuitan Ahmad Dhani di Medsos | Nasional

By Rifan Muazin 3:28 AM No comments

"Malam ini di depan kamar di hotel Sari Pan Pasifik, orang mengaku dari Polda mencari saya. #ADP," tulis Dhani di akun medsosnya.

"Mau mendobrak kamar saya... #ADP," sambung Dhani.

Penyataan suami Mulan Jamella itu memang sesuai dengan pengacara Aldwin Rahadian yang merupakan kuasa hukum Rachmawati saat dihubungi sejumlah media, Jumat (2/12) pagi.

Penangkapan Ahmad Dhani dan sejumlah aktivis lainnya dibenarkan pihak Kepolisian. Hal itu diungkapkan Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar saat dihubungi sejumlah media, Jumat (2/12).

Senada dengan Boy Rafli Amar, Kabid Penum Polri, Kombes Martinus Sitompul juga mengungkapkan alasan polisi menangkap para tokoh-tokoh tersebut.

Chairul Fikri/JAS

BeritaSatu.com

Polisi Buru Seorang Aktivis Asal Sumbawa Atas Dugaan Makar

By Rifan Muazin 10:00 AM No comments

Rabu, 07 Desember 2016 | 18:21 WIB

Polisi Buru Seorang Aktivis Asal Sumbawa Atas Dugaan Makar

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar (tengah) bersama Karo Penmas Divisi Humas Polri Kombes Pol Rikwanto (kanan) dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol RP Argo Yuwono (kiri) usai memberikan keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta, 3 Desember 2016. Polri menetapkan tujuh orang tersangka sebagai terduga makar. TEMPO/M Iqbal Ichsan

TEMPO.CO, Mataram - Polisi saat ini masih mencari seorang aktivis berinisial HT yang berasal dari Kabupaten Sumbawa Besar. Aktivis itu diduga terlibat dalam rencana makar pada 2 Desember 2016.

"Nanti kita cek sajalah kegiatan sehari-harinya di sana (Sumbawa Barat)," kata Kapolda NTB Brigjen Umar Septono di Mataram, Rabu, 7 Desember 2016. Menurut Umar secara resmi Polda Metro Jaya belum berkoordinasikannya dengan Polda NTB. "Belum ada sama sekali (koordinasi), kita belum dilibatkan, karena itu kan TKP di sana, urusan Polda Metro Jaya. Jadi, sejauh ini belum ada masukan apa-apa."

Sebelumnya Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap sebelas aktivis yang diduga akan melakukaan makar dengan memanfaatkan massa pengunjuk rasa 2 Desember 2916. Aktivis-aktivis itu antara lain adalahÂ Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri Ahmad Dani, Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar. Diduga HT juga terlibat secara langsung dengan kelompok itu.

Keterlibatan HT diketahui setelah polisi mengantongi sejumlah alat bukti adanya rencana makar yang bertujuan menjatuhkan pemerintahan Joko Widodo dengan memanfaatkan aksi 2 Desember. Hanya saja keberadaan HT hingga kini belum diketahui oleh polisi. Polda Metro Jaya sudah mencari mantan anggota legislatif tersebut.

Dari sebelas tersangka makar yang ditangkap, hanya tiga yang menjalani proses penahanan, yakni Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar. Untuk ketiganya, polisi menyangkakan dengan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang ITE dan juga Pasal 107 Juncto Pasal 110 KUHP tentang Makar dan Permufakatan Jahat.

ANTARA

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.comÂ â€" Polri secara resmi mengumumkan penetapan 11 tersangka yang diduga berupaya merusak situasi keamanan ketika aksi doa bersama dilakukan pada Jumat (2/12/2016).

Dari 11 orang yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar.

Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.Â Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dalam jumpa pers, Sabtu (3/12/2016), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa para tersangka berupaya memanfaatkan aksi doa bersama yang diikuti massa dalam jumlah besar.

Ketujuh tersangka memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca-penetapan tersangka, berbagai pendapat kemudian muncul ke publik. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai perbuatan makar yang dituduhkan kepada para tersangka.

Tak mengherankan jika tuduhan makar tersebut menimbulkan pertanyaan. Sebab, di beberapa negara yang pernah terjadi penggulingan kekuasaan, kudeta dilakukan dengan adanya aksi pemberontakan. Bahkan, bisa jadi diikuti dengan adanya konflik senjata.

Tak tunggu pemberontakan

Perbuatan makar ternyata dapat dipidana tanpa harus ada tindakan pemberontakan secara fisik. Penegak hukum dapat melakukan antisipasi pemberontakan dengan menangkap para pelaku yang diduga merencanakan upaya makar.

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar Laksamana, menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai meski masih pada tahap percobaan.

"Sebab, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?" ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (5/12/2016).

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

"Permufakatan jahat itu ada bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas," kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar, menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

"Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai," kata Ganjar.

Makar bukan kritik?

Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multitafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

(Baca: Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar)

Boy Rafli menegaskan, permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dari penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," kata Boy.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

(Baca: Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri)

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Menurut Boy, tujuh tersangka yang ditangkap karena dugaan permufakatan makar berencana mengarahkan massa untuk menggelar sidang istimewa di Gedung DPR/MPR RI. Tujuannya sama, yakni untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Kompas TV Kapolri: Tersangka Makar Akan Memanfaatkan Kegiatan 2 Desember

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri secara resmi mengumumkan penetapan sebelas tersangka yang diduga berupaya merusak situasi keamanan ketika aksi doa bersama dilakukan pada Jumat (2/12/2016).

Dari sebelas yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar.

Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin dan Firza Huzein.Â Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dalam jumpa pers Sabtu (3/12/2016), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa para tersangka berupaya memanfaatkan aksi doa bersama yang diikuti massa dalam jumlah besar.

Ketujuh tersangka memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca-penetapan tersangka, berbagai pendapat kemudian muncul ke publik. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai perbuatan makar yang dituduhkan kepada para tersangka.

Tak tunggu pemberontakan

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia Ganjar Laksamana menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai, meski masih pada tahap percobaan.

"Karena, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?" ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (5/12/2016).

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

"Permufakatan jahat itu ada, bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas," kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

"Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai," kata Ganjar.

Makar bukan kritik?

Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multi tafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

(Baca: Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar)

Boy Rafli menegaskan, permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dengan penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," kata Boy.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

(Baca: Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri)

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Kompas TV Kapolri: Tersangka Makar Akan Memanfaatkan Kegiatan 2 Desember

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Friday, December 2, 2016

Ditangkap Terkait Dugaan Makar, Ini Cuitan Ahmad Dhani di Medsos | Nasional

Ditangkap Terkait Dugaan Makar, Ini Cuitan Ahmad Dhani di Medsos | Nasional

Wednesday, December 7, 2016

Polisi Buru Seorang Aktivis Asal Sumbawa Atas Dugaan Makar

Tuesday, December 6, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Monday, December 5, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Arsip Blog

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Friday, December 2, 2016

Ditangkap Terkait Dugaan Makar, Ini Cuitan Ahmad Dhani di Medsos | Nasional

Ditangkap Terkait Dugaan Makar, Ini Cuitan Ahmad Dhani di Medsos | Nasional

Wednesday, December 7, 2016

Polisi Buru Seorang Aktivis Asal Sumbawa Atas Dugaan Makar

Tuesday, December 6, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Monday, December 5, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Social Profiles

Arsip Blog