Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for syarat

Showing posts sorted by relevance for query syarat. Sort by date Show all posts

Thursday, December 8, 2016

Tangkap Aktivis dengan Tuduhan Makar, Nama Baik Polri Jadi Taruhan : Okezone News

JAKARTA â€" Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, mempersilakan kepolisian memproses hukum sejumlah aktivis yang diduga melakukan makar terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Arief mengingatkan nama baik Polri menjadi taruhannya jika tak ada bukti adanya makar.

"Namun jika polisi nanti tidak bisa membuktikan adanya upaya makar dari kelompok aktivis maka taruhannya adalah nama Polri sendiri," ujar Arief saat dihubungi, Jumat (9/12/2016).

BERITA REKOMENDASI

Ia melanjutkan, apa yang dilakukan sejumlah aktivis seperti Rachmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, serta Hatta Taliwang belum bisa disebut sebagai tindakan makar. Arif menerangkan, syarat terjadinya makar jika adanya keterlibatan militer, pengikut banyak, sampai keinginan untuk mengganti ideologi negara.

"Sebab biasanya di semua negara jika terjadi makar maka syarat utama harus ada keterlibatan militer, keinginan menggantikan ideologi negara, pengikutnya banyak, dan ada rapat-rapat tertutup. Nah, ini mereka mau makar masa buat rapat terbuka dan ngundang wartawan," keluh Arief.

Presiden Jokowi, menurutnya, tak boleh begitu saja percaya dengan informasi akan adanya gerakan makar yamg direncanakan pada 2 Desember 2016. Perbedaan pandangan, kata Arief, sah-sah saja di negara demokrasi seperti Indonesia, sepanjang tak mengubah konstitusi negara.

"Jadi Pak Jokowi dan Polri harus waspada jangan-jangan informasi para aktivis akan adanya makar dari intelijen hanya sebuah cara untuk semakin mendelegitimasi institusi Polri sebagai penjaga demokrasi yang akhirnya Polri akan bernasib sama seperti institusi TNI di era Soeharto," simpulnya.

Diketahui, 10 orang ditangkap dalam kasus dugaan makar pada 2 Desember 2016. Mereka adalah mantan staf ahli panglima TNI, Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha; mantan Kepala Staf Kostrad, Mayjen (Purn) Kivlan Zein; dan Ketua Solidaritas Sahabat Cendana Firza Huzein.

Kemudian seniman dan aktivis politik Ratna Sarumpaet; pentolan band Dewa 19 sekaligus calon wakil bupati Bekasi, Ahmad Dhani; putri presiden pertama RI Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri; Sri Bintang Pamungkas; dan Eko. Sementara ada dua orang yang ditangkap dan dijerat Pasal 28 Undang-Undang ITE yakni Jamran dan Rizal Kobar.

Terakhir, kepolisian menangkap mantan anggota DPR 1999â€"2004, Hatta Taliwang, yang diduga terlibat dengan pemufakatan makar bersama delapan aktivis yang sudah ditetapkan tersangka.

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

By Rifan Muazin 3:28 AM No comments

Jum'at, 02 Desember 2016 | 11:12 WIB

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

Suasana penangkapan aktivis Sri Bintang. Kredit: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum pidana Universitas Indonesia Chudry Sitompul berpendapat para aktivis yang ditangkap Polda Metro Jaya belum bisa dibilang makar. Menurut dia, perbuatan bisa disebut makar jika ada perbuatan persiapan.

"Saya kira mereka belum memenuhi syarat itu karena belum ada perbuatan permulaan," kata dia ketika dihubungi Tempo, Jumat, 2 Desember 2016.

Makar menurut Chudry adalah tindakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Disebut makar jika dalam proses pemakzulan itu menggunakan kekerasan fisik atau senjata.

Chudry mencontohkan makar adalah seperti gerakan Aceh Merdeka dan organisasi papua merdeka. Pada dua kelompok itu sangat jelas bahwa mereka ingin lepas dari Indonesia dan menggunakan senjata.

Baca: Penangkapan Aktivis, Pengacara Dilarang Masuk Markas Brimob

Tindakan ingin lepas dari Indonesia atau ingin menurunkan Presiden tak bisa disebut makar jika melalui proses hukum yang sesuai mekanisme. "Demokrasi misalnya melalui mekanisme hukum, kalau sekarang dengar pendapat di DPR, MK. Kalau tidak melalui proses itu dianggap makar," ujar Chudry.

Hari ini Polda Metro Jaya menangkap sejumlah aktivis yang diduga melakukan makar. Di antaranya adalah Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet, Rachamawati Soekarno Putri, Kivlan Zein, dan Ahmad Dhani. Mereka kini sedang diperiksa di Mako Brimob Kelapa Dua.

Baca:Beredar 10 Nama Aktivis yang Ditangkap Karena Dugaan Makar

Chudry mengataka polisi harus membuktikan bahwa para aktivis itu sudah melakukan persiapan untuk makar. "Ribuan orang dengan tangan kosong meminta presiden turun apakah itu sudah kita katakan bisa menggulingkan? Itu kan bisa ditindak saja sama polisi," katanya.

Menurut Chudry, jika para aktivis itu terbukti makar, mereka terancam disangka melanggar Pasal 107 atau Pasal 108 KUH Pidana. Hukuman pidana yang mengancam adalah maksimal 20 tahun penjara.

MAYA AYU PUSPITASARI

Baca:
Aktivis Ditangkap, Jokowi: Tanya Kapolri
> Buya Syafii Maarif: Penjarakan Ahok Selama 400 Tahun

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

By Rifan Muazin 3:28 AM No comments

Jum'at, 02 Desember 2016 | 11:12 WIB

Suasana penangkapan aktivis Sri Bintang. Kredit: Istimewa

"Saya kira mereka belum memenuhi syarat itu karena belum ada perbuatan permulaan," kata dia ketika dihubungi Tempo, Jumat, 2 Desember 2016.

Makar menurut Chudry adalah tindakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Disebut makar jika dalam proses pemakzulan itu menggunakan kekerasan fisik atau senjata.

Chudry mencontohkan makar adalah seperti gerakan Aceh Merdeka dan organisasi papua merdeka. Pada dua kelompok itu sangat jelas bahwa mereka ingin lepas dari Indonesia dan menggunakan senjata.

Baca: Penangkapan Aktivis, Pengacara Dilarang Masuk Markas Brimob

Baca:Beredar 10 Nama Aktivis yang Ditangkap Karena Dugaan Makar

Menurut Chudry, jika para aktivis itu terbukti makar, mereka terancam disangka melanggar Pasal 107 atau Pasal 108 KUH Pidana. Hukuman pidana yang mengancam adalah maksimal 20 tahun penjara.

MAYA AYU PUSPITASARI

Baca:
Aktivis Ditangkap, Jokowi: Tanya Kapolri
> Buya Syafii Maarif: Penjarakan Ahok Selama 400 Tahun

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

By Rifan Muazin 8:00 AM No comments

Jum'at, 02 Desember 2016 | 11:12 WIB

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum Â

Suasana penangkapan aktivis Sri Bintang. Kredit: Istimewa

TEMPO.CO,Â JakartaÂ - Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Chudry Sitompul, berpendapat para aktivis yang ditangkap Polda Metro Jaya belum bisa dibilang makar. Menurut dia, suatu perbuatan bisa disebut makar jika ada perbuatan persiapan.Â

"Saya kira mereka belum memenuhi syarat itu karena belum ada perbuatan permulaan," kata dia ketika dihubungi Tempo, Jumat, 2 Desember 2016.

Makar, menurut Chudry, adalah tindakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Disebut makar jika dalam proses pemakzulan itu menggunakan kekerasan fisik atau senjata.

Chudry mencontohkan makar seperti Gerakan Aceh Merdeka dan Organisasi Papua Merdeka. Pada dua kelompok itu sangat jelas bahwa mereka ingin lepas dari Indonesia dan menggunakan senjata.

Baca:Â Penangkapan Aktivis, Pengacara Dilarang Masuk Markas Brimob

Tindakan ingin lepas dari Indonesia atau ingin menurunkan Presiden tak bisa disebut makar jika melalui proses hukum yang sesuai dengan mekanisme. "Demokrasi misalnya melalui mekanisme hukum. Kalau sekarang dengar pendapat di DPR, MK. Kalau tidak melalui proses itu, dianggap makar," ujar Chudry.

Hari ini Polda Metro Jaya menangkap sejumlah aktivis yang diduga melakukan makar. Beberapa di antaranya Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet, Rachmawati Sukarnoputri, Kivlan Zein, dan Ahmad Dhani. Mereka kini sedang diperiksa di Markas Komando Brimob Kelapa Dua.

Baca: Beredar 10 Nama Aktivis yang Ditangkap karena Dugaan Makar

Chudry mengatakan polisi harus membuktikan bahwa para aktivis itu sudah melakukan persiapan untuk makar. "Ribuan orang dengan tangan kosong meminta Presiden turun, apakah itu sudah kita katakan bisa menggulingkan? Itu kan bisa ditindak saja sama polisi," katanya.

Menurut Chudry, jika para aktivis itu terbukti makar, mereka terancam disangka melanggar Pasal 107 atau Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukuman pidana yang mengancam adalah maksimal 20 tahun penjara.

MAYA AYU PUSPITASARI

Baca:Â
Aktivis Ditangkap, Jokowi: Tanya KapolriÂ
> Buya Syafii Maarif: Penjarakan Ahok Selama 400 Tahun

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri secara resmi mengumumkan penetapan sebelas tersangka yang diduga berupaya merusak situasi keamanan ketika aksi doa bersama dilakukan pada Jumat (2/12/2016).

Dari sebelas yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar.

Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin dan Firza Huzein.Â Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dalam jumpa pers Sabtu (3/12/2016), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa para tersangka berupaya memanfaatkan aksi doa bersama yang diikuti massa dalam jumlah besar.

Ketujuh tersangka memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca-penetapan tersangka, berbagai pendapat kemudian muncul ke publik. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai perbuatan makar yang dituduhkan kepada para tersangka.

Tak mengherankan jika tuduhan makar tersebut menimbulkan pertanyaan. Sebab, di beberapa negara yang pernah terjadi penggulingan kekuasaan, kudeta dilakukan dengan adanya aksi pemberontakan. Bahkan, bisa jadi diikuti dengan adanya konflik senjata.

Tak tunggu pemberontakan

Perbuatan makar ternyata dapat dipidana tanpa harus ada tindakan pemberontakan secara fisik. Penegak hukum dapat melakukan antisipasi pemberontakan dengan menangkap para pelaku yang diduga merencanakan upaya makar.

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia Ganjar Laksamana menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai, meski masih pada tahap percobaan.

"Karena, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?" ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (5/12/2016).

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

"Permufakatan jahat itu ada, bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas," kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

"Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai," kata Ganjar.

Makar bukan kritik?

Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multi tafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

(Baca: Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar)

Boy Rafli menegaskan, permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dengan penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," kata Boy.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

(Baca: Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri)

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Menurut Boy, tujuh tersangka yang ditangkap karena dugaan permufakatan makar berencana mengarahkan massa untuk menggelar sidang istimewa di Gedung DPR/MPR RI. Tujuannya sama, yakni untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Kompas TV Kapolri: Tersangka Makar Akan Memanfaatkan Kegiatan 2 Desember

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.comÂ â€" Polri secara resmi mengumumkan penetapan 11 tersangka yang diduga berupaya merusak situasi keamanan ketika aksi doa bersama dilakukan pada Jumat (2/12/2016).

Dari 11 orang yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar.

Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.Â Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dalam jumpa pers, Sabtu (3/12/2016), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa para tersangka berupaya memanfaatkan aksi doa bersama yang diikuti massa dalam jumlah besar.

Ketujuh tersangka memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca-penetapan tersangka, berbagai pendapat kemudian muncul ke publik. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai perbuatan makar yang dituduhkan kepada para tersangka.

Tak tunggu pemberontakan

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar Laksamana, menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai meski masih pada tahap percobaan.

"Sebab, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?" ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (5/12/2016).

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

"Permufakatan jahat itu ada bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas," kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar, menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

"Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai," kata Ganjar.

Makar bukan kritik?

Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multitafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

(Baca: Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar)

Boy Rafli menegaskan, permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dari penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," kata Boy.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

(Baca: Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri)

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Kompas TV Kapolri: Tersangka Makar Akan Memanfaatkan Kegiatan 2 Desember

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Thursday, December 8, 2016

Tangkap Aktivis dengan Tuduhan Makar, Nama Baik Polri Jadi Taruhan : Okezone News

Friday, December 2, 2016

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

Monday, December 5, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Tuesday, December 6, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Arsip Blog

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Thursday, December 8, 2016

Tangkap Aktivis dengan Tuduhan Makar, Nama Baik Polri Jadi Taruhan : Okezone News

Friday, December 2, 2016

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

Monday, December 5, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Tuesday, December 6, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Social Profiles

Arsip Blog