Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for Rachma

Showing posts sorted by relevance for query Rachma. Sort by date Show all posts

Saturday, December 3, 2016

Pengacara: Rachmawati Menolak Menjawab Pertanyaan soal Makar

Liputan6.com, Jakarta - Rachmawati Soekarnoputri menolak menjawab pertanyaan penyidik tentang dugaan makar yang ditujukan kepadanya. Sebab, kondisi kesehatan yang terbilang tidak stabil. Juru bicara Rachmawati, Teguh Santosa mengatakan kliennya dimintai keterangan untuk Berita Acara Penyidikan (BAP) sebanyak dua kali.

"BAP pertama dimulai pukul 09.00 WIB sampai 15.00 WIB. Kemudian BAP kedua dimulai setelah azan magrib hingga pukul 21.00 WIB," kata Teguh, Jumat (2/11/2016) malam.

Adapun, selama di-BAP Rachmawati enggan memberikan penjelasan terkait dengan pasal yang disangkakan. Ia hanya berkenan menjawab pertanyaan yang berkenaan dengan identitas.

"Mbak Rachma tidak berkenan untuk menjawab pertanyaan terkait materi yang dituduhkan, yaitu dugaan makar Pasal 107, 110 juncto 87," papar Teguh.

Dia beralasan, ketika berada di Mako Brimob Kelapa II Depok, kondisi kesehatan Rachmawati tidak memungkinkan. Apalagi suhu badannya sempat panas dingin.

"Jam 10.00 WIB Tensinya 230/110, menjelang jam 3 diperiksa lagi tensinya turun ke 180/80. Mbak Rachma tadinya ingin ditangani dokter pribadi, tetapi tidak bisa dihubungi karena HP-nya disita," ucap Teguh.

Rachmawati bersama pengacaranya meninggalkan Mako Brimob Kelapa II Depok pada pukul 22:00 WIB menggunakan Mercedes-Benz berwarna hitam. "Mbak Rachma diizinkan berobat keluar karena proses BAP sudah selesai. Dia tidak layak untuk ditahan," Teguh memungkasi.

Rachmawati termasuk di antara sembilan tersangka lainnya terkait kasus dugaan makar dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang ditangkap pada Sabtu dini hari, 2 Desember 2016.

Tepis Tuduhan Makar, Rachmawati Mengaku Hanya Ajukan 2 Petisi

By Rifan Muazin 1:00 PM No comments

Jakarta - Kuasa hukum Rachmawati Soekarnoputri, Aldwin Rahadian, membantah kliennya melakukan upaya makar. Aldwin menjelaskan pada pertemuan 1 Desember di Sari Pan Pacific kliennya hanya mengajukan petisi.

"Jadi Bu Rachma merasa tidak ada upaya makar yang dituduhkan. Bu Rachma hanya kemudian ingin mengajukan dua petisi saja," kata Aldwin di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jumat (2/12/2016).

Aldwin menjelaskan petisi yang diajukan kliennya itu berisi dukungan kepada umat Islam terkait proses hukum dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Satu petisi membangun soliditas empati umat Islam penegakan hukum kasus Pak Ahok," kata dia.

Petisi kedua berkaitan dengan menyampaikan aspirasinya untuk mengembalikan UUD 1945 sebelum amandemen. Yang mana Isu ini juga disuarakan oleh Sri Bintang Pamungkas melalui suratnya yang dikirimkan ke pimpinan MPR/DPR dengan tembusan Panglima TNI.

"Kedua ingin menyampaikan kepada lembaga DPR beraspirasi untuk kemudian bisa mengembalikan UUD 45 sebelum amandemen, itu saja," jelasnya.

Terkait petisi itu, Aldwin mengklaim kliennya tidak melakukan upaya makar. Bahkan menurut dia Rachmawati juga tidak punya niatan seperti yang dituduhkan itu.

"Di luar itu, Bu Rachma menyampaikan tidak ada upaya apapun apalagi makar begitu. Tidak ada terlintas seperti itu, karena tidak ada upaya itu," katanya.

Dengan alasan itu juga Rachmawati tidak menandatangani surat penangkapan dirinya.

"Beliau kenapa tidak menandatangani surat penangkapan karena memang beliau tidak merasa melakukan upaya seperti itu," jawab dia.

Aldwin mengaku tidak tahu soal bukti awal yang digunakan penyidik untuk menangkap Rachmawati. Dia hanya menyebut pemeriksaan terpaksa dihentikan karena kondisi kliennya drop.

"Bukti apa yang sudah dimiliki penyidik kita belum tahu. Tadi hanya ditanyakan beberapa pertanyaan saja, riwayat hidup dan sebagainya makanya tadi sempat di dua kali BAP tapi karena kondisi tidak optimal untuk memberikan pernyataan dari pertanyaan. Karena memang kondisinya drop dan sakit," jelas dia.
(ams/jor)

Rachmawati: Saya Tidak Lakukan Makar Sama Sekali! : Okezone News

By Rifan Muazin 2:00 AM No comments

JAKARTA - Putri Presiden pertama Indonesia Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri membantah dirinya melakukan pemufakatan makar terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Desember lalu sebagaimana yang dituduhkan oleh Polda Metro Jaya.

"Terus terang dan kesempatan ini saya membantah dengan keras bahwa saya tidak melakukan makar sama sekali dan tidak ada upaya untuk melakukan makar terhadap pemerintahan yang sekarang," tegas Rachma dikediamannya, Jalan Jati Padang Raya, Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (07/12/2016).

BERITA REKOMENDASI

Lebih lanjut, Rachma mengatakan, sebagai putri pendiri negara tentu dia memahami konsekuensi hukum dari perbuatan makar sehingga tidak mungkin untuk melakukan upaya makar.

"Bagaimanapun juga sebagai putri proklamator, pendiri bangsa ini dan tentunya saya tahu rambu-rambu hukum, saya tahu segala macam persoalan yang berkaitan dengan apa itu artinya makar," jelasnya.

Dikatakan Rachma, pada 2 Desember dia memang berencana akan ke DPR/MPR tapi bukan untuk mendudukinya, melainkan untuk menagih janji Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan yang pernah berjanji akan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diusulkannya pada pertemuan sebelum-sebelumnya.

"Kami menyampaikan pada pimpinan DPR kalau akan dihadiri 20.000 massa untuk tagih janji. Tahun lalu saya sudah bertemu dengan ketua MPR Pak Zulkifli Hasan dalam rangka juga gerakan NKRI meminta MPR kembali kepada UUD 1945," pungkasnya.

Seperti diketahui, Rachmawati dan sejumlah aktivis lainnya ditangkap oleh aparat kepolisian sebelum aksi super damai 2 Desember lalu di kawasan Monumen Nasional, Jakarta karena dituduh melakukan pemufakatan makar kepada negara.

Mereka adalah antara lain Kivlan Zen, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin, Rachmawati Soekarnoputri, Ahmad Dhani, Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal.

Ahmad Dhani Bantah Berbuat Makar

By Rifan Muazin 8:00 PM No comments

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musisi Ahmad Dhani beranggapan penangkapan dirinya pada Jumat (2/12) dini hari merupakan pengalaman seru. Ia juga memberi istilah penangkapannya serupa dengan penangkapan Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Ya kronologisnya seperti penangkapan PKI lah. Seru," kata Ahmad Dhani saat keluar dari lokasi pemeriksaan, Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Sabtu (3/12) dini hari.

Suami Mulan Jameela tersebut menuturkan dirinya diberondong pertanyaan seputar jumpa pers tanggal 1 Desember, dan kegiatan 30 November di rumah Rachmawati Soekarnoputri. Dhani menyangkal terlibat aksi makar.

"Nggak ada (makar). Jadi memang meeting (rapat) di rumah Mbak Rachma (Rachmawati Soekarnoputri)," katanya.

Mengenai jumpa pers 1 Desember 2016, ia menyatakan terkait demo di gedung DPR dan tuntutan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur Nonaktif DKI Jakarta.

Ahmad Dhani menambahkan perannya adalah menjaga keselamatan Rachmawati Soekarnoputri dan Lily Wahid (adik kandung mantan Presiden Gus Dur).

"Jadi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saya sebutkan tugas saya menjaga keselamatan Ibu Rachma dan Lily Wahid," katanya.

Ahmad Dhani sebelumnya ditangkap tim Polda Metro Jaya di Hotel Sari Pan Pasific, Jl Thamrin, Jakarta, Jumat. Selain dirinya, ada sembilan orang lain yang ditangkap di tempat berbeda.

Dhani optimistis tak akan lagi diperiksa lagi oleh penyidik. Alasannya, tuduhan terhadap dirinya terkesan dipaksakan.

"Saya yakin nggak ada ya, karena panetapan tersangka pun kayaknya agak dipaksakan. Dalam pasal 107 KUHP yang dimaksud menggulingkan kekuasaan itu (makar) itu melalui cara inkonstitusional," kata Dhani.

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

By Rifan Muazin 8:00 AM No comments

Rabu, 07 Desember 2016 | 17:50 WIB

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

Rachmawati Soekarnoputri, saat mendatangi kediaman Markas Front Pembela Islam, untuk bertemu dengan Habib Rizieq Shihab, di Petamburan III, Jakarta, 31 Oktober 2016. TEMPO/GRANDY AJI

TEMPO.CO, Jakarta - Rahmawati Soekarno Putri menjelaskan kronologi kegiatannya yang selama ini oleh pihak Kepolisian RI disebut sebagai upaya makar. Menurut dia, kegitan yang dilakukannya adalah upaya membela kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Saya memang secara konsisten ingin menyampaikan petisi tentang kembalikan UUD 45 ke yang asli, karena UUD yang sudah empat kali di tanda tangani Megawati amandennya menjadikan Undang-Undang kita bersifat liberal dan kapitalistik," kata Rahmawati dalam jumpa pers di kediamannya di Jati Padang, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Desember 2016.

Rahmawati menjelaskan, kegiatannya berawal dari tanggal 15 Desember 2015. Saat itu, ia dan beberapa tokoh Gerakan Selamatkan NKRI, yakni Djoko Santoso, Lily Wahid, Syamsu Djalal dan Hatta Taliwang bertemu dengan ketua MPR Zulkifli Hasan.

"Saya menyampaikan keprihatinan terkait UUD 45, Zulkifli (Ketua MPR Zulkifli Hasan) pun mengaku punya kepedulian yang sama dan senang jika massa menduduki MPR untuk menyampaikan aspirasinya," katanya.

Kemudian, pada 30 Maret 2016, kata Rachma, Megawati Soekarnoputri berpidato dan menyatakan pemerintah perlu memberikan perhatian pada haluan negara dalam proses pembangunan. Menurut Rachma, pidato itu mengindikasikan ada rencana untuk mengamandemen UUD lagi.

Indikasi tersebut kemudian dibenarkan oleh Zulkifli Hasan pada pertemuan mereka 23 Mei 2016. "Zulkifli menyampaikan bahwa saat ini ada dua arus di parlemen. Pertama yang menginginkan amandemen kelima. Kedua, yang menginginkan UUD 45 kembali ke aslinya," jelasnya.

Pada 30 Oktober 2016, Rachmawati mengunjungi pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dengan tujuan bertukar pikiran soal isu kebangsaan, termasuk penegakan hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Diskusi tersebut membuahkan hasil, yakni Rizieq mendukung upaya bela negara dengan menuntut pengembalian UUD 45 dan Pancasila yang asli.

Rachmawati menyampaikan tuntutan pengembalian UUD 45 saat Aksi Bela Islam II, 4 November lalu. Dalam aksi yang berujung bentrok itu, Presiden Joko Widodo menuding adanya aktor yang menungganginya.

Pada 30 November 2016, Rachmawati kembali berkunjung ke kediaman Rizieq, sekitar pukul 14.00 WIB. Dalam pertemuan itu, Rizieq menjelaskan konsesus antara GNPF MUI dan polisi terkait Aksi 212 yang akan dilaksanakan di lapangan Monas. "Saya mempersilakan, tapi aksi Bela Negara tetap akan dilakukan di gedung DPR/MPR," katanya.

Masih di hari yang sama, sekitar pukul 15.30 WIB, Rachmawati bertemu dengan Sri Bintang Pamungkas di Pegangsaan, Jakarta. Dalam pertemuan itu Sri Bintang mengaku sudah membentuk Front People Power Indonesia dengan tiga tuntutan, yakni kembali ke UUD 45 sebelum amandemen, lengserkan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan membentuk pemerintahan transisi.

"Saya tidak setuju dengan poin dua dan tiga dan menegaskan akan menggunakan soft landing," kata Rachmawati.

Setelah menegaskan tujuan aksinya bukanlah untuk makar, Gerakan Selamatkan NKRI kemudian mengirimkan surat pemberitahuan ke Kepolisian Daerah Metro Jaya terkait rencana aksi bela negara di depan DPR yang dimulai pukul 13.00 WIB dengan jumlah masa 20 ribu orang.

"Kami mengirimkan surat ke Polda Metro, dan menjelaskan bahwa aksi kami di luar gedung bukan di dalam. Sehari kemudian juga kami sudah jelaskan dalam konpers di Sari Pan Pasifik" katanya.

Pada Jumat, 2 Desember 2016, sebelum aksi super damat berlangsung di Lapangan Monas, polisi menangkap 11 orang yang diduga akan melakukan makar. Delapan orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka dugaan perencanaan makar, Rahmawati termasuk di dalamnya. Terkait dengan tuduhan itu, Rahmawati pun telah membantahnya dengan keras.

Selain delapan orang tersebut ada pula dua orang yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait ujaran kebencian, dan satu orang terkait penghinaan terhadap penguasa.

INGE KLARA

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

By Rifan Muazin 10:00 AM No comments

Rabu, 07 Desember 2016 | 17:50 WIB

Rachmawati Soekarnoputri, saat mendatangi kediaman Markas Front Pembela Islam, untuk bertemu dengan Habib Rizieq Shihab, di Petamburan III, Jakarta, 31 Oktober 2016. TEMPO/GRANDY AJI

Rachmawati menyampaikan tuntutan pengembalian UUD 45 saat Aksi Bela Islam II, 4 November lalu. Dalam aksi yang berujung bentrok itu, Presiden Joko Widodo menuding adanya aktor yang menungganginya.

"Saya tidak setuju dengan poin dua dan tiga dan menegaskan akan menggunakan soft landing," kata Rachmawati.

"Kami mengirimkan surat ke Polda Metro, dan menjelaskan bahwa aksi kami di luar gedung bukan di dalam. Sehari kemudian juga kami sudah jelaskan dalam konpers di Sari Pan Pasifik" katanya.

Selain delapan orang tersebut ada pula dua orang yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait ujaran kebencian, dan satu orang terkait penghinaan terhadap penguasa.

INGE KLARA

Komisioner Komnas HAM: Makar Hak Konstitusional Rakyat

By Rifan Muazin 7:00 PM No comments

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai upaya mengganti presiden di tengah masa jabatan merupakan hak konstitusional warga negara. Namun hal itu harus sesuai dengan undang-undang.

Pernyataan itu disampaikan Pigai menyikapi penangkapan sejumlah aktivis yang dituding melakukan makar, termasuk Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang, yang ditangkap pada dini hari tadi.

"Kritikan rakyat itu merupakan hak konstitusional warga negara, termasuk perbuatan atau tindakan mengganti presiden di tengah jalan asal konstitusional melalui parlemen," kata Pigai dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, di JakartaÂ kemarin.

Dia menilai penangkapan Hatta Taliwang dan sejumlah tokoh yang dituduh makar membuktikan watak pemerintahan represif. Sepanjang tindakan makar sesuai dengan konstitusi, menurutnya, hal itu bukan persoalan.

"Penangkapan terhadap Ibu Rachma dkk, termasuk Pak Hatta Taliwang, menujukkan tindakan represif pemerintah. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)," katanya.

Pigai mengatakan, makar atau kudeta yang tidak dibenarkan adalah makar yang bersifat inkonstitusional. Hal itu berarti tindakan makar tersebut menimbulkan instabilitas nasional, pelanggaran HAM, menghilangkan demokrasi, dan kedigdayaan sipil.

Dia menjelaskan, dalam human rights and elections disebutkan, di tengah kondisi tertentu atau situasi terpaksa, presiden memiliki kemampuan untuk mengeluarkan pernyataan darurat atau state in emergency.

Demikian pula dengan rakyat. Mereka juga memiliki kesempatan untuk melakukan pengambilalihan kekuasaan, apakah melalui people power ataupun kudeta, baik oleh militer atau sipil. Dia menyebut tindakan makar pernah dipraktikkan di Indonesia dan di negara-negara lain.

"Keduanya dilakukan hanya semata-mata demi pemulihan stabilitas sosial dan integritas nasional," kata Pigai.

Komisioner asal Papua itu mengatakan, kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Dalam arti, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi negara.

Presiden adalah pemangku kewajiban (obligation) atas perlindungan dan pemenuhan HAM. Sementara kedudukan rakyat sebagai pemilik hak (Right holder). Oleh karena itu, rakyat berhak menilai dan mengkritisinya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Junimart Girsang berharap proses penyidikan kasus makar ini dilakukan secara transparan.

Dia meminta polisi mempublikasikan bukti makar yang dituduhkan kepada sejumlah orang yang telah ditangkap.

"Kami harapkan sekali lagi, polisi sebaiknya transparan dalam penyidikan. Sampaikanlah kepada masyarakat, agar tidak muncul isu-isu yang tidak kondusif," kata Junimart.

Dia yakin polisi masih memiliki bukti lain terkait dugaan makar tersebut. Namun Junimart belum mengetahui secara pasti dalam bentuk apa bukti tersebut.

"Kami takÂ tahu apakah mereka (polisi) masih punya bukti lain. Bukti percakapan langsung misalnya, saya yakin itu ada," kata Junimart.

Kemarin polisi kembali menangkap satu orang yang diduga terkait kasus makar. Kali ini yang ditangkap adalah Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang. Dia ditangkap di rumahnya pada pukul 01.30 WIB. (pmg/obs)

Yusril Sebut Tuduhan Makar ke Ratna Sarumpaet Cs Masih Jauh

By Rifan Muazin 12:00 AM No comments

Jakarta - Yusril Ihza Mahendra menilai unsur tuduhan makar kepada kliennya, Ratna Sarumpaet dan Rachmawati Soekarnoputri masih terlalu jauh. Penangkapan yang dilakukan oleh polisi dianggap sebagai upaya preventif.

"Kelihatannya kalau sampai pelaksanaan makar masih jauh lah. Dan bahwa mereka melakukan rapat-rapat pertemuan kritik pemerintah itu normal saja," ujar Yusril di Hotel Century Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/12/2016).

Dirinya mengatakan, khusus Ratna Sarumpaet, Yusril menyebut kliennya tidak mengikuti konferensi 1 Desember lalu. Proses penangkapan yang dilakukan kepolisian juga merupakan langkah pencegahan.

"Lalu mengambil langkah preventif sejumlah tokoh ditangkap, walaupun mereka tidak ditangkapi belum tentu terjadi apa-apa juga," terangnya.

"Saya coba lihat persoalan ini secara jernih karena ibu Ratna dan Rachma sudah menunjuk saya sebagai kuasa hukum penasehat hukum beliau, akan saya tanani kasus ini dengan sebaik-baiknya," sambungnya.

Khusus soal makar, pada pasal 87, pasal 107 dari KUHP makar yang dimaksudkan adalan tindakan / upaya menggulingkan pemerintahan yang sah. Upaya-upaya makar dirumuskan dalam KUHP, seperti dilakukan bersama-sama, ada pemufakatan, ada tahapan perencanaan, dan tahapan pelaksanaan.

Pasal tersebut adalah pasal yang dituduhkan kapada kliennya. Dirinya berharap orang-orang yang ditangkap segera dibebaskan oleh polisi.

"Pak Sri Bintang Pamungkas, Pak Jamran dan Pak Rizal, kalau setidaknya benar-benar setuju saya akan tangani semua mereka-mereka ini. Mudah-mudahan Pak Sri Bintang, Jamran, Rizal bisa segera dibebaskan dari tahanan," ucapnya.
(mna/asp)

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Saturday, December 3, 2016

Pengacara: Rachmawati Menolak Menjawab Pertanyaan soal Makar

Friday, December 2, 2016

Tepis Tuduhan Makar, Rachmawati Mengaku Hanya Ajukan 2 Petisi

Wednesday, December 7, 2016

Rachmawati: Saya Tidak Lakukan Makar Sama Sekali! : Okezone News

Saturday, December 3, 2016

Ahmad Dhani Bantah Berbuat Makar

Wednesday, December 7, 2016

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

Thursday, December 8, 2016

Komisioner Komnas HAM: Makar Hak Konstitusional Rakyat

Sunday, December 4, 2016

Yusril Sebut Tuduhan Makar ke Ratna Sarumpaet Cs Masih Jauh

Arsip Blog

Saturday, December 3, 2016

Friday, December 2, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Saturday, December 3, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Thursday, December 8, 2016

Sunday, December 4, 2016

Social Profiles

Arsip Blog