Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for anggota

Showing posts sorted by relevance for query anggota. Sort by date Show all posts

Thursday, December 8, 2016

Prabowo Instruksikan Kadernya Hati-hati Menyikapi Isu Makar

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa menyatakan partainya bersikap hati-hati dalam menanggapi isu makar. Hal itu sesuai instruksi dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Kami disuruh berhati-hati bersikap. Kami tunggu proses persidangan atas tuduhan-tuduhan itu," kata Desmond di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (8/12).

Desmond mengatakan, secara khusus pihaknya terus mengikuti perkembangan kasus makar yang dituduhkan kepada Rachmawati Soekarnoputri selaku bagian Partai Gerindra. Namun dia lebih memilih menunggu proses persidangan perkara dugaan makar.

"Kami akan bereaksi kalau ada ketidakadilan yang dibebankan kepada Eko dan Bu Rachmawati," kata Desmond.

Dalam kasus dugaan makar, polisi telah menetapkan sepuluh orang sebagai tersangka. Mereka adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Adityawarman Thahar, Ratna Sarumpaet, Firza Huzein, Eko Santjojo, Alvin Indra, dan Sri Bintang Pamungkas, Rizal dan Jamran.

Desmond menambahkan, polisi harus bisa menyebutkan bukti yang dijadikan dasar penangkapan sejumlah orang yang dituduh makar. Dia mempertanyakan bukti tersebut.

"Pembuktian itulah yang kami tunggu. Saya cuma berharap sebagai komisi hukum, jangan sampai polisi mengada-ada saja, akhirnya tidak bisa (dibuktikan) atau pembuktiannya dipaksakan," kata Desmond.

Sementara anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Junimart Girsang mengapresiasi kinerja polisi dalam menangkap pelaku dugaan makar. Termasuk penangkapan Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang, dini hari tadi.

"Saya apresiasi, mereka ternyata tetap bergerak walaupun secara silent dan tentu penangkapan yang terbaru ini merupakan bukti bahwa kepolisian telah mengumpulkan bukti yang cukup. Sehingga mereka siap untuk melakukan penangkapan," kata Junimart.

Selain itu, dia meminta masyarakat mampu membedakan tindakan makar dan yang bukan makar. Menurut Junimart, makar tidak harus mengerahkan massa dalam melancarkan aksinya.

"Kalau makar itu kepentingan seseorang atau sekelompok orang untuk menggulingkan pemerintahan. Kan itu harus dibedakan," kata Junimart.

Hari ini polisi kembali menangkap satu orang yang diduga terkait kasus makar. Kali ini yang ditangkap adalah Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang. Dia ditangkap di rumahnya pada pukul 01.30 WIB. (pmg/gil)

Anggota Komisi III DPR: Upaya Kepolisian Menelusuri Dana Makar Langkah yang Tepat

By Rifan Muazin 7:00 PM No comments

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi menangkap 11 orang yang diduga akan melakukan makar saat aksi Jumat (2/12/2016).

Anggota Komisi III Fraksi Partai NasDem, Taufiqulhadi menilai tindakan tersebut sudah tepat dalam rangka menjaga keamanan serta stabilitas nasional.

Taufiqulhadi mengungkapkan, kepolisian tentunya sudah memiliki bukti yang kuat. Sehingga upaya penahanan itu dilakukan agar tidak memanfaatkan massa yang hadir dalam aksi itu.

"Tentunya kepolisian telah memiliki bukti yang kuat terhadap kelompok pendompleng aksi itu," kata Taifiq dalam keterangannya kepada Tribunnews, Kamis (8/12/2016).

Pemilihan waktu penahanan terhadap pelaku makar sebelum pelaksanaan aksi 2 Desember, menurur Taufiq sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Kapolri, agar tidak ada menimbulkan kegaduhan di media sosial terhadap penangkapan kesebelas orang tersebut.

"Saya kira ini langkah taktis kepolisian. Jika penangkapan ini dilakukan sebelum aksi itu maka dengan mudah media sosial akan mempelintir penahanan tersebut," katanya.

Politisi NasDem ini menyatakan dukungannya atas langkah pihak keamanan tersebut.

"Saya mendukung sepenuhnya. Apa yang dilakukan kepolisian sudah benar," ujar Taufiq.

Taufiq mengatakan upaya makar terhadap pemerintah yang dipilih secara demokrasi dan konstitusional tidak dibenarkan secara hukum.

"Tidak ada pembenaran bagi siapapun itu, jika perbuatannya melanggar hukum dan berpotensi kerusuhan sosial atau disabilitas nasional maka harus dikenakan hukum yang berlaku dan tidak boleh diabaikan. Jika pihak keamanan tidak bertindak sebaliknya malah dipertanyakan," tegas legislator Jawa Timur IV ini.

Tidak berhenti menetapkan status tersangka, saat ini pihak kepolisian juga sedang mengusut aliran dana perbuatan makar tersebut.

Menurut Taufiq, ini tentunya sebuah upaya yang wajar dilakukan oleh aparat kepolisian guna menambahkan bukti-bukti dalam penyelidikannya serta mengetahui siapa tokoh dibalik upaya makar tersebut.

"Upaya kepolisian menelusuri pendanaan dari kelompok tersebut merupakan langkah yang sudah tepat. Saya mendukung upaya tersebut seraya berharap agar kepolisian bisa menuntaskan dan menemukan titik terang apa yang melatarbelakangi gerakan kelompok tersebut dan siapa yang menggerakkan di belakang mereka," ujar dia.

Anggota DPR Sangsi Aki-Nini Makar, Kapolri: Justru yang Senior Berpengalaman

By Rifan Muazin 7:00 AM No comments

Jakarta - Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian angkat bicara tentang protes penangkapan para tersangka makar yang berusia lanjut yang dinilai tidak mungkin memobilisasi massa. Ini penjelasan Kapolri.

Pertanyaan penangkapan para tersangka makar yang telah berumur itu dilontarkan oleh anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Erma Maharani. Erma menyebutkan usia mereka sudah tua dan tidak memungkinkan untuk memobilisasi massa.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kapolri lalu memberikan penjelasan seputar penangkapan dan dugaan kegiatan para tersangka. "Kalau dari segi usia dan akses, justru kalau usia matang," jawab Tito saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, DPR, Senin (5/12/2016).

Menurut dia, para tersangka tersebut senior sehingga sudah berpengalaman. "Cara mainnya matang, enggak harus mendobrak pagar DPR, tapi melakukan setting desain kegiatan justru yang senior yang bisa, yang pengalaman. Yang muda itu muscle-nya, otot," kata dia.

"Jadi tidak menjamin enggak harus dari segi usia. Makin berusia, makin matang taktik dan tekniknya," tegas dia.

Sebelumnya, hal yang sama diungkapkan oleh kuasa hukum tersangka makar, Habiburokhman. Dia mengatakan sulit dipercaya orang-orang yang sudah berumur akan melakukan makar. "Kita heran kenapa dikenakan pasal makar. Ini aki-aki, nini-nini dituduh makar, dengan umur Bu Ratna enam puluhan ujung, hampir tujuh puluh tahun. Mereka enggak punya senjata dan massa, kok dituduh makar. Kurang keren! Kecuali tuduhan itu ditujukan kepada saya," kata Habiburokhman dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/12).

Delapan orang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar, yakni Eko Suryo Santjojo, Adityawarman Thaha, Kivlan Zen, Firza Husein, Rachmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet, Alvin Indra, dan Sri Bintang Pamungkas. Dari delapan tersangka, hanya Sri Bintang Pamungkas yang hingga kini ditahan polisi.
(aan/fdn)

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

By Rifan Muazin 5:00 AM No comments

Image copyright AP/Tatan Syuflana Image caption Kepolisian berpendapat ada indikasi unjuk rasa 212 di Jakarta awalnya akan diarahkan untuk menduduki Gedung DPR/MPR.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa ada petunjuk pengerahan massa ke DPR/MPR sebagai upaya untuk mengganti pemerintah Indonesia yang sah.

"Meng-hijack (membajak), mengambil massa GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) MUI, kemudian dibawa ke DPR untuk menduduki DPR, melaksanakan Sidang Istimewa, dan setelah itu ujung-ujungnya pemakzulan atau menjatuhkan pemerintah yang sah," jelas Kapolri Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (05/12).

Pengerahan massa itu, diduga, akan dilakukan pada unjuk rasa 212 atau Jumat (02/12) pekan lalu, sehingga polisi merasa lebih perlu menangkap 11 orang pada Jumat subuh sebelum aksi berlangsung.

Mereka yang ditangkap antara lain adalah aktivis politik Ratna Sarumpaet, calon Wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, pegiat politik oposisi, Sri Bintang Pamungkas.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Trimedya Panjaitan, mengatakan cukup puas dengan penjelasan dari Kapolri.

"Beberapa nama yang kemudian ditetapkan tersangka oleh Kapolri, itulah yang menurut mereka sebagai indikasi yang kuat. Dan mereka sudah memenuhi dua alat bukti, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, sebelum menyatakan seseorang menjadi tersangka," jelasnya.

Image copyright Reuters Image caption Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada upaya untuk memaksakan Sidang Istimewa untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.

Pandangan serupa disampaikan oleh Hasrul Azwar, dari Fraksi Persatuan Pembangunan, yang juga menerima penjelasan Jenderal Tito Karnavian tentang potensi dari mereka yang ditahan untuk menggerakkan massa menduduki DPR.

"Dan itu adalah perbuatan yang inkonstitusional, yang melawan hukum. Untuk itu perlu mengambil tindakan yang repsesif, dengan menangkap mereka pada waktu subuh secara serentak."

Namun Benny K Harman -salah seorang Wakil Ketua Komisi III, yang memimpin rapat kerja dengan Kapolri- berpendapat penjelasan tentang indikasi makar tidak memuaskan.

"Itu penjelasan itu sangat tidak kuat alasannya. Kayaknya ini hanya stretegi saja. Penangkapan itu dulu dilakukan untuk disahkan, kenapa tokoh-tokoh dari massa yang jutaan jumlahnya, supaya tidak terprovokasi. Begitu, sehingga mereka dipandang perlu untuk diamankan."

Pernyataan pendapat atau makar?

Benny Harman dari Partai Demokrat -yang merupakan kubu 'oposisi pemerintah'- menambahkan bahwa penangkapan subuh menjelang aksi Jumat (02/12) berbau politis.

"Lebih banyak politisnya karena di negara kita kan demonstari adalah hak untuk menyatakan pendapat dan itu dijamin oleh undang-undang."

Image copyright AFP/GOH CHAI HIN Image caption Unjuk rasa 212 digelar oleh sekelompok umat Islam yang menuntut Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, ditahan karena dituduh melakukan penistaan agama Islam.

"Makar itu kalau ada rencana yang sistematis, kemudian ada kekuatan bersenjata. Kalau itu tidak terpenuhi maka bukan makar, bukan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Itu untuk menyampaikan pendapat," jelasnya.

Bagi Trimedya Panjaitan -dari PDI yang mendukung pemerintahan saat ini- penangkapan dan tuduhan makar atas 11 orang itu semata-mata sebagai sebuah proses hukum.

"Ini kan pendapat dari pihak kepolisian, pendapat dari aparat penegak hukum. Kita mengingatkan jangan sampai ada intervensi dari kekuasaan, tadi Kapolri Pak Tito sudah jelas mengatakan ini murni dari hasil intelijen."

Trimedya menyadari ada sekelompok pihak yang mungkin tidak sependapat dengan penjelasan Kapolri, yang melihatnya sebagai hal yang agak berlebihan.

"Itu kan pendapat mereka. Ya bagi kita ini lah demokrasi, dua-duanya berbeda pendapat, ada masyarakat civil society (masyarakat madani) yang tentunya akan berpendapat seperti itu."

Sedang buat Hasrul Azwar, kepolisian jelas tidak akan bertindak secara gegabah.

"Apalagi Polri sudah berkoordinasi dengan TNI Angkatan Darat. Dengan Pangdam Jakarta Raya, sudah berkoordinasi ketika mereka memberitahukan ada dua purnawairan TNI yang akan ditangkap. Jadi saya kira Polri tidak akan sembarangan melakukan gelombang penangkatan itu. Tentu sudah ada data akurat."

Kepolsian, pada Jumat (02/12), juga menangkap mantan Staf Ahli Panglima TNI, Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, dan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein atas dugaan pemufakatan makar.

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

By Rifan Muazin 2:00 PM No comments

Image copyright AP/Tatan Syuflana Image caption Kepolisian berpendapat ada indikasi unjuk rasa 212 di Jakarta awalnya akan diarahkan untuk menduduki Gedung DPR/MPR.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa ada petunjuk pengerahan massa ke DPR/MPR sebagai upaya untuk mengganti pemerintah Indonesia yang sah.

Pengerahan massa itu, diduga, akan dilakukan pada unjuk rasa 212 atau Jumat (02/12) pekan lalu, sehingga polisi merasa lebih perlu menangkap 11 orang pada Jumat subuh sebelum aksi berlangsung.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Trimedya Panjaitan, mengatakan cukup puas dengan penjelasan dari Kapolri.

Image copyright Reuters Image caption Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada upaya untuk memaksakan Sidang Istimewa untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.

"Dan itu adalah perbuatan yang inkonstitusional, yang melawan hukum. Untuk itu perlu mengambil tindakan yang repsesif, dengan menangkap mereka pada waktu subuh secara serentak."

Namun Benny K Harman -salah seorang Wakil Ketua Komisi III, yang memimpin rapat kerja dengan Kapolri- berpendapat penjelasan tentang indikasi makar tidak memuaskan.

Pernyataan pendapat atau makar?

Benny Harman dari Partai Demokrat -yang merupakan kubu 'oposisi pemerintah'- menambahkan bahwa penangkapan subuh menjelang aksi Jumat (02/12) berbau politis.

"Lebih banyak politisnya karena di negara kita kan demonstari adalah hak untuk menyatakan pendapat dan itu dijamin oleh undang-undang."

Bagi Trimedya Panjaitan -dari PDI yang mendukung pemerintahan saat ini- penangkapan dan tuduhan makar atas 11 orang itu semata-mata sebagai sebuah proses hukum.

Trimedya menyadari ada sekelompok pihak yang mungkin tidak sependapat dengan penjelasan Kapolri, yang melihatnya sebagai hal yang agak berlebihan.

"Itu kan pendapat mereka. Ya bagi kita ini lah demokrasi, dua-duanya berbeda pendapat, ada masyarakat civil society (masyarakat madani) yang tentunya akan berpendapat seperti itu."

Sedang buat Hasrul Azwar, kepolisian jelas tidak akan bertindak secara gegabah.

Kepolsian, pada Jumat (02/12), juga menangkap mantan Staf Ahli Panglima TNI, Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, dan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein atas dugaan pemufakatan makar.

BREAKING NEWS: Polisi Tangkap Hatta Taliwang Terkait Dugaan Upaya Makar

By Rifan Muazin 12:00 AM No comments

WARTA KOTA SEMANGGI - Sempat menjadi DPO, aktivis sekaligus mantan anggota DPR, Hatta Taliwang, akhirnya ditangkap jajaran Polda Metro Jaya, Kamis (8/12/2016) dini hari.

Mantan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu diduga terlibat kasus dugaan makar bersama 11 tersangka lain yang lebih dahulu ditangkap pada Jumat (2/12/2016) pekan lalu.

"Iya benar, ditangkap tadi pagi jam 01.30 WIB di kediamannya," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Namun, Argo belum mengetahui secara rinci kronologi penangkapan Hatta terkait dugaan makar ini. Yang pasti, saat ini Hatta masih dilakukan pemeriksaan intensif oleh penyidik Polda Metro Jaya.

"Masih dalam pemeriksaan, masih didalami semua," imbuh Argo.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan menyatakan, Hatta Taliwang turut serta dalam pertemuan bersama beberapa tersangka dugaan makar yang telah ditangkap pada Jumat pekan lalu.

Kapolda Metro Jaya pun menginstruksikan jajarannya untuk menangkap mantan anggota DPR itu.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 11 aktivis dan tokoh nasional ditangkap di beberapa tempat dalam waktu yang hampir bersamaan, Jumat (2/12/2016) pagi. Mereka diduga kuat terlibat upaya makar.

Tujuh orang tersangka makar, Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri, telah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan hampir 1x24 jam.

Begitu juga terhadap musisi Ahmad Dhani yang dalam penangkapan ini ditetapkan sebagai tersangka penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.

Sementara tiga tersangka lainnya, yakni Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar, ditahan di Polda Metro Jaya. Ketiganya dijerat pasal 28 ayat (2) UU ITE dan juga pasal 107 Jo pasal 110 KUHP tentang Makar dan Pemufakatan Jahat. (*)

Ingin Fahri Hamzah Diproses Polisi atas Makar, Bara JP Lapor ke MKD

By Rifan Muazin 2:00 AM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP), Senin (5/12/2016) siang, direncanakan melaporkan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Benar, jam 10.30 WIB, kami akan mengadukan saudara Fahri Hamzah ke MKD," ujar Ketua Bara JP, Sihol Manulang, melalui sambungan telpon, Senin pagi.

Bara JP akan mengadukan Fahri atas tuduhan menyalahgunakan wewenangnya sebagai anggota DPR RI dan mengeluarkan pernyataan mengarah ke dugaan makar, yakni pada saat aksi damai 4 November 2016 lalu.

Aduan Bara JP ke MKD ini, diakui Sihol, sebagai salah satu langkah memuluskan proses hukum Fahri sendiri di Bareskrim Polri.

Diketahui, pada Rabu (9/11/2016) lalu, politisi yang sudah dipecat Partai Keadilan Sejahteta (PKS) itu dilaporkan atas dugaan perbuatan penghasutan dan makar terhadap pemerintah oleh Bara JP.

"Jadi, agar laporan kami dilanjutkan Bareskrim, MKD harus terlebih dahulu memeriksa sekaligus menyatakan Fahri bersalah dan MKD juga harus menyerahkan kasus ke Polri untuk dilanjutkan," ujar Sihol.

"Sebab, berdasarkan Pasal 80 juncto Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 diatur soal hak imunitas anggota DPR RI. Jadi laporan kami ke MKD mengatasi hak imunitas Fahri terlebih dulu," lanjut dia.

Dalam laporannya, Bara JP akan membawa bukti rekaman video dan suara Fahri saat berorasi di tengah kerumunan massa 4 November di depan Istana. Sihol berharap MKD menindaklanjutinya.

Kompas TV Pelapor Fahri Hamzah Serahkan Bukti Rekaman Tindakan Makar

Siapa Hatta Taliwang yang Jadi Tersangka Dugaan Makar? | politik

By Rifan Muazin 12:00 PM No comments

Hatta Taliwang. Dok. TEMPO/ Bernard Chaniago

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Hatta Taliwang tiba-tiba jadi incaran polisi. Setelah 10 orang aktivis ditangkap karena dugaan makar, Hatta Taliwang diburu polisi karena diduga ikut dalam perencanaan penggulingan kekuasaan Presiden Joko Widodo. Hatta akhirnya ditangkap di salah satu flat di Rumah Susun Bendungan Hilir, Jakarta Pusat pada Kamis, 8 Desember 2016.

Polisi langsung menetapkan Hatta sebagai tersangka dalam kasus pemufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintah yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 107, 110, dan 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Komisaris Besar Martinus Sitompul, mengatakan penangkapan Hatta sesuai dengan pernyataan kepolisian bahwa kemungkinan ada tersangka lain selain 10 orang yang ditangkap pada Jumat, 2 Desember lalu.

Simak pula: Dugaan Makar, Hatta Taliwang Ditangkap

"Dinihari tadi sekitar pukul satu, di sebuah rumah susun di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, telah ditangkap satu orang berinisial MH alias HT," kata Martin di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Desember 2016.

Siapa sebenarnya Hatta Taliwang? Pria ini lahir di Desa Brang Rea, Sumbawa Barat pada 17 Februari 1954. Hatta menjadi anak angkat Jenderal Besar (TNI) Abdul Haris Nasution. Hatta menjadi aktivis sejak mahasiswa. Ia menjadi Ketua Dewan Mahasiswa Muhammadiyah pada 1977-1978.

Perjalanannya sebagai aktivis menemukan puncaknya saat ia menjadi satu dari 50 tokoh yang turut menandatangani akte notaris pendirian Partai Amanat Nasional (PAN). Hatta pun menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PAN periode 1999-2004.

Setelah tak menjadi anggota DPR dan keluar dari PAN, nama Hatta tak lagi beredar di pusaran politik nasional. Tapi ia sempat mengejutkan dengan tulisannya di sebuah media online yang berjudul Waspada Politik Cina Raya.

Dalam tulisan itu Hatta mengutip berbagai referensi tentang upaya Republik Rakyat Cina memperluas emporium kekuasannya hingga Indonesia. "Indonesia telah lama menjadi target untuk dijadikan tanah baru mereka. Karenanya Cina di Indonesia dan para Cina perantauannya sudah mulai masuk dalam pertarungan politik praktis dengan mendirikan partai politik dan bahkan menguasai partai politik lainnya dengan tujuan politik untuk Presiden Indonesia," kata Muhammad Hatta Taliwang.

Kritik pada penguasa bukan hanya di era ini saja dia sampaikan. Saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menjadi Presiden RI, Hatta juga mengeluarkan tulisan dan pernyataan yang mengkritik kebijakan-kebijakan SBY.

Baca pula: Soal Dana Makar, Penyidik Polda Koordinasi dengan PPATK

Pada 2014, Hatta mengirimkan surat terbuka pada MPR-DPR untuk memanggil SBY atas dugaan tidak transparan tentang utang yang masih ditanggung negara. Ia bersama Komite Nasional Penyelamat Rakyat (KN-KPR) juga pernah mendorong adanya sidang istimewa untuk menurungkan Presiden SBY.

Ajakan itu tak pernah bersambut. Hatta Taliwang yang dalam pemikirannya ingin mengembalikan UUD 1945 ke naskah aslinya, kini pun menyuarakan hal yang sama. Bersama Sri Bintang Pamungkas, Rachmawati Sokarnoputri, dan beberapa aktivis lainnya, ia kini menunggu pengadilan terkait kasus makar yang dituduhkan kepadanya.

DWI HERLAMBANG ADE | JH

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Thursday, December 8, 2016

Prabowo Instruksikan Kadernya Hati-hati Menyikapi Isu Makar

Wednesday, December 7, 2016

Anggota Komisi III DPR: Upaya Kepolisian Menelusuri Dana Makar Langkah yang Tepat

Monday, December 5, 2016

Anggota DPR Sangsi Aki-Nini Makar, Kapolri: Justru yang Senior Berpengalaman

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Wednesday, December 7, 2016

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Thursday, December 8, 2016

BREAKING NEWS: Polisi Tangkap Hatta Taliwang Terkait Dugaan Upaya Makar

Monday, December 5, 2016

Ingin Fahri Hamzah Diproses Polisi atas Makar, Bara JP Lapor ke MKD

Thursday, December 8, 2016

Siapa Hatta Taliwang yang Jadi Tersangka Dugaan Makar? | politik

Arsip Blog

Thursday, December 8, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Monday, December 5, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Thursday, December 8, 2016

Monday, December 5, 2016

Thursday, December 8, 2016

Social Profiles

Arsip Blog