Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for Tanggapan

Showing posts sorted by relevance for query Tanggapan. Sort by date Show all posts

Wednesday, December 7, 2016

Polisi Kantongi Identitas Soal Pendanaan Makar, Ini Tanggapan Pihak Tersangka

Jakarta - Polisi sudah mengantongi nama pengirim dan nama penerima dana terkait kasus dugaan makar. Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Habiburokhman yang ikut mendampingi tersangka dalam kasus ini mempertanyakan relevansinya.

"Kalau soal aliran dana, pembuktian aliran dana itu gampang. Tapi relevansinya untuk makar atau bukan itu masih sulit dan tidak bisa," ungkap Habiburokhman saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (7/12/2016) malam.

"Misalnya gini, ada orang mengirimkan uang untuk orang lain untuk bantu hal lain, karena ini ada begini dikaitkan untuk makar? Tugas polisi untuk buktikan," imbuhnya.

Habiburokhman selaku kuasa hukum Ratna Sarumpaet yang juga menjadi tersangka makar menyatakan langkah yang dilakukan polisi dalam kasus ini bukannya mempersempit permasalahan namun malah memperlebar masalah. Ia juga menyatakan bahwa polisi sebenarnya tidak memiliki alasan kuat untuk menangkap orang-orang tersebut dengan tuduhan makar.

"Saya nggak ngerti ya logikanya polisi bukannya mempersempit permasalahan makar, ini malah memperbesar," tutur Habib.

Menurutnya yang akan dilakukan para tersangka adalah untuk meminta kembalinya UUD 1945 adalah untuk digelarnya sidang istimewa MPR. Hal tersebut dikatakan Habib merupakan tindakan konstitusional.

"Saya ada di lokasi penangkapan, dan mendengar apa yang dijadikan permasalahan. Misalnya soal ide mengembalikan UUD 1945 ke UUD 1945 sebelum amandemen dan soal sidang istemewa MPR, itu hal yang konstitusional," kata dia.

"Dan masalah waktu kejadian perkara tanggal 1 Desember 2016. Misalnya bu Ratna Sarumpaet itu merujuk pada press conference di Sari Pan Pasifik bahwa akan demo di MPR, tanggal 1 itu Ratna nggak hadir, Kivlan Zein tidak hadir masa dijadikan tersangka," imbuh Habib.

Selanjutnya dia menyatakan bahwa tidak mungkin kliennya dapat meneggerakkan massa dalam jumlah banyak apalagi sampai melakukan makar. Habib terus mempermasalahkan sangkaan polisi kepada para kliennya.

"Saya nggak ngerti apa indikasinya mengarah ke makar? Kapasitas mereka, kalau mau mengerakkan massa ke MPR logikanya mereka perlu pancingan massa. Nah ini orang nggak ada punya organisasi, pensiunan, bukan ketua partai, logikanya darimana menggerakkan orang," bebernya.

Habib menambahkan dirinya tetap meminta penangguhan untuk Sri Bintang Pamungkas. Selain itu dia juga menyatakan Ratna Sarumpaet akan menempuh praperadilan untuk menggugurkan status tersangkanya.

"Kemudian tetap mendesak polisi, demi Pak Bintang ditangguhkan penahanannya. Masa Pak Ahok saja bisa ditangguhkan Pak Bintang yang sudah sepuh tidak?" tukas Habib.

"Sebagian ada praperadilan, khususnya bu Ratna Sarumpaet, beliau dikaitkan saja namanya, dicatut di rilis saja marah. Orang yang dicantumkan saja tidak mau makar apalagi yang dicantumkan tapi tidak mengetahui," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, bukti transfer aliran dana terkait kasus dugaan makar terus ditelusuri polisi. Nama pengirim dan nama penerima dana tersebut sudah dikantongi polisi.

"Ya sudah (dikantongi nama)," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Kombes Rikwanto, di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2016).
(HSF/elz)

Polisi Kantongi Identitas Soal Pendanaan Makar, Ini Tanggapan Pihak Tersangka

By Rifan Muazin 12:00 AM No comments

"Misalnya gini, ada orang mengirimkan uang untuk orang lain untuk bantu hal lain, karena ini ada begini dikaitkan untuk makar? Tugas polisi untuk buktikan," imbuhnya.

"Saya nggak ngerti ya logikanya polisi bukannya mempersempit permasalahan makar, ini malah memperbesar," tutur Habib.

Menurutnya yang akan dilakukan para tersangka adalah untuk meminta kembalinya UUD 1945 adalah untuk digelarnya sidang istimewa MPR. Hal tersebut dikatakan Habib merupakan tindakan konstitusional.

Habib menambahkan dirinya tetap meminta penangguhan untuk Sri Bintang Pamungkas. Selain itu dia juga menyatakan Ratna Sarumpaet akan menempuh praperadilan untuk menggugurkan status tersangkanya.

"Kemudian tetap mendesak polisi, demi Pak Bintang ditangguhkan penahanannya. Masa Pak Ahok saja bisa ditangguhkan Pak Bintang yang sudah sepuh tidak?" tukas Habib.

Diberitakan sebelumnya, bukti transfer aliran dana terkait kasus dugaan makar terus ditelusuri polisi. Nama pengirim dan nama penerima dana tersebut sudah dikantongi polisi.

"Ya sudah (dikantongi nama)," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Kombes Rikwanto, di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2016).
(HSF/elz)

Polisi Kantongi Identitas Soal Pendanaan Makar, Ini Tanggapan Pihak Tersangka

By Rifan Muazin 7:00 PM No comments

"Misalnya gini, ada orang mengirimkan uang untuk orang lain untuk bantu hal lain, karena ini ada begini dikaitkan untuk makar? Tugas polisi untuk buktikan," imbuhnya.

"Saya nggak ngerti ya logikanya polisi bukannya mempersempit permasalahan makar, ini malah memperbesar," tutur Habib.

Menurutnya yang akan dilakukan para tersangka adalah untuk meminta kembalinya UUD 1945 adalah untuk digelarnya sidang istimewa MPR. Hal tersebut dikatakan Habib merupakan tindakan konstitusional.

Habib menambahkan dirinya tetap meminta penangguhan untuk Sri Bintang Pamungkas. Selain itu dia juga menyatakan Ratna Sarumpaet akan menempuh praperadilan untuk menggugurkan status tersangkanya.

"Kemudian tetap mendesak polisi, demi Pak Bintang ditangguhkan penahanannya. Masa Pak Ahok saja bisa ditangguhkan Pak Bintang yang sudah sepuh tidak?" tukas Habib.

Diberitakan sebelumnya, bukti transfer aliran dana terkait kasus dugaan makar terus ditelusuri polisi. Nama pengirim dan nama penerima dana tersebut sudah dikantongi polisi.

"Ya sudah (dikantongi nama)," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Kombes Rikwanto, di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2016).
(HSF/elz)

Diperiksa Karena Dugaan Makar, Kivlan Zein: Senang Karena ini Politik

By Rifan Muazin 10:00 AM No comments

Jakarta - Mayjend (Purn) TNI Kivlan Zein mengaku hanya diundang oleh penyidik ke Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Namun, dia menampik terlibat dengan aksi yang berkaitan dengan makar.

"Saya enggak dicekal, paspor enggak diambil. Saya datang ke sini diundang," kata Kivlan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Sabtu (3/12/2016).

Kivlan menyebut tidak hadir pada kegiatan 1 Desember itu. Jenderal bintang dua itu mengatakan pemeriksaan berlangsung cair.

"Saya tanggal 1 Desember enggak di acara hotel itu. Saya ada rapat di FPI tentang pengamanan. Kalau ditangkap saya diborgrol. Kita ketawa-ketiwi di sana," jelas dia.

Ketika ditanya tanggapan terkait penangkapannya, Kivlan mengaku senang. Pasalnya dia tidak terlibat narkoba atau pencurian.

"Senang. Karena ini politik. Kalau tersangka curi ayam, narkoba, sedih saya. Kalau politik harus bangga karena untuk kepentingan bangsa, perubahan dan keadilan," kata dia.

Lantas apakah ada upaya untuk menuntut penyidik kepolisian?

"Enggak ada. Saya juga dulu pernah kaya gini terhadap orang lain. Sadar juga. Ini untuk kepentingan kemanan negara. Aparat harus mementingkan kemanan," tegasnya.

(ams/jor)

Instruksi Prabowo Subianto saat kadernya dituduh makar

By Rifan Muazin 11:00 PM No comments

Merdeka.com - Polisi menangkap 11 orang pada Jumat (2/12) dengan dugaan makar, penghinaan Presiden dan menyebar ujaran kebencian di media sosial. Mereka adalah Sri Bintang Pamungkas, Jamran, Rizal Kobar, Ratna Sarumpaet, Rachmawati Soekarnoputri, Eko Suryo Santjojo, Adityawarman Thahar, Kivlan Zein, Firza Huzein, Alvin Indra dan Ahmad Dhani.

Liburan natal Pergi.com bagi2 diskon Rp 100,000Di antara sejumlah tokoh yang ditangkap memiliki hubungan dengan Partai Gerindra. Di antaranya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri dan Eko Suryo Santjojo yang menjabat Ketua DPP Partai Bidang Pengkajian Ideologi Partai Gerindra.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menginstruksikan agar partainya mengawal proses hukum dua kadernya Rachmawati Soekarnoputri dan Eko Suryo yang terjerat kasus dugaan makar terhadap Presiden Joko Widodo.

"Itu lah masalahnya saya juga sudah ngomong di beberapa media, apa yang saya sampaikan kami akan memantau mengikuti perkembangan khusus terhadap Bu Rachma," kata Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/12).

Prabowo siap pasang badan dan membela kadernya bila tuduhan yang diberikan kepada kedua kader itu tidak sesuai fakta.

"Kami akan bereaksi kalau ada ketidakadilan yang dibebankan kepada Eko dan Bu Rachmawati," tegas Wakil Ketua Komisi III DPR ini.

Sedangkan Anggota Dewan Penasihat Gerindra Martin Hutabarat menegaskan, rencana makar yang dilakukan oleh Rachmawati dkk adalah hak perseorangan, bukan bagian dari agenda partai.

"Ini kan bukan persoalan Gerindra. Ini persoalan polisi dengan orang-orang yang dituduh makar. Dan, kan bukan partainya yang dipersoalkan oleh polisi. Ini kan hak-hak politik perorangan masyarakat, kan gitu. Kecuali kalau dia mengorganisir kegiatan Gerindra untuk melakukan rencana ini. Ini kan tidak. Ini hanya pribadi," jelas Martin.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Rachmawati, Eko dan Kivlan tidak ditahan oleh Polri. Martin membantah jika mereka tidak ditahan bukan karena memiliki kedekatan Prabowo Subianto.

"Oh enggak (ada kaitan dengan Prabowo) lah. Dia (Rachmawati) kan, mungkin karena dia anak pendiri negeri ini, anak Bung Karno yang mendirikan negeri ini, mungkin. Tapi kan sebenarnya alasannya karena sakit saja. Dan memang dia kan sedang sakit. Nggak ada persoalan kawan berkawan itu. Persoalannya karena dia sakit," tegasnya.

Martin menekankan, polisi harus memberikan bukti yang kuat soal pemufakatan jahat untuk melakukan makar itu. Sebab, jika mereka hanya menginginkan UUD kembali ke UUD 45, tidak bisa dikatakan makar. Apalagi kalau hanya menyurati DPR/MPR untuk meminta pergantian presiden dan wakil presiden.

Sebelumnya, Rachmawati Soekarnoputri juga telah menyampaikan segenap pembelaan atas tuduhan aksi makar yang dialamatkan terhadap dirinya. Dia membantah keras melakukan makar terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

"Saya membantah dengan keras bahwa saya tidak melakukan makar sama sekali dan tidak ada upaya untuk melakukan makar terhadap pemerintahan yang sekarang," kata Rachmawati di kediamannya Jalan Jati Padang, No 54 A, Jakarta Selatan, Rabu (7/12).

Dia menjelaskan sebagai anak dari Bung Karno, dirinya mengetahui batas-batas hukum yang berkaitan dengan makar. Bila dituduhkan melakukan upaya makar kepada negara dengan pasti dia akan membantah itu semua. Dia pun membeberkan kronologi penangkapan terhadap dirinya.

"Sebagaimana diketahui saya sejak tahun lalu sudah bertemu dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi selamatkan NKRI dan meminta agar MPR kembali pada UUD 1945 dan ini berlanjut sampai saya mendengar beliau ketemu di muktamar IMM saya menagih janji bagaimana permintaan saya untuk tidak melakukan amandemen kelima," tutur Rachmawati.

Rachmawati juga membantah adanya transfer sejumlah dana kepada dirinya untuk membiayai pemufakatan jahat melakukan makar. Dia mengaku bukan tipe orang yang meminta sana sini kepada konglomerat untuk membiayai kegiatannya.

[sho]

Rekomendasi Pilihan

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

By Rifan Muazin 5:00 AM No comments

Image copyright AP/Tatan Syuflana Image caption Kepolisian berpendapat ada indikasi unjuk rasa 212 di Jakarta awalnya akan diarahkan untuk menduduki Gedung DPR/MPR.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa ada petunjuk pengerahan massa ke DPR/MPR sebagai upaya untuk mengganti pemerintah Indonesia yang sah.

"Meng-hijack (membajak), mengambil massa GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) MUI, kemudian dibawa ke DPR untuk menduduki DPR, melaksanakan Sidang Istimewa, dan setelah itu ujung-ujungnya pemakzulan atau menjatuhkan pemerintah yang sah," jelas Kapolri Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (05/12).

Pengerahan massa itu, diduga, akan dilakukan pada unjuk rasa 212 atau Jumat (02/12) pekan lalu, sehingga polisi merasa lebih perlu menangkap 11 orang pada Jumat subuh sebelum aksi berlangsung.

Mereka yang ditangkap antara lain adalah aktivis politik Ratna Sarumpaet, calon Wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, pegiat politik oposisi, Sri Bintang Pamungkas.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Trimedya Panjaitan, mengatakan cukup puas dengan penjelasan dari Kapolri.

"Beberapa nama yang kemudian ditetapkan tersangka oleh Kapolri, itulah yang menurut mereka sebagai indikasi yang kuat. Dan mereka sudah memenuhi dua alat bukti, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, sebelum menyatakan seseorang menjadi tersangka," jelasnya.

Image copyright Reuters Image caption Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada upaya untuk memaksakan Sidang Istimewa untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.

Pandangan serupa disampaikan oleh Hasrul Azwar, dari Fraksi Persatuan Pembangunan, yang juga menerima penjelasan Jenderal Tito Karnavian tentang potensi dari mereka yang ditahan untuk menggerakkan massa menduduki DPR.

"Dan itu adalah perbuatan yang inkonstitusional, yang melawan hukum. Untuk itu perlu mengambil tindakan yang repsesif, dengan menangkap mereka pada waktu subuh secara serentak."

Namun Benny K Harman -salah seorang Wakil Ketua Komisi III, yang memimpin rapat kerja dengan Kapolri- berpendapat penjelasan tentang indikasi makar tidak memuaskan.

"Itu penjelasan itu sangat tidak kuat alasannya. Kayaknya ini hanya stretegi saja. Penangkapan itu dulu dilakukan untuk disahkan, kenapa tokoh-tokoh dari massa yang jutaan jumlahnya, supaya tidak terprovokasi. Begitu, sehingga mereka dipandang perlu untuk diamankan."

Pernyataan pendapat atau makar?

Benny Harman dari Partai Demokrat -yang merupakan kubu 'oposisi pemerintah'- menambahkan bahwa penangkapan subuh menjelang aksi Jumat (02/12) berbau politis.

"Lebih banyak politisnya karena di negara kita kan demonstari adalah hak untuk menyatakan pendapat dan itu dijamin oleh undang-undang."

Image copyright AFP/GOH CHAI HIN Image caption Unjuk rasa 212 digelar oleh sekelompok umat Islam yang menuntut Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, ditahan karena dituduh melakukan penistaan agama Islam.

"Makar itu kalau ada rencana yang sistematis, kemudian ada kekuatan bersenjata. Kalau itu tidak terpenuhi maka bukan makar, bukan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Itu untuk menyampaikan pendapat," jelasnya.

Bagi Trimedya Panjaitan -dari PDI yang mendukung pemerintahan saat ini- penangkapan dan tuduhan makar atas 11 orang itu semata-mata sebagai sebuah proses hukum.

"Ini kan pendapat dari pihak kepolisian, pendapat dari aparat penegak hukum. Kita mengingatkan jangan sampai ada intervensi dari kekuasaan, tadi Kapolri Pak Tito sudah jelas mengatakan ini murni dari hasil intelijen."

Trimedya menyadari ada sekelompok pihak yang mungkin tidak sependapat dengan penjelasan Kapolri, yang melihatnya sebagai hal yang agak berlebihan.

"Itu kan pendapat mereka. Ya bagi kita ini lah demokrasi, dua-duanya berbeda pendapat, ada masyarakat civil society (masyarakat madani) yang tentunya akan berpendapat seperti itu."

Sedang buat Hasrul Azwar, kepolisian jelas tidak akan bertindak secara gegabah.

"Apalagi Polri sudah berkoordinasi dengan TNI Angkatan Darat. Dengan Pangdam Jakarta Raya, sudah berkoordinasi ketika mereka memberitahukan ada dua purnawairan TNI yang akan ditangkap. Jadi saya kira Polri tidak akan sembarangan melakukan gelombang penangkatan itu. Tentu sudah ada data akurat."

Kepolsian, pada Jumat (02/12), juga menangkap mantan Staf Ahli Panglima TNI, Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, dan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein atas dugaan pemufakatan makar.

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

By Rifan Muazin 2:00 PM No comments

Image copyright AP/Tatan Syuflana Image caption Kepolisian berpendapat ada indikasi unjuk rasa 212 di Jakarta awalnya akan diarahkan untuk menduduki Gedung DPR/MPR.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa ada petunjuk pengerahan massa ke DPR/MPR sebagai upaya untuk mengganti pemerintah Indonesia yang sah.

Pengerahan massa itu, diduga, akan dilakukan pada unjuk rasa 212 atau Jumat (02/12) pekan lalu, sehingga polisi merasa lebih perlu menangkap 11 orang pada Jumat subuh sebelum aksi berlangsung.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Trimedya Panjaitan, mengatakan cukup puas dengan penjelasan dari Kapolri.

Image copyright Reuters Image caption Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada upaya untuk memaksakan Sidang Istimewa untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.

"Dan itu adalah perbuatan yang inkonstitusional, yang melawan hukum. Untuk itu perlu mengambil tindakan yang repsesif, dengan menangkap mereka pada waktu subuh secara serentak."

Namun Benny K Harman -salah seorang Wakil Ketua Komisi III, yang memimpin rapat kerja dengan Kapolri- berpendapat penjelasan tentang indikasi makar tidak memuaskan.

Pernyataan pendapat atau makar?

Benny Harman dari Partai Demokrat -yang merupakan kubu 'oposisi pemerintah'- menambahkan bahwa penangkapan subuh menjelang aksi Jumat (02/12) berbau politis.

"Lebih banyak politisnya karena di negara kita kan demonstari adalah hak untuk menyatakan pendapat dan itu dijamin oleh undang-undang."

Bagi Trimedya Panjaitan -dari PDI yang mendukung pemerintahan saat ini- penangkapan dan tuduhan makar atas 11 orang itu semata-mata sebagai sebuah proses hukum.

Trimedya menyadari ada sekelompok pihak yang mungkin tidak sependapat dengan penjelasan Kapolri, yang melihatnya sebagai hal yang agak berlebihan.

"Itu kan pendapat mereka. Ya bagi kita ini lah demokrasi, dua-duanya berbeda pendapat, ada masyarakat civil society (masyarakat madani) yang tentunya akan berpendapat seperti itu."

Sedang buat Hasrul Azwar, kepolisian jelas tidak akan bertindak secara gegabah.

Kepolsian, pada Jumat (02/12), juga menangkap mantan Staf Ahli Panglima TNI, Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, dan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein atas dugaan pemufakatan makar.

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Wednesday, December 7, 2016

Polisi Kantongi Identitas Soal Pendanaan Makar, Ini Tanggapan Pihak Tersangka

Thursday, December 8, 2016

Polisi Kantongi Identitas Soal Pendanaan Makar, Ini Tanggapan Pihak Tersangka

Wednesday, December 7, 2016

Polisi Kantongi Identitas Soal Pendanaan Makar, Ini Tanggapan Pihak Tersangka

Saturday, December 3, 2016

Diperiksa Karena Dugaan Makar, Kivlan Zein: Senang Karena ini Politik

Thursday, December 8, 2016

Instruksi Prabowo Subianto saat kadernya dituduh makar

Rekomendasi Pilihan

Monday, December 5, 2016

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Wednesday, December 7, 2016

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Arsip Blog

Wednesday, December 7, 2016

Thursday, December 8, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Saturday, December 3, 2016

Thursday, December 8, 2016

Rekomendasi Pilihan

Monday, December 5, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Social Profiles

Arsip Blog