Showing posts sorted by relevance for query dihadirkan. Sort by date Show all posts
Showing posts sorted by relevance for query dihadirkan. Sort by date Show all posts

Sunday, December 4, 2016

Makar di Era Reformasi

Dalam konteks menjaga kontinuitas proses reformasi, rencana atau tindakan makar adalah sebuah perjudian dengan taruhan yang amat besar dan sulit dikalkulasikan. Ilustrasi/SINDOnews

Bambang Soesatyo 
Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar/Presidium Nasional KAHMI 2012-2017 

POLRI telah mempertaruhkan reputasi dan kredibilitasnya ketika menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka perencana makar. Benar-tidak langkah Polri itu akan dikonfirmasi oleh pengadilan. Tetapi, langkah hukum oleh Polri itu mengingatkan semua komponen masyarakat akan pentingnya menjaga dan mengamankan kontinuitas dan skenario proses reformasi yang sudah berjalan sejauh ini.

Demokratisasi pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah berproses hingga sekarang adalah produk reformasi. Kendati rakyat merasakan betapa bangsa ini harus menempuh jalan berliku untuk mencapai atau mewujudkan tujuan besar dari reformasi, proses atau skenario yang sudah berjalan sejauh ini tidak boleh dipertaruhkan dengan apa pun, termasuk rencana atau tindakan makar. Jangan berjudi dengan keberlangsungan proses reformasi Indonesia.

Dalam konteks menjaga kontinuitas proses reformasi, rencana atau tindakan makar adalah sebuah perjudian dengan taruhan yang amat besar dan sulit dikalkulasikan. Menggulingkan pemerintahan yang sah dengan aksi makar dan kemudian menghadirkan pemerintahan baru yang bukan pilihan rakyat tidak hanya tampak sebagai sebuah perjudian, tetapi juga sebuah gagasan yang sangat spekulatif.  

Apakah pemerintahan baru yang lahir dari rahim aksi makar itu proreformasi atau antireformasi? Siapa atau kelompok apa yang akan dihadirkan untuk menjalankan roda pemerintahan negara, plus semua agenda reformasi bangsa? Apakah rezim pemerintahan itu kredibel dan kompeten? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang patut direnungkan semua komponen bangsa.  

Siapa yang bisa menilai dengan benar dan pasti tentang tabiat sebuah rezim pemerintahan yang dihadirkan dengan mekanisme yang tidak demokratis? Karena tidak ada yang bisa menilai dengan benar dan pasti, makar adalah sebuah perjudian atau tindakan spekulatif yang segala akibatnya akan dibebankan di pundak rakyat.  Demi kesejahteraan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, jangan melibatkan rakyat dalam perjudian memperebutkan kekuasaan.

Maka itu, langkah Polri mendeteksi dan mencegah makar harus dilihat dan dipahami dalam konteks itu. Konteks yang jauh lebih luas dan strategis. Dengan mencegah makar, Polri dan TNI setidaknya ingin membangun kepastian tentang kontinuitas proses reformasi bangsa dan negara.

Hampir dua dekade setelah rakyat melakoni semua proses dan tahapan reformasi, dunia sudah telanjur melihat dan meyakini Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga. Bukti paling monumental demokrasi Indonesia dewasa ini terpancar dari kilau Aksi Damai dan Doa Bersama 212 yang mendunia. 

Dengan begitu, makar atau menggulingkan pemerintahan RI yang sah sudah barang tentu akan dilihat sebagai langkah mundur atau kegagalan Indonesia dalam merampungkan proses demokratisasi pada berbagai aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan kehidupan setiap individu putra-putri bangsa. Bisa dipastikan bahwa generasi muda Indonesia yang lahir pada dasawarsa 80 dan 90-an akan sulit menerima jika proses demokratisasi harus ditarik mundur karena tampilnya rezim pemerintahan baru produk makar. 

Orang-orang muda itu bertumbuh-kembang dalam alam demokratis dan menikmati penghargaan atas hak-hak asasi mereka sejak dari dalam keluarga hingga di tengah komunitasnya masing-masing. Lebih dari itu, jika kegiatan makar memancing perlawanan dari elemen-elemen masyarakat yang prokonstitusi, sudah barang tentu harga yang harus dibayar bangsa ini menjadi sangat mahal.

dibaca 2.599x

"

| Makar | Reformasi | Dalam | konteks | menjaga | kontinuitas | proses | reformasi | rencana | atau | tind | makar | adalah | sebuah | perjudian | dengan | taruhan | yang | amat | besar | sulit | dikalkulasikan | Ilustrasi | SINDOnews < | p>Bambang | Soesatyo < | strong> | Ketua | Komisi | Fraksi | Partai | Golkar | Presidium | Nasional | KAHMI | 2012 | 2017 POLRI< | telah | mempertaruhkan | reputasi | kredibilitasnya | ketika | menetapkan | sejumlah | orang | sebagai | tersangka | perencana | Benar | langkah | Polri | dikonfirmasi | oleh | pengadilan | hukum | mengingatkan | semua | komponen | masyarakat | pentingnya | mengamankan | skenario | berjalan | sejauh | p>Demokratisasi | pada | berbagai | aspek | kehidupan | berbangsa | bernegara | berproses | sekarang | produk | Kendati | rakyat | meras | betapa | bangsa | harus | menempuh | jalan | berliku | untuk | mencapai | mewujudkan | tujuan | boleh | dipertaruhkan | termasuk | Jangan | berjudi | keberlangsungan | Indonesia | p>Dalam | Menggulingkan | pemerintahan | aksi | kemudian | menghadirkan | baru | bukan | pilihan | hanya | tampak | juga | gagasan | sangat | spekulatif |   < | p>Apakah | lahir | rahim | proreformasi | antireformasi | Siapa | kelompok | dihadirkan | menjalankan | roda | negara | plus | agenda | Apakah | rezim | kredibel | kompeten | Jawaban | pertanyaan | inilah | patut | direnungkan | p>Siapa | menilai | benar | pasti | tentang | tabiat | mekanisme | demokratis | Karena | segala | dibebankan | pundak | Demi | kesejahteraan | penghormatan | terhadap | asasi | manusia | jangan | melibatkan | dalam | memperebutkan | kekuasaan | p>Maka | mendeteksi | mencegah | dilihat | dipahami | Konteks | jauh | lebih | luas | strategis | Dengan | senya | ingin | membangun | kepastian | p>Hampir | dekade | setelah | melakoni | tahapan | dunia | telanjur | melihat | meyakini | demokrasi | terbesar | ketiga | Bukti | paling | monumental | dewasa | terpancar | kilau | Aksi | Damai | Bersama | mendunia | p>Dengan | begitu | menggulingkan | barang | tentu | mundur | kegagalan | merampungkan | demokratisasi | setiap | individu | putra | putri | Bisa | dipastikan | bahwa | generasi | muda | dasawarsa | menerima | jika | ditarik | karena | tampilnya | p>Orang | bertumbuh | kembang | alam | menikmati | penghargaan | atas | sejak | keluarga | tengah | komunitasnya | masing | Lebih | kegiatan | memancing | perlawanan | elemen | prokonstitusi | harga | dibayar | menjadi | mahal | p>dibaca | 599x< | span>< | div> |

Makar di Era Reformasi

Dalam konteks menjaga kontinuitas proses reformasi, rencana atau tindakan makar adalah sebuah perjudian dengan taruhan yang amat besar dan sulit dikalkulasikan. Ilustrasi/SINDOnews

Bambang Soesatyo 
Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar/Presidium Nasional KAHMI 2012-2017 

POLRI telah mempertaruhkan reputasi dan kredibilitasnya ketika menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka perencana makar. Benar-tidak langkah Polri itu akan dikonfirmasi oleh pengadilan. Tetapi, langkah hukum oleh Polri itu mengingatkan semua komponen masyarakat akan pentingnya menjaga dan mengamankan kontinuitas dan skenario proses reformasi yang sudah berjalan sejauh ini.

Demokratisasi pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah berproses hingga sekarang adalah produk reformasi. Kendati rakyat merasakan betapa bangsa ini harus menempuh jalan berliku untuk mencapai atau mewujudkan tujuan besar dari reformasi, proses atau skenario yang sudah berjalan sejauh ini tidak boleh dipertaruhkan dengan apa pun, termasuk rencana atau tindakan makar. Jangan berjudi dengan keberlangsungan proses reformasi Indonesia.

Dalam konteks menjaga kontinuitas proses reformasi, rencana atau tindakan makar adalah sebuah perjudian dengan taruhan yang amat besar dan sulit dikalkulasikan. Menggulingkan pemerintahan yang sah dengan aksi makar dan kemudian menghadirkan pemerintahan baru yang bukan pilihan rakyat tidak hanya tampak sebagai sebuah perjudian, tetapi juga sebuah gagasan yang sangat spekulatif.  

Apakah pemerintahan baru yang lahir dari rahim aksi makar itu proreformasi atau antireformasi? Siapa atau kelompok apa yang akan dihadirkan untuk menjalankan roda pemerintahan negara, plus semua agenda reformasi bangsa? Apakah rezim pemerintahan itu kredibel dan kompeten? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang patut direnungkan semua komponen bangsa.  

Siapa yang bisa menilai dengan benar dan pasti tentang tabiat sebuah rezim pemerintahan yang dihadirkan dengan mekanisme yang tidak demokratis? Karena tidak ada yang bisa menilai dengan benar dan pasti, makar adalah sebuah perjudian atau tindakan spekulatif yang segala akibatnya akan dibebankan di pundak rakyat.  Demi kesejahteraan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, jangan melibatkan rakyat dalam perjudian memperebutkan kekuasaan.

Maka itu, langkah Polri mendeteksi dan mencegah makar harus dilihat dan dipahami dalam konteks itu. Konteks yang jauh lebih luas dan strategis. Dengan mencegah makar, Polri dan TNI setidaknya ingin membangun kepastian tentang kontinuitas proses reformasi bangsa dan negara.

Hampir dua dekade setelah rakyat melakoni semua proses dan tahapan reformasi, dunia sudah telanjur melihat dan meyakini Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga. Bukti paling monumental demokrasi Indonesia dewasa ini terpancar dari kilau Aksi Damai dan Doa Bersama 212 yang mendunia. 

Dengan begitu, makar atau menggulingkan pemerintahan RI yang sah sudah barang tentu akan dilihat sebagai langkah mundur atau kegagalan Indonesia dalam merampungkan proses demokratisasi pada berbagai aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan kehidupan setiap individu putra-putri bangsa. Bisa dipastikan bahwa generasi muda Indonesia yang lahir pada dasawarsa 80 dan 90-an akan sulit menerima jika proses demokratisasi harus ditarik mundur karena tampilnya rezim pemerintahan baru produk makar. 

Orang-orang muda itu bertumbuh-kembang dalam alam demokratis dan menikmati penghargaan atas hak-hak asasi mereka sejak dari dalam keluarga hingga di tengah komunitasnya masing-masing. Lebih dari itu, jika kegiatan makar memancing perlawanan dari elemen-elemen masyarakat yang prokonstitusi, sudah barang tentu harga yang harus dibayar bangsa ini menjadi sangat mahal.

dibaca 5.509x

"

| Makar | Reformasi | Dalam | konteks | menjaga | kontinuitas | proses | reformasi | rencana | atau | tind | makar | adalah | sebuah | perjudian | dengan | taruhan | yang | amat | besar | sulit | dikalkulasikan | Ilustrasi | SINDOnews < | p>Bambang | Soesatyo < | strong> | Ketua | Komisi | Fraksi | Partai | Golkar | Presidium | Nasional | KAHMI | 2012 | 2017 POLRI< | telah | mempertaruhkan | reputasi | kredibilitasnya | ketika | menetapkan | sejumlah | orang | sebagai | tersangka | perencana | Benar | langkah | Polri | dikonfirmasi | oleh | pengadilan | hukum | mengingatkan | semua | komponen | masyarakat | pentingnya | mengamankan | skenario | berjalan | sejauh | p>Demokratisasi | pada | berbagai | aspek | kehidupan | berbangsa | bernegara | berproses | sekarang | produk | Kendati | rakyat | meras | betapa | bangsa | harus | menempuh | jalan | berliku | untuk | mencapai | mewujudkan | tujuan | boleh | dipertaruhkan | termasuk | Jangan | berjudi | keberlangsungan | Indonesia | p>Dalam | Menggulingkan | pemerintahan | aksi | kemudian | menghadirkan | baru | bukan | pilihan | hanya | tampak | juga | gagasan | sangat | spekulatif |   < | p>Apakah | lahir | rahim | proreformasi | antireformasi | Siapa | kelompok | dihadirkan | menjalankan | roda | negara | plus | agenda | Apakah | rezim | kredibel | kompeten | Jawaban | pertanyaan | inilah | patut | direnungkan | p>Siapa | menilai | benar | pasti | tentang | tabiat | mekanisme | demokratis | Karena | segala | dibebankan | pundak | Demi | kesejahteraan | penghormatan | terhadap | asasi | manusia | jangan | melibatkan | dalam | memperebutkan | kekuasaan | p>Maka | mendeteksi | mencegah | dilihat | dipahami | Konteks | jauh | lebih | luas | strategis | Dengan | senya | ingin | membangun | kepastian | p>Hampir | dekade | setelah | melakoni | tahapan | dunia | telanjur | melihat | meyakini | demokrasi | terbesar | ketiga | Bukti | paling | monumental | dewasa | terpancar | kilau | Aksi | Damai | Bersama | mendunia | p>Dengan | begitu | menggulingkan | barang | tentu | mundur | kegagalan | merampungkan | demokratisasi | setiap | individu | putra | putri | Bisa | dipastikan | bahwa | generasi | muda | dasawarsa | menerima | jika | ditarik | karena | tampilnya | p>Orang | bertumbuh | kembang | alam | menikmati | penghargaan | atas | sejak | keluarga | tengah | komunitasnya | masing | Lebih | kegiatan | memancing | perlawanan | elemen | prokonstitusi | harga | dibayar | menjadi | mahal | p>dibaca | 509x< | span>< | div> |

Wednesday, December 7, 2016

Kuasa Hukum Sri Bintang Minta Gelar Perkara Kasus Makar seperti Kasus Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu kuasa hukum Sri Bintang Pamungkas, Razman Arif Nasution meminta Polri untuk melakukan gelar perkara kasus dugaan makar dilakukan terbuka terbatas seperti kasus dugaan penghinaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Razman mengatakan hal ini perlu dilakukan agar publik mengetahui bahwa tuduhan makar terhadap kliennya beserta 10 orang yang telah ditetapkan tersangka lainnya tidak mendasar.

"Saya minta Pak Kapolri supaya gelar perkara terbuka terbatas, kita datangkan pakar-pakar kalau mereka ini dibuktikan tersangka, ayo kita terima, tapi kalau tidak, lepaskan," ujar Razman di Mapolda Metro Jaya, Rabu (6/12/2016).

Razman menambahkan, nantinya, dalam gelar perkara terbuka tersebut akan dihadirkan para pakar untuk membedah Pasal 107 KUHP tentang makar yang dipersangkakan oleh polisi.

"Makanya dibedah-lah. Saya minta ada peraturan Kapolri. Boleh gelar perkara khusus sekarang ada diskresi dari Kapolri. Sekarang gini aja deh 11 orang itu digelar perkara khusus, gelar perkara terbuka terbatas seperti Ahok," ucap dia.

Razman menilai, tuduhan makar terhadap kliennya terlalu mengada-ada. Pasalnya, kliennya tidak mempunyai kekuatan atau basis massa untuk melakukan makar.

"Memang bisa Pak Bintang mengarahkan massa sebanyak itu? Enggak bisa," kata Razman. (Baca: Tidak Kooperatif, Sri Bintang Pamungkas Tetap Ditahan Polda Metro)

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, penetapan Sri Bintang sebagai tersangka berkaitan dengan konten dalam video di sebuah akun Youtube, yang diunggah pada November 2016.

Dalam video yang menyebar luas tersebut, Sri Bintang diduga berupaya menghasut dan mengajak masyarakat agar melakukan upaya makar.

Atas hal tersebut, Sri Bintang disangka melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 107 jo Pasal 110 KUHP.

Kompas TV Ini Identitas 3 Tersangka Makar yang Ditahan

"

| Kuasa | Hukum | Bintang | Minta | Gelar | Perkara | Kasus | Makar | seperti | Ahok | JAKARTA | KOMPAS | com< | strong> | Salah | satu | kuasa | hukum | Pamungkas< | Razman | Arif | Nasution | meminta | Polri< | untuk | melakukan | gelar | perkara | kasus | dugaan | makar | dilakukan | terbuka | terbatas | penghinaan | agama | dengan | tersangka | Basuki | Tjahaja | Purnama< | atau | p> Razman | mengat | perlu | agar | publik | mengetahui | bahwa | tuduhan | terhadap | kliennya | beserta | orang | yang | telah | ditetapkan | lainnya | mendasar | p> Saya | minta | Kapolri | supaya | datangkan | pakar | kalau | dibuktikan | terima | lepaskan | ujar | Mapolda | Metro | Jaya | Rabu | 2016) | menambahkan | nantinya | dalam | tersebut | dihadirkan | para | membedah | Pasal | KUHP | tentang | dipersangk | oleh | polisi | p> Mya | dibedah | Saya | peraturan | Boleh | khusus | sekarang | diskresi | Sekarang | gini | digelar | ucap | menilai | mengada | Pasalnya | mempunyai | kekuatan | basis | massa | p> Memang | mengarahkan | sebanyak | Enggak | kata | (Baca: | Tidak | Kooperatif | Pamungkas | Tetap | Ditahan | Polda | Metro< | a>)< | p> Senya | Kepala | Divisi | Humas | Inspektur | Jenderal | Rafli | Amar< | penetapan | sebagai | berkaitan | konten | video | sebuah | akun | Youtube | diunggah | pada | November | 2016 | p> Dalam | menyebar | luas | diduga | berupaya | menghasut | mengajak | masyarakat | upaya | p> Atas | disangka | melanggar | ayat | Undang | Nomor | Tahun | 2008 | Informasi | Transaksi | Elektronik | p> Kompas | span> | Identitas | Tersangka | Ditahan< | p> |

Kuasa Hukum Sri Bintang Minta Gelar Perkara Kasus Makar seperti Kasus Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu kuasa hukum Sri Bintang Pamungkas, Razman Arif Nasution meminta Polri untuk melakukan gelar perkara kasus dugaan makar dilakukan terbuka terbatas seperti kasus dugaan penghinaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Razman mengatakan hal ini perlu dilakukan agar publik mengetahui bahwa tuduhan makar terhadap kliennya beserta 10 orang yang telah ditetapkan tersangka lainnya tidak mendasar.

"Saya minta Pak Kapolri supaya gelar perkara terbuka terbatas, kita datangkan pakar-pakar kalau mereka ini dibuktikan tersangka, ayo kita terima, tapi kalau tidak, lepaskan," ujar Razman di Mapolda Metro Jaya, Rabu (6/12/2016).

Razman menambahkan, nantinya, dalam gelar perkara terbuka tersebut akan dihadirkan para pakar untuk membedah Pasal 107 KUHP tentang makar yang dipersangkakan oleh polisi.

"Makanya dibedah-lah. Saya minta ada peraturan Kapolri. Boleh gelar perkara khusus sekarang ada diskresi dari Kapolri. Sekarang gini aja deh 11 orang itu digelar perkara khusus, gelar perkara terbuka terbatas seperti Ahok," ucap dia.

Razman menilai, tuduhan makar terhadap kliennya terlalu mengada-ada. Pasalnya, kliennya tidak mempunyai kekuatan atau basis massa untuk melakukan makar.

"Memang bisa Pak Bintang mengarahkan massa sebanyak itu? Enggak bisa," kata Razman. (Baca: Tidak Kooperatif, Sri Bintang Pamungkas Tetap Ditahan Polda Metro)

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, penetapan Sri Bintang sebagai tersangka berkaitan dengan konten dalam video di sebuah akun Youtube, yang diunggah pada November 2016.

Dalam video yang menyebar luas tersebut, Sri Bintang diduga berupaya menghasut dan mengajak masyarakat agar melakukan upaya makar.

Atas hal tersebut, Sri Bintang disangka melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 107 jo Pasal 110 KUHP.

Kompas TV Ini Identitas 3 Tersangka Makar yang Ditahan

"

| Kuasa | Hukum | Bintang | Minta | Gelar | Perkara | Kasus | Makar | seperti | Ahok | JAKARTA | KOMPAS | com< | strong> | Salah | satu | kuasa | hukum | Pamungkas< | Razman | Arif | Nasution | meminta | Polri< | untuk | melakukan | gelar | perkara | kasus | dugaan | makar | dilakukan | terbuka | terbatas | penghinaan | agama | dengan | tersangka | Basuki | Tjahaja | Purnama< | atau | p> Razman | mengat | perlu | agar | publik | mengetahui | bahwa | tuduhan | terhadap | kliennya | beserta | orang | yang | telah | ditetapkan | lainnya | mendasar | p> Saya | minta | Kapolri | supaya | datangkan | pakar | kalau | dibuktikan | terima | lepaskan | ujar | Mapolda | Metro | Jaya | Rabu | 2016) | menambahkan | nantinya | dalam | tersebut | dihadirkan | para | membedah | Pasal | KUHP | tentang | dipersangk | oleh | polisi | p> Mya | dibedah | Saya | peraturan | Boleh | khusus | sekarang | diskresi | Sekarang | gini | digelar | ucap | menilai | mengada | Pasalnya | mempunyai | kekuatan | basis | massa | p> Memang | mengarahkan | sebanyak | Enggak | kata | (Baca: | Tidak | Kooperatif | Pamungkas | Tetap | Ditahan | Polda | Metro< | a>)< | p> Senya | Kepala | Divisi | Humas | Inspektur | Jenderal | Rafli | Amar< | penetapan | sebagai | berkaitan | konten | video | sebuah | akun | Youtube | diunggah | pada | November | 2016 | p> Dalam | menyebar | luas | diduga | berupaya | menghasut | mengajak | masyarakat | upaya | p> Atas | disangka | melanggar | ayat | Undang | Nomor | Tahun | 2008 | Informasi | Transaksi | Elektronik | p> Kompas | span> | Identitas | Tersangka | Ditahan< | p> |