Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for jangan

Showing posts sorted by relevance for query jangan. Sort by date Show all posts

Thursday, December 8, 2016

Gambar Aliran Dugaan Dana Makar Beredar di Media Sosial, Kapolda: Nanti Kalau Ada Bukti Kita Buka

WARTA KOTA, SEMANGGI-- GambarÂ berbentuk bagan dugaan penerimaan aliran dana untuk gerakan makar sebelum aki bela islam jilid III di Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (2/12), beredar.

Gambar itu berisi juga foto-foto sejumlah tokoh, baik tokoh berlatar belakang politisi, pengusaha, pensiunan militer, ustaz, dan maupun aktivis buruh.

Baca: Polisi Jerat Hatta Taliwang Pakai UU ITE dan Pasal Makar

Aktivis Hatta Taliwang dibekuk di Rusun Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Dia hanya tertawa dan berpesan agar ketua RT setempat menjaga rusunnya.

Bahkan anak bontot mantan Presiden Soeharto atau Tomy Soeharto digadang-gadang sebagai orang yang mengalirkan dana dalam gambar tersebut.

Baca: Rachmawati Soekarnoputri Stres Jika Dirawat di Rumah Sakit

Rachmawati dan Sejumlah Tokoh yang Ditangkap sudah Dijadikan Tersangka Makar.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Mochammad Iriawan mengatakan foto yang beredar di media sosial janganlah dipercaya. Karena kalau menuduh seseorang tanpa bukti melanggar Undang-Undang.

"Ya jangan dulu lah, kalau belum jelas ya jangan dispkeluasi macam-macam. Bukan, belum lah belum. Itu kata siapa?" tanya Iriawan kepada wartawan di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (9/12).

Dia menegaskan bahwa seseorang jangan sampai dituduh. Jadi perlu ada bukti yang otentik untuk menjerat mereka ke dalam hukum.

"Ya gak boleh lah nuduh orang. Perlu bukti dong. Jangan nuduh. (Tomy Soeharto-red) Bukan, tapi gak boleh nuduh. Nanti kalau udah ada baru kita buka. Kalau gambar orang bisa buka, semua juga bisa. Jangan percaya media sosial ya. Menyesatkan lah. Kalau orang ga terlibat lalu dituduh, kan gak enak," ucapnya.

Saat ditanya sekali lagi soal gambar-gambar aktivis yang diduga mendapatkan aliran dana untuk makar, dia menegaskan semua sedang diselidiki.

"Semua orang bisa gambar. Tersangka boleh bicara apa saja bebas. Kami terus ngusut. Kami mau nggak mungkin hentikan," ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, polisi menangkap 10 orang pada Jumat (2/12) dengan berbagai tuduhan, tetapi sebagian besar tuduhannya adalah makar.

Dari 10 orang itu, tiga orang, satu di antaranya Sri Bintang Pamungkas, masih ditahan di Polda Metro Jaya. Sri Bintang dituduh akan melakukan makar.

Beberapa tokoh lainnya, seperti MayjenÂ Purn Kivlan Zein, Rachmawati Soekarnoputri, Ahmad Dhani, dan Eko, telah ditetapkan sebagai tersangka tetapi tidak ditahan.

Polisi kemarin menangkap dan menahan mantan anggota DPR dan aktivis, Hatta Taliwang, dari tempat tinggalnya di Rusun Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

Sementara itu, Wartakotalive.com belum bisa menghubungi Tommy Soeharto yang di dalam gambar itu sebagai penyandang dana.

Erma Demokrat: Kebebasan Berpendapat Jangan Disalahartikan Makar

By Rifan Muazin 7:00 AM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Erma Suryani Ranik mendorong Polri agar mengusut tuntas donatur yang diduga mendanai aksi upayaÂ makar 212. Polri juga sudah menetapkan 11 tersangka terkait upaya makar tersebut.

"Kalau Polri klaim ada bukti-bukti, usut saja," kata Erma saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Rabu (7/12/2016).

Terkait proses hukumnya nanti bagaimana, ia menjelaskan, hal tersebut menunggu hasil dari persidangan apakah benar dugaan Polri terkaitÂ makar atau tidak.

"Ya tinggal kita lihat saja di pengadilan," ujar Erma.

Selain itu, politikus Partai Demokrat ini mengingatkan, jangan sampai kebebasan menyatakan pendapat disalahartikan pemerintah dengan tuduhan makar.

"Bagi saya sekali lagi jangan sampai terjadi orang berekspresi menyatakan pendapat yang beda kemudian dituduh makar, (jangan) sampai kalau ini yang terjadi," tandas Erma.

Makar Ideologis

By Rifan Muazin 12:00 AM No comments

Komaruddin Hidayat. Foto/Istimewa

Komaruddin Hidayat
Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
@komar_hidayat

MENGAPA sosok presiden atau wakil presiden kemanapun pergi mesti ada pengawalnya? Jawabannya, khawatir ada bahaya mengancam. Jangan-jangan ada orang jahat yang mau membunuh atau menyakiti.

Jadi, siapapun yang menjadi pemimpin mesti menyadari tidak semua orang senang kepada dirinya. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar juga tantangan yang menghadang.

Ini analog dengan eksistensi Negara Repubik Indonesia. Ada-ada saja orang yang tidak senang pada Indonesia, baik dari dalamÂ maupunÂ luar negeri. Artinya, negaraÂ mesti dikawal sebagaimana mengawal presiden karena sangat mungkin ada kekuatan yang mengancam. Dan itulah sebabnya hampir semua negara memiliki pasukan tempur dan intelijen negara.Â

Salah satu ancaman yang tertuju pada sosok negara dan pemerintah Indonesia saat ini adalah menyangkut posisi ideologi dan hukum. Ada ustaz yang berpidato, sebagai umat beragama hanya pantas tunduk pada hukum agama. Hukum Allah.

Pernyataan itu betul dalam konteks pribadiÂ dan komunalisme keagamaan. Tapi sebagai warga negara, maka hukum yang tertinggi adalah undang-undang produk DPR bersama pemerintah.

Seseorang bisa saja tidak senang pada presidennya atau sistem politik negaranya. Tetapi ketika ketidaksenangannya disampaikan terbuka dan menghasut orang lain untuk ikut membenci negara, atau menggoyangnya, maka dia telah melakukan makar ideologis.

Mengkritik pemerintah itu bagus dan dilindungi undang-undang. Itu satu paket dengan sistem demorasi.

Dalam hal ini ada sekelompok orang yang aneh. Mereka memandang sistem demokrasi itu thaghut. Syaitan yang mesti dilawan, jangan diikuti. Tetapi anehnya mereka sangat menikmati iklim demokrasi dalam menjual gagasannya. Tanpa iklim demokrasi geeakan mereka akan tertindas.

Mereka betah tinggal di negara yang mereka musuhi. Kalau tidak senang mestinya hijrah saja. Begitupun dengan Indonesia. Ada yang agendanya ingin mengagamakan Indonesia menurut versi dan tafsiran mereka sendiri.

dibaca 3.606x

Makar Ideologis

By Rifan Muazin 7:00 PM No comments

Komaruddin Hidayat. Foto/Istimewa

Komaruddin Hidayat
Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
@komar_hidayat

MENGAPA sosok presiden atau wakil presiden kemanapun pergi mesti ada pengawalnya? Jawabannya, khawatir ada bahaya mengancam. Jangan-jangan ada orang jahat yang mau membunuh atau menyakiti.

Jadi, siapapun yang menjadi pemimpin mesti menyadari tidak semua orang senang kepada dirinya. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar juga tantangan yang menghadang.

Pernyataan itu betul dalam konteks pribadiÂ dan komunalisme keagamaan. Tapi sebagai warga negara, maka hukum yang tertinggi adalah undang-undang produk DPR bersama pemerintah.

Mengkritik pemerintah itu bagus dan dilindungi undang-undang. Itu satu paket dengan sistem demorasi.

dibaca 2.195x

Makar di Era Reformasi

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

Dalam konteks menjaga kontinuitas proses reformasi, rencana atau tindakan makar adalah sebuah perjudian dengan taruhan yang amat besar dan sulit dikalkulasikan. Ilustrasi/SINDOnews

Bambang SoesatyoÂ
Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar/Presidium Nasional KAHMI 2012-2017Â

POLRI telah mempertaruhkan reputasi dan kredibilitasnya ketika menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka perencana makar. Benar-tidak langkah Polri itu akan dikonfirmasi oleh pengadilan. Tetapi, langkah hukum oleh Polri itu mengingatkan semua komponen masyarakat akan pentingnya menjaga dan mengamankan kontinuitas dan skenario proses reformasi yang sudah berjalan sejauh ini.

Demokratisasi pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah berproses hingga sekarang adalah produk reformasi. Kendati rakyat merasakan betapa bangsa ini harus menempuh jalan berliku untuk mencapai atau mewujudkan tujuan besar dari reformasi, proses atau skenario yang sudah berjalan sejauh ini tidak boleh dipertaruhkan dengan apa pun, termasuk rencana atau tindakan makar. Jangan berjudi dengan keberlangsungan proses reformasi Indonesia.

Dalam konteks menjaga kontinuitas proses reformasi, rencana atau tindakan makar adalah sebuah perjudian dengan taruhan yang amat besar dan sulit dikalkulasikan. Menggulingkan pemerintahan yang sah dengan aksi makar dan kemudian menghadirkan pemerintahan baru yang bukan pilihan rakyat tidak hanya tampak sebagai sebuah perjudian, tetapi juga sebuah gagasan yang sangat spekulatif.Â Â

Apakah pemerintahan baru yang lahir dari rahim aksi makar itu proreformasi atau antireformasi? Siapa atau kelompok apa yang akan dihadirkan untuk menjalankan roda pemerintahan negara, plus semua agenda reformasi bangsa? Apakah rezim pemerintahan itu kredibel dan kompeten? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang patut direnungkan semua komponen bangsa.Â Â

Siapa yang bisa menilai dengan benar dan pasti tentang tabiat sebuah rezim pemerintahan yang dihadirkan dengan mekanisme yang tidak demokratis? Karena tidak ada yang bisa menilai dengan benar dan pasti, makar adalah sebuah perjudian atau tindakan spekulatif yang segala akibatnya akan dibebankan di pundak rakyat.Â Demi kesejahteraan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, jangan melibatkan rakyat dalam perjudian memperebutkan kekuasaan.

Maka itu, langkah Polri mendeteksi dan mencegah makar harus dilihat dan dipahami dalam konteks itu. Konteks yang jauh lebih luas dan strategis. Dengan mencegah makar, Polri dan TNI setidaknya ingin membangun kepastian tentang kontinuitas proses reformasi bangsa dan negara.

Hampir dua dekade setelah rakyat melakoni semua proses dan tahapan reformasi, dunia sudah telanjur melihat dan meyakini Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga. Bukti paling monumental demokrasi Indonesia dewasa ini terpancar dari kilau Aksi Damai dan Doa Bersama 212 yang mendunia.Â

Dengan begitu, makar atau menggulingkan pemerintahan RI yang sah sudah barang tentu akan dilihat sebagai langkah mundur atau kegagalan Indonesia dalam merampungkan proses demokratisasi pada berbagai aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan kehidupan setiap individu putra-putri bangsa. Bisa dipastikan bahwa generasi muda Indonesia yang lahir pada dasawarsa 80 dan 90-an akan sulit menerima jika proses demokratisasi harus ditarik mundur karena tampilnya rezim pemerintahan baru produk makar.Â

Orang-orang muda itu bertumbuh-kembang dalam alam demokratis dan menikmati penghargaan atas hak-hak asasi mereka sejak dari dalam keluarga hingga di tengah komunitasnya masing-masing. Lebih dari itu, jika kegiatan makar memancing perlawanan dari elemen-elemen masyarakat yang prokonstitusi, sudah barang tentu harga yang harus dibayar bangsa ini menjadi sangat mahal.

dibaca 2.599x

Mantan Panglima TNI Bicara Penangkapan Kivlan Zein Cs yang Dituduh Makar

By Rifan Muazin 8:00 AM No comments

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso mengatakan masalah politik dan hukum janganlah menggunakan perasaan, melainkan harus konkret.

Pernyataan Panglima TNI di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut dilontarkan setelah ditanya wartawan mengenai perasaannya ada mantan Jenderal TNI yang ditangkap karena diduga terlibat makar.

â€ŽMereka yakni Kivlan Zein yang merupakan Purnawirawan TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir mayor Jenderal serta Adityawarman, yang juga Purnawirawan TNI AD dengan pangkat Brigadir Jenderal.

"Jadi di permasalahan politik, dan hukum jangan main perasaan. Semuanya harus konkret ya," kata Djoko di kediamannya usai bertemu Anies Baswedan di kediamannya, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (8/12/2016).

â€Ž

Baca: Polda Metro Jaya: Jangan Percaya Isu Petinggi TNI AD Marah Terkait Penangkapan Kivlan Zein

Mantan Jenderal Infanteri tersebut mengatakan mengenai adanya dugaan makar yang dilakukan sejumlah tokoh termasuk diantaranya dua purnawiraan TNI sebaiknya diserahkan kepada hukum yang berlaku.

"Serahkan saja kepada proses hukum yang berlaku, kita lihat bagaimana hasilnya. Mereka sudah diperiksa dan sebagian sudah dikeluarkan," katanya.

Mantan Pangdam Pattimura dan Pangdam Jaya tersebut mengaku tidak bisa menilai apakah yang dilakukan dua mantan jenderal tersebut tergolong makar.

Begitu mengenai apakah keduanya layak ditangkap atau tidak.

â€Ž"Ya kembali saya tidak punya kewenangan untuk menilai, karena satu saya tidak punya kewenangan, yang kedua tidak punya informasi tentang itu. Salah kalau kita enggak tahu, enggak ada informasi dan bukan kapasitas saya," pungkasnya.

Sebelumnya beredar video di Youtube mengatasnamakan DragonTV berdurasi tiga menitâ€Ž 30 detik mengenai penangkapan Kivlan Zen dan Adityawarman, sebelum aksi doa dan salat berjamaah di kawasan Monas 4 Desember lalu.

Dalam video itu disebutkan jika Jajaran perwira tinggi dan menengah TNI tersinggung atas penangkapan tersebut.

Video itu telah dibantah oleh Mabes TNI.

Menurut Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto, berita yang disiarkan di saluran itu hoax.

Setelah ditelusuri saluran youtube tersebut tidak menginduk pada stasiun Dragon TV di Tiongkok.

Polri Sebut Rachmawati Cs Makar dalam Bentuk Permufakatan

By Rifan Muazin 1:00 AM No comments

Liputan6.com, Jakarta Polri telah menangkap 11 aktivis dan tokoh nasional, salah satunya putri Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri, sebagai tersangka dugaan makar. Penangkapan dilakukan sesaat sebelum aksi damai Jumat 2 Desember di Monas dimulai.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, makar memiliki banyak pengertian berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia.

"Antara lain makar terhadap kepala negara, makar terhadap upaya menggulingkan pemerintahan yang sah, makar sebagai permufakatan, dan makar oleh pemberontakan, biasanya dengan senjata api dan sebagainya," ujar Boy di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (3/12/2016).

Boy menjelaskan, yang saat ini ditangani Polri merupakan makar sebagai sebuah permufakatan. Di mana hal itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan delik formil, sehingga penangkapan terhadap para tersangka tidak perlu menunggu perbuatan makar terjadi.

"Artinya dia tidak perlu terjadi perbuatan makar itu, tapi dengan adanya rencana dan kesepakatan, permufakatan oleh sekelompok orang dapat dipersangkakan dengan pasal ini (Pasal 170 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP)," jelas dia.

Namun begitu, Boy menegaskan bahwa polisi telah memiliki bukti permulaan yang kuat untuk menangkap dan mempersangkakan mereka dalam perkara dugaan makar. Polisi bahkan telah mengindikasikan pidana ini jauh-jauh hari.

"Penyidik perlahan mendeteksi adanya berbagai pertemuan, kegiatan, penyelidikan, pengumpulan alat bukti, dan rumusan permufakatan itu," kata Boy.

Penyelidikan ini secara intens dilakukan sekitar tiga pekan lalu, atau setelah aksi besar-besaran pada Jumat 4 November 2016. Indikasi adanya upaya makar juga pernah disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian jauh sebelum aksi damai 2 Desember direncanakan.

"Jadi setelah peristiwa itu (demo 4 November), ketika masyarakat antusias melakukan unjuk rasa, ada upaya-upaya yang tidak sejalan dengan aspirasi yang sebenarnya, tapi justru memiliki tujuan lain," jelas dia.

Sebagai Edukasi

Boy menuturkan, penangkapan 11 tokoh terkait dugaan makar ini cukup bagus dijadikan sebagai pembelajaran atau edukasi terhadap masyarakat. Sebab, selama ini banyak masyarakat yang mengartikan makar sebagai bentuk pemberontakan bersenjata.

"Selama ini makar diartikan suatu yang sensitif, yang dikonotasikan dengan tindakan pemberontakan bersenjata," kata Boy.

"Tapi makar di era demokrasi ini, dia memanfaatkan ruang demokrasi untuk menelurkan ide, gagasan yang bisa disalahartikan oleh sekelompok orang, dan bisa menggulirkan suatu reaksi yang bersifat penghasutan," sambung dia.

Menurut Boy, demokrasi bukan berarti masyarakat bebas berbuat semaunya tanpa memperhatikan aturan hukum. Sebagai negara hukum, kebebasan di Indonesia tentu tidak absolut.

"Karena hukum itu harus diyakini menjadi sebuah produk yang demokratis karena melalui proses legislasi," terang Jenderal Bintang Dua itu.

Mantan Kapolda Banten itu meminta, masyarakat berpikir jernih terlebih dulu dalam setiap tindakan. Jangan sampai masyarakat terjebak dalam kebebasan yang kebablasan.

"Jadi ini adalah sesuatu yang perlu kita simak, jangan sampai menjadi sebuah pemahaman yang nanti keliru, melahirkan suatu kegiatan yang inskonstitusional," pungkas Boy.

Tersangka Makar Ditangkap, Ini Kritik Prabowo untuk Elite Negara

By Rifan Muazin 6:00 AM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyarankan aparat penegak hukum-- sebagai kepanjangan tangan pemerintah--untuk berhati-hati dalam penangkapan kasus dugaan makar.

Prabowo menekankan agar hukum dapat diterapkan secara adil kepada semua kalangan, baik kepada kalangan elite maupun rakyat bawah.

"Selalu saya anjurkan bahwa kita bertindak selalu dengan hati-hati dan dengan seadil-adilnya," kata Prabowo di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (2/12/2016).

"Jadi saya lihat, bangsa Indonesia ini sering elite-elite tidak punya empati kepada rakyat bawah," tegas dia.

Menurut Prabowo, jika rasa empati sudah pudar, bangsa Indonesia mudah menjalankan sesuai rekayasa.

"Dengan tidak punya empati, kita juga punya sifat sering rekayasa, sering nipu, sering bohong," ujar dia.

Jika sudah demikian, kata Prabowo, kepercayaan dan dukungan dari rakyat akan hilang kepada pemerintah dan elite politik.

"Kalau sudah ada ketidakpercayaan pada sistem, lembaga negara, ini repot. Kita tidak bisa bernegara berbangsa dengan baik," kata dia.

Menurut mantan Danjen Kopassus itu, untuk melaksanakan kehidupan bernegara dibutuhkan kepercayaan antara pemimpin dan rakyatnya.

"Kita harus timbulkan masyarakat yang adil. Adil artinya harus dibangun atas dasar kebersihan, kejujuran. Kalau sistem kita rusak, jangan salahkan rakyat kalau rakyat tidak percaya dengan sistem itu," kata dia.

"Itu yang saya anjurkan di semua pihak untuk adil, hukum harus adil. Jangan hanya orang-orang tertentu yang cepat disalahkan, tapi ada pihak yang mungkin yang punya uang dan becking yang banyak, tidak diperlakukan dengan sama," tandas Prabowo.

Sebanyak 10 orang ditangkap atas dugaanÂ makar dan mendompleng aksi damai 2 Desember. Polisi menyatakan sudah mengendus upaya makar tersebut sejak tiga minggu lalu. Mereka diduga akan menduduki Gedung DPR.

"Mereka ingin menguasai gedung DPR-MPR," kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Silang Monas, Jakarta, Jumat 2 Desember 2016.

Sementara, Karopenmas Polri Kombes Rikwanto mengatakan, mereka yang ditangkap terkait dugaanÂ makar ada delapan orang. Mereka berinisial AD, E, AD, KZ, RS, RA, SB, dan RK. Sedangkan dua orang berinisial JA dengan RK terkait pelanggaran UU ITE.

"Delapan di antaranya dikenakan tuduhan Pasal 107 junto Pasal 110 KUHP junto Pasal 87 KUHP. Sedangkan dua orang dengan inisial JA dengan RK dikenakan Pasal UU ITE, Pasal 28," kata Rikwanto di Mabes Polri, Jumat 2 Desember.

Saat ini mereka sudah diamankan dan diperiksa di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Thursday, December 8, 2016

Gambar Aliran Dugaan Dana Makar Beredar di Media Sosial, Kapolda: Nanti Kalau Ada Bukti Kita Buka

Baca: Polisi Jerat Hatta Taliwang Pakai UU ITE dan Pasal Makar

Aktivis Hatta Taliwang dibekuk di Rusun Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Dia hanya tertawa dan berpesan agar ketua RT setempat menjaga rusunnya.

Baca: Rachmawati Soekarnoputri Stres Jika Dirawat di Rumah Sakit

Rachmawati dan Sejumlah Tokoh yang Ditangkap sudah Dijadikan Tersangka Makar.

Wednesday, December 7, 2016

Erma Demokrat: Kebebasan Berpendapat Jangan Disalahartikan Makar

Friday, December 9, 2016

Makar Ideologis

Thursday, December 8, 2016

Makar Ideologis

Sunday, December 4, 2016

Makar di Era Reformasi

Thursday, December 8, 2016

Mantan Panglima TNI Bicara Penangkapan Kivlan Zein Cs yang Dituduh Makar

Baca: Polda Metro Jaya: Jangan Percaya Isu Petinggi TNI AD Marah Terkait Penangkapan Kivlan Zein

Sunday, December 4, 2016

Polri Sebut Rachmawati Cs Makar dalam Bentuk Permufakatan

Friday, December 2, 2016

Tersangka Makar Ditangkap, Ini Kritik Prabowo untuk Elite Negara

Arsip Blog

Thursday, December 8, 2016

Baca: Polisi Jerat Hatta Taliwang Pakai UU ITE dan Pasal Makar

Aktivis Hatta Taliwang dibekuk di Rusun Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Dia hanya tertawa dan berpesan agar ketua RT setempat menjaga rusunnya.

Baca: Rachmawati Soekarnoputri Stres Jika Dirawat di Rumah Sakit

Rachmawati dan Sejumlah Tokoh yang Ditangkap sudah Dijadikan Tersangka Makar.

Wednesday, December 7, 2016

Friday, December 9, 2016

Thursday, December 8, 2016

Sunday, December 4, 2016

Thursday, December 8, 2016

Baca: Polda Metro Jaya: Jangan Percaya Isu Petinggi TNI AD Marah Terkait Penangkapan Kivlan Zein

Sunday, December 4, 2016

Friday, December 2, 2016

Social Profiles

Arsip Blog