Showing posts sorted by relevance for query termasuk. Sort by date Show all posts
Showing posts sorted by relevance for query termasuk. Sort by date Show all posts

Thursday, December 8, 2016

Komisioner Komnas HAM: Makar Hak Konstitusional Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai upaya mengganti presiden di tengah masa jabatan merupakan hak konstitusional warga negara. Namun hal itu harus sesuai dengan undang-undang.

Pernyataan itu disampaikan Pigai menyikapi penangkapan sejumlah aktivis yang dituding melakukan makar, termasuk Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang, yang ditangkap pada dini hari tadi.

"Kritikan rakyat itu merupakan hak konstitusional warga negara, termasuk perbuatan atau tindakan mengganti presiden di tengah jalan asal konstitusional melalui parlemen," kata Pigai dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, di Jakarta kemarin.

Dia menilai penangkapan Hatta Taliwang dan sejumlah tokoh yang dituduh makar membuktikan watak pemerintahan represif. Sepanjang tindakan makar sesuai dengan konstitusi, menurutnya, hal itu bukan persoalan.

"Penangkapan terhadap Ibu Rachma dkk, termasuk Pak Hatta Taliwang, menujukkan tindakan represif pemerintah. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)," katanya.

Pigai mengatakan, makar atau kudeta yang tidak dibenarkan adalah makar yang bersifat inkonstitusional. Hal itu berarti tindakan makar tersebut menimbulkan instabilitas nasional, pelanggaran HAM, menghilangkan demokrasi, dan kedigdayaan sipil.

Dia menjelaskan, dalam human rights and elections disebutkan, di tengah kondisi tertentu atau situasi terpaksa, presiden memiliki kemampuan untuk mengeluarkan pernyataan darurat atau state in emergency.

Demikian pula dengan rakyat. Mereka juga memiliki kesempatan untuk melakukan pengambilalihan kekuasaan, apakah melalui people power ataupun kudeta, baik oleh militer atau sipil. Dia menyebut tindakan makar pernah dipraktikkan di Indonesia dan di negara-negara lain.

"Keduanya dilakukan hanya semata-mata demi pemulihan stabilitas sosial dan integritas nasional," kata Pigai.

Komisioner asal Papua itu mengatakan, kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Dalam arti, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi negara.

Presiden adalah pemangku kewajiban (obligation) atas perlindungan dan pemenuhan HAM. Sementara kedudukan rakyat sebagai pemilik hak (Right holder). Oleh karena itu, rakyat berhak menilai dan mengkritisinya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Junimart Girsang berharap proses penyidikan kasus makar ini dilakukan secara transparan.

Dia meminta polisi mempublikasikan bukti makar yang dituduhkan kepada sejumlah orang yang telah ditangkap.

"Kami harapkan sekali lagi, polisi sebaiknya transparan dalam penyidikan. Sampaikanlah kepada masyarakat, agar tidak muncul isu-isu yang tidak kondusif," kata Junimart.

Dia yakin polisi masih memiliki bukti lain terkait dugaan makar tersebut. Namun Junimart belum mengetahui secara pasti dalam bentuk apa bukti tersebut.

"Kami tak tahu apakah mereka (polisi) masih punya bukti lain. Bukti percakapan langsung misalnya, saya yakin itu ada," kata Junimart.

Kemarin polisi kembali menangkap satu orang yang diduga terkait kasus makar. Kali ini yang ditangkap adalah Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang. Dia ditangkap di rumahnya pada pukul 01.30 WIB. (pmg/obs)

"

| Komisioner | Komnas | HAM: | Makar | Konstitusional | Rakyat | Jakarta< | span> | Indonesia< | span>< | strong> | Natalius | Pigai | menilai | upaya | mengganti | presiden | tengah | masa | jabatan | merup | konstitusional | warga | negara | Namun | harus | sesuai | dengan | undang | Pernyataan | disampaikan | menyikapi | penangkapan | sejumlah | aktivis | yang | dituding | melakukan | makar | termasuk | Direktur | Institut | Soekarno | Hatta | Taliwang | ditangkap | pada | dini | hari | tadi | p>Kritikan | rakyat | perbuatan | atau | tind | jalan | asal | parlemen | kata | dalam | keterangan | tertulis | diterima | CNNIndonesia | com< | Jakarta kemarin | p>Dia | tokoh | dituduh | membuktikan | watak | pemerintahan | represif | Sepanjang | konstitusi | menurutnya | bukan | persoalan | p>Penangkapan | terhadap | Rachma | menujukkan | pemerintah | Jangan | sampai | terjadi | penyalahgunaan | kekuasaan | (abuse | power< | em>) | katanya | p> Pigai | mengat | kudeta | dibenarkan | adalah | bersifat | inkonstitusional | berarti | tersebut | menimbulkan | instabilitas | nasional | pelanggaran | menghilangkan | demokrasi | kedigdayaan | sipil | menjelaskan | human | rights | elections< | disebutkan | kondisi | tertentu | situasi | terpaksa | memiliki | kemampuan | untuk | mengeluarkan | pernyataan | darurat | state | emergency | em>< | p>Demikian | pula | Mereka | juga | kesempatan | pengambilalihan | apakah | people | ataupun | baik | oleh | militer | menyebut | pernah | dipraktikkan | Indonesia | lain | p>Keduanya | dilakukan | hanya | semata | mata | demi | pemulihan | stabilitas | sosial | integritas | p>Komisioner | Papua | terbatas | Dalam | arti | dibatasi | p>Presiden | pemangku | kewajiban | (obligation< | atas | perlindungan | pemenuhan | Sementara | kedudukan | sebagai | pemilik | (Right | holder< | Oleh | karena | berhak | mengkritisinya | p>Sementara | anggota | Komisi | Fraksi | PDIP | Junimart | Girsang | berharap | proses | penyidikan | kasus | secara | transparan | meminta | polisi | mempublikasikan | bukti | dituduhkan | kepada | orang | telah | p>Kami | harapkan | sekali | lagi | sebaiknya | Sampaikanlah | masyarakat | agar | muncul | kondusif | yakin | masih | terkait | dugaan | mengetahui | pasti | bentuk | tak tahu | (polisi) | punya | Bukti | percakapan | langsung | misalnya | saya | p>Kemarin | kembali | menangkap | satu | diduga | Kali | rumahnya | pukul | (pmg | obs)< | strong> < |

Tuesday, December 6, 2016

Menko Wiranto: Polisi Punya Cara Gali Informasi Aliran Dana Makar

Liputan6.com, Jakarta - Polri terus mendalami kasus dugaan percobaan makar saat aksi damai 2 Desember. Kali ini, polisi menemukan adanya aliran dana yang diduga untuk melancarkan rencana makar ini.

Menko Polhukam Wiranto mengatakan aparat tentu tidak bisa membuka data aliran dana itu ke publik. Sebab, dalam proses penyidikan sebuah kasus, tidak bisa segala data diungkap, termasuk makar.

"Ada beberapa informasi yang kemudian belum layak untuk disampaikan ke publik ya enggak usah disampaikan. Tidak selamanya semua temuan kemudian disampaikan ke masyarakat," Wiranto menjelaskan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 6 Desember 2016.

Wiranto percaya polisi punya cara sendiri dalam mengungkap berbagai kasus, termasuk kasus dugaan makar yang tengah didalami Polri.

"Ada cara-cara kepolisian untuk kemudian menghubungkan satu laporan ke laporan yang lain. Satu informasi ke informasi yang lain. Itu memang cara-cara kepolisian untuk bagaimana bisa menggali bukti-bukti lebih jauh lagi," pungkas Wiranto.

"

| Menko | Wiranto: | Polisi | Punya | Cara | Gali | Informasi | Aliran | Dana | Makar | Liputan6 | Jakarta | strong> | Polri | terus | mendalami | kasus | dugaan | percobaan | makar< | saat | aksi | damai | Desember | Kali | polisi | menemukan | adanya | aliran | dana | yang | diduga | untuk | melancarkan | rencana | makar | p> Menko | Polhukam | Wiranto | mengat | aparat | tentu | membuka | data | publik | Sebab | dalam | proses | penyidikan | sebuah | segala | diungkap | termasuk | p> Ada | beberapa | informasi | kemudian | layak | disampaikan | enggak | usah | Tidak | selamanya | semua | temuan | masyarakat | menjelaskan | Istana | Kepresidenan | Selasa | 2016 | p> Wiranto | percaya | punya | cara | sendiri | mengungkap | berbagai | tengah | didalami | p> Ada | kepolisian | menghubungkan | satu | laporan | lain | Satu | memang | bagaimana | menggali | bukti | lebih | jauh | lagi | pungkas | p> |

Wednesday, December 7, 2016

Rahmawati: Saya Tidak Berupaya Makar | politik

TEMPO.CO, Jakarta - Rachmawati Soekarno Putri membantah keras tuduhan makar kepadanya. Rachmawati menegaskan, dia tidak sama sekali berupaya untuk makar terhadap pemerintahan saat ini. "Terus terang saya membantah dengan keras. Saya tidak berupaya melakukan makar sama sekali," kata Rachmawati di kediamannya di Jakarta, Rabu, 7 Desember 2016.

Menurut Rachmawati, sebagai putri ideologis Soekarno, ia paham betul dengan rambu-rambu hukum dan arti makar. Rachmawati menegaskan, upaya yang diperjuangkannya ialah mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sebelum diamandemen. "Saya mendengar ada arus yang menginginkan amandemen kelima UUD 45, sehingga saya ingin mengupayakan agar UUD 45 dikembalikan ke saat belum diamandemen," kata Rachmawati.

Rachmawati menambahkan bahwa kegiatan yang direncanakan olehnya itu sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dia membuktikan dengan adanya surat pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya tertanggal 29 Oktober 2016 mengenai rencana aksi bela negara yang akan dilaksanakan di depan gedung parlemen.

"Saya tidak ingin menduduki DPR/MPR, aksi kami dilakukan di luar gedung dan meminta pimpinan untuk menemui kami di luar dan menerima petisi kami," kata Rachmawati.

Sementara itu, kuasa hukum Rachmawati, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, kegiatan Rachmawati tidak masuk dalam kategori makar. Pasalnya, dalam KUHP, makar diartikan sebagai tindakan yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah.  "Walaupun beliau (Rachmawati) ingin meminta DPR/MPR untuk mengembalikan UUD 45 yang asli, tetapi kegiatan itu tidak termasuk makar," kata Yusril.

Polisi menangkap 11 orang pada, Jumat, 2 Desember 2016 sebelum aksi super damai berlangsung di Lapangan Monas. Dari sebelas orang tersebut, polisi menetapkan delapan orang sebagai tersangka dugaan perencanaan makar, Rahmawati termasuk di dalamnya.

INGE KLARA

"

| Rahmawati: | Saya | Tidak | Berupaya | Makar | politik | TEMPO | strong> | Jakarta< | Rachmawati | Soekarno | Putri | membantah | keras | tuduhan | makar | kepadanya | Rachmawati menegaskan | sama | sekali | berupaya | untuk | terhadap | pemerintahan | saat | Terus | terang | saya | dengan | melakukan | kata | kediamannya | Jakarta | Rabu | Desember | 2016 | p>Menurut | sebagai | putri | ideologis | paham | betul | rambu | hukum | arti | upaya | yang | diperjuangkannya | ialah | mengembalikan | Undang | Dasar | 1945 | asli | diamandemen | mendengar | arus | menginginkan | amandemen | kelima | ingin | mengupay | agar | dikembalikan | p>Rachmawati menambahkan | bahwa | kegiatan | direncan | olehnya | sesuai | aturan | perundang | undangan | membuktikan | adanya | surat | pemberitahuan | kepada | Polda | Metro | Jaya | tertanggal | Oktober | mengenai | rencana | aksi | bela | negara | dilaksan | depan | gedung | parlemen | p>Saya | menduduki | kami | dilakukan | luar | meminta | pimpinan | menemui | menerima | petisi | p> Sementara | kuasa | Yusril | Ihza | Mahendra | menjelaskan | masuk | dalam | kategori | Pasalnya | KUHP | diartikan | tind | menggulingkan |  Walaupun | beliau | (Rachmawati) | termasuk | p>Polisi | menangkap | orang | pada | Jumat | super | damai | berlangsung | Lapangan | Monas | Dari | sebelas | tersebut | polisi | menetapkan | delapan | tersangka | dugaan | perencanaan | Rahmawati | dalamnya | p>INGE | KLARA< | strong>< | p> |

Tuesday, December 6, 2016

Menko Wiranto: Polisi Punya Cara Gali Informasi Aliran Dana Makar

Liputan6.com, Jakarta - Polri terus mendalami kasus dugaan percobaan makar saat aksi damai 2 Desember. Kali ini, polisi menemukan adanya aliran dana yang diduga untuk melancarkan rencana makar ini.

Menko Polhukam Wiranto mengatakan aparat tentu tidak bisa membuka data aliran dana itu ke publik. Sebab, dalam proses penyidikan sebuah kasus, tidak bisa segala data diungkap, termasuk makar.

"Ada beberapa informasi yang kemudian belum layak untuk disampaikan ke publik ya enggak usah disampaikan. Tidak selamanya semua temuan kemudian disampaikan ke masyarakat," Wiranto menjelaskan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 6 Desember 2016.

Wiranto percaya polisi punya cara sendiri dalam mengungkap berbagai kasus, termasuk kasus dugaan makar yang tengah didalami Polri.

"Ada cara-cara kepolisian untuk kemudian menghubungkan satu laporan ke laporan yang lain. Satu informasi ke informasi yang lain. Itu memang cara-cara kepolisian untuk bagaimana bisa menggali bukti-bukti lebih jauh lagi," pungkas Wiranto.

"

| Menko | Wiranto: | Polisi | Punya | Cara | Gali | Informasi | Aliran | Dana | Makar | Liputan6 | Jakarta | strong> | Polri | terus | mendalami | kasus | dugaan | percobaan | makar< | saat | aksi | damai | Desember | Kali | polisi | menemukan | adanya | aliran | dana | yang | diduga | untuk | melancarkan | rencana | makar | p> Menko | Polhukam | Wiranto | mengat | aparat | tentu | membuka | data | publik | Sebab | dalam | proses | penyidikan | sebuah | segala | diungkap | termasuk | p> Ada | beberapa | informasi | kemudian | layak | disampaikan | enggak | usah | Tidak | selamanya | semua | temuan | masyarakat | menjelaskan | Istana | Kepresidenan | Selasa | 2016 | p> Wiranto | percaya | punya | cara | sendiri | mengungkap | berbagai | tengah | didalami | p> Ada | kepolisian | menghubungkan | satu | laporan | lain | Satu | memang | bagaimana | menggali | bukti | lebih | jauh | lagi | pungkas | p> |

Wednesday, December 7, 2016

Rahmawati: Saya Tidak Berupaya Makar | politik

TEMPO.CO, Jakarta - Rachmawati Soekarno Putri membantah keras tuduhan makar kepadanya. Rachmawati menegaskan, dia tidak sama sekali berupaya untuk makar terhadap pemerintahan saat ini. "Terus terang saya membantah dengan keras. Saya tidak berupaya melakukan makar sama sekali," kata Rachmawati di kediamannya di Jakarta, Rabu, 7 Desember 2016.

Menurut Rachmawati, sebagai putri ideologis Soekarno, ia paham betul dengan rambu-rambu hukum dan arti makar. Rachmawati menegaskan, upaya yang diperjuangkannya ialah mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sebelum diamandemen. "Saya mendengar ada arus yang menginginkan amandemen kelima UUD 45, sehingga saya ingin mengupayakan agar UUD 45 dikembalikan ke saat belum diamandemen," kata Rachmawati.

Rachmawati menambahkan bahwa kegiatan yang direncanakan olehnya itu sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dia membuktikan dengan adanya surat pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya tertanggal 29 Oktober 2016 mengenai rencana aksi bela negara yang akan dilaksanakan di depan gedung parlemen.

"Saya tidak ingin menduduki DPR/MPR, aksi kami dilakukan di luar gedung dan meminta pimpinan untuk menemui kami di luar dan menerima petisi kami," kata Rachmawati.

Sementara itu, kuasa hukum Rachmawati, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, kegiatan Rachmawati tidak masuk dalam kategori makar. Pasalnya, dalam KUHP, makar diartikan sebagai tindakan yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah.  "Walaupun beliau (Rachmawati) ingin meminta DPR/MPR untuk mengembalikan UUD 45 yang asli, tetapi kegiatan itu tidak termasuk makar," kata Yusril.

Polisi menangkap 11 orang pada, Jumat, 2 Desember 2016 sebelum aksi super damai berlangsung di Lapangan Monas. Dari sebelas orang tersebut, polisi menetapkan delapan orang sebagai tersangka dugaan perencanaan makar, Rahmawati termasuk di dalamnya.

INGE KLARA

"

| Rahmawati: | Saya | Tidak | Berupaya | Makar | politik | TEMPO | strong> | Jakarta< | Rachmawati | Soekarno | Putri | membantah | keras | tuduhan | makar | kepadanya | Rachmawati menegaskan | sama | sekali | berupaya | untuk | terhadap | pemerintahan | saat | Terus | terang | saya | dengan | melakukan | kata | kediamannya | Jakarta | Rabu | Desember | 2016 | p>Menurut | sebagai | putri | ideologis | paham | betul | rambu | hukum | arti | upaya | yang | diperjuangkannya | ialah | mengembalikan | Undang | Dasar | 1945 | asli | diamandemen | mendengar | arus | menginginkan | amandemen | kelima | ingin | mengupay | agar | dikembalikan | p>Rachmawati menambahkan | bahwa | kegiatan | direncan | olehnya | sesuai | aturan | perundang | undangan | membuktikan | adanya | surat | pemberitahuan | kepada | Polda | Metro | Jaya | tertanggal | Oktober | mengenai | rencana | aksi | bela | negara | dilaksan | depan | gedung | parlemen | p>Saya | menduduki | kami | dilakukan | luar | meminta | pimpinan | menemui | menerima | petisi | p> Sementara | kuasa | Yusril | Ihza | Mahendra | menjelaskan | masuk | dalam | kategori | Pasalnya | KUHP | diartikan | tind | menggulingkan |  Walaupun | beliau | (Rachmawati) | termasuk | p>Polisi | menangkap | orang | pada | Jumat | super | damai | berlangsung | Lapangan | Monas | Dari | sebelas | tersebut | polisi | menetapkan | delapan | tersangka | dugaan | perencanaan | Rahmawati | dalamnya | p>INGE | KLARA< | strong>< | p> |

Menko Wiranto: Polisi Punya Cara Gali Informasi Aliran Dana Makar

Liputan6.com, Jakarta - Polri terus mendalami kasus dugaan percobaan makar saat aksi damai 2 Desember. Kali ini, polisi menemukan adanya aliran dana yang diduga untuk melancarkan rencana makar ini.

Menko Polhukam Wiranto mengatakan aparat tentu tidak bisa membuka data aliran dana itu ke publik. Sebab, dalam proses penyidikan sebuah kasus, tidak bisa segala data diungkap, termasuk makar.

"Ada beberapa informasi yang kemudian belum layak untuk disampaikan ke publik ya enggak usah disampaikan. Tidak selamanya semua temuan kemudian disampaikan ke masyarakat," Wiranto menjelaskan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 6 Desember 2016.

Wiranto percaya polisi punya cara sendiri dalam mengungkap berbagai kasus, termasuk kasus dugaan makar yang tengah didalami Polri.

"Ada cara-cara kepolisian untuk kemudian menghubungkan satu laporan ke laporan yang lain. Satu informasi ke informasi yang lain. Itu memang cara-cara kepolisian untuk bagaimana bisa menggali bukti-bukti lebih jauh lagi," pungkas Wiranto.

"

| Menko | Wiranto: | Polisi | Punya | Cara | Gali | Informasi | Aliran | Dana | Makar | Liputan6 | Jakarta | strong> | Polri | terus | mendalami | kasus | dugaan | percobaan | makar< | saat | aksi | damai | Desember | Kali | polisi | menemukan | adanya | aliran | dana | yang | diduga | untuk | melancarkan | rencana | makar | p> Menko | Polhukam | Wiranto | mengat | aparat | tentu | membuka | data | publik | Sebab | dalam | proses | penyidikan | sebuah | segala | diungkap | termasuk | p> Ada | beberapa | informasi | kemudian | layak | disampaikan | enggak | usah | Tidak | selamanya | semua | temuan | masyarakat | menjelaskan | Istana | Kepresidenan | Selasa | 2016 | p> Wiranto | percaya | punya | cara | sendiri | mengungkap | berbagai | tengah | didalami | p> Ada | kepolisian | menghubungkan | satu | laporan | lain | Satu | memang | bagaimana | menggali | bukti | lebih | jauh | lagi | pungkas | p> |

Friday, December 2, 2016

Diduga Makar, Begini Penangkapan Rachmawati di Rumahnya | hukum

Rachmawati Soekarnoputri sedang menjalani pemeriksaan tensi darah di Mako Brimob Kelapa Dua. Rachma diminta istirahat sebelum pemeriksaan terkait kasus dugaan makar. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta â€" Rachmawati Soekarnoputri ditangkap anggota Kepolisian Daerah Metro Jaya di kediamannya di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat pagi, 2 Desember 2016. Saat ini, Rachmawati berada di Markas Komando Brigade Mobil, Kelapa Dua, Depok.

Kuasa hukum Rachmawati, Aldwin Rahardian, menceritakan saat-saat penangkapan. Ia menuturkan, Rachmawati menghubunginya setelah salat subuh dan memintanya datang ke rumah karena ada beberapa polisi yang membawa surat penangkapan.

”Saya tiba jam 6, semua sudah di luar (rumah), termasuk Bu Rachmawati,” kata Aldwin kepada Tempo, Jumat siang.

Saat itu, kata Aldwin, ada sekitar 15 polisi di rumah Rachmawati. Mereka kemudian langsung membawa Rachmawati. “Saya diminta ikut karena Bu Rachmawati akan dibawa ke Markas Polda Metro Jaya untuk diperiksa,” ujarnya.

Namun, di tengah perjalanan, polisi mengarahkan laju kendaraannya ke Kelapa Dua, Depok. Ternyata Rachmawati dibawa ke Markas Komando Brigade Mobil. “Enggak tahu kenapa dibawanya ke Mako Brimob, bukan Polda,” kata Aldwin.

Saat ini, Aldwin masih mendampingi Rachmawati menjalani pemeriksaan. Berdasarkan surat penangkapan, Aldwin menjelaskan, Rachmawati disangkakan tiga pasal, yakni Pasal 107 tentang Makar untuk menggulingkan pemerintahan dan Pasal 110 terkait dengan pemufakatan kejahatan juncto Pasal 87 KUHP. “Dituduh makar, Bu Rachmawati tidak tahu kenapa dituduh makar.”

Bukan hanya Rachmawati, sejumlah aktivis juga ditangkap, termasuk Ratna Sarumpaet dan Ahmad Dhani. Ratna dan Dhani ditangkap di Hotel Sari Pan Pacific pada Jumat pagi dan langsung dibawa ke Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Dalam surat penangkapan, Ratna juga dituduh melanggar Pasal 107 KUHP tentang Makar.

AFRILIA SURYANIS

Baca juga:
Polri Sebut 10 Orang Ditangkap karena Permufakatan Jahat
>
Seusai Salat Jumat, Sebagian Massa Berorasi ‘Tangkap Ahok’

"

| Diduga | Makar, | Begini | Penangkapan | Rachmawati | Rumahnya | hukum | Soekarnoputri | sedang | menjalani | pemeriksaan | tensi | darah | Mako | Brimob | Kelapa | Rachma | diminta | istirahat | sebelum | terkait | kasus | dugaan | makar | Foto: | Istimewa< | p> TEMPO | strong> | Jakarta< | ditangkap | anggota | Kepolisian | Daerah | Metro | Jaya | kediamannya | Jati | Padang | Pasar | Minggu | Jakarta | Selatan | Jumat | pagi | Desember | 2016 | Saat | berada | Markas | Komando | Brigade | Mobil | Depok | p>Kuasa | Aldwin | Rahardian | menceritakan | saat | penangkapan | menuturkan | menghubunginya | setelah | salat | subuh | memintanya | datang | rumah | karena | beberapa | polisi | yang | membawa | surat | p>”Saya | tiba | semua | sudah | luar | (rumah) | termasuk | kata | kepada | Tempo< | siang | p>Saat | sekitar | Mereka | kemudian | langsung | “Saya | ikut | akan | dibawa | Polda | untuk | diperiksa | ujarnya | p> Namun | tengah | perjalanan | mengarahkan | laju | kendaraannya | Ternyata | “Enggak | tahu | kenapa | dibawanya | bukan | masih | mendampingi | Berdasarkan | menjelaskan | disangkakan | tiga | pasal | yakni | Pasal | tentang | Makar | menggulingkan | pemerintahan | dengan | pemufakatan | kejahatan | juncto< | KUHP | “Dituduh | tidak | dituduh | ”< | p>Bukan | hanya | sejumlah | aktivis | juga | Ratna | Sarumpaet | Ahmad | Dhani | Hotel | Sari | Pacific | pada | Dalam | melanggar | p>AFRILIA | SURYANIS< | strong>< | p>Baca | juga:Polri | Sebut | Orang | Ditangkap | Permufakatan | Jahat> | Seusai | Salat | Sebagian | Massa | Berorasi | ‘Tangkap | Ahok’< | p> < | div> |

Wednesday, December 7, 2016

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

Rabu, 07 Desember 2016 | 17:50 WIB

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

Rachmawati Soekarnoputri, saat mendatangi kediaman Markas Front Pembela Islam, untuk bertemu dengan Habib Rizieq Shihab, di Petamburan III, Jakarta, 31 Oktober 2016. TEMPO/GRANDY AJI

TEMPO.CO, Jakarta - Rahmawati Soekarno Putri menjelaskan kronologi kegiatannya yang selama ini oleh pihak Kepolisian RI disebut sebagai upaya makar. Menurut dia, kegitan yang dilakukannya adalah upaya membela kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Saya memang secara konsisten ingin menyampaikan petisi tentang kembalikan UUD 45 ke yang asli, karena UUD yang sudah empat kali di tanda tangani Megawati amandennya menjadikan Undang-Undang kita bersifat liberal dan kapitalistik," kata Rahmawati dalam jumpa pers di kediamannya di Jati Padang, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Desember 2016.

Rahmawati menjelaskan, kegiatannya berawal dari tanggal 15 Desember 2015. Saat itu, ia dan beberapa tokoh Gerakan Selamatkan NKRI, yakni Djoko Santoso, Lily Wahid, Syamsu Djalal dan Hatta Taliwang bertemu dengan ketua MPR Zulkifli Hasan.

"Saya menyampaikan keprihatinan terkait UUD 45, Zulkifli (Ketua MPR Zulkifli Hasan) pun mengaku punya kepedulian yang sama dan senang jika massa menduduki MPR untuk menyampaikan aspirasinya," katanya.

Kemudian, pada 30 Maret 2016, kata Rachma, Megawati Soekarnoputri berpidato dan menyatakan pemerintah perlu memberikan perhatian pada haluan negara dalam proses pembangunan. Menurut Rachma, pidato itu mengindikasikan ada rencana untuk mengamandemen UUD lagi.

Baca juga:
Rahmawati: Saya Tidak Berupaya Makar
Polisi Temukan Bukti Transfer Pendanaan Rencana Makar

Indikasi tersebut kemudian dibenarkan oleh Zulkifli Hasan pada pertemuan mereka 23 Mei 2016. "Zulkifli menyampaikan bahwa saat ini ada dua arus di parlemen. Pertama yang menginginkan amandemen kelima. Kedua, yang menginginkan UUD 45 kembali ke aslinya," jelasnya.

Pada 30 Oktober 2016, Rachmawati mengunjungi pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dengan tujuan bertukar pikiran soal isu kebangsaan, termasuk penegakan hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Diskusi tersebut membuahkan hasil, yakni Rizieq mendukung upaya bela negara dengan menuntut pengembalian UUD 45 dan Pancasila yang asli.

Rachmawati menyampaikan tuntutan pengembalian UUD 45 saat Aksi Bela Islam II, 4 November lalu. Dalam aksi yang berujung bentrok itu, Presiden Joko Widodo menuding adanya aktor yang menungganginya.

Pada 30 November 2016, Rachmawati kembali berkunjung ke kediaman Rizieq, sekitar pukul 14.00 WIB. Dalam pertemuan itu, Rizieq menjelaskan konsesus antara GNPF MUI dan polisi terkait Aksi 212 yang akan dilaksanakan di lapangan Monas. "Saya mempersilakan, tapi aksi Bela Negara tetap akan dilakukan di gedung DPR/MPR," katanya.

Masih di hari yang sama, sekitar pukul 15.30 WIB, Rachmawati bertemu dengan Sri Bintang Pamungkas di Pegangsaan, Jakarta. Dalam pertemuan itu Sri Bintang mengaku sudah membentuk Front People Power Indonesia dengan tiga tuntutan, yakni kembali ke UUD 45 sebelum amandemen, lengserkan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan membentuk pemerintahan transisi.

"Saya tidak setuju dengan poin dua dan tiga dan menegaskan akan menggunakan soft landing," kata Rachmawati.

Setelah menegaskan tujuan aksinya bukanlah untuk makar, Gerakan Selamatkan NKRI kemudian mengirimkan surat pemberitahuan ke Kepolisian Daerah Metro Jaya terkait rencana aksi bela negara di depan DPR yang dimulai pukul 13.00 WIB dengan jumlah masa 20 ribu orang.

"Kami mengirimkan surat ke Polda Metro, dan menjelaskan bahwa aksi kami di luar gedung bukan di dalam. Sehari kemudian juga kami sudah jelaskan dalam konpers di Sari Pan Pasifik" katanya.

Pada Jumat, 2 Desember 2016, sebelum aksi super damat berlangsung di Lapangan Monas, polisi menangkap 11 orang yang diduga akan melakukan makar. Delapan orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka dugaan perencanaan makar, Rahmawati termasuk di dalamnya. Terkait dengan tuduhan itu, Rahmawati pun telah membantahnya dengan keras.

Selain delapan orang tersebut ada pula dua orang yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait ujaran kebencian, dan satu orang terkait penghinaan terhadap penguasa.

INGE KLARA

Baca juga:
Saham Sari Roti Turun, Dampak Bantahan Bagi Roti Gratis?
>
Penyebar Isu SARA di Medsos Ternyata Narapidana, Siapa Dia?

"

| Dituduh | Rencan | Makar, | Kronologi | Versi | Rachmawati | Rabu | Desember | 2016 | 17:50 | WIB< | p> < | div> Rachmawati | Soekarnoputri | saat | mendatangi | kediaman | Markas | Front | Pembela | Islam | untuk | bertemu | dengan | Habib | Rizieq | Shihab | Petamburan | Jakarta | Oktober | TEMPO | GRANDY | AJI< | p> < | div> TEMPO | strong>< | span> | Jakarta< | Rahmawati | Soekarno | Putri | menjelaskan | kronologi | kegiatannya | yang | selama | oleh | pihak | Kepolisian | disebut | sebagai | upaya | makar | Menurut | kegitan | dilakukannya | adalah | membela | kesatuan | Negara | Kesatuan | Republik | Indonesia | (NKRI) | p>Saya | memang | secara | konsisten | ingin | menyampaikan | petisi | tentang | kembalikan | asli | karena | empat | kali | tanda | tangani | Megawati | amandennya | menjadikan | Undang | bersifat | liberal | kapitalistik | kata | dalam | jumpa | pers | kediamannya | Jati | Padang | Selatan | p>Rahmawati | berawal | tanggal | 2015 | Saat | beberapa | tokoh | Selamatkan | NKRI | yakni | Djoko | Santoso | Lily | Wahid | Syamsu | Djalal | Hatta | Taliwang | ketua | Zulkifli | Hasan | keprihatinan | terkait | (Ketua | Hasan) | mengaku | punya | kepedulian | sama | senang | jika | massa | menduduki | aspirasinya | katanya | p>Kemudian | pada | Maret | Rachma | berpidato | menyat | pemerintah | perlu | memberikan | perhatian | haluan | negara | proses | pembangunan | pidato | mengindikasikan | rencana | mengamandemen | lagi | p>Baca | juga:< | strong>Rahmawati: | Saya | Tidak | Berupaya | Makar< | strong>Polisi | Temukan | Bukti | Transfer | Pendanaan | Rencana | p>Indikasi | tersebut | kemudian | dibenarkan | pertemuan | bahwa | arus | parlemen | Pertama | menginginkan | amandemen | kelima | Kedua | kembali | aslinya | jelasnya | p>Pada | mengunjungi | pimpinan | (FPI) | tujuan | bertukar | pikiran | soal | kebangsaan | termasuk | peneg | hukum | terhadap | Basuki | Tjahaja | Purnama | alias | Ahok | Diskusi | membuahkan | hasil | mendukung | bela | menuntut | pengembalian | Pancasila | p>Rachmawati | tuntutan | Aksi | Bela | November | Dalam | aksi | berujung | bentrok | Presiden | Joko | Widodo | menuding | adanya | aktor | menungganginya | berkunjung | pukul | konsesus | antara | GNPF | polisi | dilaksan | lapangan | Monas | mempersil | tetap | dilakukan | gedung | p>Masih | hari | Bintang | Pamungkas | Pegangsaan | membentuk | People | Power | tiga | lengserkan | pemerintahan | Jokowi | Jusuf | Kalla | transisi | setuju | poin | menegaskan | menggun | soft | landing | p>Setelah | aksinya | bukanlah | mengirimkan | surat | pemberitahuan | Daerah | Metro | Jaya | depan | dimulai | jumlah | masa | ribu | orang | p>Kami | Polda | kami | luar | bukan | Sehari | juga | jelaskan | konpers | Sari | Pasifik | Jumat | super | damat | berlangsung | Lapangan | menangkap | diduga | melakukan | Delapan | antaranya | ditetapkan | tersangka | dugaan | perencanaan | dalamnya | Terkait | tuduhan | telah | membantahnya | keras | p>Selain | delapan | pula | terjerat | Informasi | Transaksi | Elektronik | ujaran | kebencian | satu | penghinaan | penguasa | p>INGE | KLARA< | juga:Saham | Roti | Turun | Dampak | Bantahan | Bagi | Gratis | a>Penyebar | SARA | Medsos | Ternyata | Narapidana | Siapa | p> |

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

Rabu, 07 Desember 2016 | 17:50 WIB

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

Rachmawati Soekarnoputri, saat mendatangi kediaman Markas Front Pembela Islam, untuk bertemu dengan Habib Rizieq Shihab, di Petamburan III, Jakarta, 31 Oktober 2016. TEMPO/GRANDY AJI

TEMPO.CO, Jakarta - Rahmawati Soekarno Putri menjelaskan kronologi kegiatannya yang selama ini oleh pihak Kepolisian RI disebut sebagai upaya makar. Menurut dia, kegitan yang dilakukannya adalah upaya membela kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Saya memang secara konsisten ingin menyampaikan petisi tentang kembalikan UUD 45 ke yang asli, karena UUD yang sudah empat kali di tanda tangani Megawati amandennya menjadikan Undang-Undang kita bersifat liberal dan kapitalistik," kata Rahmawati dalam jumpa pers di kediamannya di Jati Padang, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Desember 2016.

Rahmawati menjelaskan, kegiatannya berawal dari tanggal 15 Desember 2015. Saat itu, ia dan beberapa tokoh Gerakan Selamatkan NKRI, yakni Djoko Santoso, Lily Wahid, Syamsu Djalal dan Hatta Taliwang bertemu dengan ketua MPR Zulkifli Hasan.

"Saya menyampaikan keprihatinan terkait UUD 45, Zulkifli (Ketua MPR Zulkifli Hasan) pun mengaku punya kepedulian yang sama dan senang jika massa menduduki MPR untuk menyampaikan aspirasinya," katanya.

Kemudian, pada 30 Maret 2016, kata Rachma, Megawati Soekarnoputri berpidato dan menyatakan pemerintah perlu memberikan perhatian pada haluan negara dalam proses pembangunan. Menurut Rachma, pidato itu mengindikasikan ada rencana untuk mengamandemen UUD lagi.

Baca juga:
Rahmawati: Saya Tidak Berupaya Makar
Polisi Temukan Bukti Transfer Pendanaan Rencana Makar

Indikasi tersebut kemudian dibenarkan oleh Zulkifli Hasan pada pertemuan mereka 23 Mei 2016. "Zulkifli menyampaikan bahwa saat ini ada dua arus di parlemen. Pertama yang menginginkan amandemen kelima. Kedua, yang menginginkan UUD 45 kembali ke aslinya," jelasnya.

Pada 30 Oktober 2016, Rachmawati mengunjungi pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dengan tujuan bertukar pikiran soal isu kebangsaan, termasuk penegakan hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Diskusi tersebut membuahkan hasil, yakni Rizieq mendukung upaya bela negara dengan menuntut pengembalian UUD 45 dan Pancasila yang asli.

Rachmawati menyampaikan tuntutan pengembalian UUD 45 saat Aksi Bela Islam II, 4 November lalu. Dalam aksi yang berujung bentrok itu, Presiden Joko Widodo menuding adanya aktor yang menungganginya.

Pada 30 November 2016, Rachmawati kembali berkunjung ke kediaman Rizieq, sekitar pukul 14.00 WIB. Dalam pertemuan itu, Rizieq menjelaskan konsesus antara GNPF MUI dan polisi terkait Aksi 212 yang akan dilaksanakan di lapangan Monas. "Saya mempersilakan, tapi aksi Bela Negara tetap akan dilakukan di gedung DPR/MPR," katanya.

Masih di hari yang sama, sekitar pukul 15.30 WIB, Rachmawati bertemu dengan Sri Bintang Pamungkas di Pegangsaan, Jakarta. Dalam pertemuan itu Sri Bintang mengaku sudah membentuk Front People Power Indonesia dengan tiga tuntutan, yakni kembali ke UUD 45 sebelum amandemen, lengserkan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan membentuk pemerintahan transisi.

"Saya tidak setuju dengan poin dua dan tiga dan menegaskan akan menggunakan soft landing," kata Rachmawati.

Setelah menegaskan tujuan aksinya bukanlah untuk makar, Gerakan Selamatkan NKRI kemudian mengirimkan surat pemberitahuan ke Kepolisian Daerah Metro Jaya terkait rencana aksi bela negara di depan DPR yang dimulai pukul 13.00 WIB dengan jumlah masa 20 ribu orang.

"Kami mengirimkan surat ke Polda Metro, dan menjelaskan bahwa aksi kami di luar gedung bukan di dalam. Sehari kemudian juga kami sudah jelaskan dalam konpers di Sari Pan Pasifik" katanya.

Pada Jumat, 2 Desember 2016, sebelum aksi super damat berlangsung di Lapangan Monas, polisi menangkap 11 orang yang diduga akan melakukan makar. Delapan orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka dugaan perencanaan makar, Rahmawati termasuk di dalamnya. Terkait dengan tuduhan itu, Rahmawati pun telah membantahnya dengan keras.

Selain delapan orang tersebut ada pula dua orang yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait ujaran kebencian, dan satu orang terkait penghinaan terhadap penguasa.

INGE KLARA

Baca juga:
Saham Sari Roti Turun, Dampak Bantahan Bagi Roti Gratis?
>
Penyebar Isu SARA di Medsos Ternyata Narapidana, Siapa Dia?

"

| Dituduh | Rencan | Makar, | Kronologi | Versi | Rachmawati | Rabu | Desember | 2016 | 17:50 | WIB< | p> < | div> Rachmawati | Soekarnoputri | saat | mendatangi | kediaman | Markas | Front | Pembela | Islam | untuk | bertemu | dengan | Habib | Rizieq | Shihab | Petamburan | Jakarta | Oktober | TEMPO | GRANDY | AJI< | p> < | div> TEMPO | strong>< | span> | Jakarta< | Rahmawati | Soekarno | Putri | menjelaskan | kronologi | kegiatannya | yang | selama | oleh | pihak | Kepolisian | disebut | sebagai | upaya | makar | Menurut | kegitan | dilakukannya | adalah | membela | kesatuan | Negara | Kesatuan | Republik | Indonesia | (NKRI) | p>Saya | memang | secara | konsisten | ingin | menyampaikan | petisi | tentang | kembalikan | asli | karena | empat | kali | tanda | tangani | Megawati | amandennya | menjadikan | Undang | bersifat | liberal | kapitalistik | kata | dalam | jumpa | pers | kediamannya | Jati | Padang | Selatan | p>Rahmawati | berawal | tanggal | 2015 | Saat | beberapa | tokoh | Selamatkan | NKRI | yakni | Djoko | Santoso | Lily | Wahid | Syamsu | Djalal | Hatta | Taliwang | ketua | Zulkifli | Hasan | keprihatinan | terkait | (Ketua | Hasan) | mengaku | punya | kepedulian | sama | senang | jika | massa | menduduki | aspirasinya | katanya | p>Kemudian | pada | Maret | Rachma | berpidato | menyat | pemerintah | perlu | memberikan | perhatian | haluan | negara | proses | pembangunan | pidato | mengindikasikan | rencana | mengamandemen | lagi | p>Baca | juga:< | strong>Rahmawati: | Saya | Tidak | Berupaya | Makar< | strong>Polisi | Temukan | Bukti | Transfer | Pendanaan | Rencana | p>Indikasi | tersebut | kemudian | dibenarkan | pertemuan | bahwa | arus | parlemen | Pertama | menginginkan | amandemen | kelima | Kedua | kembali | aslinya | jelasnya | p>Pada | mengunjungi | pimpinan | (FPI) | tujuan | bertukar | pikiran | soal | kebangsaan | termasuk | peneg | hukum | terhadap | Basuki | Tjahaja | Purnama | alias | Ahok | Diskusi | membuahkan | hasil | mendukung | bela | menuntut | pengembalian | Pancasila | p>Rachmawati | tuntutan | Aksi | Bela | November | Dalam | aksi | berujung | bentrok | Presiden | Joko | Widodo | menuding | adanya | aktor | menungganginya | berkunjung | pukul | konsesus | antara | GNPF | polisi | dilaksan | lapangan | Monas | mempersil | tetap | dilakukan | gedung | p>Masih | hari | Bintang | Pamungkas | Pegangsaan | membentuk | People | Power | tiga | lengserkan | pemerintahan | Jokowi | Jusuf | Kalla | transisi | setuju | poin | menegaskan | menggun | soft | landing | p>Setelah | aksinya | bukanlah | mengirimkan | surat | pemberitahuan | Daerah | Metro | Jaya | depan | dimulai | jumlah | masa | ribu | orang | p>Kami | Polda | kami | luar | bukan | Sehari | juga | jelaskan | konpers | Sari | Pasifik | Jumat | super | damat | berlangsung | Lapangan | menangkap | diduga | melakukan | Delapan | antaranya | ditetapkan | tersangka | dugaan | perencanaan | dalamnya | Terkait | tuduhan | telah | membantahnya | keras | p>Selain | delapan | pula | terjerat | Informasi | Transaksi | Elektronik | ujaran | kebencian | satu | penghinaan | penguasa | p>INGE | KLARA< | juga:Saham | Roti | Turun | Dampak | Bantahan | Bagi | Gratis | a>Penyebar | SARA | Medsos | Ternyata | Narapidana | Siapa | p> |