Showing posts sorted by relevance for query menggulingkan. Sort by date Show all posts
Showing posts sorted by relevance for query menggulingkan. Sort by date Show all posts

Sunday, December 4, 2016

Makar di Era Reformasi

Dalam konteks menjaga kontinuitas proses reformasi, rencana atau tindakan makar adalah sebuah perjudian dengan taruhan yang amat besar dan sulit dikalkulasikan. Ilustrasi/SINDOnews

Bambang Soesatyo 
Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar/Presidium Nasional KAHMI 2012-2017 

POLRI telah mempertaruhkan reputasi dan kredibilitasnya ketika menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka perencana makar. Benar-tidak langkah Polri itu akan dikonfirmasi oleh pengadilan. Tetapi, langkah hukum oleh Polri itu mengingatkan semua komponen masyarakat akan pentingnya menjaga dan mengamankan kontinuitas dan skenario proses reformasi yang sudah berjalan sejauh ini.

Demokratisasi pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah berproses hingga sekarang adalah produk reformasi. Kendati rakyat merasakan betapa bangsa ini harus menempuh jalan berliku untuk mencapai atau mewujudkan tujuan besar dari reformasi, proses atau skenario yang sudah berjalan sejauh ini tidak boleh dipertaruhkan dengan apa pun, termasuk rencana atau tindakan makar. Jangan berjudi dengan keberlangsungan proses reformasi Indonesia.

Dalam konteks menjaga kontinuitas proses reformasi, rencana atau tindakan makar adalah sebuah perjudian dengan taruhan yang amat besar dan sulit dikalkulasikan. Menggulingkan pemerintahan yang sah dengan aksi makar dan kemudian menghadirkan pemerintahan baru yang bukan pilihan rakyat tidak hanya tampak sebagai sebuah perjudian, tetapi juga sebuah gagasan yang sangat spekulatif.  

Apakah pemerintahan baru yang lahir dari rahim aksi makar itu proreformasi atau antireformasi? Siapa atau kelompok apa yang akan dihadirkan untuk menjalankan roda pemerintahan negara, plus semua agenda reformasi bangsa? Apakah rezim pemerintahan itu kredibel dan kompeten? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang patut direnungkan semua komponen bangsa.  

Siapa yang bisa menilai dengan benar dan pasti tentang tabiat sebuah rezim pemerintahan yang dihadirkan dengan mekanisme yang tidak demokratis? Karena tidak ada yang bisa menilai dengan benar dan pasti, makar adalah sebuah perjudian atau tindakan spekulatif yang segala akibatnya akan dibebankan di pundak rakyat.  Demi kesejahteraan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, jangan melibatkan rakyat dalam perjudian memperebutkan kekuasaan.

Maka itu, langkah Polri mendeteksi dan mencegah makar harus dilihat dan dipahami dalam konteks itu. Konteks yang jauh lebih luas dan strategis. Dengan mencegah makar, Polri dan TNI setidaknya ingin membangun kepastian tentang kontinuitas proses reformasi bangsa dan negara.

Hampir dua dekade setelah rakyat melakoni semua proses dan tahapan reformasi, dunia sudah telanjur melihat dan meyakini Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga. Bukti paling monumental demokrasi Indonesia dewasa ini terpancar dari kilau Aksi Damai dan Doa Bersama 212 yang mendunia. 

Dengan begitu, makar atau menggulingkan pemerintahan RI yang sah sudah barang tentu akan dilihat sebagai langkah mundur atau kegagalan Indonesia dalam merampungkan proses demokratisasi pada berbagai aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan kehidupan setiap individu putra-putri bangsa. Bisa dipastikan bahwa generasi muda Indonesia yang lahir pada dasawarsa 80 dan 90-an akan sulit menerima jika proses demokratisasi harus ditarik mundur karena tampilnya rezim pemerintahan baru produk makar. 

Orang-orang muda itu bertumbuh-kembang dalam alam demokratis dan menikmati penghargaan atas hak-hak asasi mereka sejak dari dalam keluarga hingga di tengah komunitasnya masing-masing. Lebih dari itu, jika kegiatan makar memancing perlawanan dari elemen-elemen masyarakat yang prokonstitusi, sudah barang tentu harga yang harus dibayar bangsa ini menjadi sangat mahal.

dibaca 2.599x

"

| Makar | Reformasi | Dalam | konteks | menjaga | kontinuitas | proses | reformasi | rencana | atau | tind | makar | adalah | sebuah | perjudian | dengan | taruhan | yang | amat | besar | sulit | dikalkulasikan | Ilustrasi | SINDOnews < | p>Bambang | Soesatyo < | strong> | Ketua | Komisi | Fraksi | Partai | Golkar | Presidium | Nasional | KAHMI | 2012 | 2017 POLRI< | telah | mempertaruhkan | reputasi | kredibilitasnya | ketika | menetapkan | sejumlah | orang | sebagai | tersangka | perencana | Benar | langkah | Polri | dikonfirmasi | oleh | pengadilan | hukum | mengingatkan | semua | komponen | masyarakat | pentingnya | mengamankan | skenario | berjalan | sejauh | p>Demokratisasi | pada | berbagai | aspek | kehidupan | berbangsa | bernegara | berproses | sekarang | produk | Kendati | rakyat | meras | betapa | bangsa | harus | menempuh | jalan | berliku | untuk | mencapai | mewujudkan | tujuan | boleh | dipertaruhkan | termasuk | Jangan | berjudi | keberlangsungan | Indonesia | p>Dalam | Menggulingkan | pemerintahan | aksi | kemudian | menghadirkan | baru | bukan | pilihan | hanya | tampak | juga | gagasan | sangat | spekulatif |   < | p>Apakah | lahir | rahim | proreformasi | antireformasi | Siapa | kelompok | dihadirkan | menjalankan | roda | negara | plus | agenda | Apakah | rezim | kredibel | kompeten | Jawaban | pertanyaan | inilah | patut | direnungkan | p>Siapa | menilai | benar | pasti | tentang | tabiat | mekanisme | demokratis | Karena | segala | dibebankan | pundak | Demi | kesejahteraan | penghormatan | terhadap | asasi | manusia | jangan | melibatkan | dalam | memperebutkan | kekuasaan | p>Maka | mendeteksi | mencegah | dilihat | dipahami | Konteks | jauh | lebih | luas | strategis | Dengan | senya | ingin | membangun | kepastian | p>Hampir | dekade | setelah | melakoni | tahapan | dunia | telanjur | melihat | meyakini | demokrasi | terbesar | ketiga | Bukti | paling | monumental | dewasa | terpancar | kilau | Aksi | Damai | Bersama | mendunia | p>Dengan | begitu | menggulingkan | barang | tentu | mundur | kegagalan | merampungkan | demokratisasi | setiap | individu | putra | putri | Bisa | dipastikan | bahwa | generasi | muda | dasawarsa | menerima | jika | ditarik | karena | tampilnya | p>Orang | bertumbuh | kembang | alam | menikmati | penghargaan | atas | sejak | keluarga | tengah | komunitasnya | masing | Lebih | kegiatan | memancing | perlawanan | elemen | prokonstitusi | harga | dibayar | menjadi | mahal | p>dibaca | 599x< | span>< | div> |

Makar di Era Reformasi

Dalam konteks menjaga kontinuitas proses reformasi, rencana atau tindakan makar adalah sebuah perjudian dengan taruhan yang amat besar dan sulit dikalkulasikan. Ilustrasi/SINDOnews

Bambang Soesatyo 
Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar/Presidium Nasional KAHMI 2012-2017 

POLRI telah mempertaruhkan reputasi dan kredibilitasnya ketika menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka perencana makar. Benar-tidak langkah Polri itu akan dikonfirmasi oleh pengadilan. Tetapi, langkah hukum oleh Polri itu mengingatkan semua komponen masyarakat akan pentingnya menjaga dan mengamankan kontinuitas dan skenario proses reformasi yang sudah berjalan sejauh ini.

Demokratisasi pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah berproses hingga sekarang adalah produk reformasi. Kendati rakyat merasakan betapa bangsa ini harus menempuh jalan berliku untuk mencapai atau mewujudkan tujuan besar dari reformasi, proses atau skenario yang sudah berjalan sejauh ini tidak boleh dipertaruhkan dengan apa pun, termasuk rencana atau tindakan makar. Jangan berjudi dengan keberlangsungan proses reformasi Indonesia.

Dalam konteks menjaga kontinuitas proses reformasi, rencana atau tindakan makar adalah sebuah perjudian dengan taruhan yang amat besar dan sulit dikalkulasikan. Menggulingkan pemerintahan yang sah dengan aksi makar dan kemudian menghadirkan pemerintahan baru yang bukan pilihan rakyat tidak hanya tampak sebagai sebuah perjudian, tetapi juga sebuah gagasan yang sangat spekulatif.  

Apakah pemerintahan baru yang lahir dari rahim aksi makar itu proreformasi atau antireformasi? Siapa atau kelompok apa yang akan dihadirkan untuk menjalankan roda pemerintahan negara, plus semua agenda reformasi bangsa? Apakah rezim pemerintahan itu kredibel dan kompeten? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang patut direnungkan semua komponen bangsa.  

Siapa yang bisa menilai dengan benar dan pasti tentang tabiat sebuah rezim pemerintahan yang dihadirkan dengan mekanisme yang tidak demokratis? Karena tidak ada yang bisa menilai dengan benar dan pasti, makar adalah sebuah perjudian atau tindakan spekulatif yang segala akibatnya akan dibebankan di pundak rakyat.  Demi kesejahteraan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, jangan melibatkan rakyat dalam perjudian memperebutkan kekuasaan.

Maka itu, langkah Polri mendeteksi dan mencegah makar harus dilihat dan dipahami dalam konteks itu. Konteks yang jauh lebih luas dan strategis. Dengan mencegah makar, Polri dan TNI setidaknya ingin membangun kepastian tentang kontinuitas proses reformasi bangsa dan negara.

Hampir dua dekade setelah rakyat melakoni semua proses dan tahapan reformasi, dunia sudah telanjur melihat dan meyakini Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga. Bukti paling monumental demokrasi Indonesia dewasa ini terpancar dari kilau Aksi Damai dan Doa Bersama 212 yang mendunia. 

Dengan begitu, makar atau menggulingkan pemerintahan RI yang sah sudah barang tentu akan dilihat sebagai langkah mundur atau kegagalan Indonesia dalam merampungkan proses demokratisasi pada berbagai aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan kehidupan setiap individu putra-putri bangsa. Bisa dipastikan bahwa generasi muda Indonesia yang lahir pada dasawarsa 80 dan 90-an akan sulit menerima jika proses demokratisasi harus ditarik mundur karena tampilnya rezim pemerintahan baru produk makar. 

Orang-orang muda itu bertumbuh-kembang dalam alam demokratis dan menikmati penghargaan atas hak-hak asasi mereka sejak dari dalam keluarga hingga di tengah komunitasnya masing-masing. Lebih dari itu, jika kegiatan makar memancing perlawanan dari elemen-elemen masyarakat yang prokonstitusi, sudah barang tentu harga yang harus dibayar bangsa ini menjadi sangat mahal.

dibaca 5.509x

"

| Makar | Reformasi | Dalam | konteks | menjaga | kontinuitas | proses | reformasi | rencana | atau | tind | makar | adalah | sebuah | perjudian | dengan | taruhan | yang | amat | besar | sulit | dikalkulasikan | Ilustrasi | SINDOnews < | p>Bambang | Soesatyo < | strong> | Ketua | Komisi | Fraksi | Partai | Golkar | Presidium | Nasional | KAHMI | 2012 | 2017 POLRI< | telah | mempertaruhkan | reputasi | kredibilitasnya | ketika | menetapkan | sejumlah | orang | sebagai | tersangka | perencana | Benar | langkah | Polri | dikonfirmasi | oleh | pengadilan | hukum | mengingatkan | semua | komponen | masyarakat | pentingnya | mengamankan | skenario | berjalan | sejauh | p>Demokratisasi | pada | berbagai | aspek | kehidupan | berbangsa | bernegara | berproses | sekarang | produk | Kendati | rakyat | meras | betapa | bangsa | harus | menempuh | jalan | berliku | untuk | mencapai | mewujudkan | tujuan | boleh | dipertaruhkan | termasuk | Jangan | berjudi | keberlangsungan | Indonesia | p>Dalam | Menggulingkan | pemerintahan | aksi | kemudian | menghadirkan | baru | bukan | pilihan | hanya | tampak | juga | gagasan | sangat | spekulatif |   < | p>Apakah | lahir | rahim | proreformasi | antireformasi | Siapa | kelompok | dihadirkan | menjalankan | roda | negara | plus | agenda | Apakah | rezim | kredibel | kompeten | Jawaban | pertanyaan | inilah | patut | direnungkan | p>Siapa | menilai | benar | pasti | tentang | tabiat | mekanisme | demokratis | Karena | segala | dibebankan | pundak | Demi | kesejahteraan | penghormatan | terhadap | asasi | manusia | jangan | melibatkan | dalam | memperebutkan | kekuasaan | p>Maka | mendeteksi | mencegah | dilihat | dipahami | Konteks | jauh | lebih | luas | strategis | Dengan | senya | ingin | membangun | kepastian | p>Hampir | dekade | setelah | melakoni | tahapan | dunia | telanjur | melihat | meyakini | demokrasi | terbesar | ketiga | Bukti | paling | monumental | dewasa | terpancar | kilau | Aksi | Damai | Bersama | mendunia | p>Dengan | begitu | menggulingkan | barang | tentu | mundur | kegagalan | merampungkan | demokratisasi | setiap | individu | putra | putri | Bisa | dipastikan | bahwa | generasi | muda | dasawarsa | menerima | jika | ditarik | karena | tampilnya | p>Orang | bertumbuh | kembang | alam | menikmati | penghargaan | atas | sejak | keluarga | tengah | komunitasnya | masing | Lebih | kegiatan | memancing | perlawanan | elemen | prokonstitusi | harga | dibayar | menjadi | mahal | p>dibaca | 509x< | span>< | div> |

Thursday, December 8, 2016

Yusril Berencana Uji Materi Pasal Makar ke Mahkamah Konstitusi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penasehat hukum Rachmawati Soekarnoputri, Yusril Ihza Mahendra berencana melakukan uji materi pasal-pasal yang mengatur tentang pidana makar.

Rachmawati telah ditetapkan oleh kepolisian sebagai tersangka dugaan makar.

Yusril menilai pasal-pasal makar yang ada saat ini terlalu luas sehingga menimbulkan multitafsir.

Hal itu terkait pasal 107 KUHP juncto pasal 110 KUHP, juncto pasal 87 KUHP tentang permufakatan jahat dan makar.

"Itu kan dirumuskan sangat sulit. Jadi supaya ke depannya tak multi tafsir, perlu ditafsirkan lebih dalam oleh MK," kata Yusril di Gedung DPR, Jakarta, Kamis  (8/12/2016).

Yusril menuturkan pokok pertanyaan dalam uji materi yakni terkait pengertian makar.

Contohnya, pengertian bahwa makar adalah menggulingkan pemerintah.

"Nah menggulingkan pemerintahan bisa jadi luas, siapa yang mau menggulingkan siapa, nanti mau gulingkan lurah bisa juga disebut makar," kata Yusril.

Namun, Yusril belum memastikan kapan akan melakukan uji materi tentang pasal makar ke MK.

"Sudah ada pembicaraan seperti itu. Nanti tergantung mereka (aktivis yang dituduh makar), kalau saya sih mau saja menguji itu di MK," kata pakar hukum tata negara itu.

Untuk diketahui, sebelum berlangsungnya aksi 212 pada Jumat 2 Desember 2016, Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan status tersangka pada Eko, Adityawarman,  Kivlan Zein, Firza Huzein, Rachmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet dan Alvin Indra Alfaris atas dugaan makar.

Ketujuh tersangka itu tidak dilakukan penahanan namun proses hukum pada mereka tetap berlanjut hingga ke meja hijau.

Rencana pemufakatan yang mereka rancang yakni membelokkan massa dari Silang Monas ke DPR RI, menduduki kantor DPR RI, dan pemaksaan supaya dilakukan sidang istimewa dan menuntut pergantian pemerintahan.

"

| Yusril | Berencana | Materi | Pasal | Makar | Mahkamah | Konstitusi | Laporan | Wartawan | Tribunnews | Ferdinand | Was< | strong>< | p> TRIBUNNEWS | JAKARTA< | strong> |  Penasehat | hukum | Rachmawati | Soekarnoputri< | Ihza | Mahendra< | berencana | melakukan | materi | pasal | yang | mengatur | tentang | pidana | makar< | p> Rachmawati | telah | ditetapkan | oleh | kepolisian | sebagai | tersangka | dugaan | p> Yusril | menilai | saat | luas | menimbulkan | multitafsir | p> Hal | terkait pasal | KUHP juncto pasal | KUHP |  juncto pasal | permufakatan | jahat | p> Itu | dirumuskan | sangat | sulit | Jadi | supaya | depannya | multi | tafsir | perlu | ditafsirkan | lebih | dalam | kata | Gedung | Jakarta | Kamis |  (8 | 2016) | menuturkan | pokok | pertanyaan | yakni | terkait | pengertian | p> Contohnya | bahwa | adalah | menggulingkan | pemerintah | p> Nah | pemerintahan | jadi | siapa | nanti | gulingkan | lurah | juga | disebut | p> Namun | memastikan | kapan | p> Sudah | pembicaraan | seperti | Nanti | tergantung | (aktivis | dituduh | kalau | saya | menguji | pakar | tata | negara | p> Untuk | diketahui | berlangsungnya | aksi | pada | Jumat | Desember | 2016 | Polda | Metro | Jaya | menangkap | menetapkan | status | Adityawarman |  Kivlan | Zein | Firza | Huzein |  Rachmawati | Soekarnoputri | Ratna | Sarumpaet | Alvin | Indra | Alfaris | atas | p> Ketujuh | dilakukan | penahanan | proses | tetap | berlanjut | meja | hijau | p> Rencana | pemufakatan | rancang | membelokkan | massa | Silang | Monas | menduduki | kantor | pemaksaan | sidang | istimewa | menuntut | pergantian | p> |

Tak Ingin Gulingkan Lurah Disebut Makar, Yusril Ihza Mahendra Berniat Uji Materi ke MK

WARTA KOTA, SENAYAN - Yusril Ihza Mahendra, penasihat hukum Rachmawati Soekarnoputri, berencana melakukan uji materi terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang pidana makar.

Rachmawati sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan upaya makar oleh kepolisian.

Yusril menilai, pasal-pasal makar yang ada saat ini terlalu luas, sehingga menimbulkan multitafsir. Hal itu terkait pasal 107 KUHP juncto pasal 110 KUHP, juncto pasal 87 KUHP tentang pemufakatan jahat dan makar.

"Itu kan dirumuskan sangat sulit. Jadi supaya ke depannya tak multitafsir, perlu ditafsirkan lebih dalam oleh MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Yusril di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Yusril menuturkan, pokok pertanyaan dalam uji materi terkait pengertian makar. Contohnya, pengertian bahwa makar adalah menggulingkan pemerintah.

"Nah, menggulingkan pemerintahan bisa jadi luas. Siapa yang mau menggulingkan siapa. Nanti mau gulingkan lurah bisa juga disebut makar," tutur Yusril.

Namun, Yusril belum memastikan kapan akan melakukan uji materi tentang pasal makar ke MK.

"Sudah ada pembicaraan seperti itu. Nanti tergantung mereka (aktivis yang dituduh makar). Kalau saya sih mau saja menguji itu di MK," ucap pakar hukum tata negara itu.

Sebelumnya diberitakan, sebelum berlangsungnya aksi 212 pada 2 Desember 2016, Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan status tersangka pada Eko, Adityawarman, Kivlan Zein, Firza Huzein, Rachmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet, dan Alvin Indra Alfaris atas dugaan makar.

Ketujuh tersangka itu tidak dilakukan penahanan, namun proses hukum mereka tetap berlanjut hingga ke meja hijau.

Menurut polisi, rencana pemufakatan yang mereka rancang adalah membelokkan massa dari silang Monas ke Gedung DPR, menduduki Gedung DPR, pemaksaan supaya dilakukan Sidang Istimewa, dan menuntut pergantian pemerintahan. (*)

"

| Ingin | Gulingkan | Lurah | Disebut | Makar, | Yusril | Ihza | Mahendra | Berniat | Materi | WARTA | KOTA | SENAYAN | strong> | Mahendra< | penasihat | hukum | Rachmawati | Soekarnoputri< | berencana | melakukan | materi | terhadap | pasal | yang | mengatur | tentang | pidana | makar< | p> Rachmawati | sendiri | telah | ditetapkan | sebagai | tersangka | dugaan | upaya | oleh | kepolisian | p> Yusril | menilai | saat | luas | menimbulkan | multitafsir | terkait | KUHP | juncto | pemufakatan | jahat | p> Itu | dirumuskan | sangat | sulit | Jadi | supaya | depannya | perlu | ditafsirkan | lebih | dalam | (Mahkamah | Konstitusi) | kata | Gedung | DPR< | Jakarta | Kamis | 2016) | menuturkan | pokok | pertanyaan | pengertian | Contohnya | bahwa | adalah | menggulingkan | pemerintah | p> Nah | pemerintahan | jadi | Siapa | siapa | Nanti | gulingkan | lurah | juga | disebut | tutur | p> Namun | memastikan | kapan | p> Sudah | pembicaraan | seperti | tergantung | (aktivis | dituduh | Kalau | saya | menguji | ucap | pakar | tata | negara | p> Senya | diberit | berlangsungnya | aksi | pada | Desember | 2016 | Polda | Metro | Jaya< | menangkap | menetapkan | status | Adityawarman | Kivlan | Zein | Firza | Huzein | Ratna | Sarumpaet | Alvin | Indra | Alfaris | atas | p> Ketujuh | dilakukan | penahanan | proses | tetap | berlanjut | meja | hijau | p> Menurut | polisi | rencana | rancang | membelokkan | massa | silang | Monas | menduduki | pemaksaan | Sidang | Istimewa | menuntut | pergantian | (*)< | strong>< | p> |

Yusril Berencana Uji Materi Pasal Makar ke Mahkamah Konstitusi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penasehat hukum Rachmawati Soekarnoputri, Yusril Ihza Mahendra berencana melakukan uji materi pasal-pasal yang mengatur tentang pidana makar.

Rachmawati telah ditetapkan oleh kepolisian sebagai tersangka dugaan makar.

Yusril menilai pasal-pasal makar yang ada saat ini terlalu luas sehingga menimbulkan multitafsir.

Hal itu terkait pasal 107 KUHP juncto pasal 110 KUHP, juncto pasal 87 KUHP tentang permufakatan jahat dan makar.

"Itu kan dirumuskan sangat sulit. Jadi supaya ke depannya tak multi tafsir, perlu ditafsirkan lebih dalam oleh MK," kata Yusril di Gedung DPR, Jakarta, Kamis  (8/12/2016).

Yusril menuturkan pokok pertanyaan dalam uji materi yakni terkait pengertian makar.

Contohnya, pengertian bahwa makar adalah menggulingkan pemerintah.

"Nah menggulingkan pemerintahan bisa jadi luas, siapa yang mau menggulingkan siapa, nanti mau gulingkan lurah bisa juga disebut makar," kata Yusril.

Namun, Yusril belum memastikan kapan akan melakukan uji materi tentang pasal makar ke MK.

"Sudah ada pembicaraan seperti itu. Nanti tergantung mereka (aktivis yang dituduh makar), kalau saya sih mau saja menguji itu di MK," kata pakar hukum tata negara itu.

Untuk diketahui, sebelum berlangsungnya aksi 212 pada Jumat 2 Desember 2016, Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan status tersangka pada Eko, Adityawarman,  Kivlan Zein, Firza Huzein, Rachmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet dan Alvin Indra Alfaris atas dugaan makar.

Ketujuh tersangka itu tidak dilakukan penahanan namun proses hukum pada mereka tetap berlanjut hingga ke meja hijau.

Rencana pemufakatan yang mereka rancang yakni membelokkan massa dari Silang Monas ke DPR RI, menduduki kantor DPR RI, dan pemaksaan supaya dilakukan sidang istimewa dan menuntut pergantian pemerintahan.

"

| Yusril | Berencana | Materi | Pasal | Makar | Mahkamah | Konstitusi | Laporan | Wartawan | Tribunnews | Ferdinand | Was< | strong>< | p> TRIBUNNEWS | JAKARTA< | strong> |  Penasehat | hukum | Rachmawati | Soekarnoputri< | Ihza | Mahendra< | berencana | melakukan | materi | pasal | yang | mengatur | tentang | pidana | makar< | p> Rachmawati | telah | ditetapkan | oleh | kepolisian | sebagai | tersangka | dugaan | p> Yusril | menilai | saat | luas | menimbulkan | multitafsir | p> Hal | terkait pasal | KUHP juncto pasal | KUHP |  juncto pasal | permufakatan | jahat | p> Itu | dirumuskan | sangat | sulit | Jadi | supaya | depannya | multi | tafsir | perlu | ditafsirkan | lebih | dalam | kata | Gedung | Jakarta | Kamis |  (8 | 2016) | menuturkan | pokok | pertanyaan | yakni | terkait | pengertian | p> Contohnya | bahwa | adalah | menggulingkan | pemerintah | p> Nah | pemerintahan | jadi | siapa | nanti | gulingkan | lurah | juga | disebut | p> Namun | memastikan | kapan | p> Sudah | pembicaraan | seperti | Nanti | tergantung | (aktivis | dituduh | kalau | saya | menguji | pakar | tata | negara | p> Untuk | diketahui | berlangsungnya | aksi | pada | Jumat | Desember | 2016 | Polda | Metro | Jaya | menangkap | menetapkan | status | Adityawarman |  Kivlan | Zein | Firza | Huzein |  Rachmawati | Soekarnoputri | Ratna | Sarumpaet | Alvin | Indra | Alfaris | atas | p> Ketujuh | dilakukan | penahanan | proses | tetap | berlanjut | meja | hijau | p> Rencana | pemufakatan | rancang | membelokkan | massa | Silang | Monas | menduduki | kantor | pemaksaan | sidang | istimewa | menuntut | pergantian | p> |

Friday, December 2, 2016

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

Jum'at, 02 Desember 2016 | 11:12 WIB

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

Suasana penangkapan aktivis Sri Bintang. Kredit: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum pidana Universitas Indonesia Chudry Sitompul berpendapat para aktivis yang ditangkap Polda Metro Jaya belum bisa dibilang makar. Menurut dia, perbuatan bisa disebut makar jika ada perbuatan persiapan.

"Saya kira mereka belum memenuhi syarat itu karena belum ada perbuatan permulaan," kata dia ketika dihubungi Tempo, Jumat, 2 Desember 2016.

Makar menurut Chudry adalah tindakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Disebut makar jika dalam proses pemakzulan itu menggunakan kekerasan fisik atau senjata.

Chudry mencontohkan makar adalah seperti gerakan Aceh Merdeka dan organisasi papua merdeka. Pada dua kelompok itu sangat jelas bahwa mereka ingin lepas dari Indonesia dan menggunakan senjata.

Baca: Penangkapan Aktivis, Pengacara Dilarang Masuk Markas Brimob

Tindakan ingin lepas dari Indonesia atau ingin menurunkan Presiden tak bisa disebut makar jika melalui proses hukum yang sesuai mekanisme. "Demokrasi misalnya melalui mekanisme hukum, kalau sekarang dengar pendapat di DPR, MK. Kalau tidak melalui proses itu dianggap makar," ujar Chudry.

Hari ini Polda Metro Jaya menangkap sejumlah aktivis yang diduga melakukan makar. Di antaranya adalah Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet, Rachamawati Soekarno Putri, Kivlan Zein, dan Ahmad Dhani. Mereka kini sedang diperiksa di Mako Brimob Kelapa Dua.

Baca:Beredar 10 Nama Aktivis yang Ditangkap Karena Dugaan Makar

Chudry mengataka polisi harus membuktikan bahwa para aktivis itu sudah melakukan persiapan untuk makar. "Ribuan orang dengan tangan kosong meminta presiden turun apakah itu sudah kita katakan bisa menggulingkan? Itu kan bisa ditindak saja sama polisi," katanya.

Menurut Chudry, jika para aktivis itu terbukti makar, mereka terancam disangka melanggar Pasal 107 atau Pasal 108 KUH Pidana. Hukuman pidana yang mengancam adalah maksimal 20 tahun penjara.

MAYA AYU PUSPITASARI

Baca:
Aktivis Ditangkap, Jokowi: Tanya Kapolri
>
Buya Syafii Maarif: Penjarakan Ahok Selama 400 Tahun

"

| Benarkah | Bintang | Makar? | Begini | Analisis | Pakar | Hukum | Jumat | Desember | 2016 | 11:12 | WIB< | p> < | div> Suasana | penangkapan | aktivis | Kredit: | Istimewa< | p> < | div> TEMPO | strong>< | span> | Jakarta< | hukum | pidana | Universitas | Indonesia | Chudry | Sitompul | berpendapat | para | yang | ditangkap | Polda | Metro | Jaya | belum | bisa | dibilang | makar | Menurut | perbuatan | disebut | jika | persiapan | p>Saya | kira | mereka | memenuhi | syarat | karena | permulaan | kata | ketika | dihubungi | Tempo | p>Makar | menurut | adalah | tindakan | untuk | menggulingkan | pemerintahan | Disebut | dalam | proses | pemakzulan | menggunakan | kekerasan | fisik | atau | senjata | p>Chudry | mencontohkan | seperti | gerakan | Aceh | Merdeka | organisasi | papua | merdeka | Pada | kelompok | sangat | jelas | bahwa | ingin | lepas | dari | p>Baca: | Penangkapan | Aktivis | Pengacara | Dilarang | Masuk | Markas | Brimob< | p>Tindakan | menurunkan | Presiden | melalui | sesuai | mekanisme | Demokrasi | misalnya | kalau | sekarang | dengar | pendapat | Kalau | tidak | dianggap | ujar | p>Hari | menangkap | sejumlah | diduga | melakukan | antaranya | Pamungkas | Ratna | Sarumpaet | Rachamawati | Soekarno | Putri | Kivlan | Zein | Ahmad | Dhani | Mereka | kini | sedang | diperiksa | Mako | Brimob | Kelapa | p>Baca:Beredar | Nama | Ditangkap | Karena | Dugaan | Makar< | p> Chudry | mengataka | polisi | harus | membuktikan | sudah | Ribuan | orang | dengan | tangan | kosong | meminta | presiden | turun | apakah | kita | katakan | ditindak | saja | sama | katanya | p>Menurut | terbukti | terancam | disangka | melanggar | Pasal | Pidana | Hukuman | mengancam | maksimal | tahun | penjara | p>MAYA | PUSPITASARI< | p>Baca:Aktivis | Jokowi: | Tanya | Kapolri> | Buya | Syafii | Maarif: | Penjarakan | Ahok | Selama | Tahun< | p> |

Wednesday, December 7, 2016

Polri: Makar Didanai | Republika Online

JAKARTA -- Penyidik Polda Metro Jaya menyatakan telah mendapatkan bukti transfer dana yang melengkapi dugaan pidana makar terhadap sejumlah aktivis dan purnawirawan TNI. Kendati demikian, pihak kepolisian enggan mengungkap pihak-pihak terkait pendanaan itu.

Kabagpenum Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, salah satu bukti makar yang menjerat sejumlah tokoh pekan lalu adalah ditemukan juga bukti transfer antara para tersangka. Meski begitu, sejauh ini masih terus dialami lagi dari mana dan ke mana saja dana itu mengalir. "Bukti transfer itu bagian upaya Polri yang saat ini sudah ditemukan bukti transfer. Tentu ini menjadi bagian tambahan bukti," kata dia.

Selanjutnya, masih kata Martinus, masih akan digali bukti-bukti yang lainnya sehingga dapat memudahkan penyidik dalam mendapatkan satu konstruksi hukum yang mempersangkakan kedelapan orang tersebut sebagai tersangka permufakatan jahat yang akan menggulingkan pemerintahan yang sah.

Sedangkan, untuk bukti-bukti yang lain, tambah dia, adalah sejumlah berkas dokumen, video yang diunggah di media sosial, pemberitaan soal pernyataan ajakan makar, dan surat permintaan sidang istimewa ke DPR. "Kemudian adanya indikasi-indikasi yang mendukung terjadinya upaya perencanaan upaya permufakatan jahat dengan melakukan dan menempatkan mobil-mobil komando untuk mengajak orang atau mempersiapkan orang yang akan dibawa ke DPR," ujar dia.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Kombes Rikwanto mengiyakan adanya aliran dana khusus terkait makar. "Ada memang, (saya) belum (bisa) memberikan perincian, ya, karena masuk materi penyidikan," ujar Rikwanto, di Silang Monas, Jakarta Pusat, kemarin.

Rikwanto juga enggan membeberkan perihal jumlah nominal tersebut. Kendati demikian, kata dia, jumlahnya cukup banyak. Dia pun enggan menerangkan dari mana asal uang tersebut, apakah datang dari pihak swasta atau lainnya. Alasannya, informasi-informasi tersebut masuk ke dalam materi penyidikan dan hanya akan dibuka di pengadilan.

Di tahanan Mapolda Metro Jaya, aktivis Sri Bintang Pamungkas dijenguk istrinya, Erna Lina, kemarin. Selepas kunjungan itu, Erna meminta suaminya dibebaskan. "Saya sebagai istri rasanya tidak adil kalau tujuh dilepaskan dengan tuduhan yang sama tapi Pak Bintang masih ditahan," ujar Erna, kemarin.

Terkait dengan kondisi suaminya, menurut Erna, masih dalam keadaan sehat dan tetap melakukan kegiatannya di dalam tahanan. Bahkan, kata dia, suaminya tersebut masih menyempatkan diri membuat soal ujian untuk mahasiswanya. "Alhamdulillah sehat. Bapak tetap lakukan kegiatan biasa di tahanan, salah satunya buat soal untuk mahasiswanya," kata Erna.

Kuasa hukum Sri Bintang, Dahlia Zein, mengatakan, pihaknya masih terus berjuang untuk meminta penangguhan penahanan terhadap kliennya tersebut. Namun, kata dia, pihaknya tidak akan mengajukan proses praperadilan. "Bapak bilang tidak usah dan menolak. Karena, untuk apa praperadilan? Karena tidak sesuai dan tidak ada di KUHAP praperadilan itu," kata Zein.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting berharap aparat kepolisian cermat dan hati-hati dalam menerapkan tuduhan makar. Menurut dia, makar bukan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan unsur dari tindak pidana. "Apabila tidak ada serangan yang berat (anslaag) maka tuduhan makar tidak terpenuhi. Kepolisian sebaiknya cermat dan hati-hati dalam menerapkan tuduhan ini agar penegakan hukum berjalan tepat pada relnya," ujar Miko.

Pihak Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) juga mengecam tuduhan makar terhadap sejumlah tokoh yang ditangkap. Menurut dia, tindakan Polri itu dapat disebut sebagai perampasan hak atas kebebasan berpolitik. Sebab, yang dilakukan para tokoh itu adalah menyampaikan kebebasan berpendapat dan menyebarluaskan pendapat mereka, baik melalui media cetak maupun elektronik.

"Apa dengan sepucuk surat bisa menggulingkan Presiden Jokowi dan membubarkan pemerintahannya? Bukankah surat itu dilayangkan ke MPR?" ujar Badan Pengurus Nasional PBHI Suryadi Radjab. rep: Mabruroh, Fauziah Mursid  ed: Fitriyan Zamzami

"

| Polri: | Makar | Didanai | Republika | Online | JAKARTA | Penyidik | Polda | Metro | Jaya | menyat | telah | mendapatkan | bukti | transfer | dana | yang | melengkapi | dugaan | pidana | makar | terhadap | sejumlah | aktivis | purnawirawan | Kendati | demikian | pihak | kepolisian | enggan | mengungkap | terkait | pendanaan | p>Kabagpenum | Polri | Kombes | Martinus | Sitompul | mengat | salah | satu | menjerat | tokoh | pekan | adalah | ditemukan | juga | antara | para | tersangka | Meski | begitu | sejauh | masih | terus | dialami | lagi | mana | mengalir | Bukti | bagian | upaya | saat | Tentu | menjadi | tambahan | kata | p>Selanjutnya | digali | lainnya | dapat | memudahkan | penyidik | dalam | konstruksi | hukum | mempersangk | kedelapan | orang | tersebut | sebagai | permufakatan | jahat | menggulingkan | pemerintahan | p>Sedangkan | untuk | lain | tambah | berkas | dokumen | video | diunggah | media | sosial | pemberitaan | soal | pernyataan | surat | permintaan | sidang | istimewa | Kemudian | adanya | indikasi | mendukung | terjadinya | perencanaan | dengan | melakukan | menempatkan | mobil | komando | mengajak | atau | mempersiapkan | dibawa | ujar | p>Kepala | Biro | Penerangan | Masyarakat | (Karopenmas) | Rikwanto | mengiy | aliran | khusus | memang | (saya) | memberikan | perincian | karena | masuk | materi | penyidikan | Silang | Monas | Jakarta | Pusat | kemarin | p>Rikwanto | membeberkan | perihal | jumlah | nominal | jumlahnya | cukup | banyak | menerangkan | asal | uang | apakah | datang | swasta | Alasannya | informasi | hanya | dibuka | pengadilan | p>Di | tahanan | Mapolda | Bintang | Pamungkas | dijenguk | istrinya | Erna | Lina | Selepas | kunjungan | meminta | suaminya | dibebaskan | Saya | istri | rasanya | adil | kalau | tujuh | dilepaskan | tuduhan | sama | ditahan | p>Terkait | kondisi | menurut | keadaan | sehat | tetap | kegiatannya | Bahkan | menyempatkan | diri | membuat | ujian | mahasiswanya | Alhamdulillah | Bapak | lakukan | kegiatan | biasa | satunya | buat | p>Kuasa | Dahlia | Zein | pihaknya | berjuang | penangguhan | penahanan | kliennya | Namun | mengajukan | proses | praperadilan | bilang | usah | menolak | Karena | sesuai | KUHAP | p>Peneliti | Studi | Hukum | Kebij | Indonesia | (PSHK) | Miko | Ginting | berharap | aparat | cermat | hati | menerapkan | Menurut | bukan | tindak | berdiri | sendiri | melainkan | unsur | Apabila | serangan | berat | (anslaag) | maka | terpenuhi | Kepolisian | sebaiknya | agar | peneg | berjalan | tepat | pada | relnya | p>Pihak | Perhimpunan | Bantuan | Asasi | Manusia | (PBHI) | mengecam | ditangkap | tind | disebut | perampasan | atas | kebebasan | berpolitik | Sebab | dilakukan | menyampaikan | berpendapat | menyebarluaskan | pendapat | baik | cetak | maupun | elektronik | p>Apa | sepucuk | Presiden | Jokowi | membubarkan | pemerintahannya | Bukankah | dilayangkan | Badan | Pengurus | Nasional | PBHI | Suryadi | Radjab | rep: | Mabruroh | Fauziah | Mursid |  ed:< | strong> Fitriyan | Zamzami< | p> |

Friday, December 2, 2016

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

Jum'at, 02 Desember 2016 | 11:12 WIB

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

Suasana penangkapan aktivis Sri Bintang. Kredit: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum pidana Universitas Indonesia Chudry Sitompul berpendapat para aktivis yang ditangkap Polda Metro Jaya belum bisa dibilang makar. Menurut dia, perbuatan bisa disebut makar jika ada perbuatan persiapan.

"Saya kira mereka belum memenuhi syarat itu karena belum ada perbuatan permulaan," kata dia ketika dihubungi Tempo, Jumat, 2 Desember 2016.

Makar menurut Chudry adalah tindakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Disebut makar jika dalam proses pemakzulan itu menggunakan kekerasan fisik atau senjata.

Chudry mencontohkan makar adalah seperti gerakan Aceh Merdeka dan organisasi papua merdeka. Pada dua kelompok itu sangat jelas bahwa mereka ingin lepas dari Indonesia dan menggunakan senjata.

Baca: Penangkapan Aktivis, Pengacara Dilarang Masuk Markas Brimob

Tindakan ingin lepas dari Indonesia atau ingin menurunkan Presiden tak bisa disebut makar jika melalui proses hukum yang sesuai mekanisme. "Demokrasi misalnya melalui mekanisme hukum, kalau sekarang dengar pendapat di DPR, MK. Kalau tidak melalui proses itu dianggap makar," ujar Chudry.

Hari ini Polda Metro Jaya menangkap sejumlah aktivis yang diduga melakukan makar. Di antaranya adalah Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet, Rachamawati Soekarno Putri, Kivlan Zein, dan Ahmad Dhani. Mereka kini sedang diperiksa di Mako Brimob Kelapa Dua.

Baca:Beredar 10 Nama Aktivis yang Ditangkap Karena Dugaan Makar

Chudry mengataka polisi harus membuktikan bahwa para aktivis itu sudah melakukan persiapan untuk makar. "Ribuan orang dengan tangan kosong meminta presiden turun apakah itu sudah kita katakan bisa menggulingkan? Itu kan bisa ditindak saja sama polisi," katanya.

Menurut Chudry, jika para aktivis itu terbukti makar, mereka terancam disangka melanggar Pasal 107 atau Pasal 108 KUH Pidana. Hukuman pidana yang mengancam adalah maksimal 20 tahun penjara.

MAYA AYU PUSPITASARI

Baca:
Aktivis Ditangkap, Jokowi: Tanya Kapolri
>
Buya Syafii Maarif: Penjarakan Ahok Selama 400 Tahun

"

| Benarkah | Bintang | Makar? | Begini | Analisis | Pakar | Hukum | Jumat | Desember | 2016 | 11:12 | WIB< | p> < | div> Suasana | penangkapan | aktivis | Kredit: | Istimewa< | p> < | div> TEMPO | strong>< | span> | Jakarta< | hukum | pidana | Universitas | Indonesia | Chudry | Sitompul | berpendapat | para | yang | ditangkap | Polda | Metro | Jaya | belum | bisa | dibilang | makar | Menurut | perbuatan | disebut | jika | persiapan | p>Saya | kira | mereka | memenuhi | syarat | karena | permulaan | kata | ketika | dihubungi | Tempo | p>Makar | menurut | adalah | tindakan | untuk | menggulingkan | pemerintahan | Disebut | dalam | proses | pemakzulan | menggunakan | kekerasan | fisik | atau | senjata | p>Chudry | mencontohkan | seperti | gerakan | Aceh | Merdeka | organisasi | papua | merdeka | Pada | kelompok | sangat | jelas | bahwa | ingin | lepas | dari | p>Baca: | Penangkapan | Aktivis | Pengacara | Dilarang | Masuk | Markas | Brimob< | p>Tindakan | menurunkan | Presiden | melalui | sesuai | mekanisme | Demokrasi | misalnya | kalau | sekarang | dengar | pendapat | Kalau | tidak | dianggap | ujar | p>Hari | menangkap | sejumlah | diduga | melakukan | antaranya | Pamungkas | Ratna | Sarumpaet | Rachamawati | Soekarno | Putri | Kivlan | Zein | Ahmad | Dhani | Mereka | kini | sedang | diperiksa | Mako | Brimob | Kelapa | p>Baca:Beredar | Nama | Ditangkap | Karena | Dugaan | Makar< | p> Chudry | mengataka | polisi | harus | membuktikan | sudah | Ribuan | orang | dengan | tangan | kosong | meminta | presiden | turun | apakah | kita | katakan | ditindak | saja | sama | katanya | p>Menurut | terbukti | terancam | disangka | melanggar | Pasal | Pidana | Hukuman | mengancam | maksimal | tahun | penjara | p>MAYA | PUSPITASARI< | p>Baca:Aktivis | Jokowi: | Tanya | Kapolri> | Buya | Syafii | Maarif: | Penjarakan | Ahok | Selama | Tahun< | p> |