Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for mengat

Showing posts sorted by relevance for query mengat. Sort by date Show all posts

Tuesday, December 6, 2016

Polisi Temukan Bukti Transfer Pendanaan Upaya Makar #Aksi212

Jakarta, CNN Indonesia -- Polisi menemukan bukti transfer perbankan antarpihak yang diduga bekerja sama untuk mendanai rencana makar dalam aksi 2 Desember, Jumat pekan lalu.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan bukti transfer perbankan itu merupakan bukti tambahan terkait kasus dugaan makar yang menjerat 10 orang tersangka.

"Saat ini sudah ditemukan bukti transfer. Ini menjadi bagian tambahan barang bukti," kata Martinus di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Selasa (6/12).

Martinus menyatakan, penyidik akan menelusuri lebih lanjut terkait temuan bukti transfer perbankan itu. Penyidik akan mengungkap sumber dana dan pihak yang menerima dari aliran perbankan itu.

Selain itu, Martinus menambahkan, penyidik juga menemukan barang bukti tambahan lainnya berupa dokumen. Menurutnya, barang bukti baru itu akan digabungkan dengan yang sebelumnya telah ditemukan untuk mendapatkan sebuah konstruksi hukum.

"(Sebelumnya) ada video yang diupload, kemudian ada pemberitaan yang berisi tentang pernyataan ajakan, kemudian bukti transfer dari seseorang ke orang lain," kata Martinus.

Pekan lalu, Polri menetapkan sepuluh orang sebagai tersangka kasus dugaan melakukan makar maupun penghinaan terhadap Presiden, beberapa jam sebelum #Aksi212 berlangsung di kawasan Monas.

Polisi menjerat mereka dengan Pasal 107 Juncto Pasal 110 Juncto Pasal 87 KUHP tentang perbuatan makar dan pemufakatan jahat untuk melakukan makar.

Mereka adalah Kivlan Zein, Adityawarman Thahar, Ratna Sarumpaet, Firza Huzein, Eko Santjojo, Alvin Indra, Rachmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, dan kakak beradik Rizal dan Jamran. Dua nama terakhir juga dijerat Pasal 28 UU ITE.

Selain 10 tersangka makar, musisi Ahmad Dhani ikut ditangkap dengan jeratan pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa.

(gil)"

Pengacara: Rachmawati Menolak Menjawab Pertanyaan soal Makar

By Rifan Muazin 6:00 AM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Rachmawati Soekarnoputri menolak menjawab pertanyaan penyidik tentang dugaan makar yang ditujukan kepadanya. Sebab, kondisi kesehatan yang terbilang tidak stabil. Juru bicara Rachmawati, Teguh Santosa mengatakan kliennya dimintai keterangan untuk Berita Acara Penyidikan (BAP) sebanyak dua kali.

"BAP pertama dimulai pukul 09.00 WIB sampai 15.00 WIB. Kemudian BAP kedua dimulai setelah azan magrib hingga pukul 21.00 WIB," kata Teguh, Jumat (2/11/2016) malam.

Adapun, selama di-BAP Rachmawati enggan memberikan penjelasan terkait dengan pasal yang disangkakan. Ia hanya berkenan menjawab pertanyaan yang berkenaan dengan identitas.

"Mbak Rachma tidak berkenan untuk menjawab pertanyaan terkait materi yang dituduhkan, yaitu dugaan makar Pasal 107, 110 juncto 87," papar Teguh.

Dia beralasan, ketika berada di Mako Brimob Kelapa II Depok, kondisi kesehatan Rachmawati tidak memungkinkan. Apalagi suhu badannya sempat panas dingin.

"Jam 10.00 WIB Tensinya 230/110, menjelang jam 3 diperiksa lagi tensinya turun ke 180/80. Mbak Rachma tadinya ingin ditangani dokter pribadi, tetapi tidak bisa dihubungi karena HP-nya disita," ucap Teguh.

Rachmawati bersama pengacaranya meninggalkan Mako Brimob Kelapa II Depok pada pukul 22:00 WIB menggunakan Mercedes-Benz berwarna hitam. "Mbak Rachma diizinkan berobat keluar karena proses BAP sudah selesai. Dia tidak layak untuk ditahan," Teguh memungkasi.

Rachmawati termasuk di antara sembilan tersangka lainnya terkait kasus dugaan makar dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang ditangkap pada Sabtu dini hari, 2 Desember 2016.

Kapolri: Ada indikasi massa 212 akan dibajak ke MPR untuk makar

By Rifan Muazin 2:00 AM No comments

Image copyright AFP Image caption Salah seorang yang ditangkap adalah Rachmawati Soekarnoputeri -di sini tampak dalam sebuah foto lama.

Kapolri Jendral Tito Karnavian menyatakan penangkapan 11 tokoh sebelum aksi 212 karena ada petunjuk bahwa mereka bermaksud membajak dan mengarahkan massa aksi 212 ke DPR/MPR untuk memaksa berlangsungnya sidang istimewa (SI) MPR dan mengganti pemerintah yang sah.

Hal itu ditegaskan Kapolri dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR menanggapi pertanyaan sejumlah politikus tentang latar belakang penangkapan oleh polisi terhadap beberapa orang yang sebagian dituduh bermufakat melakukan makar.

Tito Karnavian mengatakan polisi menangkap 11 orang tersebut karena ada indikasi mereka akan memanfaatkan mobilisasi massa dalam doa bersama di Monas, Jakarta, untuk agenda politik mereka sendiri.

"Meng-hijack (membajak), mengambil massa GNPF (Gerakan nasional pengawal fatwa) MUI, kemudian dibawa ke DPR untuk menduduki DPR, melaksanakan Sidang Istimewa, dan setelah itu ujung-ujungnya pemakzulan atau menjatuhkan pemerintah yang sah," kata Kapolri Tito Karnavian.

Temuan intelijen kepolisian menyebutkan, agenda mereka bermacam-macam, mulai isu kembali ke UUD 1945 serta masalah penyelamatan kebangsaan.

"Tapi caranya adalah dengan menduduki paksa gedung DPR/MPR," kata Tito.

Image copyright AP Image caption Sri Bintang Pamungkas, salah-seorang yang ditangkap dan dijerat pasal tuduhan permufakatan makar.

Purnawirawan TNI

Tentang penangkapan sejumlah purnawirawan TNI dalam kasus tersebut, Kapolri mengaku telah berkoordinasi dengan pimpinan TNI.

"Pangdam lapor ke Panglima TNI dan Panglima juga mendukung. Pangdam bahkan mengirimkan tim Denintel (Detasemen Intel) dan POM mendampingi penyidik Polri. Tidak benar penangkapan hanya dilakukan unsur Polri saja," tegasnya.

Image copyright EPA Image caption Kepolisian menyatakan sebanyak delapan orang diduga melakukan makar dengan berupaya menggiring para peserta doa bersama di kawasan Silang Monas, 2 Desember lalu, untuk menguasai gedung DPR/MPR.

Pada Jumat 2 Desember, sebanyak delapan orang ditangkap atas dugaan pemufakatan makar yakni eks Staf Ahli Panglima TNI Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn)Kivlan Zein, Ketua Solidaritas Sahabat Cendana Firza Huzein.

Turut ditangkap aktivis politik Ratna Sarumpaet, calon wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, Sri Bintang Pamungkas dan Eko.Ada pula dua orang yang ditangkap dan dijerat Pasal 28 Undang-Undang ITE yakni Jamran dan Rizal Kobar.

Dalam berbagai kesempatan, mereka membantah tuduhan melakukan permufakatan makar seperti dituduhkan polisi.

Image copyright Reuters Image caption Kapolri Tito Karnavian menyebutkan, bahwa kepolisian memiliki cukup bukti soal rencana makar.

Kepada BBC Indonesia, istri Sri Bintang Pamungkas, Ernalia mengatakan, tuduhan kepolisian terhadap suaminya didasari oleh pertemuan dengan sejumlah tokoh di sebuah hotel. Tapi, menurut Ernalia, Sri Bintang tidak menghadiri pertemuan itu.

"Kemudian (tuduhan) dialihkan ke waktu (Sri Bintang Pamungkas) ada di orasi di penggusuran," kata Ernalia.

Ucapan Sri Bintang tersebut, kata Ernalia, adalah hak dia untuk berpendapat dan bukan untuk melakukan mufakat makar.

Polisi Cari Tokoh Utama Makar di Antara Sri Bintang Pamungkas Cs

By Rifan Muazin 6:00 AM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Polda Metro Jaya menangkap 11 aktivis dan tokoh nasional, terkait dugaanÂ makar dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Jumat 2 Desember 2016. Penangkapan itu dilakukan jelang aksi damai 212 di Monas.

Kapolda Metro Jaya M Iriawan mengatakan, pihaknya masih menyelidiki dugaan adanya tokoh utama dalam upaya makar tersebut.

"Kalau ada, kita cari lagi," tutur Iriawan di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2016).

Iriawan mengatakan, pihaknya belum merencanakan menahan tujuh orang yang diduga terkait upaya makar. "Nanti kita lihat perkembangan. Kalau dia mencoba lagi, mengadakan percobaan, apa boleh buat," ucap dia.

Kendati, Iriawan menegaskan, pihaknya masih memproses dan melengkapi berkas ketujuh tersangka makar tersebut. "Kita sedang proses dan lengkapi pemberkasan," jelas dia.

Di tempat yang sama, Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Rikwanto menuturkan, pihaknya belum melihat siapa aktor utama dugaanÂ makar tersebut. Karenanya, semua tersangka dikategorikan sama.

"Kita belum bisa memilah-milah siapa aktor utama, siapa pendukung dan pelaksana, semua kita kategorikan sama," jelas dia.

Kepolisian belum mendalami siapa aktor utama dari dugaan upaya makar ini. "Jadi bahasanya, siapa pemimpin, siapa anak buah, belum kita lakukan (penyelidikan)," pungkas Rikwanto.

Polda Metro Jaya menangkap 11 aktivis dan tokoh nasional, terkait dugaanÂ makar dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Jumat 2 Desember 2016. Penangkapan itu dilakukan jelang aksi damai 212 di Monas.

Dari 11 orang tersebut, tujuh tersangka makar telah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan hampir 1x24 jam. Mereka yakni Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri.

Sedangkan, Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar ditahan di Polda Metro Jaya. Seorang lagi musikus kondang Ahmad Dhani, dibebaskan dengan tuduhan kasus penghinaan presiden.

Razman Arif Minta Polri Lakukan Gelar Perkara Kasus Makar

By Rifan Muazin 10:00 AM No comments

WARTA KOTA, SEMANGGI - Aksi bela Islam jilid III atau dikenal aksi damai yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2016) yang dinodai dugaan gerakan makar disebut Kapolri Jendral Tito Karnavian ada aktor intelektual.

Apalagi, ada aliran dana yang mengalir ke beberapa aktivis dan tokoh yang beberapanya ditangkap sebelum aksi 212.

Razman Arif Nasution, penasehat hukum aktivis Sri Bintang Pamungkas meminta agar Kapolri melakukan gelar perkara.

Baca: Ada Nama Tommy Soeharto di Bagan Donatur Makar, Eggi Sudjana Ajak Lapor ke Polisi

Agar masyarakat bisa secara gamblang mengetahui fakta yang sebenarnya.

Karena memang harus dibuktikan. Seperti aliran dana dari rekening siapa dan ke siapa.

"Pak kapolri kemarin di DPR mengatakan bahwa sudah ada aktor penyandang dana. Segeralah umumkan itu. Berarti itu aktor intelektualnya. Carilah umumkan. Jangan hanya dugaan. Informasi menyebarÂ kanan kiri," kata Razman di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2016).

Pembuktian fakta adanya dugaan makar harus segera dilaksanakan Polri.

Pasalnya, Polri tidak bisa menduga-duga dan asal menangkap seseorang. Sehingga, gelar perkara harus dilakukan Polri.

Apalagi dugaannya beberapa aktivis akan menggerakan massa untuk berbuat kericuhan.

"Makanya dibedah lah. Saya minta ada peraturan Kapolri. Boleh gelar perkara khusus sekarang ada diskresi dari Kapolri. Sekarang gini aja dah 11 orang itu digelar perkara khusus, gelar perkara terbuka terbatas. Iya seperti Ahok. Ayo kita datangkan pakar-pakar. Kalau memang bisa dibuktikan tersangka kita terima, tapi klo tidak dilepaskan," ucapnya.

Komisioner Komnas HAM: Makar Hak Konstitusional Rakyat

By Rifan Muazin 7:00 PM No comments

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai upaya mengganti presiden di tengah masa jabatan merupakan hak konstitusional warga negara. Namun hal itu harus sesuai dengan undang-undang.

Pernyataan itu disampaikan Pigai menyikapi penangkapan sejumlah aktivis yang dituding melakukan makar, termasuk Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang, yang ditangkap pada dini hari tadi.

"Kritikan rakyat itu merupakan hak konstitusional warga negara, termasuk perbuatan atau tindakan mengganti presiden di tengah jalan asal konstitusional melalui parlemen," kata Pigai dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, di JakartaÂ kemarin.

Dia menilai penangkapan Hatta Taliwang dan sejumlah tokoh yang dituduh makar membuktikan watak pemerintahan represif. Sepanjang tindakan makar sesuai dengan konstitusi, menurutnya, hal itu bukan persoalan.

"Penangkapan terhadap Ibu Rachma dkk, termasuk Pak Hatta Taliwang, menujukkan tindakan represif pemerintah. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)," katanya.

Pigai mengatakan, makar atau kudeta yang tidak dibenarkan adalah makar yang bersifat inkonstitusional. Hal itu berarti tindakan makar tersebut menimbulkan instabilitas nasional, pelanggaran HAM, menghilangkan demokrasi, dan kedigdayaan sipil.

Dia menjelaskan, dalam human rights and elections disebutkan, di tengah kondisi tertentu atau situasi terpaksa, presiden memiliki kemampuan untuk mengeluarkan pernyataan darurat atau state in emergency.

Demikian pula dengan rakyat. Mereka juga memiliki kesempatan untuk melakukan pengambilalihan kekuasaan, apakah melalui people power ataupun kudeta, baik oleh militer atau sipil. Dia menyebut tindakan makar pernah dipraktikkan di Indonesia dan di negara-negara lain.

"Keduanya dilakukan hanya semata-mata demi pemulihan stabilitas sosial dan integritas nasional," kata Pigai.

Komisioner asal Papua itu mengatakan, kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Dalam arti, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi negara.

Presiden adalah pemangku kewajiban (obligation) atas perlindungan dan pemenuhan HAM. Sementara kedudukan rakyat sebagai pemilik hak (Right holder). Oleh karena itu, rakyat berhak menilai dan mengkritisinya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Junimart Girsang berharap proses penyidikan kasus makar ini dilakukan secara transparan.

Dia meminta polisi mempublikasikan bukti makar yang dituduhkan kepada sejumlah orang yang telah ditangkap.

"Kami harapkan sekali lagi, polisi sebaiknya transparan dalam penyidikan. Sampaikanlah kepada masyarakat, agar tidak muncul isu-isu yang tidak kondusif," kata Junimart.

Dia yakin polisi masih memiliki bukti lain terkait dugaan makar tersebut. Namun Junimart belum mengetahui secara pasti dalam bentuk apa bukti tersebut.

"Kami takÂ tahu apakah mereka (polisi) masih punya bukti lain. Bukti percakapan langsung misalnya, saya yakin itu ada," kata Junimart.

Kemarin polisi kembali menangkap satu orang yang diduga terkait kasus makar. Kali ini yang ditangkap adalah Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang. Dia ditangkap di rumahnya pada pukul 01.30 WIB. (pmg/obs)

Habiburokhman: Masa Aki-aki dan Nini-nini Dituduh Makar?

By Rifan Muazin 8:00 AM No comments

JAKARTA, KOMPAS.comÂ â€" Kuasa hukum Ratna Sarumpaet, Habiburokhman, menilai penangkapan 10 aktivis atas dugaan makar sebagai suatu hal yang berlebihan.

Menurut dia, jika dilihat dari usia serta kekuatan yang dimiliki para aktivis tersebut, kecil kemungkinan mereka melakukan hal itu.

"Pak Bintang (Sri Bintang Pamungkas) usianya 70 tahun, Kivlan Zein 70 tahun, Ratna sekitar 60-an mendekati akhir, masa aki-aki dan nini-nini dituduh makar? Ini intelijennya bagaimana?" kata Habiburokhman dalam diskusi Polemik bertajuk "Dikejar Makar" di Jakarta, Sabtu (3/12/2016).

Ia mengatakan, beberapa waktu terakhir sempat muncul isu terkait aksi unjuk rasa yang menuntut digelarnya sidang istimewa ke MPR. Tuntutan juga dilakukan untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar ke UUD 1945.

Menurut Habiburokhman, tuntutan itu bukanlah sebuah upaya makar.

Sebaliknya, kata dia, cara penyampaian tuntutan melalui parlemen merupakan suatu hal yang telah diatur dalam konstitusi Indonesia.

"Mau demo ke DPR atau menuntut sidang istimewa, siapa pun boleh melakukannya, tetapi faktanya kan tidak begitu amat," kata dia.

Lebih jauh, ia mengatakan, dari sejumlah aktivis yang ditangkap, tidak semuanya berencana mengikuti kegiatan aksi doa bersama kemarin.

Sebagian ada yang ditangkap saat berada di rumah. Adapun musisi Ahmad Dhani dan Ratna Sarumpaet ditangkap saat berada di hotel yang dekat lokasi doa bersama.

"Ahmad Dhani dan Ratna itu menginap di Sari Pan Pacific itu karena untuk mempermudah ke Monas," kata Habiburokhman.

Kompas TV 3 Tersangka Dugaan Makar Ditahan

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen

By Rifan Muazin 7:00 PM No comments

Senin, 05 Desember 2016 | 17:45 WIB

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen

Rachmawati Soekarnoputri meninggalkan gedung Mako Brimob Kelapa Dua usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan makar di Depok, Jawa Barat, Jumat malam, 2 Desember 2016. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan penangkapan 11 aktivis yang diduga melakukan pemufakatan jahat untuk makar terhadap pemerintah diperoleh melalui aktivitas intelijen kepolisian. Aktivitas mereka, kata Tito, sudah terpantau cukup intensif.

Menurut Tito, gerakan politik itu berencana memanfaatkan massa yang akan dikerahkan untuk menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat setelah Aksi Bela Islam III. "Kami sudah dapat dari intelijen-intelijen kami. Ada indikasi pemufakatan jahat menuju makar," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Desember 2016.

Kelompok itu, menurut Tito, akan memanfaatkan kumpulan massa untuk memaksa parlemen mengadakan Sidang Umum Istimewa yang berujung pada pemakzulan terhadap pemerintahan yang sah. Beberapa isu yang digunakan, seperti pengembalian Undang-undang Dasar 1945 yang asli.

Tito mengatakan upaya makar itu tidak berkaitan dengan Aksi Bela Islam yang menuntut proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang terjerat kasus duga menistakan agama. Menurut Tito, menyampaikan kritik terhadap pemerintah adalah hal yang sah jika disampaikan sesuai aturan. Termasuk untuk menyampaikan kritik melalui DPR. "Tetapi menduduki DPR secara paksa dan kekerasan apapun juga alasannya adalah inkonstitusional," kata dia.

Sebelum aksi 2 Desember berlangsung Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap sejumlah aktivis terkait dengan dugaan makar. Penangkapan dilakukan di beberapa tempat terpisah pada pagi hari. Sejumlah tokoh seperti Rachmawati Soekarnoputri hingga Sri Bintang Pamungkas ditangkap bersama sembilan orang lain.

Tito menjelaskan dari sebelas orang yang ditangkap, tiga di antaranya masih ditahan kepolisian. Sementara itu, delapan orang telah dibebaskan dengan berbagai pertimbangan, seperti alasan kesehatan dan alat bukti masih didalami kepolisian.

Kuasa hukum Rachmawati Soekarnoputri, Yusril Ihza Mahendra, mempermasalahkan penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar. Ia menilai polisi tak memiliki bukti yang kuat untuk menjerat kliennya.

"Seharusnya polisi bisa lebih berhati-hati dalam penangkapan ini," kata Yusril, akhir pekan lalu. Menurut Yusril, para tersangka hanya bermaksud mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap kurang memuaskan. Kata dia, hal ini wajar dan diatur dalam Undang-Undang tentang Penyampaian Pendapat. "Itu tidak dilarang."

ARKHELAUS W.

Polisi: Ada 4 Bukti Sri Bintang Pamungkas Makar

By Rifan Muazin 7:00 PM No comments

Liputan6.com, Jakarta Sebanyak 11 aktivis dan tokoh nasional ditangkap jelang aksi damai pada Jumat 2 Desember 2016. Tiga di antaranya ditahan di Polda Metro Jaya, termasuk Sri Bintang Pamungkas.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, ada beberapa bukti dugaanÂ makar yang dilakukan Sri Bintang dan dua orang lainnya.

"Satu, adanya dokumen. Tapi isinya dokumen apa, tentu ini jadi catatan bagi penyidik. Kedua, adanya video yang di-upload, kemudian adanya pemberitaan yang berisi tentang statement ajakan. Kemudian, keempat bukti transfer dari seseorang ke orang lain," ucap Martinus di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Martinus mengatakan, Sri Bintang diduga mendapat pasokan dana dari pihak tertentu dalam dugaan makar. Selain itu, ada indikasi lain yang akhirnya membuat kepolisian menahannya.

"Adanya indikasi-indikasi yang mendukung terjadinya upaya perencanaan upaya pemufakatan jahat dengan melakukan dan menempatkan mobil-mobil komando untuk mengajak orang, atau mempersiapkan orang yang akan dibawa ke DPR," tandas Martinus.

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Tuesday, December 6, 2016

Polisi Temukan Bukti Transfer Pendanaan Upaya Makar #Aksi212

Saturday, December 3, 2016

Pengacara: Rachmawati Menolak Menjawab Pertanyaan soal Makar

Monday, December 5, 2016

Kapolri: Ada indikasi massa 212 akan dibajak ke MPR untuk makar

Purnawirawan TNI

Tuesday, December 6, 2016

Polisi Cari Tokoh Utama Makar di Antara Sri Bintang Pamungkas Cs

Wednesday, December 7, 2016

Razman Arif Minta Polri Lakukan Gelar Perkara Kasus Makar

Baca: Ada Nama Tommy Soeharto di Bagan Donatur Makar, Eggi Sudjana Ajak Lapor ke Polisi

Thursday, December 8, 2016

Komisioner Komnas HAM: Makar Hak Konstitusional Rakyat

Saturday, December 3, 2016

Habiburokhman: Masa Aki-aki dan Nini-nini Dituduh Makar?

Tuesday, December 6, 2016

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen

Polisi: Ada 4 Bukti Sri Bintang Pamungkas Makar

Arsip Blog

Tuesday, December 6, 2016

Saturday, December 3, 2016

Monday, December 5, 2016

Purnawirawan TNI

Tuesday, December 6, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Baca: Ada Nama Tommy Soeharto di Bagan Donatur Makar, Eggi Sudjana Ajak Lapor ke Polisi

Thursday, December 8, 2016

Saturday, December 3, 2016

Tuesday, December 6, 2016

Social Profiles

Arsip Blog