Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for Benar

Showing posts sorted by relevance for query Benar. Sort by date Show all posts

Sunday, December 4, 2016

Makar di Era Reformasi

Dalam konteks menjaga kontinuitas proses reformasi, rencana atau tindakan makar adalah sebuah perjudian dengan taruhan yang amat besar dan sulit dikalkulasikan. Ilustrasi/SINDOnews

Bambang SoesatyoÂ
Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar/Presidium Nasional KAHMI 2012-2017Â

POLRI telah mempertaruhkan reputasi dan kredibilitasnya ketika menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka perencana makar. Benar-tidak langkah Polri itu akan dikonfirmasi oleh pengadilan. Tetapi, langkah hukum oleh Polri itu mengingatkan semua komponen masyarakat akan pentingnya menjaga dan mengamankan kontinuitas dan skenario proses reformasi yang sudah berjalan sejauh ini.

Demokratisasi pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah berproses hingga sekarang adalah produk reformasi. Kendati rakyat merasakan betapa bangsa ini harus menempuh jalan berliku untuk mencapai atau mewujudkan tujuan besar dari reformasi, proses atau skenario yang sudah berjalan sejauh ini tidak boleh dipertaruhkan dengan apa pun, termasuk rencana atau tindakan makar. Jangan berjudi dengan keberlangsungan proses reformasi Indonesia.

Dalam konteks menjaga kontinuitas proses reformasi, rencana atau tindakan makar adalah sebuah perjudian dengan taruhan yang amat besar dan sulit dikalkulasikan. Menggulingkan pemerintahan yang sah dengan aksi makar dan kemudian menghadirkan pemerintahan baru yang bukan pilihan rakyat tidak hanya tampak sebagai sebuah perjudian, tetapi juga sebuah gagasan yang sangat spekulatif.Â Â

Apakah pemerintahan baru yang lahir dari rahim aksi makar itu proreformasi atau antireformasi? Siapa atau kelompok apa yang akan dihadirkan untuk menjalankan roda pemerintahan negara, plus semua agenda reformasi bangsa? Apakah rezim pemerintahan itu kredibel dan kompeten? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang patut direnungkan semua komponen bangsa.Â Â

Siapa yang bisa menilai dengan benar dan pasti tentang tabiat sebuah rezim pemerintahan yang dihadirkan dengan mekanisme yang tidak demokratis? Karena tidak ada yang bisa menilai dengan benar dan pasti, makar adalah sebuah perjudian atau tindakan spekulatif yang segala akibatnya akan dibebankan di pundak rakyat.Â Demi kesejahteraan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, jangan melibatkan rakyat dalam perjudian memperebutkan kekuasaan.

Maka itu, langkah Polri mendeteksi dan mencegah makar harus dilihat dan dipahami dalam konteks itu. Konteks yang jauh lebih luas dan strategis. Dengan mencegah makar, Polri dan TNI setidaknya ingin membangun kepastian tentang kontinuitas proses reformasi bangsa dan negara.

Hampir dua dekade setelah rakyat melakoni semua proses dan tahapan reformasi, dunia sudah telanjur melihat dan meyakini Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga. Bukti paling monumental demokrasi Indonesia dewasa ini terpancar dari kilau Aksi Damai dan Doa Bersama 212 yang mendunia.Â

Dengan begitu, makar atau menggulingkan pemerintahan RI yang sah sudah barang tentu akan dilihat sebagai langkah mundur atau kegagalan Indonesia dalam merampungkan proses demokratisasi pada berbagai aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan kehidupan setiap individu putra-putri bangsa. Bisa dipastikan bahwa generasi muda Indonesia yang lahir pada dasawarsa 80 dan 90-an akan sulit menerima jika proses demokratisasi harus ditarik mundur karena tampilnya rezim pemerintahan baru produk makar.Â

Orang-orang muda itu bertumbuh-kembang dalam alam demokratis dan menikmati penghargaan atas hak-hak asasi mereka sejak dari dalam keluarga hingga di tengah komunitasnya masing-masing. Lebih dari itu, jika kegiatan makar memancing perlawanan dari elemen-elemen masyarakat yang prokonstitusi, sudah barang tentu harga yang harus dibayar bangsa ini menjadi sangat mahal.

dibaca 2.599x

Makar di Era Reformasi

By Rifan Muazin 8:00 PM No comments

Dalam konteks menjaga kontinuitas proses reformasi, rencana atau tindakan makar adalah sebuah perjudian dengan taruhan yang amat besar dan sulit dikalkulasikan. Ilustrasi/SINDOnews

Bambang SoesatyoÂ
Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar/Presidium Nasional KAHMI 2012-2017Â

dibaca 5.509x

Ini Respon PBNU Terkait Penangkapan Aktivis dengan Dugaan Makar : Okezone News

By Rifan Muazin 8:00 PM No comments

JAKARTA â€" JAKARTA - Ketua Umum PBNU Kiai Said Aqil Siradj meminta pihak kepolisian memproses hukum secara adil dugaan tindak pidana makar terhadap para aktivis. Bahkan, ia mengimbau agar aparat berlaku obyektif.

"Saya mohon kepada kepolisian agar objektif seadil-adilnya. Kalau memang terbukti di proses secara hukum yang ada, kalau tidak terbukti segera dilepaskan," kata Said kepada Okezone di kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (3/12/2016) malam.

BERITA REKOMENDASI

Kiai asal Cirebon, Jawa Barat, itu menjelaskan, polisi harus membuktikan secara jelas tindak pidana makar tersebut. Sebab, menurutnya para tokoh dan aktivis yang ditangkap itu saudara sebangsa dan setanah air.

"Itu saudara kita sebangsa dan se-tanah air. Kalau memang terbukti makar, ya ada undang-undangnya, ada sanksinya, tapi harus dengan bukti yang benar-benar bukti (kuat)," sambungnya.

Seperti diketahui, Polri telah mengkonfirmasi telah menangkap 11 tersangka terkait tindak pidana makar pada Jumat, 2 Desember 2016.

Sementara terkait aksi super damai, kemarin, Said bersyukur bahwa acara yang dihelat di Monas itu benar-benar damai.

"Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT. Allah masih menjaga bangsa Indonesia. Tidak pecah, tidak bentrok, dihadiri jutaan manusia, khusyuk, berjalan damai dan aman," sambugnya.

Terlebih lagi, ia mengaku khawatir apabila ada penunggang gelap yang ingin memecah belah bangsa. Bahkan, ia menyebut aksi itu tulus tanpa maksud memamerkan kekuatan. Aksi kemarin juga dilakukan di daerah lain, selain di Jakarta.

"Yang saya khawatirkan kalau ada penyusup yang tidak ingin Indonesia ini kuat dan bersatu. Saya imbau waktu itu warga NU tidak usah ikut di Jakarta. Kalau mau doa di daerahnya masing-masing. Jadi niatnya ikhlas dan tulus bukan pamer kekuatan," tandasnya. (sym)

Yusril: Saya Akan Bela Mereka yang Ditangkap Diduga Makar

By Rifan Muazin 4:00 AM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Delapan orang ditangkap polisi diduga terkait tindak pidana makar. Mereka yang ditangkap antara lain Rachmawati Soekarnoputri, Ahmad Dhani, dan Ratna Sarumpaet.

Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan membela mereka yang kini diperiksa di Mako Brimob, Kelapa Dua.

"Benar, saya akan bela mereka karena saya yakin mereka memperjuangkan sesuatu yang mereka anggap benar, sah, dan konstitusional," kata Yusril saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Jumat (2/12/2016).

"Saya sudah di Kelapa Dua," tutur Yusril.

Ia mengaku telah bicara dengan Ratna Sarumpaet. Dalam pembicaraan itu, Ratna mengatakan telah dijemput polisi di Hotel Sari Pacific dan dibawa ke markas Brimob Kelapa Dua.

"Bu Ratna bilang beliau akan dimintai keterangan karena ada bukti beliau dan kawan-kawan mau melakukan makar. Saya katakan kepada Bu Ratna saya dampingi beliau sebagai lawyer, begitu juga tokoh-tokoh lain yang diambil polisi pagi ini," ungkap Yusril.

Selain berbicara dengan Ratna, Yusril mengaku belum dapat berkomunikasi dengan pihak lain yang diduga ikut ditangkap karena diduga merencanakan makar. "Seperti Kivlan Zen, Adityawarman Taha, Jamran, Hatta Taliwang, Sri Bintang Pamungkas, dan lainnya," ujar Yusril.

"Mereka semua termasuk Bu Rachmawati Soekarnoputri dikabarkan dijemput polisi dini hari tadi," Yusril menjelaskan.

Demokrat Anggap Dugaan Makar Terlalu Jauh, PDI-P Serahkan ke Polisi

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Penangkapan serta penetapan tersangka terhadap tujuh orang terkait perkara dugaan makar pada Jumat (2/12/2016) lalu masih menuai kontroversi.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan berpendapat, tuduhan makar itu berlebihan.

"Kami masih melihat bahwa terlalu jauh untuk melihat ke sana," ujar Syarief dalam acara "Satu Meja" yang ditayangkan Kompas TV, Senin (5/12/2016) malam.

Alasannya, Syarief berpendapat, seluruh rakyat Indonesia telah menyadari bahwa aksi makar adalah bentuk inkonstitusional dan perusakan tatanan demokrasi yang telah dibangun, khususnya pasca-reformasi.

Oleh sebab itu, mendukung pemerintah sah hingga habis periode dan berkompetisi lagi di dalam pemilihan presiden selanjutnya adalah hal yang mutlak dilakukan.

Jika muncul kritik dari masyarakat, hal itu memang diakomodasi di dalam undang-undang. Asalkan, penyampaian kritik itu tidak melanggar hak dan kewajiban warga negara lain.

Meski menganggap tuduhan makar terlalu jauh, Syarief mewanti-wanti agar aparat keamanan harus selalu siap mengantisipasi hal negatif yang mungkin terjadi.

"Namun bagaimana pun juga, dengan begitu banyak massa, tentunya kami mendorong aparat keamanan TNI- Polri waspada. Itu sah-sah saja, itu merupakan tugas dan tanggung jawab," ujar dia.

Syarief pun meminta Polri dapat membuktikan apakah tuduhan itu benar atau tidak.

Terlalu prematur

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah berpendapat berbeda.

Pertama, Basarah menilai, Polisi tidak mungkin gegabah dalam menangkap dan menetapkan tersangka terhadap tujuh orang dengan sangkaan makar.

"Tindakan polisi memanggil, menjemput dan mentersangkakan para pihak yang diduga melakukan upaya makar, pasti memiliki alat bukti yang cukup kuat untuk sampai ke tindakan hukum seperti itu," ujar Basarah.

Kedua, proses penyelidikan dan penyidikan perkara makar masih berjalan. Polisi tidak memiliki wewenang mengadili apa ketujuh tersangka itu benar-benar melakukan tindakan makar atau tidak.

Wewenang tersebut, lanjut Basarah, dimiliki oleh pengadilan.

"Oleh karena itu, tunggu dulu. Terlalu prematur menuduh Polri proporsional atau tidak proporsional dalam hal ini. Karena proses perkara ini masih berlangsung," ujar dia.

Basarah pun berpendapat alangkah baiknya publik mempercayakan pengungkapan kebenaran perkara itu kepada sistem hukum di Tanah Air.

Dari keputusan itu nantinya dapat disimpulkan apakah aksi polisi dianggap berlebihan atau tidak.

Namun, Basarah mengapresiasi kerja Polisi. Apalagi penangkapan ketujuh orang itu dilakukan sebelum aksi super damai di Silang Monas, 2 Desember 2016.

"Polisi melakukan tindakan preventif untuk menjaga kemurnian umat Islam yang ingin mengekspresikan perasaan keislamannya akibat ada dugaan kitab sucinya dinistakan oleh Pak Ahok (Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama)," ujar Basarah.

"Jadi ingin dipilah supaya tidak ada manipulasi. Apa yang kita saksikan peristiwa aksi super damai lebih ke kegiatan ibadah, doa, zikir di mana polisi berhasil memisahkan mana gerakan keagamaan dan mana gerakan politik," kata dia.

Pengamat politik UIN Komarudin Hidayat berpendapat sama dengan Basarah. Menurut dia, publik tengah menyoroti betul kinerja Polri, khususnya soal pengusutan perkara dugaan penodaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama.

Oleh sebab itu, ketika melaksanakan tugas yang terkait dengan perkara itu meski tidak langsung, Polri diyakini melakukannya dengan profesional.

"Polisi tidak akan main-main mempertaruhkan kepercayaannya ya. Karena polisi dapat pressure luar biasa dalam kasus Ahok ini. Oleh karena itu ketika polisi menangkap, saya yakin dia punya informasi dan pertimbangan tersendiri," ujar Komarudin.

Sebanyak tujuh orang yang ditangkap sebelum aksi doa bersama Jumat lalu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan upaya makar.

Ketujuh orang itu adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.

Mereka disangka melanggar Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP.

Upaya provokasi

Meski sudah mengantongi sejumlah alat bukti untuk menjerat tujuh tersangka itu, namun penyidik masih mencari bukti kuat lain.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes (Pol) Martinus Sitompul mengatakan, salah satu petunjuk yang masih dikejar penyidik adalah keterkaitan antara tujuh tersangka itu dengan ajakan sejumlah orang untuk menduduki gedung MPR/DPR pada aksi super damai 2 Desember 2016.

"Ada upaya memprovokasi umat untuk dibawa ke Gedung MPR/DPR RI dan mendesak sidang istimewa menggulingkan pemerintah sah," ujar Martinus di kantornya, Senin (5/12/2016).

Sebelum shalat Jumat bersama di Lapangan Silang Monas, lanjut Martinus, ada sejumlah orang menggunakan mobil mengajak massa untuk bertolak ke Gedung MRP/DPR RI.

Martinus menegaskan, orang tersebut bukanlah bagian dari massa aksi doa bersama. Sebab, para pimpinan aksi itu sudah sepakat dengan polisi hanya menggelar shalat Jumat bersama di Lapangan Silang Monas tanpa harus berorasi di jalanan.

"Nah, kami menduga ajakan-ajakan ini dalam rangka bagian dari rencana itu (makar)," ujar Martinus.

Martinus enggan menjelaskan apa yang sudah didapatkan penyidik soal informasi itu.

"Intnya ada informasi A, B, C dan D yang sementara ini masih dalam tahap penyidikan. Yang jelas ada informasi seperti itu dan harus dikonstruksi menjadi sebuah sangkaan. Ini butuh waktu," ujar dia.

Kompas TV Kapolri Jelaskan Alasan Penangkapan Tersangka Makar

Fadli Zon Pertanyakan Alasan Polri Tetapkan Tersangka Makar

By Rifan Muazin 10:00 AM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Aktivis Sri Bintang Pamungkas ditangkap penyidik Polda Metro Jaya atas dugaan makar. Dia dan delapan orang lainnya di antaranya Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, Rahmawati Soekarnoputri, dan Kivlan Zein telah ditetapkan sebagai tersangka.

Terkait penangkapan itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku heran dan menganggap tidak ada niat untuk bertindak makar terhadap pemerintah yang sah saat ini.

"Saya tak yakin mereka berniat apalagi berbuat makar. Setahu saya, sebagian besar yang kenal, mereka orang-orang yang peduli Merah Putih, kepentingan bangsa. Sebaiknya segera dilepaskan, jika tak ada bukti kuat," ujar Fadli Zon dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Jumat (2/12/2016).

Menurut Fadli, delapan orang yang telah berstatus tersangka tindakan makar itu selama ini dikenal sebagai figur oleh publik. Karena itu menurut dia, penangkapan tersebut menjadi ajang pertaruhan kredibilitas Polri sebagai lembaga penegak hukum.Â

"Selain mempertaruhkan kredibilitas, penangkapan ini juga telah menarik mundur iklim demokrasi kita. Penangkapan itu telah membungkam kritik dan menindas kebebasan berpendapat di muka umum," ucap politisi Partai Gerindra itu.

Fadli pun mempertanyakan bukti bahwa adanya upaya makar yang disampaikan Polri. Terlebih beberapa yang telah ditetapkan tersangka bukan tergolong tokoh yang mempunyai basis massa besar. Â

"Dimana reasoning-nya tuduhan makar terhadap delapan orang itu, yang tidak mengerahkan massa, tidak melakukan gerakan bersenjata ataupun kekuatan yang dapat dikategorikan makar, kata Fadli.

"Ibu Rachmawati itu puteri seorang Proklamator. Dan ia kini bahkan memiliki keterbatasan fisik, bagaimana bisa ia dituduh menggerakkan makar. Ini benar-benar kelihatan mengada-ada," Fadli menandaskan.

Sebelumnya, Polri menangkap 10 orang. Sebanyak delapan di antaranya diduga terkait rencana aksi makar jelang demo 2 Desember. Karopenmas Mabes Polri Kombes Rikwanto mengatakan, mereka yang diamankan terkait dugaan makar adalah AD, kemudian E, AD lagi, KZ, RS, RA,SB, dan RK.

"Delapan di antaranya dikenakan tuduhan Pasal 107 junto Pasal 110 KUHP junto Pasal 87 KUHP. Sedangkan 2 orang dengan inisial JA dengan RK, dikenakan Pasal UU ITE, Pasal 28," kata Rikwanto di Mabes Polri, Jumat (2/12/2016).

Rikwanto mengatakan, mereka saat ini sudah diamankan dan dilakukan pemeriksaan di Mako Brimob Kelapa Dua. "Penyidik Polda Metro Jaya mengamankan di sana untuk dilakukan pemeriksaan," kata dia.

Mahfud MD: Ancaman Hukuman Makar Berat, 20 Tahun Sampai Mati

By Rifan Muazin 3:28 AM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai, penangkapan terhadap 10 orang yang didugaÂ makar harus transparan. Dia mengimbau polisi memaparkan temuan terkait dugaan langkah makar yang akan dilakukan.

"Saya tidak tahu bukti apa yang ditemukan polisi, ada 10 pasal soal tindakan makar dan semua ancamannya berat, dari hukuman mati, penjara seumur hidup atau 20 tahun," ujar Mahfud, Yogyakarta, Jumat (2/12/2016).

Mahfud menjelaskanÂ makar adalah langkah di luar jalur hukum untuk menggulingkan presiden dan wapres. Karena itu, ia menegaskan, apakah orang tersebut sudah terbukti makar atau hanya ujaran kebencian.

Apabila yang dimaksud adalah ujaran kebencian, ucap Mahfud, presiden harus bertindak sebagai pelapor. Sementara, dalam kasus makar tidak memerlukan delik aduan.

"Masyarakat sekarang sudah pintar, kalau ini hanya pembelokan bisa jadi masalah yang lebih besar," kata dia.

Mahfud juga menilai demo 212, yakni sebagai ibadah yang disertai pesan politik. Pesan politik yang dimaksud adalah penegakan hukum karena selama ini terkesan Ahok diistimewakan, sehingga timbul sentimen seperti sekarang ini.

"Pemerintah harus benar-benar terbuka. Ini seperti air bah, masalah satu tersambung masalah lain kalau tidak diselesaikan," pungkas Mahfud.

Polisi menahan 10 terdugaÂ makar pada Jumat pagi, 2 Desember 2016 di berbagai tempat. Mereka di antaranya berinisial AD, E, AD, KZ, RS, Ra, SB, Ja, dan RK.

Yusril Sebut Tuduhan Makar ke Ratna Sarumpaet Cs Masih Jauh

By Rifan Muazin 12:00 AM No comments

Jakarta - Yusril Ihza Mahendra menilai unsur tuduhan makar kepada kliennya, Ratna Sarumpaet dan Rachmawati Soekarnoputri masih terlalu jauh. Penangkapan yang dilakukan oleh polisi dianggap sebagai upaya preventif.

"Kelihatannya kalau sampai pelaksanaan makar masih jauh lah. Dan bahwa mereka melakukan rapat-rapat pertemuan kritik pemerintah itu normal saja," ujar Yusril di Hotel Century Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/12/2016).

Dirinya mengatakan, khusus Ratna Sarumpaet, Yusril menyebut kliennya tidak mengikuti konferensi 1 Desember lalu. Proses penangkapan yang dilakukan kepolisian juga merupakan langkah pencegahan.

"Lalu mengambil langkah preventif sejumlah tokoh ditangkap, walaupun mereka tidak ditangkapi belum tentu terjadi apa-apa juga," terangnya.

"Saya coba lihat persoalan ini secara jernih karena ibu Ratna dan Rachma sudah menunjuk saya sebagai kuasa hukum penasehat hukum beliau, akan saya tanani kasus ini dengan sebaik-baiknya," sambungnya.

Khusus soal makar, pada pasal 87, pasal 107 dari KUHP makar yang dimaksudkan adalan tindakan / upaya menggulingkan pemerintahan yang sah. Upaya-upaya makar dirumuskan dalam KUHP, seperti dilakukan bersama-sama, ada pemufakatan, ada tahapan perencanaan, dan tahapan pelaksanaan.

Pasal tersebut adalah pasal yang dituduhkan kapada kliennya. Dirinya berharap orang-orang yang ditangkap segera dibebaskan oleh polisi.

"Pak Sri Bintang Pamungkas, Pak Jamran dan Pak Rizal, kalau setidaknya benar-benar setuju saya akan tangani semua mereka-mereka ini. Mudah-mudahan Pak Sri Bintang, Jamran, Rizal bisa segera dibebaskan dari tahanan," ucapnya.
(mna/asp)

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Sunday, December 4, 2016

Makar di Era Reformasi

Makar di Era Reformasi

Saturday, December 3, 2016

Ini Respon PBNU Terkait Penangkapan Aktivis dengan Dugaan Makar : Okezone News

Friday, December 2, 2016

Yusril: Saya Akan Bela Mereka yang Ditangkap Diduga Makar

Monday, December 5, 2016

Demokrat Anggap Dugaan Makar Terlalu Jauh, PDI-P Serahkan ke Polisi

Friday, December 2, 2016

Fadli Zon Pertanyakan Alasan Polri Tetapkan Tersangka Makar

Mahfud MD: Ancaman Hukuman Makar Berat, 20 Tahun Sampai Mati

Sunday, December 4, 2016

Yusril Sebut Tuduhan Makar ke Ratna Sarumpaet Cs Masih Jauh

Arsip Blog

Sunday, December 4, 2016

Saturday, December 3, 2016

Friday, December 2, 2016

Monday, December 5, 2016

Friday, December 2, 2016

Sunday, December 4, 2016

Social Profiles

Arsip Blog