Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for jalan

Showing posts sorted by relevance for query jalan. Sort by date Show all posts

Monday, December 5, 2016

Mengurai Strategi Makar 212 - News Liputan6.com

Tito mengatakan, berdasarkan informasi dari intelijen, ada komunikasi yang intens antara para pelaku makar dengan demonstran 2 Desember. Rencananya, kelompok tersebut akan mengarahkan ratusan ribu massa aksi Bela Islam Jilid III ke gedung parlemen untuk menduduki MPR/DPR.

"Silakan jika datang ke DPR sampaikan aspirasi ke komisi masing-masing. Tapi duduki DPR secara paksa, kekerasan, apapun alasannya, itu inkonstitusional. Kami melihat gerakan itu," ungkap dia.

Sebab itu, Kapolri jauh-jauh hari menyebut ada kelompok makar yang berencana mendompleng massa Aksi Bela Islam. Namun, masyarakat salah paham dan menganggap pernyataan itu mengarah ke GNPF MUI.

"Kami tahu Anda (pelaku makar), kira-kira begitu. Tolong hentikan, jangan manfatkan massa GNPF yang murni ingin proses hukum terhadap saudara Basuki. Polri komit untuk proses hukum itu sudah kita buktikan," jelas Tito.

Untuk itu, Polri pun membangun dialog dengan massa GNPF MUI dan sejumlah tokoh masyakarat. Hasilnya, jelas demonstran Bela Islam Jilid III hanya membawa satu isu yakni penanganan perkara Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Kami bangun dialog dengan GNPF dalam rangka tuntutan Basuki atau melakukan ikut dalam upaya duduki DPR, kemudian agenda politik lain? Mereka menyatakan komit, tidak. Kami putusannya satu isu, proses hukum," beber dia.

Beruntungnya, GNPF MUI akhirnya tidak keras hati dan mau memindahkan agendanya yang semula gelar sajadah di Jalan Sudirman-Thamrin ke Monumen Nasional atau Monas.

"Kalau begitu, jangan gunakan Jalan Sudirman-Thamrin. Kalau mereka gunakan Jalan Sudirman-Thamrin, dengan massa yang begitu besar, ekornya ada di DPR/MPR sampai Semanggi, Patung Senayan, belok dia ke depan Hotel Mulia dan seterusnya. Sampai ke belakang DPR, berikutnya naik Semanggi dan pelintir sedikit saja. Mudah sekali jumlah massa besar, mudah sekali (ke DPR)," beber Tito.

3 dari 4 halaman

Mengurai Strategi Makar 212 - News Liputan6.com

By Rifan Muazin 8:00 AM No comments

"Silakan jika datang ke DPR sampaikan aspirasi ke komisi masing-masing. Tapi duduki DPR secara paksa, kekerasan, apapun alasannya, itu inkonstitusional. Kami melihat gerakan itu," ungkap dia.

Sebab itu, Kapolri jauh-jauh hari menyebut ada kelompok makar yang berencana mendompleng massa Aksi Bela Islam. Namun, masyarakat salah paham dan menganggap pernyataan itu mengarah ke GNPF MUI.

Beruntungnya, GNPF MUI akhirnya tidak keras hati dan mau memindahkan agendanya yang semula gelar sajadah di Jalan Sudirman-Thamrin ke Monumen Nasional atau Monas.

3 dari 4 halaman

Mengurai Strategi Makar 212 - News Liputan6.com

By Rifan Muazin 10:00 AM No comments

"Silakan jika datang ke DPR sampaikan aspirasi ke komisi masing-masing. Tapi duduki DPR secara paksa, kekerasan, apapun alasannya, itu inkonstitusional. Kami melihat gerakan itu," ungkap dia.

Sebab itu, Kapolri jauh-jauh hari menyebut ada kelompok makar yang berencana mendompleng massa Aksi Bela Islam. Namun, masyarakat salah paham dan menganggap pernyataan itu mengarah ke GNPF MUI.

Beruntungnya, GNPF MUI akhirnya tidak keras hati dan mau memindahkan agendanya yang semula gelar sajadah di Jalan Sudirman-Thamrin ke Monumen Nasional atau Monas.

3 dari 4 halaman

Eksklusif: Ini Bukti Sri Bintang Pamungkas Cs Diduga Makar | politik

By Rifan Muazin 5:01 AM No comments

Aktivis Sri Bintang Pamungkas ditangkap di rumahnya di Cibubur, Depok, 2 Desember 2016. ISTIMEWA

TEMPO.CO, Jakarta - Polisi membidik beberapa orang baru yang diduga terlibat dalam upaya menggulingkan Presiden Joko Widodo atau makar. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, enggan menyebutkan siapa saja yang dimaksudkan orang baru tersebut. â€œMasih dalam penyelidikan, tidak mungkin kami buka (nama-namanya),â€ kata dia, Senin, 5 Desember 2016.

Boy juga menolak menjelaskan apakah pihak-pihak yang dimaksudkan terlibat dalam sejumlah pertemuan yang membahas upaya makar. Salah satunya adalah pertemuan di Rumah Kedaulatan Rakyat di Jalan Guntur Nomor 49, Manggarai, Jakarta Selatan, pada Rabu lalu, 30 November 2016, sekitar pukul 13.00. Belasan orang diduga hadir dalam pertemuan itu.

Baca: Terungkap, Alasan Polisi Cokok Terduga Makar di Jumat Subuh

Tempo memperoleh bukti undangan pertemuan itu. Rapat itu bertajuk â€œKonsolidasi Pergerakan dan Konferensi Pers â€˜Front Revolusi 2016â€™â€. Dalam undangan, Front menyatakan, selain bergabung dengan aksi bela Islam III 212, menuntut Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama dipenjarakan. Mereka juga menuntut pemerintahan Jokowi-Kalla diturunkan lewat Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli.

Koordinator Jaringan Aksi Lawan Ahok (JALA), Sri Bintang Pamungkas, tersangka kasus dugaan makar, juga hadir dalam acara itu. Berdasarkan video yang diperoleh Tempo, Sri Bintang menyatakan saat ini bukan saatnya lagi untuk penggalangan massa, melainkan melakukan revolusi.

Baca: >Wiranto Sebut Hal Ini Bisa Hentikan Demo Tolak Ahok

Saat ini polisi masih menahan Sri Bintang dan Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta Utara, Jamran, serta Ketua Komando Barisan Rakyat (Kobar) Rizal Izal. Sedangkan tujuh tersangka lain kasus dugaan makar dibebaskan pada Sabtu dini hari. Mereka adalah Ketua Bidang Pengkajian Ideologi Partai Gerindra Eko Suryo Santjojo; bekas anggota staf ahli Panglima TNI, Brigadir Jenderal Purnawirawan Adityawarman Thaha; bekas Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kivlan Zen; aktivis organisasi kemasyarakatan Solidaritas Sahabat Cendana, Firza Husein; Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi Partai Gerindra, Rachmawati Soekarnoputri; tokoh buruh Alvin Indra Al Fariz, serta aktivis Ratna Sarumpaet. Musikus Ahmad Dhani Prasetyo, yang dijerat dengan pasal penghinaan presiden, juga dibebaskan.

Baca: Asal-usul Makar, Ini Penjelasan Wiranto

Razman Arief Nasution, kuasa hukum Sri Bintang, mengatakan video itu tak diambil di Guntur, melainkan ketika Sri Bintang sedang berpidato di kolong jembatan jalan tol Pluit, Kalijodo, Jakarta Utara. Menurut dia, hal tersebut tak bisa dianggap sebagai upaya makar. "Karena sifatnya imbauan kepada warga," kata dia.

Seorang penghuni Rumah Kedaulatan, Hadi Joban, mengatakan pertemuan pada Rabu lalu hanya membahas perkara penistaan agama. Hanya, kata dia, mengemuka pendapat, jika pemerintah tak bisa mengatasi kasus Ahok, lebih baik Jokowi turun. â€œMungkin kalimat itu yang diduga makar,â€ ujar Hadi.

Baca: Sri Bintang Ajukan Penangguhan Penahanan Hari Ini

Kepala Polda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan, mengatakan penyidik akan memeriksa kembali para tersangka yang ditangkap pada Jumat lalu dalam waktu dekat.

Baca Pula
Presiden Jokowi Pakai Payung & Sendal Jepit Biru, Menyindir?
>Sidang Pengadilan Ahok Kamis, 13 Jaksa Siapkan Dakwaan

[embedded content]

Komisioner Komnas HAM: Makar Hak Konstitusional Rakyat

By Rifan Muazin 7:00 PM No comments

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai upaya mengganti presiden di tengah masa jabatan merupakan hak konstitusional warga negara. Namun hal itu harus sesuai dengan undang-undang.

Pernyataan itu disampaikan Pigai menyikapi penangkapan sejumlah aktivis yang dituding melakukan makar, termasuk Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang, yang ditangkap pada dini hari tadi.

"Kritikan rakyat itu merupakan hak konstitusional warga negara, termasuk perbuatan atau tindakan mengganti presiden di tengah jalan asal konstitusional melalui parlemen," kata Pigai dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, di JakartaÂ kemarin.

Dia menilai penangkapan Hatta Taliwang dan sejumlah tokoh yang dituduh makar membuktikan watak pemerintahan represif. Sepanjang tindakan makar sesuai dengan konstitusi, menurutnya, hal itu bukan persoalan.

"Penangkapan terhadap Ibu Rachma dkk, termasuk Pak Hatta Taliwang, menujukkan tindakan represif pemerintah. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)," katanya.

Pigai mengatakan, makar atau kudeta yang tidak dibenarkan adalah makar yang bersifat inkonstitusional. Hal itu berarti tindakan makar tersebut menimbulkan instabilitas nasional, pelanggaran HAM, menghilangkan demokrasi, dan kedigdayaan sipil.

Dia menjelaskan, dalam human rights and elections disebutkan, di tengah kondisi tertentu atau situasi terpaksa, presiden memiliki kemampuan untuk mengeluarkan pernyataan darurat atau state in emergency.

Demikian pula dengan rakyat. Mereka juga memiliki kesempatan untuk melakukan pengambilalihan kekuasaan, apakah melalui people power ataupun kudeta, baik oleh militer atau sipil. Dia menyebut tindakan makar pernah dipraktikkan di Indonesia dan di negara-negara lain.

"Keduanya dilakukan hanya semata-mata demi pemulihan stabilitas sosial dan integritas nasional," kata Pigai.

Komisioner asal Papua itu mengatakan, kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Dalam arti, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi negara.

Presiden adalah pemangku kewajiban (obligation) atas perlindungan dan pemenuhan HAM. Sementara kedudukan rakyat sebagai pemilik hak (Right holder). Oleh karena itu, rakyat berhak menilai dan mengkritisinya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Junimart Girsang berharap proses penyidikan kasus makar ini dilakukan secara transparan.

Dia meminta polisi mempublikasikan bukti makar yang dituduhkan kepada sejumlah orang yang telah ditangkap.

"Kami harapkan sekali lagi, polisi sebaiknya transparan dalam penyidikan. Sampaikanlah kepada masyarakat, agar tidak muncul isu-isu yang tidak kondusif," kata Junimart.

Dia yakin polisi masih memiliki bukti lain terkait dugaan makar tersebut. Namun Junimart belum mengetahui secara pasti dalam bentuk apa bukti tersebut.

"Kami takÂ tahu apakah mereka (polisi) masih punya bukti lain. Bukti percakapan langsung misalnya, saya yakin itu ada," kata Junimart.

Kemarin polisi kembali menangkap satu orang yang diduga terkait kasus makar. Kali ini yang ditangkap adalah Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang. Dia ditangkap di rumahnya pada pukul 01.30 WIB. (pmg/obs)

Makar di Era Reformasi

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

Dalam konteks menjaga kontinuitas proses reformasi, rencana atau tindakan makar adalah sebuah perjudian dengan taruhan yang amat besar dan sulit dikalkulasikan. Ilustrasi/SINDOnews

Bambang SoesatyoÂ
Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar/Presidium Nasional KAHMI 2012-2017Â

POLRI telah mempertaruhkan reputasi dan kredibilitasnya ketika menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka perencana makar. Benar-tidak langkah Polri itu akan dikonfirmasi oleh pengadilan. Tetapi, langkah hukum oleh Polri itu mengingatkan semua komponen masyarakat akan pentingnya menjaga dan mengamankan kontinuitas dan skenario proses reformasi yang sudah berjalan sejauh ini.

Demokratisasi pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah berproses hingga sekarang adalah produk reformasi. Kendati rakyat merasakan betapa bangsa ini harus menempuh jalan berliku untuk mencapai atau mewujudkan tujuan besar dari reformasi, proses atau skenario yang sudah berjalan sejauh ini tidak boleh dipertaruhkan dengan apa pun, termasuk rencana atau tindakan makar. Jangan berjudi dengan keberlangsungan proses reformasi Indonesia.

Dalam konteks menjaga kontinuitas proses reformasi, rencana atau tindakan makar adalah sebuah perjudian dengan taruhan yang amat besar dan sulit dikalkulasikan. Menggulingkan pemerintahan yang sah dengan aksi makar dan kemudian menghadirkan pemerintahan baru yang bukan pilihan rakyat tidak hanya tampak sebagai sebuah perjudian, tetapi juga sebuah gagasan yang sangat spekulatif.Â Â

Apakah pemerintahan baru yang lahir dari rahim aksi makar itu proreformasi atau antireformasi? Siapa atau kelompok apa yang akan dihadirkan untuk menjalankan roda pemerintahan negara, plus semua agenda reformasi bangsa? Apakah rezim pemerintahan itu kredibel dan kompeten? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang patut direnungkan semua komponen bangsa.Â Â

Siapa yang bisa menilai dengan benar dan pasti tentang tabiat sebuah rezim pemerintahan yang dihadirkan dengan mekanisme yang tidak demokratis? Karena tidak ada yang bisa menilai dengan benar dan pasti, makar adalah sebuah perjudian atau tindakan spekulatif yang segala akibatnya akan dibebankan di pundak rakyat.Â Demi kesejahteraan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, jangan melibatkan rakyat dalam perjudian memperebutkan kekuasaan.

Maka itu, langkah Polri mendeteksi dan mencegah makar harus dilihat dan dipahami dalam konteks itu. Konteks yang jauh lebih luas dan strategis. Dengan mencegah makar, Polri dan TNI setidaknya ingin membangun kepastian tentang kontinuitas proses reformasi bangsa dan negara.

Hampir dua dekade setelah rakyat melakoni semua proses dan tahapan reformasi, dunia sudah telanjur melihat dan meyakini Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga. Bukti paling monumental demokrasi Indonesia dewasa ini terpancar dari kilau Aksi Damai dan Doa Bersama 212 yang mendunia.Â

Dengan begitu, makar atau menggulingkan pemerintahan RI yang sah sudah barang tentu akan dilihat sebagai langkah mundur atau kegagalan Indonesia dalam merampungkan proses demokratisasi pada berbagai aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan kehidupan setiap individu putra-putri bangsa. Bisa dipastikan bahwa generasi muda Indonesia yang lahir pada dasawarsa 80 dan 90-an akan sulit menerima jika proses demokratisasi harus ditarik mundur karena tampilnya rezim pemerintahan baru produk makar.Â

Orang-orang muda itu bertumbuh-kembang dalam alam demokratis dan menikmati penghargaan atas hak-hak asasi mereka sejak dari dalam keluarga hingga di tengah komunitasnya masing-masing. Lebih dari itu, jika kegiatan makar memancing perlawanan dari elemen-elemen masyarakat yang prokonstitusi, sudah barang tentu harga yang harus dibayar bangsa ini menjadi sangat mahal.

dibaca 2.599x

Polisi Kantongi Identitas Soal Pendanaan Makar, Ini Tanggapan Pihak Tersangka

By Rifan Muazin 9:00 PM No comments

Jakarta - Polisi sudah mengantongi nama pengirim dan nama penerima dana terkait kasus dugaan makar. Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Habiburokhman yang ikut mendampingi tersangka dalam kasus ini mempertanyakan relevansinya.

"Kalau soal aliran dana, pembuktian aliran dana itu gampang. Tapi relevansinya untuk makar atau bukan itu masih sulit dan tidak bisa," ungkap Habiburokhman saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (7/12/2016) malam.

"Misalnya gini, ada orang mengirimkan uang untuk orang lain untuk bantu hal lain, karena ini ada begini dikaitkan untuk makar? Tugas polisi untuk buktikan," imbuhnya.

Habiburokhman selaku kuasa hukum Ratna Sarumpaet yang juga menjadi tersangka makar menyatakan langkah yang dilakukan polisi dalam kasus ini bukannya mempersempit permasalahan namun malah memperlebar masalah. Ia juga menyatakan bahwa polisi sebenarnya tidak memiliki alasan kuat untuk menangkap orang-orang tersebut dengan tuduhan makar.

"Saya nggak ngerti ya logikanya polisi bukannya mempersempit permasalahan makar, ini malah memperbesar," tutur Habib.

Menurutnya yang akan dilakukan para tersangka adalah untuk meminta kembalinya UUD 1945 adalah untuk digelarnya sidang istimewa MPR. Hal tersebut dikatakan Habib merupakan tindakan konstitusional.

"Saya ada di lokasi penangkapan, dan mendengar apa yang dijadikan permasalahan. Misalnya soal ide mengembalikan UUD 1945 ke UUD 1945 sebelum amandemen dan soal sidang istemewa MPR, itu hal yang konstitusional," kata dia.

"Dan masalah waktu kejadian perkara tanggal 1 Desember 2016. Misalnya bu Ratna Sarumpaet itu merujuk pada press conference di Sari Pan Pasifik bahwa akan demo di MPR, tanggal 1 itu Ratna nggak hadir, Kivlan Zein tidak hadir masa dijadikan tersangka," imbuh Habib.

Selanjutnya dia menyatakan bahwa tidak mungkin kliennya dapat meneggerakkan massa dalam jumlah banyak apalagi sampai melakukan makar. Habib terus mempermasalahkan sangkaan polisi kepada para kliennya.

"Saya nggak ngerti apa indikasinya mengarah ke makar? Kapasitas mereka, kalau mau mengerakkan massa ke MPR logikanya mereka perlu pancingan massa. Nah ini orang nggak ada punya organisasi, pensiunan, bukan ketua partai, logikanya darimana menggerakkan orang," bebernya.

Habib menambahkan dirinya tetap meminta penangguhan untuk Sri Bintang Pamungkas. Selain itu dia juga menyatakan Ratna Sarumpaet akan menempuh praperadilan untuk menggugurkan status tersangkanya.

"Kemudian tetap mendesak polisi, demi Pak Bintang ditangguhkan penahanannya. Masa Pak Ahok saja bisa ditangguhkan Pak Bintang yang sudah sepuh tidak?" tukas Habib.

"Sebagian ada praperadilan, khususnya bu Ratna Sarumpaet, beliau dikaitkan saja namanya, dicatut di rilis saja marah. Orang yang dicantumkan saja tidak mau makar apalagi yang dicantumkan tapi tidak mengetahui," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, bukti transfer aliran dana terkait kasus dugaan makar terus ditelusuri polisi. Nama pengirim dan nama penerima dana tersebut sudah dikantongi polisi.

"Ya sudah (dikantongi nama)," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Kombes Rikwanto, di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2016).
(HSF/elz)

Ingin Fahri Hamzah Diproses Polisi atas Makar, Bara JP Lapor ke MKD

By Rifan Muazin 2:00 AM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP), Senin (5/12/2016) siang, direncanakan melaporkan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Benar, jam 10.30 WIB, kami akan mengadukan saudara Fahri Hamzah ke MKD," ujar Ketua Bara JP, Sihol Manulang, melalui sambungan telpon, Senin pagi.

Bara JP akan mengadukan Fahri atas tuduhan menyalahgunakan wewenangnya sebagai anggota DPR RI dan mengeluarkan pernyataan mengarah ke dugaan makar, yakni pada saat aksi damai 4 November 2016 lalu.

Aduan Bara JP ke MKD ini, diakui Sihol, sebagai salah satu langkah memuluskan proses hukum Fahri sendiri di Bareskrim Polri.

Diketahui, pada Rabu (9/11/2016) lalu, politisi yang sudah dipecat Partai Keadilan Sejahteta (PKS) itu dilaporkan atas dugaan perbuatan penghasutan dan makar terhadap pemerintah oleh Bara JP.

"Jadi, agar laporan kami dilanjutkan Bareskrim, MKD harus terlebih dahulu memeriksa sekaligus menyatakan Fahri bersalah dan MKD juga harus menyerahkan kasus ke Polri untuk dilanjutkan," ujar Sihol.

"Sebab, berdasarkan Pasal 80 juncto Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 diatur soal hak imunitas anggota DPR RI. Jadi laporan kami ke MKD mengatasi hak imunitas Fahri terlebih dulu," lanjut dia.

Dalam laporannya, Bara JP akan membawa bukti rekaman video dan suara Fahri saat berorasi di tengah kerumunan massa 4 November di depan Istana. Sihol berharap MKD menindaklanjutinya.

Kompas TV Pelapor Fahri Hamzah Serahkan Bukti Rekaman Tindakan Makar

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Monday, December 5, 2016

Mengurai Strategi Makar 212 - News Liputan6.com

Tuesday, December 6, 2016

Mengurai Strategi Makar 212 - News Liputan6.com

Monday, December 5, 2016

Mengurai Strategi Makar 212 - News Liputan6.com

Eksklusif: Ini Bukti Sri Bintang Pamungkas Cs Diduga Makar | politik

Thursday, December 8, 2016

Komisioner Komnas HAM: Makar Hak Konstitusional Rakyat

Sunday, December 4, 2016

Makar di Era Reformasi

Wednesday, December 7, 2016

Polisi Kantongi Identitas Soal Pendanaan Makar, Ini Tanggapan Pihak Tersangka

Monday, December 5, 2016

Ingin Fahri Hamzah Diproses Polisi atas Makar, Bara JP Lapor ke MKD

Arsip Blog

Monday, December 5, 2016

Tuesday, December 6, 2016

Monday, December 5, 2016

Thursday, December 8, 2016

Sunday, December 4, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Monday, December 5, 2016

Social Profiles

Arsip Blog