Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for pengadilan

Showing posts sorted by relevance for query pengadilan. Sort by date Show all posts

Monday, December 5, 2016

Beda Pendapat Polisi dan Sri Bintang Soal Makar Baiknya Diuji di Pengadilan

Jakarta - Sri Bintang Pamungkas menolak menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) atas dirinya karena merasa sangkaan dugaan makar tidak tepat ditujukan padanya. Polisi pun berkata sebaliknya.

Ahli pidana Prof Hibnu Nugroho mengatakan agar perdebatan tersebut dibuktikan saja di ranah pengadilan. Menurutnya, jangan sampai nantinya publik terbelah menjadi pro-kontra tentang hal tersebut.

"Gini aja, karena ini kan tafsirnya banyak sekali. Ini kan tafsir dari Pak Bintang, dan tafsir dari kepolisian. Dan kita menghormati tafsir dari Pak Bintang seperti itu, tafsir kepolisian cukup, katanya cukup bukti. Saya kira kalau sekarang memang sudah masuk proses hukum, nah kita bicara itu saja, makanya kalau menurut saya lebih baik kita lanjut ke proses hukum. Bahwa apa yang disampaikan pihak yang bersangkutan diuji di persidangan, gitu. Jadi nanti jangan sampai kita terjebak malah pro dan kontra. Saya melihatnya ke sana," kata Prof Hibnu saat berbincang dengan detikcom, Senin (5/12/2016) malam.

Beda Pendapat Polisi dan Sri Bintang Soal Makar, Baiknya Diuji di Pengadilan

Prof Hibnu Nugroho (Foto: Andi Saputra/detikcom)

Apabila yang dipermasalahkan Sri Bintang termasuk prosedur penangkapan, Hibnu mengatakan ada mekanisme praperadilan. Namun untuk sangkaan dugaan makar, menurut Hibnut tetap seharusnya diuji di depan majelis hakim saja.

"Ada solusi hukum kalau memang penangkapannya, buktinya tidak cukup. Kan ada praperadilan. Prosedurnya, kan gitu kan. Buktinya cukup atau tidak. Sebab memang kita terbelah. Atau kalau kedua yang kita disidangkan, toh kalau tidak terbukti diputus bebas. Nah kita yang di luar ini karena tidak tahu fakta bukti asli, buktinya apa, suratnya bagaimana, berapa bukti yang dikumpulkan, kan kita tidak tahu," ucap Hibnu.

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan polisi menjerat Sri Bintang yaitu adanya surat berisi sejumlah poin permintaan, salah satunya agar DPR menggelar sidang pencabutan mandat Jokowi-JK. Pengacara Sri Bintang, Habiburokhman, mengatakan surat tersebut merupakan hal yang masih dalam koridor aturan yang ada. Namun, polisi menyebut surat itulah yang menjadi salah satu dasar penetapan tersangka Sri Bintang dalam kasus dugaan makar.

Delapan orang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar, yakni Eko Suryo Santjojo, Adityawarman Thaha, Kivlan Zen, Firza Husein, Rachmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet, Alvin Indra, dan Sri Bintang Pamungkas. Dari delapan tersangka, hanya Sri Bintang Pamungkas yang hingga kini ditahan polisi.
(dhn/dhn)

Dituduh makar, Rachmawati dan Ratna Sarumpaet 'membantah'

By Rifan Muazin 5:01 AM No comments

Rachmawati Soekarnoputri, yusril ihza mahendra

Image copyright Twitter Yusril Ihza Mahendra Image caption Rachmawati Soekarnoputri (kiri) dan Yusril Ihza Mahendra.

Rachmawati Soekarnoputri dan Ratna Sarumpaet menolak tuduhan kepolisian yang menyebut mereka melakukan permufakatan makar untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Melalui kuasa hukumnya, keduanya menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah sebatas kritikan terhadap pemerintah.

"Kalau sampai pelaksanaan makar, masih jauh. Dan bahwa mereka mengadakan rapat-rapat, pertemuan, mengkritik pemerintah, itu normal-normal saja," kata Yusril Ihza Mahendra, Minggu (04/12) siang, yang mengaku baru ditunjuk sebagai kuasa hukum Rachmawati dan Ratna Sarumpaet.

Rachmawati dan Ratna Sarumpaet beserta sejumlah orang lainnya ditangkap oleh aparat kepolisian sebelum aksi doa bersama 2 Desember di kawasan Monumen Nasional, Jakarta.

Mereka adalah antara lain Kivlan Zen, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin, Rachmawati Soekarnoputri, Ahmad Dhani, Sri Bintang Pamungkas, Jamran serta Rizal.

Menurut polisi, Jamran dan Rizal dijerat Undang-undang ITE karena dianggap menyebarluaskan ujaran kebencian terhadap isu-isu sara, sementara lainnya dijerat pasal permufakatan makar yaitu pasal 87 dan pasal 107 KUHP.

Polisi sejauh ini masih menahan Sri Bintang Pamungkas, Jamran dan Rizal, sementara lainnya dikeluarkan dari tahanan. Semuanya menolak tuduhan yang dilontarkan kepolisian.

Sidang istimewa

Sebelumnya, Kadiv Humas Mabes Polri Boy Rafli Amar, Sabtu (03/12) menyatakan sebagian mereka disangka melakukan 'permufakatan makar' karena hendak melakukan sidang istimewa untuk menuntut pergantian pemerintahan.

Temuan polisi menyebutkan mereka diduga terkait upaya pemanfaatan massa aksi doa bersama 2 Desember lalu untuk menduduki gedung DPR/MPR.

Namun demikian, menurut Yusril Ihza Mahendra, tuduhan yang diarahkan kepolisian kepada kliennya lebih merupakan upaya pencegahan dari kemungkinan pemanfaatan massa doa bersama pada Jumat (02/12) pagi.

"Lalu mengambil langkah preventif sejumlah tokoh ditangkap, walaupun mereka tidak ditangkapi belum tentu terjadi apa-apa juga," ungkap Yusril kepada wartawan.

Kepolisian sejauh ini belum menjelaskan peran masing-masing orang yang ditangkap tersebut dengan alasan menunggu proses pengadilan.

Menurut Boy Rafli, pihaknya memiliki apa yang disebutnya sebagai barang bukti berupa tulisan tangan, monitoring percakapan, dan bukti elektronik yang menunjukkan adanya permufakatan makar tersebut.

11 Tersangka Makar dan Penghinaan, Tiga Ditahan, Delapan Dilepas

By Rifan Muazin 7:00 AM No comments

11 Tersangka Makar dan Penghinaan, Tiga Ditahan, Delapan Dilepas
Sabtu, 3 Desember 2016 | 12:41

[JAKARTA] Mabes Polri menyatakan sebanyak 11 orang yang ditangkap jelang aksi super damai zikir dan tausiah 212 kemarin. Dari 11 orang yang dikategorikan sebagai 'penumpang gelap' itu hanya tiga orang yang ditahan sementara 8 orang tidak dikenakan penahanan.

â€Tujuh orang yang dikenakan Pasal 107 junto 110 KUHP dan 87 KUHP yaitu Bapak (Mayjen Pur) Kivlan Zen, Bapak (Brigjen Pur) Adityawarman, Ibu Ratna Sarumpaet, Ibu Firza Husein, Bapak Eko, Bapak Alvinindra Al Fariz yang ditangkap di Tanah Sereal, dan Ibu Rachmawati Soekarno Putri,â€ kata Kadiv Humas Irjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Sabtu (3/12).

Dikatakan, penyidik atas dasar subyektifitasnya tidak melakukan penahanan pada mereka. Ketujuh orang ini telah dikembalkan ke keluarga alias tidak dilakukan penahanan setelah menjalani periksaan 1 x 24 jam. Meski tidak dikenakan penahanan tapi proses penyidikan tetap dijalankan.

â€Dimungkinkan dalam kasus ini bisa ada tersangka tambahan, tapi belum bisa saya pastikan. (Soal tidak ditahan) juga ada penilaian kemanusiaan karena menahan itu tidak harus. Yang penting penyidik tidak merasa dipersulit. Hubungan detail antar mereka akan dibuka di pengadilan karena itu soal konten, kualitas alat bukti, dan digital forensik. (Siapa pimpinanya) nanti akan terungkap,â€ lanjutnya.

Bukti yang dimiliki Polri adalah tulisan tangan dan hasil monitoring percakapan elektronik diantara mereka yang sudah dipantau 20 hari terakhir ini. Intinya mereka akan mengajak dan memanfaatkan massa yang hadir pada aksi 212 untuk menduduki DPR/MPR dan lalu merencanakan pemaksaan untuk melakukan Sidang Istimewa.

â€Ujungnya mereka menuntut untuk melakukan pergantian pemerintahan dan seterusnya. Ini tataran inskontitusional yang harus dicegah. Ini makar, permufakatan jahat sebelum (itu benar) terjadi maka mereka ditangkap. Inilah yang dimainkan oleh penyidik. Saksi sudah diperiksa dan alat bukti juga sudah dipegang oleh penyidik,â€ sambungnya.

Untuk tersangka ke delapan, masih kata Boy, adalah Sri Bintang Pamungkas. Aktivis kawakan ini dikenakan penahanan. Dia dijerat karena berkaitan dengan konten dalam media sosial terutama di Youtube pada November 2016 yang berisi ajakan dan penghasutan kepada masyarakat luas.

â€Bukti rekaman juga sudah ada dan diamankan penyidik. Kita juga memeriksa saksi ahli IT, ahli bahasa, dan ahli pidana. Kasusnya dijerat pasal yang sama namun dipisahkan dengan tersangka yang lain,â€ tambahnya.

Untuk tersangka ke sembilan adalah musisi Ahmad Dhani yang dijerat Pasal 207 KUHP. Ini adalah pasal terkait penghinaan kepada penguasa dan untuk itu penyidik telah memeriksa saksi-saksi dari masyarakat. Dhani juga tidak dilakukakan penahanan.

â€Terakhir ada dua kakak beradik, Zamron dan Rizal, yang ditahan dan disangka berkaitan dengan hate speech, kebencian, dan menyebarkaluaskan informasi yang berkaitan dengan isu SARA sesuai Pasal 28 ayat 2 junto Pasal 45 ayat 2 UU 11/98 tentang ITE,â€ sambungnya.

Mereka juga dijerat Pasal 107 dan atau Pasal 110 KUHP. Ada beberapa barang bukti disita dari mereka termasuk alat-alat komunikasi yang digunakan oleh yang bersangkutan yang diketahui aktif melakukan posting informasi yang bernuansa kebencian paska aksi 411 lalu.

Postingan mereka itu dianggap sangat berbahaya dan bisa menimbulkan semacam kemarahan dan ansitpati massa kepada pihak tertentu dan terhadap pemerintah Indonesia. Tindakan keduanya, yang ditahan di Polda Metro bersama Sri Bintang, dianggap tidak mendidik bagi masyarakat. [FAR/H-12]

Makar di Era Reformasi

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

Dalam konteks menjaga kontinuitas proses reformasi, rencana atau tindakan makar adalah sebuah perjudian dengan taruhan yang amat besar dan sulit dikalkulasikan. Ilustrasi/SINDOnews

Bambang SoesatyoÂ
Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar/Presidium Nasional KAHMI 2012-2017Â

POLRI telah mempertaruhkan reputasi dan kredibilitasnya ketika menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka perencana makar. Benar-tidak langkah Polri itu akan dikonfirmasi oleh pengadilan. Tetapi, langkah hukum oleh Polri itu mengingatkan semua komponen masyarakat akan pentingnya menjaga dan mengamankan kontinuitas dan skenario proses reformasi yang sudah berjalan sejauh ini.

Demokratisasi pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah berproses hingga sekarang adalah produk reformasi. Kendati rakyat merasakan betapa bangsa ini harus menempuh jalan berliku untuk mencapai atau mewujudkan tujuan besar dari reformasi, proses atau skenario yang sudah berjalan sejauh ini tidak boleh dipertaruhkan dengan apa pun, termasuk rencana atau tindakan makar. Jangan berjudi dengan keberlangsungan proses reformasi Indonesia.

Dalam konteks menjaga kontinuitas proses reformasi, rencana atau tindakan makar adalah sebuah perjudian dengan taruhan yang amat besar dan sulit dikalkulasikan. Menggulingkan pemerintahan yang sah dengan aksi makar dan kemudian menghadirkan pemerintahan baru yang bukan pilihan rakyat tidak hanya tampak sebagai sebuah perjudian, tetapi juga sebuah gagasan yang sangat spekulatif.Â Â

Apakah pemerintahan baru yang lahir dari rahim aksi makar itu proreformasi atau antireformasi? Siapa atau kelompok apa yang akan dihadirkan untuk menjalankan roda pemerintahan negara, plus semua agenda reformasi bangsa? Apakah rezim pemerintahan itu kredibel dan kompeten? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang patut direnungkan semua komponen bangsa.Â Â

Siapa yang bisa menilai dengan benar dan pasti tentang tabiat sebuah rezim pemerintahan yang dihadirkan dengan mekanisme yang tidak demokratis? Karena tidak ada yang bisa menilai dengan benar dan pasti, makar adalah sebuah perjudian atau tindakan spekulatif yang segala akibatnya akan dibebankan di pundak rakyat.Â Demi kesejahteraan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, jangan melibatkan rakyat dalam perjudian memperebutkan kekuasaan.

Maka itu, langkah Polri mendeteksi dan mencegah makar harus dilihat dan dipahami dalam konteks itu. Konteks yang jauh lebih luas dan strategis. Dengan mencegah makar, Polri dan TNI setidaknya ingin membangun kepastian tentang kontinuitas proses reformasi bangsa dan negara.

Hampir dua dekade setelah rakyat melakoni semua proses dan tahapan reformasi, dunia sudah telanjur melihat dan meyakini Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga. Bukti paling monumental demokrasi Indonesia dewasa ini terpancar dari kilau Aksi Damai dan Doa Bersama 212 yang mendunia.Â

Dengan begitu, makar atau menggulingkan pemerintahan RI yang sah sudah barang tentu akan dilihat sebagai langkah mundur atau kegagalan Indonesia dalam merampungkan proses demokratisasi pada berbagai aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan kehidupan setiap individu putra-putri bangsa. Bisa dipastikan bahwa generasi muda Indonesia yang lahir pada dasawarsa 80 dan 90-an akan sulit menerima jika proses demokratisasi harus ditarik mundur karena tampilnya rezim pemerintahan baru produk makar.Â

Orang-orang muda itu bertumbuh-kembang dalam alam demokratis dan menikmati penghargaan atas hak-hak asasi mereka sejak dari dalam keluarga hingga di tengah komunitasnya masing-masing. Lebih dari itu, jika kegiatan makar memancing perlawanan dari elemen-elemen masyarakat yang prokonstitusi, sudah barang tentu harga yang harus dibayar bangsa ini menjadi sangat mahal.

dibaca 2.599x

Melihat Kasus Makar yang Dilakukan Anak Buah Panji Gumilang

By Rifan Muazin 6:00 AM No comments

Jakarta - Beberapa hari ini publik dikagetkan dengan istilah makar atau usaha penggulingan pemerintahan yang sah. Berikut kasus makar yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu anak buah Panji Gumilang yaitu Salamin dan Mujono.

Kasus bermula saat Negara Islam Indonesia (NII) melakukan perjuangan secara fisik tetapi berhasil diamankan oleh pemerintah pada 1962. NII kemudian menjadi gerakan bawah tanah dan muncul Panji Gumilang. Melihat situasi politik terkini, NII kemudian mengubah arah garis politik dengan membentuk organisasi kemasyarakatan. Untuk mengelabui petugas, dibuatlah organisasi Masyarakat Indonesia Membangun (MIM).

Salah satu yang tertarik dengan gerakan itu yaitu Salamin yang dibaiat oleh Panji Gumilang untuk ikut bergabung mendirikan Negara Islam Indonesia pada 1990. Salamin yang lahir pada 12 Juli 1958 ditunjuk sebagai Koordinator Kepala Bagian Keuangan Provinsi Jawa Tengah.

Sejak saat itu, Salamin melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Salah satunya menghimpun dana dan disetor ke Pondok Pesantren Al Zaytun.

Adapun Mujono bergabung dengan Pondok Pesantren Alzaytun pada 2007 dan setahun setelahnya dilantik Panji Gumilang untuk koordinator Karesidenan Pekalongan.

Organisasi ini mengundang kecurigaan aparat, termasuk kepada Salamin dan Mujono. Akhirnya keduanya digerebek anggota Polda Jawa engah pada 23 Mei 2011. Dari penangkapan itu didapati sejumlah dokumen yang berisi susunan organisasi kenegaraan, UUD dan peraturan hukuman pidana sendiri.

Mujiono dan Salamin lalu diadili karena diyakini melanggar Pasal 110 ayat 1 jo Pasal 107 ayat 1 KUHP tentang Makar. Ancaman pasal tersebut yaitu penjara seumur hidup. Jaksa akhirnya menuntut mereka dengan hukuman selama 12 tahun penjara.

Pada 12 Januari 2012, Pengadilan Negeri (PN) Semarang menjatuhkan hukuman kepada Salamin dan Mujono selama 3 tahun penjara. Hukuman itu diturunkan menjadi 2 tahun penjara oleh majelis hakim banding pada 28 Maret 2012.

Atas tuntutan itu, jaksa mengajukan kasasi dan tetap meminta kedua terdakwa dihukum 12 tahun penjara. Tapi apa kata MA?

"Menyatakan Salamin dan Mujono Agus Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah," putus majelis kasasi sebagaimana dikutip dari website Mahkamah Agung (MA), Minggu (4/12/2016).

MA mengembalikan hukuman sesuai putusan PN Semarang karena hal-hal yang meirngankan pertimbangannya tidak berubah.

"Menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun," kata majelis yang terdiri dari Zaharuddin Utama, Achmad Yamanie dan Sofyan Sitompul.

Bila anak buahnya dikenakan makar, bagaimana dengan Panji Gumilang? Ternyata Panji hanya dikenakan pasal pemalsuan akta otentik sesuai pasal 255 KUHP. Pemalsuan itu terkait status yayasan Pondok Pesantren Alzaytun. Panji kemudian dijebloskan ke LP Indramayu untuk waktu 10 bulan, sesuai putusan.
(asp/erd)

Dituduh makar, Rachmawati dan Ratna Sarumpaet 'membantah'

By Rifan Muazin 12:00 AM No comments

Image copyright Twitter Yusril Ihza Mahendra Image caption Rachmawati Soekarnoputri (kiri) dan Yusril Ihza Mahendra.

Rachmawati Soekarnoputri dan Ratna Sarumpaet menolak tuduhan kepolisian yang menyebut mereka melakukan permufakatan makar untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Melalui kuasa hukumnya, keduanya menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah sebatas kritikan terhadap pemerintah.

Rachmawati dan Ratna Sarumpaet beserta sejumlah orang lainnya ditangkap oleh aparat kepolisian sebelum aksi doa bersama 2 Desember di kawasan Monumen Nasional, Jakarta.

Mereka adalah antara lain Kivlan Zen, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin, Rachmawati Soekarnoputri, Ahmad Dhani, Sri Bintang Pamungkas, Jamran serta Rizal.

Polisi sejauh ini masih menahan Sri Bintang Pamungkas, Jamran dan Rizal, sementara lainnya dikeluarkan dari tahanan. Semuanya menolak tuduhan yang dilontarkan kepolisian.

Sidang istimewa

Temuan polisi menyebutkan mereka diduga terkait upaya pemanfaatan massa aksi doa bersama 2 Desember lalu untuk menduduki gedung DPR/MPR.

"Lalu mengambil langkah preventif sejumlah tokoh ditangkap, walaupun mereka tidak ditangkapi belum tentu terjadi apa-apa juga," ungkap Yusril kepada wartawan.

Kepolisian sejauh ini belum menjelaskan peran masing-masing orang yang ditangkap tersebut dengan alasan menunggu proses pengadilan.

Menurut Boy Rafli, pihaknya memiliki apa yang disebutnya sebagai barang bukti berupa tulisan tangan, monitoring percakapan, dan bukti elektronik yang menunjukkan adanya permufakatan makar tersebut.

Melihat Kasus Makar yang Dilakukan Anak Buah Panji Gumilang

By Rifan Muazin 2:00 PM No comments

Sejak saat itu, Salamin melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Salah satunya menghimpun dana dan disetor ke Pondok Pesantren Al Zaytun.

Adapun Mujono bergabung dengan Pondok Pesantren Alzaytun pada 2007 dan setahun setelahnya dilantik Panji Gumilang untuk koordinator Karesidenan Pekalongan.

Atas tuntutan itu, jaksa mengajukan kasasi dan tetap meminta kedua terdakwa dihukum 12 tahun penjara. Tapi apa kata MA?

MA mengembalikan hukuman sesuai putusan PN Semarang karena hal-hal yang meirngankan pertimbangannya tidak berubah.

"Menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun," kata majelis yang terdiri dari Zaharuddin Utama, Achmad Yamanie dan Sofyan Sitompul.

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Monday, December 5, 2016

Beda Pendapat Polisi dan Sri Bintang Soal Makar Baiknya Diuji di Pengadilan

Dituduh makar, Rachmawati dan Ratna Sarumpaet 'membantah'

Sidang istimewa

Saturday, December 3, 2016

11 Tersangka Makar dan Penghinaan, Tiga Ditahan, Delapan Dilepas

Sunday, December 4, 2016

Makar di Era Reformasi

Melihat Kasus Makar yang Dilakukan Anak Buah Panji Gumilang

Tuesday, December 6, 2016

Dituduh makar, Rachmawati dan Ratna Sarumpaet 'membantah'

Sidang istimewa

Sunday, December 4, 2016

Melihat Kasus Makar yang Dilakukan Anak Buah Panji Gumilang

Arsip Blog

Monday, December 5, 2016

Sidang istimewa

Saturday, December 3, 2016

Sunday, December 4, 2016

Tuesday, December 6, 2016

Sidang istimewa

Sunday, December 4, 2016

Social Profiles

Arsip Blog