Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for penuntut

Penegak Hukum Diminta Cermat dalam Terapkan Pasal Makar

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Miko Ginting meminta aparat penegak hukum dapat berhati-hati dan cermat dalam menerapkan pasal makar. Termasuk, dalam memproses hukum ke-11 orang yang ditangkap jelang aksi doa bersama pada 12 Desember 2016 lalu.

Pasalnya, kata Miko, upaya makar tidak sesederhana praktik yang selama ini terjadi. Makar, lanjut dia, harus memenuhi unsur tertentu.

"Makar bukan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan unsur dari tindak pidana. Makanya makar tidak boleh hanya makar saja. Harus ada makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah, misalnya," ujar Miko ketika dihubungi, Minggu (4/12/2016).

Menurut Miko, jika polisi tak cermat dalam penerapan pasal makar, hal tersebut dapat berimplikasi pada proses penegakan hukum yang buruk di Indonesia.

"Dalam beberapa putusan yang saya baca, penerapan pasal makar ini tidak tepat dan jauh dari makna sebenarnya," tutur Miko.

Untuk itu, Miko berharap aparat penegak hukum dapat memahami konteks makar saat menerapkan pasal tersebut.

"Penyidik, penuntut, dan hakim harus benar-benar mengerti apa sebenarnya makar itu agar jalannya proses penegakan hukum tetap berada di rel," ucap Miko.

Jika penegak hukum tak memahami hal itu, Miko beranggapan lebih baik pasal tersebut tidak diterapkan sembarangan.

Sebelumnya, penyidik Polri menangkap dan menetapkan sebelas orang sebagai tersangka sebelum pelaksanaan aksi doa bersama, Jumat (2/12/2016) lalu. Mereka ditangkap atas dugaan permufakatan makar, ujaran kebenciaan dan penghasutan.

Diduga Makar, Tiga Orang Masih Ditahan, Tujuh Dibebaskan

By Rifan Muazin 11:00 AM No comments

Sementara tiga lainnya yang masih ditahan adalah Sri Bintang Pamungkas yang juga dijerat dengan tuduhan makar dan dua lainnya, Jamran dan Rizal Kobar, dijerat UU Informasi & Transaksi Elektronik ITE.

Polisi: Makar Bisa Berbentuk Permufakatan Jahat

Dalam keterangan pers di Mabes Polri Jakarta, Kadiv Humas Irjen Pol. Boy Rafli Amar mengatakan ada tujuh orang yang dipersangkakan melakukan upaya melanggar pasal 107 junto pasal 110 KUHP. Dugaan ini berkaitan dengan rencana pemanfaatan massa untuk menduduki kantor DPR, pemaksaan agar bisa dilakukan Sidang Istimewa dan menuntut pergantian pemerintah dan sebagainyaâ€. Ditambahkannya, â€œmakar di sini merupakan tindakan permufakatan jahat. Dalam pemahaman penyidik Polri, makar merupakan permufakatan atau bisa juga dikategorikan sebagai perbuatan delik formil, artinya tidak perlu terjadi dulu perbuatan makar tersebut.â€

Polisi, menurut Boy Rafli Amar, telah bertindak hati-hati dengan mengumpulkan informasi dan barang bukti selama tiga minggu terakhir ini. Penangkapan yang dilakukan menjelang unjuk rasa besar-besaran hari Jum'at (2/12) yang dipusatkan di Lapangan Monumen Nasional, â€œmerupakan upaya polisi menjaga kemurnian ibadah di silang Monas dan mengeliminir berbagai indikasi kerawanan yang mungkin terjadi, seperti pemanfaatan massa secara sedemikian rupa,â€ tambahnya.â€‹

Aksi damai 2 Desember 2016.

Sejumlah Besar Massa Gelar Aksi Damai di Monas

Sejumlah besar massa dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Bogor, Jawa Barat dan Kalimantan, meramaikan unjuk rasa yang disebut sebagai â€œAksi Bela Islam IIIâ€. Aksi damai itu dihadiri oleh Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan sejumlah pemimpin organisasi massa. Wartawan VOA di Jakarta Fathiyah Wardah melaporkan, massa yang datang dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain dari Jakarta, Bogor, Jawa Barat dan Kalimantan, duduk dengan tertib sambil mengucapkan bersalawat dan berzikir. Di luar dugaan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menkopolhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin dan beberapa menteri ikut mendatangi lokasi untuk melaksanakan sholat Jum'at bersama.

Dalam khutbah Jum'at, salah seorang pemimpin Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Habib Riziew Shihab mengatakan aksi yang dilakukan ribuan umat Islam ini bukan ingin merusak negara kesatuan Republik Indonesia tetapi untuk menuntut keadilan.

"Hari ini jutaan umat Islam datang ke Jakarta bukan untuk merusak NKRI,bukan untuk melawan Pancasila dan menodai UUD 1945 dan bukan juga untuk menghancurkan kebhinekaan kita tetapi saya sampaikan kepada ulama, umaro khususnya bapak presiden, mereka datang untuk membela Al Quran, agama dan menegakan hukum karena justru mereka cinta kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan bersemboyan Bhineka Tunggal Ika," ujarnya.

Presiden Joko Widodo Sampaikan Terima Kasih kepada Peserta Aksi

Ketika didaulat menyampaikan pidato, Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih kepada peserta aksi damai itu.

â€œTerima kasih atas doa dan dzikir yang dipanjatkan bagi negara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya ingin memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena seluruh jemaah hadir tertib dalam ketertiban sehingga acaranya bisa berjalan baik," katanya.

Pernyataan Presiden Joko Widodo ini ditanggapi peserta aksi dengan meminta supaya gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama, atau yang dikenal sebagai Ahok, ditangkap. Presiden tidak memberi tanggapan atas permintaan itu, tetapi sebelumnya Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian memastikan bahwa proses hukum terhadap Ahok akan terus berlanjut. Proses kasus itu kini berada di tangan Kejaksaan Agung.

"Kemaren sudah diserahkan tersangkanya, saudara Basuki Tjahaja Purnama. Apa yang kami lakukan sudah maksimal, kenapa? Bayangkan berapa kali juga diperiksa KPK tidak bisa jadi tersangka tetapi ketika ditangani oleh Polri bisa jadi tersangka. Untuk itu saya mohon dukungan dari saudara-saudara semua agar proses hukumnya terus berjalan. Dan Polri bersama saudara-saudara sekalian terus mengawal kasus ini," jelasnya.

Kasus Ahok Kini Ditangani Kejaksaan Agung

Pada 16 November lalu, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri telah menetapkan Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Penyidik menjeratnya dengan pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun dan pasal 156a KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun. Tim jaksa penuntut umum menyatakan berkas perkara Ahok lengkap dan akan segera diadili. [em/fw]

Penegak Hukum Diminta Cermat dalam Terapkan Pasal Makar

By Rifan Muazin 6:00 AM No comments

Pasalnya, kata Miko, upaya makar tidak sesederhana praktik yang selama ini terjadi. Makar, lanjut dia, harus memenuhi unsur tertentu.

Menurut Miko, jika polisi tak cermat dalam penerapan pasal makar, hal tersebut dapat berimplikasi pada proses penegakan hukum yang buruk di Indonesia.

"Dalam beberapa putusan yang saya baca, penerapan pasal makar ini tidak tepat dan jauh dari makna sebenarnya," tutur Miko.

Untuk itu, Miko berharap aparat penegak hukum dapat memahami konteks makar saat menerapkan pasal tersebut.

"Penyidik, penuntut, dan hakim harus benar-benar mengerti apa sebenarnya makar itu agar jalannya proses penegakan hukum tetap berada di rel," ucap Miko.

Jika penegak hukum tak memahami hal itu, Miko beranggapan lebih baik pasal tersebut tidak diterapkan sembarangan.

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Sunday, December 4, 2016

Penegak Hukum Diminta Cermat dalam Terapkan Pasal Makar

Diduga Makar, Tiga Orang Masih Ditahan, Tujuh Dibebaskan

Penegak Hukum Diminta Cermat dalam Terapkan Pasal Makar

Arsip Blog

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Sunday, December 4, 2016

Penegak Hukum Diminta Cermat dalam Terapkan Pasal Makar

Diduga Makar, Tiga Orang Masih Ditahan, Tujuh Dibebaskan

Penegak Hukum Diminta Cermat dalam Terapkan Pasal Makar

Social Profiles

Arsip Blog