Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for sembarangan

Showing posts sorted by relevance for query sembarangan. Sort by date Show all posts

Friday, December 2, 2016

Mahfud MD: Makar Tuduhan Serius | Nasional

Yogyakarta - Tuduhan makar terhadap 10 orang diantaranya Rahmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet dan Ahmad Dhani bukanlah tuduhan yang sembarangan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai, penangkapan delapan aktivis atas tuduhan makar bukan perkara main-main, sebab hukumannya sesuai KUHP bisa sampai hukuman mati.

"Saya kira, Kepolisian sudah punya data dan fakta sehingga menetapkan mereka sebagai tersangka kasus makar. Karena tuduhan itu serius, maka ini tidak bisa main-main. Kita tak bisa menyalahkan Polisi, asal ada buktinya dan upaya makar itu hal yang serius. Polisi memang harus melakukan tindakan preventif,â€ kata Mahfud MD, di Yogyakarta, Jumat (2/12).

Menyikapi upaya yang dilakukan Rahmawati dan kawan-kawan untuk menduduki MPR dan meminta wakil rakyat menggulingkan pemerintahan Joko Widodo â€" Jusuf Kalla, pakar hukum tata negara ini berkomentar bahwa barangkali Rahmawati dan aktivis lainnya, tidak paham bahwa parlemen termasuk MPR tidak bisa menggulingkan pemerintah yang sah dan terlegimitasi. Tetapi, ujar Mahfud, penangkapan harus dilakukan berdasarkan bukti awal yang kuat.

"Mungkin Mbak Rahma dan kawan-kawan belum tahu kalau sekarang sudah berbeda dari era Orba atau Gus Dur dimana legislatif tidak bisa lagi memberhentikan Presiden. Undang-Undang Dasar sudah diamandemen dan berlaku sejak 2004, mereka tampaknya belum paham," ujar Mahfud.

Namun, lanjut Mahfud, pihak Kepolisian perlu menjelaskan ke publik, mengapa sampai muncul tuduhan makar tersebut. â€œTetapi hargai upaya Polisi. Masyarakat harus menunggu Polisi menjabarkan bukti awal hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Rahma dan aktivis lainnya. Kalau tidak terbukti, segera lepaskan,â€ ucapnya.

Meski belum mendapatkan data soal penangkapan tersebut, Mahfud MD menjelaskan bahwa dalam KUHP setidaknya ada 10 pasal soal tindakan makar dan semua ancamannya berat, dari hukuman mati, penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara.

Dijelaskan Mahfud, barangkali tindakan Rahma dan kawan-kawan memang tidak ditujukan sebagai upaya makar. Tetapi mereka lupa bahwa rencana makar adalah perbuatan serius sehingga harus disikapi secara serius pula oleh penegak hukum.

"Tuduhan makar itu serius, tetapi kalau dikaitkan dengan politik tuduhan itu juga tidak benar. Kalau memang ada langkah-langkah yang ditujukan untuk menjatuhkan pemerintah secara tidak sah bahkan dalam tindakan preventif atau sebelum makar terjadi, penangkapan memang bisa dilakukan," tambahnya.

Kondisi politik itu, ujar Mahfud, jika penangkapan tersebut hanya dikaitkan dengan aksi doa bersama 2 Desember yang merupakan kelanjutan aksi atas kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

â€œKalau penangkapan itu memang dilakukan terkait dengan upaya menjatuhkan pemerintah dengan cara yang tidak sah dan melanggar hukum, maka itulah makar,â€ katanya.

Tindakan preventif atas upaya makar, bisa dilakukan meskipun pihak bersangkutan belum melakukan apa-apa. Namun jangan sampai penangkapan itu mematikan hak-hak politik para aktivis, dan Polisi wajib mengumumkan alasan penangkapan secara transparan.

Suara Pembaruan >

Fuska Sani Evani/YUD

Suara Pembaruan

Penegak Hukum Diminta Cermat dalam Terapkan Pasal Makar

By Rifan Muazin 8:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Miko Ginting meminta aparat penegak hukum dapat berhati-hati dan cermat dalam menerapkan pasal makar. Termasuk, dalam memproses hukum ke-11 orang yang ditangkap jelang aksi doa bersama pada 12 Desember 2016 lalu.

Pasalnya, kata Miko, upaya makar tidak sesederhana praktik yang selama ini terjadi. Makar, lanjut dia, harus memenuhi unsur tertentu.

"Makar bukan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan unsur dari tindak pidana. Makanya makar tidak boleh hanya makar saja. Harus ada makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah, misalnya," ujar Miko ketika dihubungi, Minggu (4/12/2016).

Menurut Miko, jika polisi tak cermat dalam penerapan pasal makar, hal tersebut dapat berimplikasi pada proses penegakan hukum yang buruk di Indonesia.

"Dalam beberapa putusan yang saya baca, penerapan pasal makar ini tidak tepat dan jauh dari makna sebenarnya," tutur Miko.

Untuk itu, Miko berharap aparat penegak hukum dapat memahami konteks makar saat menerapkan pasal tersebut.

"Penyidik, penuntut, dan hakim harus benar-benar mengerti apa sebenarnya makar itu agar jalannya proses penegakan hukum tetap berada di rel," ucap Miko.

Jika penegak hukum tak memahami hal itu, Miko beranggapan lebih baik pasal tersebut tidak diterapkan sembarangan.

Sebelumnya, penyidik Polri menangkap dan menetapkan sebelas orang sebagai tersangka sebelum pelaksanaan aksi doa bersama, Jumat (2/12/2016) lalu. Mereka ditangkap atas dugaan permufakatan makar, ujaran kebenciaan dan penghasutan.

Kronologi Penangkapan Ahmad Dhani atas Dugaan Makar

By Rifan Muazin 4:00 AM No comments

Bintang.com, Jakarta Ahmad Dhani ditangkap pihak kepolisian pada Jumat (2/12/2016) dini hari di hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat. Penangkapan tersebut terkait dugaan makar yang dilakukannya bersama beberapa tokoh terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sehari sebelum penangkapan, Ahmad Dhani dan sejumlah tokoh tersebut yang tergabung dalam Gerakan Selamatkan NKRI menggelar jumpa pers di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Saat itu, Dhani memastikan dirinya tidak akan ikut bergabung dalam aksi damai 212 yang dilakukan di Monas pagi tadi (2/12/2016).

"Saya kemungkinan besar tidak ikut aksi di Monas. Karena saya mau salat Jumat di Masjid," kata Ahmad Dhani di Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Kicauan Ahmad Dhani. (Twitter/@AHMADDHANIPRAST)

Meski tidak mengikuti aksi unjuk rasa di Monas, Dhani berencana ikut dalam aksi demo yang dimotori Rachmawati Soekarno Putri dan Lily Wahid di Gedung MPR, Senayan, 2 Desember 2016 usai salat Jumat. Aksi tersebut menuntut penjarakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan menuntut MPR melakukan sidang istimewa dengan agenda tunggal penetapan dan pemberlakukan kembali UUD 45 yang asli.

Hanya selang beberapa jam setelah jumpa pers, Ahmad Dhani menghebohkan publik dengan kabar penangkapannya oleh pihak kepolisian. Padahal sebelumnya, Dhani sempat berkicau di Twitter bahwa ada orang yang mendatanginya di kamar hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat. Menurutnya, orang tersebut mengaku sebagai polisi dan nyaris mendobrak kamarnya.

Setelah kicauan Ahmad Dhani tersebut, rilis di kalangan wartawan menyebutkan Ahmad Dhani dan sejumlah nama telah dijemput pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Mereka dibawa ke Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok atas tudingan makar. Di antara nama-nama yang dimaksud yaitu Ratna Sarumpaet, Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Sri Bintang dan lainnya.

Ahmad Dhani dijemput pihak kepolisian terkait isu makar. (istimewa)

Sampai saat ini informasi tentang pentolan Republik Cinta Manajemen itu masih belum banyak dan detail. Ramdan Alamsyah, kuasa hukum yang selama ini mendampingi Ahmad Dhani belum bisa dihubungi atau ditemui.

Sementara itu, Razman Arif Nasution selaku kuasa hukum Sri Bintang mengatakan bahwa penangkapan kliennya atas laporan seseorang bernama Ridwan Hanafi. "Sri Bintang ditangkap atas laporan seseorang bernama Ridwan Hanafi. Saya belum kenal siapa dia. Lalu yang lain dengan alasan yang berbeda. Tapi benang merahnya dituding makar," katanya.

Ahmad Dhani (Instagram/ahmaddhaniprast)

Ditambahkan oleh Razman, pasal yang disangkakan kepada klien dan teman-temannya pun sama yaitu terkait makar. Menurut Razman, tudingan makar tersebut tak bisa sembarangan disematkan tanpa bukti yang jelas. "Pasal yang disangkakan sama yaitu pasal 107 jo 110 KUHP tentang tindakan makar. Ini terminologi nggak gampang, apalagi Sri Bintang yang sangat senior mengetahui soal negara," ujar Razman.

Hingga saat ini, Ahmad Dhani kabarnya masih melakukan pemeriksaan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Razman mengatakan, sejumlah tokoh termasuk Ahmad Dhani diperiksa di ruangan berbeda-beda didampingi kuasa hukumnya masing-masing.Â

Kronologi Penangkapan Ahmad Dhani atas Dugaan Makar

By Rifan Muazin 1:00 PM No comments

"Saya kemungkinan besar tidak ikut aksi di Monas. Karena saya mau salat Jumat di Masjid," kata Ahmad Dhani di Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Kicauan Ahmad Dhani. (Twitter/@AHMADDHANIPRAST)

Ahmad Dhani dijemput pihak kepolisian terkait isu makar. (istimewa)

Ahmad Dhani (Instagram/ahmaddhaniprast)

Wiranto: Polisi Temukan Indikasi ke Arah Dugaan Makar

By Rifan Muazin 1:00 PM No comments

Selasa, 06 Desember 2016 | 20:49 WIB

Wiranto: Polisi Temukan Indikasi ke Arah Dugaan Makar

Wiranto, Menteri koordinator Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyampaikan Kepolisian tak bertindak sembarangan dalam menangkap aktivis yang ditangkap atas dugaan merencanakan aksi makar. Â Wiranto mengatakan, polisi memiliki alasan dan pertimbangan yang jelas sebelum memastikan apa yang direncanakan para aktivis itu sebagai upaya makar.

"Indikasi-indikasi ke arah sana itu Polisi sudah mendapat informasi dan bukti, maka kemudian mengambil satu-satu," kata Wiranto saat dicegat di Istana Kepresidenan, Selasa, 6 Desember 2016.

Sebanyak 11 aktivis ditangkap Kepolisian Jumat pekan lalu, menjelang aksi damai 2 Desember. Sebanyak 7 di antaranya dianggap hendak melakukan aksi makar yang kabarnya sudah dibahas sejak akhir November lalu lewat sejumlah pertemuan.

Ketujuh aktivis yang dianggap akan melakukan aksi makar itu adalah Sri Bintang Pamungkas, Rachmawati Soekarnoputri, Adityawarman Thaha, Kivlan Zein, Eko Suryo Santjojo, Alvin Indra, dan Ratna Sarumpaet. Mereka satu per satu dijemput dan ditahan di Markas Komando Brimob, Kelapa Dua pada 2 Desember lalu.

Baca:Â TersangkaÂ >Makar, Sri Bintang Tak Bisa Lepaskan Aktivitas Ini

Wiranto mengaku belum bisa memberikan detil baru terkait upaya makar tersebut. Ia berkata, polisi masih mengusut dan mengembangkan lebih lanjut. Salah satu hal di antaranya terkait aliran dana makar.Â

"Temuan-temuan seperti itu gak bisa kemudian dilaporkan ke publik," kata Wiranto. "Ada beberapa informasi yang belum layak disampaikan ke publik. Polisi punya cara untuk mengembangkannya."

ISTMAN MP

Penegak Hukum Diminta Cermat dalam Terapkan Pasal Makar

By Rifan Muazin 6:00 AM No comments

Pasalnya, kata Miko, upaya makar tidak sesederhana praktik yang selama ini terjadi. Makar, lanjut dia, harus memenuhi unsur tertentu.

Menurut Miko, jika polisi tak cermat dalam penerapan pasal makar, hal tersebut dapat berimplikasi pada proses penegakan hukum yang buruk di Indonesia.

"Dalam beberapa putusan yang saya baca, penerapan pasal makar ini tidak tepat dan jauh dari makna sebenarnya," tutur Miko.

Untuk itu, Miko berharap aparat penegak hukum dapat memahami konteks makar saat menerapkan pasal tersebut.

"Penyidik, penuntut, dan hakim harus benar-benar mengerti apa sebenarnya makar itu agar jalannya proses penegakan hukum tetap berada di rel," ucap Miko.

Jika penegak hukum tak memahami hal itu, Miko beranggapan lebih baik pasal tersebut tidak diterapkan sembarangan.

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri secara resmi mengumumkan penetapan sebelas tersangka yang diduga berupaya merusak situasi keamanan ketika aksi doa bersama dilakukan pada Jumat (2/12/2016).

Dari sebelas yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar.

Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin dan Firza Huzein.Â Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dalam jumpa pers Sabtu (3/12/2016), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa para tersangka berupaya memanfaatkan aksi doa bersama yang diikuti massa dalam jumlah besar.

Ketujuh tersangka memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca-penetapan tersangka, berbagai pendapat kemudian muncul ke publik. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai perbuatan makar yang dituduhkan kepada para tersangka.

Tak mengherankan jika tuduhan makar tersebut menimbulkan pertanyaan. Sebab, di beberapa negara yang pernah terjadi penggulingan kekuasaan, kudeta dilakukan dengan adanya aksi pemberontakan. Bahkan, bisa jadi diikuti dengan adanya konflik senjata.

Tak tunggu pemberontakan

Perbuatan makar ternyata dapat dipidana tanpa harus ada tindakan pemberontakan secara fisik. Penegak hukum dapat melakukan antisipasi pemberontakan dengan menangkap para pelaku yang diduga merencanakan upaya makar.

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia Ganjar Laksamana menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai, meski masih pada tahap percobaan.

"Karena, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?" ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (5/12/2016).

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

"Permufakatan jahat itu ada, bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas," kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

"Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai," kata Ganjar.

Makar bukan kritik?

Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multi tafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

(Baca: Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar)

Boy Rafli menegaskan, permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dengan penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," kata Boy.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

(Baca: Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri)

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Menurut Boy, tujuh tersangka yang ditangkap karena dugaan permufakatan makar berencana mengarahkan massa untuk menggelar sidang istimewa di Gedung DPR/MPR RI. Tujuannya sama, yakni untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Kompas TV Kapolri: Tersangka Makar Akan Memanfaatkan Kegiatan 2 Desember

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.comÂ â€" Polri secara resmi mengumumkan penetapan 11 tersangka yang diduga berupaya merusak situasi keamanan ketika aksi doa bersama dilakukan pada Jumat (2/12/2016).

Dari 11 orang yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar.

Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.Â Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dalam jumpa pers, Sabtu (3/12/2016), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa para tersangka berupaya memanfaatkan aksi doa bersama yang diikuti massa dalam jumlah besar.

Ketujuh tersangka memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca-penetapan tersangka, berbagai pendapat kemudian muncul ke publik. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai perbuatan makar yang dituduhkan kepada para tersangka.

Tak tunggu pemberontakan

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar Laksamana, menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai meski masih pada tahap percobaan.

"Sebab, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?" ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (5/12/2016).

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

"Permufakatan jahat itu ada bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas," kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar, menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

"Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai," kata Ganjar.

Makar bukan kritik?

Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multitafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

(Baca: Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar)

Boy Rafli menegaskan, permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dari penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," kata Boy.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

(Baca: Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri)

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Kompas TV Kapolri: Tersangka Makar Akan Memanfaatkan Kegiatan 2 Desember

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Friday, December 2, 2016

Mahfud MD: Makar Tuduhan Serius | Nasional

Sunday, December 4, 2016

Penegak Hukum Diminta Cermat dalam Terapkan Pasal Makar

Friday, December 2, 2016

Kronologi Penangkapan Ahmad Dhani atas Dugaan Makar

Kronologi Penangkapan Ahmad Dhani atas Dugaan Makar

Tuesday, December 6, 2016

Wiranto: Polisi Temukan Indikasi ke Arah Dugaan Makar

Sunday, December 4, 2016

Penegak Hukum Diminta Cermat dalam Terapkan Pasal Makar

Monday, December 5, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Tuesday, December 6, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Arsip Blog

Friday, December 2, 2016

Sunday, December 4, 2016

Friday, December 2, 2016

Tuesday, December 6, 2016

Sunday, December 4, 2016

Monday, December 5, 2016

Tuesday, December 6, 2016

Social Profiles

Arsip Blog