Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for Shihab

Showing posts sorted by relevance for query Shihab. Sort by date Show all posts

Wednesday, December 7, 2016

Disebut Sebagai Donatur Aksi Bela Islam ke Arah Makar, Eggi Sudjana Ajak Tommy Soeharto Lapor Polisi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengacara Eggi Sudjana mengajak putra mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra yang dikenal Tommy Soeharto, Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab dan beberapa orang lainnya membuat laporan ke polisi.

Sebab, nama mereka masuk dalam bagan struktur "Donator Aksi Bela Islam ke Arah Makar" yang disebarkan pelaku di media sosial.

Ajakan ini disampaikan Eggi Sudjana usai membuat laporan kasus tersebut di SPKT Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Eggi mengaku sudah melaporkan kasus penyebaran foto bagan struktur donatur ini via media sosial ini ke polisi. Ia melaporkan adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan atau Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Laporan ke polisi dilakukan karena Eggi merasa difitnah dan tercemarkan nama baiknya atas penyebaran informasi tersebut. Sebab, ia merasa tidak terlibat dengan kelompok yang diduga melakukan makar maupun donaturnya.

Menurut Eggi, seharusnya tokoh-tokoh yang namanya masuk dalam bagan tersebut juga melapor ke polisi jika merasa bukan sebagai donatur kelompok yang diduga melakukan makar.

"Imbauan saya, nama-nama yang seperti di sini, ada Habib Rizieq, ada Bachtiar Nasir, Munarman juga ada, Kivlan Zein, Sri Bintang Pamungkas juga ada, dan yang paling utama di sini adalah Tommy Soeharto, sudi kiranya berkenan sama-sama melapor, jangan saya sendiri. Itu harapan saya, " kata Eggi.

"Ini enggak bener. Kalau mereka enggak melapor, (nanti dibilang,-red) lho, kenapa yang ini enggak melapor, padahal sangat dirugikan," sambungnya.

Apalagi, kata Eggi, dirinya justru menerima foto bagan tersebut melalui pesan Whatsapp, dari orang yang mengaku sebagai penasihat hukum Tommy Soeharto, Julia. Pesan tersebut dikirimkan Julia pada Jumat, 2 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 WIB.

"Menariknya di situ. Tapi, kok kenapa Tommy-nya tidak mempersoalkan, saya enggak ngerti. Tapi, saya tahunya pertama dari dia (Julia) ini. Kemudian saya print (cetak) dan saya bikin laporan ke sini," ujarnya.

Menurut Eggi, bagan struktur tersebut berjudul, "Donator Aksi 'Bela Islam' ke Arah Makar". Di bagan struktur tersebut tertera 19 foto wajah dan nama tokoh dengan alur hirarki komandonya. Di antaranya Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab, Tommy Soeharto, Firza Husein, Kivlan Zein, Adityawarman Thaha, Rachmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet dan Eggi Sudjana sendiri dengan jabatan Ketua Gerakan Oposisi Nasional (Gonas).

"Tapi menariknya, dari 11 orang yang dituduh aktivis makar semuanya ada di sini," kata Eggi.

Diketahui, kepolisian menangkap 11 orang yang diduga melakukan permufakatan makar menjelang aksi unjuk rasa damai umat muslim terkait proses hukum Gubernur petahana DKI Jakarta DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Jumat, 2 Desember 2016 atau aksi unjuk rasa 212.

Polisi menduga kelompok tersebut melakukan permufakatan makar terhadap pemerintahan yang sah. Kelompok tersebut diduga berencana melakukan aksi tersebut dengan mendompleng massa aksi unjuk rasa 212 dan selanjutnya menduduki Gedung DPR/MPR RI.

Disebut Sebagai Donatur Aksi Bela Islam ke Arah Makar, Eggi Sudjana Ajak Tommy Soeharto Lapor Polisi

By Rifan Muazin 11:00 PM No comments

Sebab, nama mereka masuk dalam bagan struktur "Donator Aksi Bela Islam ke Arah Makar" yang disebarkan pelaku di media sosial.

Ajakan ini disampaikan Eggi Sudjana usai membuat laporan kasus tersebut di SPKT Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Menurut Eggi, seharusnya tokoh-tokoh yang namanya masuk dalam bagan tersebut juga melapor ke polisi jika merasa bukan sebagai donatur kelompok yang diduga melakukan makar.

"Ini enggak bener. Kalau mereka enggak melapor, (nanti dibilang,-red) lho, kenapa yang ini enggak melapor, padahal sangat dirugikan," sambungnya.

"Tapi menariknya, dari 11 orang yang dituduh aktivis makar semuanya ada di sini," kata Eggi.

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

By Rifan Muazin 8:00 AM No comments

Rabu, 07 Desember 2016 | 17:50 WIB

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

Rachmawati Soekarnoputri, saat mendatangi kediaman Markas Front Pembela Islam, untuk bertemu dengan Habib Rizieq Shihab, di Petamburan III, Jakarta, 31 Oktober 2016. TEMPO/GRANDY AJI

TEMPO.CO, Jakarta - Rahmawati Soekarno Putri menjelaskan kronologi kegiatannya yang selama ini oleh pihak Kepolisian RI disebut sebagai upaya makar. Menurut dia, kegitan yang dilakukannya adalah upaya membela kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Saya memang secara konsisten ingin menyampaikan petisi tentang kembalikan UUD 45 ke yang asli, karena UUD yang sudah empat kali di tanda tangani Megawati amandennya menjadikan Undang-Undang kita bersifat liberal dan kapitalistik," kata Rahmawati dalam jumpa pers di kediamannya di Jati Padang, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Desember 2016.

Rahmawati menjelaskan, kegiatannya berawal dari tanggal 15 Desember 2015. Saat itu, ia dan beberapa tokoh Gerakan Selamatkan NKRI, yakni Djoko Santoso, Lily Wahid, Syamsu Djalal dan Hatta Taliwang bertemu dengan ketua MPR Zulkifli Hasan.

"Saya menyampaikan keprihatinan terkait UUD 45, Zulkifli (Ketua MPR Zulkifli Hasan) pun mengaku punya kepedulian yang sama dan senang jika massa menduduki MPR untuk menyampaikan aspirasinya," katanya.

Kemudian, pada 30 Maret 2016, kata Rachma, Megawati Soekarnoputri berpidato dan menyatakan pemerintah perlu memberikan perhatian pada haluan negara dalam proses pembangunan. Menurut Rachma, pidato itu mengindikasikan ada rencana untuk mengamandemen UUD lagi.

Indikasi tersebut kemudian dibenarkan oleh Zulkifli Hasan pada pertemuan mereka 23 Mei 2016. "Zulkifli menyampaikan bahwa saat ini ada dua arus di parlemen. Pertama yang menginginkan amandemen kelima. Kedua, yang menginginkan UUD 45 kembali ke aslinya," jelasnya.

Pada 30 Oktober 2016, Rachmawati mengunjungi pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dengan tujuan bertukar pikiran soal isu kebangsaan, termasuk penegakan hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Diskusi tersebut membuahkan hasil, yakni Rizieq mendukung upaya bela negara dengan menuntut pengembalian UUD 45 dan Pancasila yang asli.

Rachmawati menyampaikan tuntutan pengembalian UUD 45 saat Aksi Bela Islam II, 4 November lalu. Dalam aksi yang berujung bentrok itu, Presiden Joko Widodo menuding adanya aktor yang menungganginya.

Pada 30 November 2016, Rachmawati kembali berkunjung ke kediaman Rizieq, sekitar pukul 14.00 WIB. Dalam pertemuan itu, Rizieq menjelaskan konsesus antara GNPF MUI dan polisi terkait Aksi 212 yang akan dilaksanakan di lapangan Monas. "Saya mempersilakan, tapi aksi Bela Negara tetap akan dilakukan di gedung DPR/MPR," katanya.

Masih di hari yang sama, sekitar pukul 15.30 WIB, Rachmawati bertemu dengan Sri Bintang Pamungkas di Pegangsaan, Jakarta. Dalam pertemuan itu Sri Bintang mengaku sudah membentuk Front People Power Indonesia dengan tiga tuntutan, yakni kembali ke UUD 45 sebelum amandemen, lengserkan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan membentuk pemerintahan transisi.

"Saya tidak setuju dengan poin dua dan tiga dan menegaskan akan menggunakan soft landing," kata Rachmawati.

Setelah menegaskan tujuan aksinya bukanlah untuk makar, Gerakan Selamatkan NKRI kemudian mengirimkan surat pemberitahuan ke Kepolisian Daerah Metro Jaya terkait rencana aksi bela negara di depan DPR yang dimulai pukul 13.00 WIB dengan jumlah masa 20 ribu orang.

"Kami mengirimkan surat ke Polda Metro, dan menjelaskan bahwa aksi kami di luar gedung bukan di dalam. Sehari kemudian juga kami sudah jelaskan dalam konpers di Sari Pan Pasifik" katanya.

Pada Jumat, 2 Desember 2016, sebelum aksi super damat berlangsung di Lapangan Monas, polisi menangkap 11 orang yang diduga akan melakukan makar. Delapan orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka dugaan perencanaan makar, Rahmawati termasuk di dalamnya. Terkait dengan tuduhan itu, Rahmawati pun telah membantahnya dengan keras.

Selain delapan orang tersebut ada pula dua orang yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait ujaran kebencian, dan satu orang terkait penghinaan terhadap penguasa.

INGE KLARA

Disebut Sebagai Donatur Aksi Bela Islam ke Arah Makar, Eggi Sudjana Ajak Tommy Soeharto Lapor Polisi

By Rifan Muazin 11:00 AM No comments

Sebab, nama mereka masuk dalam bagan struktur "Donator Aksi Bela Islam ke Arah Makar" yang disebarkan pelaku di media sosial.

Ajakan ini disampaikan Eggi Sudjana usai membuat laporan kasus tersebut di SPKT Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Menurut Eggi, seharusnya tokoh-tokoh yang namanya masuk dalam bagan tersebut juga melapor ke polisi jika merasa bukan sebagai donatur kelompok yang diduga melakukan makar.

"Ini enggak bener. Kalau mereka enggak melapor, (nanti dibilang,-red) lho, kenapa yang ini enggak melapor, padahal sangat dirugikan," sambungnya.

"Tapi menariknya, dari 11 orang yang dituduh aktivis makar semuanya ada di sini," kata Eggi.

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

By Rifan Muazin 10:00 AM No comments

Rabu, 07 Desember 2016 | 17:50 WIB

Rachmawati Soekarnoputri, saat mendatangi kediaman Markas Front Pembela Islam, untuk bertemu dengan Habib Rizieq Shihab, di Petamburan III, Jakarta, 31 Oktober 2016. TEMPO/GRANDY AJI

Rachmawati menyampaikan tuntutan pengembalian UUD 45 saat Aksi Bela Islam II, 4 November lalu. Dalam aksi yang berujung bentrok itu, Presiden Joko Widodo menuding adanya aktor yang menungganginya.

"Saya tidak setuju dengan poin dua dan tiga dan menegaskan akan menggunakan soft landing," kata Rachmawati.

"Kami mengirimkan surat ke Polda Metro, dan menjelaskan bahwa aksi kami di luar gedung bukan di dalam. Sehari kemudian juga kami sudah jelaskan dalam konpers di Sari Pan Pasifik" katanya.

Selain delapan orang tersebut ada pula dua orang yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait ujaran kebencian, dan satu orang terkait penghinaan terhadap penguasa.

INGE KLARA

Pasal makar untuk 'bungkam kebebasan berpendapat'?

By Rifan Muazin 1:00 PM No comments

Image copyright AP Image caption Sri Bintang Pamungkas pernah dipenjara di era pemerintahan Presiden Suharto atas tuduhan subversif.

Suara Ernalia, istri Sri Bintang Pamungkas, beberapa kali terdengar tercekat. Dia berupaya menjelaskan duduk perkara penangkapan suaminya, tanpa larut dalam kesedihan.

Sudah dua malam Sri Bintang Pamungkas menghabiskan waktu sebagai tahanan kepolisian sejak dibawa dari rumahnya di bilangan Cibubur, Jakarta Timur, pada Jumat (02/11) pagi. Sri Bintang adalah salah satu dari 11 orang yang ditangkap dan dijadikan tersangka oleh kepolisian menjelang doa bersama di kawasan Monas.

"Waktu awal-awal, ketika dibawa ke Markas Brimob, saya tidak dikasih surat apapun. Minta tidak dikasih. Mau foto kopi tidak boleh, difoto menggunakan ponsel juga tidak boleh. Kemarin saya sudah lihat surat penahanannya setelah dibawa ke Polda. Tuduhannya makar, Pasal 107 KUHP," kata Ernalia kepada BBC Indonesia.

Ernalia mengutarakan bahwa tuduhan kepolisian terhadap suaminya didasari oleh pertemuan dengan sejumlah tokoh di sebuah hotel. Tapi, menurut Ernalia, Sri Bintang tidak menghadiri pertemuan itu.

"Kemudian (tuduhan) dialihkan ke waktu (Sri Bintang Pamungkas) ada di orasi di penggusuran," kata Ernalia.

Dalam rekaman video di media Youtube, tampak mantan politikus PPP itu berorasi di bawah jalan tol. Saat itu dia mengatakan bahwa kaum kaya semestinya diberikan pajak tinggi, lalu hasilnya disalurkan ke fakir miskin.

"Pemerintah kita sejak zamannya Suharto sampai hari ini tidak melakukan itu. Apa yang bisa saya simpulkan dari situ? Mereka jahat...Ya harus diturunkan, harus dijatuhkan. Inilah yang perlu kita lakukan pada presiden-presiden yang jahat ini, termasuk Jokowi," kata Sri Bintang Pamungkas.

Ucapan Sri Bintang tersebut, kata Ernalia, adalah hak dia untuk berpendapat dan meminta.

Image copyright EPA Image caption Kepolisian menyatakan sebanyak delapan orang diduga melakukan makar dengan berupaya menggiring para peserta doa bersama di kawasan Silang Monas, 2 Desember lalu, untuk menguasai gedung DPR/MPR.

'Tergesa-gesa'

Secara terpisah, Ratna Sarumpaet menuding Polri ingin tergesa-gesa menangkap dan menjadikannya sebagai tersangka tapi tidak siap dengan unsur-unsur bukti.

"Katanya sudah terpenuhi unsur-unsurnya. Unsur yang mana?" tanya Ratna.

Yusril Ihza Mahendra, selaku kuasa hukum Ratna dan Rachmawati Sukarnoputri, mengatakan apa yang dilakukan kliennya hanyalah sebatas kritikan terhadap pemerintah.

"Kalau sampai pelaksanaan makar, masih jauh. Dan bahwa mereka mengadakan rapat-rapat, pertemuan, mengkritik pemerintah, itu normal-normal saja," kata Yusril Ihza Mahendra, Minggu (04/12) siang.

Perbedaan kritik dan makar

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Boy Rafli Amar, menepis klaim bahwa yang dilakukan 11 orang adalah murni kritik terhadap pemerintah.

"Apakah di alam demokrasi ini tidak boleh orang mengkritik? Ini bukan kritikan. Kritik dengan makar berbeda," tegas Boy.

Boy mengklaim kepolisian telah mengantongi beragam bukti yang memberatkan 11 tersangka, termasuk tulisan tangan dan hasil pemantauan percakapan.

"Dugaan ini berkaitan adanya rencana pemanfaatan massa untuk menduduki kantor DPR RI, kemudian berencana melakukan pemaksaan agar bisa dilakukannya sidang istimewa untuk menuntut pergantian pemerintahan dan seterusnya," kata Boy.

Boy menegaskan bahwa penangkapan tidak perlu menunggu sampai upaya makar telah terjadi. "Ketika terdeteksi adanya niatan itu, inilah yang dimainkan kepolisian."

Image copyright HOTLI SIMANJUNTAK/EPA Image caption Pasal makar dalam KUHP, menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Alghiffari Aqsa, telah digunakan penguasa sejak era Orde Baru sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi.

Tafsir penguasa

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Alghiffari Aqsa, mengatakan bahwa pasal makar dalam KUHP telah digunakan sejak era Orde Baru sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi.

"Pasal makar itu tergantung dari definisi ataupun tafsir penguasa. Seringkali orang dituduh makar karena ekspresinya meminta pemerintah untuk turun atau menyampaikan ekspresi ketidakpuasan terhadap pemerintah. Penerapan pasal itu tidak tepat, melanggar kebebasan berekspresi," kata Alghiffari.

Pasal makar, tambahnya, bisa saja digunakan apabila memang ada bukti-bukti yang memadai.

"Jika ada bukti-bukti menggulingkan pemerintahan, dalam artian ada kekerasan di dalamnya, ada upaya untuk melakukan sabotase, ada upaya untuk membuat kaos. Tapi apakah orang-orang yang ditangkap punya kemampuan itu?"

Menurut ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Eva Ahyani Djulfa, hal yang bisa mengategorikan suatu perbuatan sebagai makar berdasarkan pasal 87 KUHP adalah niat dan permulaan pelaksanaan.

Karena niat adalah sesuatu yang abstrak, maka aparat hukum bisa memandangnya menggunakan sudut pandang subjektif.

"Jadi segala tindakan yang menggambarkan tentang niat, itu sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan," kata Eva.

Namun, ada sudut pandang objektif yang juga bisa dipakai dari sisi hukum. Sudut pandang ini menimbang kemampuan seseorang atau suatu pihak untuk mewujudkan tindakan makar.

"Kedua sudut pandang ini bisa sama-sama digunakan. Hanya saja, tergantung dari penegak hukum," tutup Eva.

Pada Jumat 2 Desember, sebanyak delapan orang ditangkap atas dugaan pemufakatan makar yakni eks Staf Ahli Panglima TNI Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein, Ketua Solidaritas Sahabat Cendana Firza Huzein.

Turut ditangkap aktivis politik Ratna Sarumpaet, calon wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, Sri Bintang Pamungkas dan Eko.

Ada pula dua orang yang ditangkap dan dijerat Pasal 28 Undang-Undang ITE yakni Jamran dan Rizal Kobar.

Pasal-pasal makar dalam KUHP

Pasal 104

Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 105

[Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 13.]

Pasal 106

Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 107

Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Para pemimpin dan pengatur makar tersebbut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Wednesday, December 7, 2016

Disebut Sebagai Donatur Aksi Bela Islam ke Arah Makar, Eggi Sudjana Ajak Tommy Soeharto Lapor Polisi

Tuesday, December 6, 2016

Disebut Sebagai Donatur Aksi Bela Islam ke Arah Makar, Eggi Sudjana Ajak Tommy Soeharto Lapor Polisi

Wednesday, December 7, 2016

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

Disebut Sebagai Donatur Aksi Bela Islam ke Arah Makar, Eggi Sudjana Ajak Tommy Soeharto Lapor Polisi

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

Monday, December 5, 2016

Pasal makar untuk 'bungkam kebebasan berpendapat'?

'Tergesa-gesa'

Perbedaan kritik dan makar

Tafsir penguasa

Arsip Blog

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Wednesday, December 7, 2016

Disebut Sebagai Donatur Aksi Bela Islam ke Arah Makar, Eggi Sudjana Ajak Tommy Soeharto Lapor Polisi

Tuesday, December 6, 2016

Disebut Sebagai Donatur Aksi Bela Islam ke Arah Makar, Eggi Sudjana Ajak Tommy Soeharto Lapor Polisi

Wednesday, December 7, 2016

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

Disebut Sebagai Donatur Aksi Bela Islam ke Arah Makar, Eggi Sudjana Ajak Tommy Soeharto Lapor Polisi

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

Monday, December 5, 2016

Pasal makar untuk 'bungkam kebebasan berpendapat'?

'Tergesa-gesa'

Perbedaan kritik dan makar

Tafsir penguasa

Social Profiles

Arsip Blog