Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for maksud

Showing posts sorted by relevance for query maksud. Sort by date Show all posts

Friday, December 2, 2016

Inikah Surat yang Membuat Sri Bintang Dituding Makar?

Liputan6.com, Jakarta - Aktivis Sri Bintang Pamungkas ditangkap penyidik Polda Metro Jaya atas dugaan makar. Dia dan delapan orang lainnya di antaranya Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, Rahmawati Soekarnoputri, dan Kivlan Zein telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ernalias, Istri aktivis Sri Bintang Pamungkas mengaku kaget. Saat sore ketika kediamannya didatangi oleh beberapa orang berbadan tegap dan memperkenalkan diri sebagai polisi dari Polda Metro Jaya.

Tanpa basa-basi, pagi itu, Jumat, 2 Desember 2016Â polisi berpakaian preman langsung mengutarakan maksud kedatangannya. Mereka hendak menangkap suaminya atas tuduhan tindakan makar.

"Ada yang ngetok-ngetok, saya yang keluar, saya kira ada apa. Terus satpam bilang ini ada dari kepolisian dari Kapolda. Untuk apa? Mau bicara sama bapak," ujar Ernalias Sri Bintang, Jumat (2/11/2016).

Saat penangkapan, suaminya sedang duduk santai sembari menikmati segelas kopi hangat. "Di situ nego dulu, katanya bapak mau lihat apakah ada surat penangkapan. Dikasih suratnya, cuma langsung diambil," ujar Ernalias.

Dia mengaku tidak mendengar pembicaraan antara polisi dan suaminya. Namun secara tiba-tiba suaminya memberitahukan akan ditangkap dengan dugaan makar.

"Bapak bilang kalau dia mau ditangkap. Saya tanya apa alasan mereka? Polisi bilang karena ingin makar," ujar Ernalias.

Sekitar pukul 06.30 WIB, suaminya langsung dibawa oleh polisi ke Polda Metro Jaya. Tapi, belakangan sang suami mengabarkan, dibawa ke Brimob Kelapa Dua Depok.

"Rencananya dibawa ke Polda. Tapi sekitar 5 menit kemudian bapak bilang akan dibawa ke arah Brimob," ujar Ernalias.

Erlina pun meyakini tudingan makar terhadap suaminya tidak benar. Terkait adanya surat yang disebut sebagai upaya makar, Erlina menjelaskan, bahwa pada tanggal 1 Desember suaminya itu bukan terlibat kegiatan, tapi mengantar surat ke DPR-MPR dan Markas TNI di Cilangkap.

"Habis ngetik, paginya salat, bangun (untuk) ngeprint (tapi) tinta habis. Pergi keluar ngeprint di luar. Suratnya dibawa sendiri ke DPR, MPR dan TNI di Cilangkap. Waktu nganter surat (ditemani) sama Dahlia Zein, masih saudara saya," kata dia.

Erlina sempat menyampaikan isi surat yang disampaikan Sri Bintang tersebut ke wartawan. Berikut isi surat tersebut:

Kepada Yth.:
Pimpinan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
d/a Gedung DPR/MPR-RI
Jl. Jenderal Hatot Soebroto
Jakarta Selatan

Dengan hormat,
Bersama ini, kami dari kelompok Gerakan Nasional People Power Indonesia, yang merupakan gabungan dari beberapa exponen aktivis, sehubungan dengan situasi tanah air sekarang ini, sudah menyampaikan keinginan kami meminta kesediaan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memanggil Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia guna menggelar Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (SI-MPR RI) sesegera mungkin. Yaitu, dengan maksud menyelesaikan persoalan-persoalan Negara yang dari hari ke hari semakin berbahaya bagi kelangsungan jalannya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Adapun tujuan akhir dari SI-MPR RI itu adalah untuk menghasilkan Ketetapan-ketetapan MPR-RI yang meliputi:

1. Menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 Asli di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mencabut Mandat Presiden dan Wakil Presiden RI yang sekarang, masing-masing dijabat oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla
3. Mengangkat Penjabat Presiden Republik Indonesia yang baru, yang sekaligus menjadi Ketua Presidium Republik Indonesia dengan wewenang menyusun Pemerintah Transisi Republik Indonesia

Demikian permintaan kami, dengan harapan MPR-RI dapat memenuhinya dengan segera. Terimakasih atas segala perhatian dan kesediaannya.

Hormat saya,

Sri-Bintang Pamungkas

Ini penjelasan kenapa orang bisa dituduh melakukan makar

By Rifan Muazin 3:28 AM No comments

Brilio.net - Bersamaan dengan gerakan aksi damai 212, Kepolisian Republik Indonesia menangkap sejumlah tokoh nasional yang diduga melakukan aksi makar. Mereka di antaranya Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet, dan Rachmawati Soekarnoputri.

Kepada wartawan di Silang Monas, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri , Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar membenarkan soal penangkapan tersebut.

Sri Bintang Pamungkas PhD yg pakai kain sarung, dari sisi kiri terlihat spt Bung Karno: dialog dg "Tim Penjemput" #212 pic.twitter.com/bNNqJoxG6W
â€" Sang Gerilya Batavia (@IndraJPiliang)
December 2, 2016

"Iya memang ada sejumlah yang diamankan di Polda Metro Jaya," kata Boy saat ditemui di Silang Monas, Jumat (2/11)

Menurutnya ada sekitar delapan orang yang diamankan terkait tuduhan makar. "Ada delapan orang," katanya.

foto: Twitter/@viraagustinaa

Lantas kenapa tokoh tersebut diduga melakukan makar. Ini sedikit penjelasannya. Makar sendiri suatu tindakan yang membuat pemerintah tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai undang-undag. Tindakan makar menurut pasal 107 UU KUHP terdiri dari 4 macam.

Yakni, tindakan makar terhadap pemerintah, makar terhadap wilayah, ideologi, dan makar terhadap Presiden atau Kepala Negara.

Berikut selengkapnya, bunyi pasal 107 dan 108 yang menjelaskan soal makar:

Bunyi pasal 107:

(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 108:

(1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun:

1. orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata;

2. orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.

(2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Sementara dalam KBBI, makar berarti upaya menjatuhkan pemerintah yang sah.Â

Terkait penangkapan delapan tokoh tersebut, pengacara Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mendampingi sejumlah tokoh tersebut.

3. Saya katakan kepada Bu Ratna saya dampingi beliau sebagai lawyer, begitu juga tokoh2 lain yang diambil polisi pagi ini
â€" Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd)
December 2, 2016

(brl/swh)

Pasal makar untuk 'bungkam kebebasan berpendapat'?

By Rifan Muazin 1:00 PM No comments

Image copyright AP Image caption Sri Bintang Pamungkas pernah dipenjara di era pemerintahan Presiden Suharto atas tuduhan subversif.

Suara Ernalia, istri Sri Bintang Pamungkas, beberapa kali terdengar tercekat. Dia berupaya menjelaskan duduk perkara penangkapan suaminya, tanpa larut dalam kesedihan.

Sudah dua malam Sri Bintang Pamungkas menghabiskan waktu sebagai tahanan kepolisian sejak dibawa dari rumahnya di bilangan Cibubur, Jakarta Timur, pada Jumat (02/11) pagi. Sri Bintang adalah salah satu dari 11 orang yang ditangkap dan dijadikan tersangka oleh kepolisian menjelang doa bersama di kawasan Monas.

"Waktu awal-awal, ketika dibawa ke Markas Brimob, saya tidak dikasih surat apapun. Minta tidak dikasih. Mau foto kopi tidak boleh, difoto menggunakan ponsel juga tidak boleh. Kemarin saya sudah lihat surat penahanannya setelah dibawa ke Polda. Tuduhannya makar, Pasal 107 KUHP," kata Ernalia kepada BBC Indonesia.

Ernalia mengutarakan bahwa tuduhan kepolisian terhadap suaminya didasari oleh pertemuan dengan sejumlah tokoh di sebuah hotel. Tapi, menurut Ernalia, Sri Bintang tidak menghadiri pertemuan itu.

"Kemudian (tuduhan) dialihkan ke waktu (Sri Bintang Pamungkas) ada di orasi di penggusuran," kata Ernalia.

Dalam rekaman video di media Youtube, tampak mantan politikus PPP itu berorasi di bawah jalan tol. Saat itu dia mengatakan bahwa kaum kaya semestinya diberikan pajak tinggi, lalu hasilnya disalurkan ke fakir miskin.

"Pemerintah kita sejak zamannya Suharto sampai hari ini tidak melakukan itu. Apa yang bisa saya simpulkan dari situ? Mereka jahat...Ya harus diturunkan, harus dijatuhkan. Inilah yang perlu kita lakukan pada presiden-presiden yang jahat ini, termasuk Jokowi," kata Sri Bintang Pamungkas.

Ucapan Sri Bintang tersebut, kata Ernalia, adalah hak dia untuk berpendapat dan meminta.

Image copyright EPA Image caption Kepolisian menyatakan sebanyak delapan orang diduga melakukan makar dengan berupaya menggiring para peserta doa bersama di kawasan Silang Monas, 2 Desember lalu, untuk menguasai gedung DPR/MPR.

'Tergesa-gesa'

Secara terpisah, Ratna Sarumpaet menuding Polri ingin tergesa-gesa menangkap dan menjadikannya sebagai tersangka tapi tidak siap dengan unsur-unsur bukti.

"Katanya sudah terpenuhi unsur-unsurnya. Unsur yang mana?" tanya Ratna.

Yusril Ihza Mahendra, selaku kuasa hukum Ratna dan Rachmawati Sukarnoputri, mengatakan apa yang dilakukan kliennya hanyalah sebatas kritikan terhadap pemerintah.

"Kalau sampai pelaksanaan makar, masih jauh. Dan bahwa mereka mengadakan rapat-rapat, pertemuan, mengkritik pemerintah, itu normal-normal saja," kata Yusril Ihza Mahendra, Minggu (04/12) siang.

Perbedaan kritik dan makar

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Boy Rafli Amar, menepis klaim bahwa yang dilakukan 11 orang adalah murni kritik terhadap pemerintah.

"Apakah di alam demokrasi ini tidak boleh orang mengkritik? Ini bukan kritikan. Kritik dengan makar berbeda," tegas Boy.

Boy mengklaim kepolisian telah mengantongi beragam bukti yang memberatkan 11 tersangka, termasuk tulisan tangan dan hasil pemantauan percakapan.

"Dugaan ini berkaitan adanya rencana pemanfaatan massa untuk menduduki kantor DPR RI, kemudian berencana melakukan pemaksaan agar bisa dilakukannya sidang istimewa untuk menuntut pergantian pemerintahan dan seterusnya," kata Boy.

Boy menegaskan bahwa penangkapan tidak perlu menunggu sampai upaya makar telah terjadi. "Ketika terdeteksi adanya niatan itu, inilah yang dimainkan kepolisian."

Image copyright HOTLI SIMANJUNTAK/EPA Image caption Pasal makar dalam KUHP, menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Alghiffari Aqsa, telah digunakan penguasa sejak era Orde Baru sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi.

Tafsir penguasa

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Alghiffari Aqsa, mengatakan bahwa pasal makar dalam KUHP telah digunakan sejak era Orde Baru sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi.

"Pasal makar itu tergantung dari definisi ataupun tafsir penguasa. Seringkali orang dituduh makar karena ekspresinya meminta pemerintah untuk turun atau menyampaikan ekspresi ketidakpuasan terhadap pemerintah. Penerapan pasal itu tidak tepat, melanggar kebebasan berekspresi," kata Alghiffari.

Pasal makar, tambahnya, bisa saja digunakan apabila memang ada bukti-bukti yang memadai.

"Jika ada bukti-bukti menggulingkan pemerintahan, dalam artian ada kekerasan di dalamnya, ada upaya untuk melakukan sabotase, ada upaya untuk membuat kaos. Tapi apakah orang-orang yang ditangkap punya kemampuan itu?"

Menurut ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Eva Ahyani Djulfa, hal yang bisa mengategorikan suatu perbuatan sebagai makar berdasarkan pasal 87 KUHP adalah niat dan permulaan pelaksanaan.

Karena niat adalah sesuatu yang abstrak, maka aparat hukum bisa memandangnya menggunakan sudut pandang subjektif.

"Jadi segala tindakan yang menggambarkan tentang niat, itu sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan," kata Eva.

Namun, ada sudut pandang objektif yang juga bisa dipakai dari sisi hukum. Sudut pandang ini menimbang kemampuan seseorang atau suatu pihak untuk mewujudkan tindakan makar.

"Kedua sudut pandang ini bisa sama-sama digunakan. Hanya saja, tergantung dari penegak hukum," tutup Eva.

Pada Jumat 2 Desember, sebanyak delapan orang ditangkap atas dugaan pemufakatan makar yakni eks Staf Ahli Panglima TNI Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein, Ketua Solidaritas Sahabat Cendana Firza Huzein.

Turut ditangkap aktivis politik Ratna Sarumpaet, calon wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, Sri Bintang Pamungkas dan Eko.

Ada pula dua orang yang ditangkap dan dijerat Pasal 28 Undang-Undang ITE yakni Jamran dan Rizal Kobar.

Pasal-pasal makar dalam KUHP

Pasal 104

Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 105

[Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 13.]

Pasal 106

Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 107

Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Para pemimpin dan pengatur makar tersebbut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal makar untuk 'bungkam kebebasan berpendapat'?

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments