Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for peneg

Showing posts sorted by relevance for query peneg. Sort by date Show all posts

Monday, December 5, 2016

Polri Diminta Hati-Hati Usut Kasus Dugaan Makar

Liputan6.com, Jakarta - Penyidik Polri menangkap 11 aktivis dan tokoh nasional, terkait dugaan makar, Jumat 2 Desember 2016 pagi. Penangkapan itu dilakukan jelang aksi damai 2 Desember di Monumen Nasional.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Susanto Ginting, mengingatkan Polri agar ekstra hati-hati dalam menangani dugaan makar ini. Ada sejumlah unsur yang harus dibuktikan oleh Polri.

"Permufakatan untuk melakukan makar, maka harus ada niat dan perbuatan permulaan. Kedua hal itu harus dilakukan untuk maksud tertentu dengan cara serangan yang nyata dan bersifat kekerasan," ucap Miko kepada Liputan6.com, Jakarta, Senin (5/12/2016).

Dia pun meminta, dalam mengusut kasus ini, Kepolisian cermat agar tak terjadi banyak praktik yang tidak tepat.

"Di titik ini, pihak Kepolisian benar-benar harus cermat dan hati-hati. Jangan sampai banyak praktik yang tidak tepat selama ini terjadi kembali," Miko menjelaskan.

Saat ditanya, apakah dia telah melihat adanya serangan nyata sebagai wujud makar, dia hanya mengaku belum tahu.

"Hingga hari ini hanya pihak Kepolisian yang mengetahui hal itu. Oleh karenanya, mesti didorong untuk cermat, hati-hati, dan akuntabel dalam penegakan hukumnya," tandas Miko.

Sebelumnya, 11 tokoh dan aktivis ditangkap di beberapa tempat dalam waktu hampir bersamaan, Jumat 2 Desember pagi. Mereka diduga kuat terlibat upaya makar.

Tujuh orang tersangka makar yakni Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri telah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan hampir 1x24 jam.

Begitu juga terhadap musikus Ahmad Dhani yang dalam penangkapan ini ditetapkan sebagai tersangka penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Sementara tiga lainnya, yakni Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar ditahan di Polda Metro Jaya. Ketiganya dijerat dengan UU ITE dan juga Pasal 107 Jo Pasal 110 KUHP tentang MakarÂ dan Permufakatan Jahat.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, penangkapan itu bukan berarti membungkam sikap kritis masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dia menegaskan, perbuatan makar dan kritik berbeda.

Jenderal bintang dua itu menuturkan, dalam era demokrasi di Indonesia, seringkali terjadi ujaran kebencian yang dilakukan masyarakat secara luas. Apalagi dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin pesat.

2 Purnawirawan Ditangkap Diduga Makar, Pangdam Jaya: TNI Tetap Solid

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments

Jakarta - Dua purnawirawan TNI, Mayjen (purn) Kivlan Zein dan Brigjen (purn) Adityawarman Thaha ditangkap atas dugaan makar. Namun Pangdam Jaya Mayjen Teddy Lhaksmana menegaskan, penangkapan itu tak akan membuat perpecahan di tubuh TNI.

"Rantai komando itu jelas sekali, apalagi ada (info) yang akan bergerak ke Jakarta, itu sangat bohong. Tidak ada perpecahan, sangat solid," tegas Teddy kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Teddy juga membantah adanya pengerahan massa yang pro terhadap dua orang purnawirawan tersebut. "Tadi sudah saya sampaikan, sebelumnya sudah dilaporkan kalau ada respons penangkapan, tentu tidak," imbuh dia.

Dalam upaya pengamanan aksi 4 November dan 2 Desember TNI tetap solid. Dia juga menyatakan bahwa TNI satu komando dalam upaya penegakan hukum terhadap kedua purnawirawan tersebut.

"Mantan militer juga merupakan tanggung jawab saya," imbuhnya.

Bahkan sebelum menangkap keduanya, TNI dan Polri telah membahasnya dalam berbagai rapat.

"Kebetulan saya berada dalam satu komando tugas, sama-sama, ya itulah analisa yang kami ambil, terpaksa ini harus diamankan sementara menjelang pelaksanaan tanggal 2 (Desember) ini," tegas dia.

Teddy melanjutkan, operasi tersebut sudah seizin dan sepengetahuan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

"Dilaporkan semua, jadi tidak ada tindakan yang liar. Apalagi ada perpecahan itu tidak ada, rantai komando TNI sangat solid dan tidak ada perpecahan," pungkas Teddy.
(mei/bag)

2 Purnawirawan Ditangkap Diduga Makar, Pangdam Jaya: TNI Tetap Solid

By Rifan Muazin 9:00 PM No comments

Dalam upaya pengamanan aksi 4 November dan 2 Desember TNI tetap solid. Dia juga menyatakan bahwa TNI satu komando dalam upaya penegakan hukum terhadap kedua purnawirawan tersebut.

"Mantan militer juga merupakan tanggung jawab saya," imbuhnya.

Bahkan sebelum menangkap keduanya, TNI dan Polri telah membahasnya dalam berbagai rapat.

"Kebetulan saya berada dalam satu komando tugas, sama-sama, ya itulah analisa yang kami ambil, terpaksa ini harus diamankan sementara menjelang pelaksanaan tanggal 2 (Desember) ini," tegas dia.

Teddy melanjutkan, operasi tersebut sudah seizin dan sepengetahuan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

"Dilaporkan semua, jadi tidak ada tindakan yang liar. Apalagi ada perpecahan itu tidak ada, rantai komando TNI sangat solid dan tidak ada perpecahan," pungkas Teddy.
(mei/bag)

Penegak Hukum Diminta Cermat dalam Terapkan Pasal Makar

By Rifan Muazin 8:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Miko Ginting meminta aparat penegak hukum dapat berhati-hati dan cermat dalam menerapkan pasal makar. Termasuk, dalam memproses hukum ke-11 orang yang ditangkap jelang aksi doa bersama pada 12 Desember 2016 lalu.

Pasalnya, kata Miko, upaya makar tidak sesederhana praktik yang selama ini terjadi. Makar, lanjut dia, harus memenuhi unsur tertentu.

"Makar bukan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan unsur dari tindak pidana. Makanya makar tidak boleh hanya makar saja. Harus ada makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah, misalnya," ujar Miko ketika dihubungi, Minggu (4/12/2016).

Menurut Miko, jika polisi tak cermat dalam penerapan pasal makar, hal tersebut dapat berimplikasi pada proses penegakan hukum yang buruk di Indonesia.

"Dalam beberapa putusan yang saya baca, penerapan pasal makar ini tidak tepat dan jauh dari makna sebenarnya," tutur Miko.

Untuk itu, Miko berharap aparat penegak hukum dapat memahami konteks makar saat menerapkan pasal tersebut.

"Penyidik, penuntut, dan hakim harus benar-benar mengerti apa sebenarnya makar itu agar jalannya proses penegakan hukum tetap berada di rel," ucap Miko.

Jika penegak hukum tak memahami hal itu, Miko beranggapan lebih baik pasal tersebut tidak diterapkan sembarangan.

Sebelumnya, penyidik Polri menangkap dan menetapkan sebelas orang sebagai tersangka sebelum pelaksanaan aksi doa bersama, Jumat (2/12/2016) lalu. Mereka ditangkap atas dugaan permufakatan makar, ujaran kebenciaan dan penghasutan.

2 Purnawirawan Ditangkap Diduga Makar, Pangdam Jaya: TNI Tetap Solid

By Rifan Muazin 4:00 PM No comments

Dalam upaya pengamanan aksi 4 November dan 2 Desember TNI tetap solid. Dia juga menyatakan bahwa TNI satu komando dalam upaya penegakan hukum terhadap kedua purnawirawan tersebut.

"Mantan militer juga merupakan tanggung jawab saya," imbuhnya.

Bahkan sebelum menangkap keduanya, TNI dan Polri telah membahasnya dalam berbagai rapat.

"Kebetulan saya berada dalam satu komando tugas, sama-sama, ya itulah analisa yang kami ambil, terpaksa ini harus diamankan sementara menjelang pelaksanaan tanggal 2 (Desember) ini," tegas dia.

Teddy melanjutkan, operasi tersebut sudah seizin dan sepengetahuan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

"Dilaporkan semua, jadi tidak ada tindakan yang liar. Apalagi ada perpecahan itu tidak ada, rantai komando TNI sangat solid dan tidak ada perpecahan," pungkas Teddy.
(mei/bag)

Mahfud MD: Ancaman Hukuman Makar Berat, 20 Tahun Sampai Mati

By Rifan Muazin 2:00 PM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai, penangkapan terhadap 10 orang yang didugaÂ makar harus transparan. Dia mengimbau polisi memaparkan temuan terkait dugaan langkah makar yang akan dilakukan.

"Saya tidak tahu bukti apa yang ditemukan polisi, ada 10 pasal soal tindakan makar dan semua ancamannya berat, dari hukuman mati, penjara seumur hidup atau 20 tahun," ujar Mahfud, Yogyakarta, Jumat (2/12/2016).

Mahfud menjelaskanÂ makar adalah langkah di luar jalur hukum untuk menggulingkan presiden dan wapres. Karena itu, ia menegaskan, apakah orang tersebut sudah terbukti makar atau hanya ujaran kebencian.

Apabila yang dimaksud adalah ujaran kebencian, ucap Mahfud, presiden harus bertindak sebagai pelapor. Sementara, dalam kasus makar tidak memerlukan delik aduan.

"Masyarakat sekarang sudah pintar, kalau ini hanya pembelokan bisa jadi masalah yang lebih besar," kata dia.

Mahfud juga menilai demo 212, yakni sebagai ibadah yang disertai pesan politik. Pesan politik yang dimaksud adalah penegakan hukum karena selama ini terkesan Ahok diistimewakan, sehingga timbul sentimen seperti sekarang ini.

"Pemerintah harus benar-benar terbuka. Ini seperti air bah, masalah satu tersambung masalah lain kalau tidak diselesaikan," pungkas Mahfud.

Polisi menahan 10 terdugaÂ makar pada Jumat pagi, 2 Desember 2016 di berbagai tempat. Mereka di antaranya berinisial AD, E, AD, KZ, RS, Ra, SB, Ja, dan RK.

Penegak Hukum Diminta Cermat dalam Terapkan Pasal Makar

By Rifan Muazin 6:00 AM No comments

Pasalnya, kata Miko, upaya makar tidak sesederhana praktik yang selama ini terjadi. Makar, lanjut dia, harus memenuhi unsur tertentu.

Menurut Miko, jika polisi tak cermat dalam penerapan pasal makar, hal tersebut dapat berimplikasi pada proses penegakan hukum yang buruk di Indonesia.

"Dalam beberapa putusan yang saya baca, penerapan pasal makar ini tidak tepat dan jauh dari makna sebenarnya," tutur Miko.

Untuk itu, Miko berharap aparat penegak hukum dapat memahami konteks makar saat menerapkan pasal tersebut.

"Penyidik, penuntut, dan hakim harus benar-benar mengerti apa sebenarnya makar itu agar jalannya proses penegakan hukum tetap berada di rel," ucap Miko.

Jika penegak hukum tak memahami hal itu, Miko beranggapan lebih baik pasal tersebut tidak diterapkan sembarangan.

Peneliti Hukum: Polisi Harus Hati-hati Terapkan Pasal Makar

By Rifan Muazin 1:00 AM No comments

Senin, 05 Desember 2016 | 15:38 WIB

Peneliti Hukum: Polisi Harus Hati-hati Terapkan Pasal Makar Â

Rachmawati Soekarnoputri meninggalkan gedung Mako Brimob Kelapa Dua usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan makar di Depok, Jawa Barat, Jumat malam, 2 Desember 2016. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Ginting, berpendapat kepolisian harus cermat dan hati-hati dalam menerapkan tuduhan makar. "Makar bukan tindak pidana yang berdiri sendiri melainkan unsur dari tindak pidana."

Dalam keterangan tertulis, Senin, 5 Desember 2016, Miko mengatakan kata makar berasal dari istilah bahasa Belanda, yaitu anslaag. Anslaag berarti serangan yang berat. Sehingga, unsur utama dari tuduhan makar adalah adanya serangan yang berat. â€œJika tidak ada serangan yang berat, tuduhan makar tidak terpenuhi." Kepolisian sebaiknya cermat dan hati-hati menerapkan tuduhan ini, agar penegakan hukum berjalan pada relnya.

Polisi menangkap 11 orang pada Jumat dinihari hingga pagi, 2 Desember 2016. Mereka adalah Sri Bintang Pamungkas, Jamran, Rijal Kobar, Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Firza Huzein, Adityawarman Thaha, dan Eko Suryo Santjojo.

Mereka diperiksa di Markas Komando Brigade Mobil, Kelapa Dua, Depok. Penangkapan itu menjelang Aksi Bela Islam III yang digelar anggota Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. Pada Jumat malam itu, tujuh orang dipulangkan. Sedangkan Sri Bintang, Rijal, dan Jamran ditahan hingga kini.

Ahmad Dhani diduga melanggar pasal penghinaan terhadap penguasa, sedangkan Rijal dan Jamran dikenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuh lainnya dikenai pasal tentang percobaan makar.

Tindakan makar untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sedangkan para pemimpin dan para pengatur makar diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Dinyatakan ada makar jika niat untuk itu telah ada pelaksanaan permulaan.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, menjelaskan penangkapan para tokoh yang diduga merencanakan makar terhadap pemerintah itu bukan dilakukan tiba-tiba. "Semua melalui proses pemantauan, monitoring, penyelidikan selama tiga pekan," kata Boy di Monas, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Desember 2016.

Boy mengatakan penangkapan itu bisa dipertanggungjawabkan. Alasan mereka ditangkap adalah karena mereka ingin memprovokasi massa Aksi Bela Islam III untuk mewujudkan agenda mereka. "Mereka punya agenda sendiri di luar dari kegiatan di Monas," ujar Boy. Kalau tidak ditangkap, mereka bisa membahayakan Aksi Super Damai 212.

REZKI ALVIONITASARI

Peneliti Hukum: Polisi Harus Hati-hati Terapkan Pasal Makar

By Rifan Muazin 5:00 AM No comments

Senin, 05 Desember 2016 | 15:38 WIB

REZKI ALVIONITASARI

Polri: Makar Didanai | Republika Online

By Rifan Muazin 12:00 PM No comments

JAKARTA -- Penyidik Polda Metro Jaya menyatakan telah mendapatkan bukti transfer dana yang melengkapi dugaan pidana makar terhadap sejumlah aktivis dan purnawirawan TNI. Kendati demikian, pihak kepolisian enggan mengungkap pihak-pihak terkait pendanaan itu.

Kabagpenum Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, salah satu bukti makar yang menjerat sejumlah tokoh pekan lalu adalah ditemukan juga bukti transfer antara para tersangka. Meski begitu, sejauh ini masih terus dialami lagi dari mana dan ke mana saja dana itu mengalir. "Bukti transfer itu bagian upaya Polri yang saat ini sudah ditemukan bukti transfer. Tentu ini menjadi bagian tambahan bukti," kata dia.

Selanjutnya, masih kata Martinus, masih akan digali bukti-bukti yang lainnya sehingga dapat memudahkan penyidik dalam mendapatkan satu konstruksi hukum yang mempersangkakan kedelapan orang tersebut sebagai tersangka permufakatan jahat yang akan menggulingkan pemerintahan yang sah.

Sedangkan, untuk bukti-bukti yang lain, tambah dia, adalah sejumlah berkas dokumen, video yang diunggah di media sosial, pemberitaan soal pernyataan ajakan makar, dan surat permintaan sidang istimewa ke DPR. "Kemudian adanya indikasi-indikasi yang mendukung terjadinya upaya perencanaan upaya permufakatan jahat dengan melakukan dan menempatkan mobil-mobil komando untuk mengajak orang atau mempersiapkan orang yang akan dibawa ke DPR," ujar dia.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Kombes Rikwanto mengiyakan adanya aliran dana khusus terkait makar. "Ada memang, (saya) belum (bisa) memberikan perincian, ya, karena masuk materi penyidikan," ujar Rikwanto, di Silang Monas, Jakarta Pusat, kemarin.

Rikwanto juga enggan membeberkan perihal jumlah nominal tersebut. Kendati demikian, kata dia, jumlahnya cukup banyak. Dia pun enggan menerangkan dari mana asal uang tersebut, apakah datang dari pihak swasta atau lainnya. Alasannya, informasi-informasi tersebut masuk ke dalam materi penyidikan dan hanya akan dibuka di pengadilan.

Di tahanan Mapolda Metro Jaya, aktivis Sri Bintang Pamungkas dijenguk istrinya, Erna Lina, kemarin. Selepas kunjungan itu, Erna meminta suaminya dibebaskan. "Saya sebagai istri rasanya tidak adil kalau tujuh dilepaskan dengan tuduhan yang sama tapi Pak Bintang masih ditahan," ujar Erna, kemarin.

Terkait dengan kondisi suaminya, menurut Erna, masih dalam keadaan sehat dan tetap melakukan kegiatannya di dalam tahanan. Bahkan, kata dia, suaminya tersebut masih menyempatkan diri membuat soal ujian untuk mahasiswanya. "Alhamdulillah sehat. Bapak tetap lakukan kegiatan biasa di tahanan, salah satunya buat soal untuk mahasiswanya," kata Erna.

Kuasa hukum Sri Bintang, Dahlia Zein, mengatakan, pihaknya masih terus berjuang untuk meminta penangguhan penahanan terhadap kliennya tersebut. Namun, kata dia, pihaknya tidak akan mengajukan proses praperadilan. "Bapak bilang tidak usah dan menolak. Karena, untuk apa praperadilan? Karena tidak sesuai dan tidak ada di KUHAP praperadilan itu," kata Zein.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting berharap aparat kepolisian cermat dan hati-hati dalam menerapkan tuduhan makar. Menurut dia, makar bukan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan unsur dari tindak pidana. "Apabila tidak ada serangan yang berat (anslaag) maka tuduhan makar tidak terpenuhi. Kepolisian sebaiknya cermat dan hati-hati dalam menerapkan tuduhan ini agar penegakan hukum berjalan tepat pada relnya," ujar Miko.

Pihak Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) juga mengecam tuduhan makar terhadap sejumlah tokoh yang ditangkap. Menurut dia, tindakan Polri itu dapat disebut sebagai perampasan hak atas kebebasan berpolitik. Sebab, yang dilakukan para tokoh itu adalah menyampaikan kebebasan berpendapat dan menyebarluaskan pendapat mereka, baik melalui media cetak maupun elektronik.

"Apa dengan sepucuk surat bisa menggulingkan Presiden Jokowi dan membubarkan pemerintahannya? Bukankah surat itu dilayangkan ke MPR?" ujar Badan Pengurus Nasional PBHI Suryadi Radjab. rep: Mabruroh, Fauziah Mursid Â ed:Â Fitriyan Zamzami

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Monday, December 5, 2016

Polri Diminta Hati-Hati Usut Kasus Dugaan Makar

Tuesday, December 6, 2016

2 Purnawirawan Ditangkap Diduga Makar, Pangdam Jaya: TNI Tetap Solid

2 Purnawirawan Ditangkap Diduga Makar, Pangdam Jaya: TNI Tetap Solid

Sunday, December 4, 2016

Penegak Hukum Diminta Cermat dalam Terapkan Pasal Makar

Tuesday, December 6, 2016

2 Purnawirawan Ditangkap Diduga Makar, Pangdam Jaya: TNI Tetap Solid

Friday, December 2, 2016

Mahfud MD: Ancaman Hukuman Makar Berat, 20 Tahun Sampai Mati

Sunday, December 4, 2016

Penegak Hukum Diminta Cermat dalam Terapkan Pasal Makar

Monday, December 5, 2016

Peneliti Hukum: Polisi Harus Hati-hati Terapkan Pasal Makar

Peneliti Hukum: Polisi Harus Hati-hati Terapkan Pasal Makar

Wednesday, December 7, 2016

Polri: Makar Didanai | Republika Online

Arsip Blog

Monday, December 5, 2016

Tuesday, December 6, 2016

Sunday, December 4, 2016

Tuesday, December 6, 2016

Friday, December 2, 2016

Sunday, December 4, 2016

Monday, December 5, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Social Profiles

Arsip Blog