Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for formil

Showing posts sorted by relevance for query formil. Sort by date Show all posts

Sunday, December 4, 2016

Peninggalan Belanda, UU Terkait Makar Sebaiknya Diuji Materi di MK : Okezone News

JAKARTA - Peraturan perundang-undangan terkait kemanan negara yang mengatur soal makar sebaiknya ditinjau kembali melalui uji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi (MK). Demikian disarankan ahli pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof Hibnu Nugroho.

"Pandangan saya karena ini delik keamanan negara rumusannya harus terkonsep dan terstruktur, sehingga kalau tidak jelas lebih baik uji materi ke MK, apakah ini masuk kualifikasi delik melanggar HAM atau bertentangan dengan UUD 1945 apa tidak," katanya saat dihubungi Okezone, Minggu (4/12/2016).

BERITA REKOMENDASI

Kendati pasal makar masuk ke dalam delik formil, namun konsep, rancangan dan batasan penjelasan aturan ini mesti jelas dan terukur sehingga tidak menimbulkan multitafsir.

"Biar ada batasan yang cukup, memang UU ini delik formil. Delik formil itu delik yang tidak perlu melibatkan akibat, jadi (baru) usaha (makar) pun bisa (ditindak). Tapi usaha yang bagaimana? Inilah yang harus terukur," terang dia.

Saat ditanya mengenai kemungkinan peraturan terkait makar ini diuji materi ke MK, Hibnu menjawab bahwa aturan hukum tersebut merupakan peninggalan zaman belanda. "Ya, paling tidak karena ini konstruksi hukum. Itu kan UU peninggalan Belanda Keamanan Negara itu," pungkasnya.

Sebelumnya, pada 2 Desember 2016, delapan orang ditangkap atas dugaan pemufakatan makar yakni eks Staf Ahli Panglima TNI Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein, dan Ketua Solidaritas Sahabat Cendana Firza Huzein.Â

Selanjutnya, adalah seniman dan aktivis politik Ratna Sarumpaet, pentolan Dewa 19 sekaligus calon Wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri Presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, Sri Bintang Pamungkas dan Eko.Â

Sementara juga ada dua orang yang ditangkap dan dijerat Pasal 28 Undang-Undang ITE yakni Jamran dan Rizal Kobar.

Hingga kini polisi masih menahan tiga orang, mereka adalah Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar. Delapan tersangka lainnya sudah dilepas usai menjalani pemeriksaan 1x24 jam.

Pengamat: Perbuatan Makar tak Harus Ada Kekerasan atau Kerusuhan

By Rifan Muazin 9:00 AM No comments

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak mengkritisi tuduhan makar aparat kepolisian terhadap sejumlah aktivis, purnawirawan TNI dan kader parpol. Hal ini karena penggunaan istilah makar dinilai berlebihan kepada 11 aktivis tersebut, lantaran perbuatan para tersangka dinilai tidak masuk dalam unsur makar.

Mabes Polri sebelumnya menyatakan dugaan perbuatan makar oleh para aktivis telah dimulai dengan pemufakatan jahat para tersangka untuk merencanakan makar. Yakni melakukan sejumlah pertemuan, sebagai upaya menduduki gedung DPR RI meski tanpa pasukan maupun senjata.

Hal ini pun menimbulkan pertanyaan publik, apakah perbuatan kesebelas orang tersebut sudah masuk dalam kategori makar. Adapun kepada para tersangka sendiri dijerat pasal 107 juncto pasal 110 juncto pasal 87 KUHP.

Menurut Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji, sebuah perbuatan dikategorikan makar sebagaimana disebut dalam pasal 87 KUHP, dalam doktrin dan yurisprudensinya memperluas arti makar. Yakni tahapan persiapan yang kemudian dibuktikan dengan adanya niat (mens rea) berupa persiapan atau perbuatan Makar.

"Mengacu pasal ini, tindakan makar dapat terjadi pada tahapan yg dinamakan voorbereidigings handeling atau persiapan perbuatan sifatnya, dapat dipidana," ujar Indriyanto saat dihubungi di Jakarta, Selasa (6/12).

Karenanya, dalam kasus 11 tokoh tersebut, Indriyanto menilai penyidik menggunakan pasal tersebut dengan melihat tahapan persiapan perbuatan para tokoh, yang dianggap sebagai upaya merencanakan percobaan makar. Seperti upaya penggulingan Pemerintahan yang sah, yang dalam pasal tersebut sudah memenuhi unsur niat.

"Misalnya saja adanya alat bukti berupa undangan dan saksi berupa penyebaran undangan mengganti pemerintahan sah dan membentuk pemerintah transisi ini ini telah memenuhi unsur niat atau faktor subyektif negatif dari mens rea untuk menggulingkan Pemerintahan yang sah pada tahapan sudah terpenuhi," ujar Indriyanto.

Ia juga menyebut, perbuatan makar juga diartikan tidak harus ada pelaksanaan perbuatan, yakni cukup dengan permulaan pelaksanaan sudah terpenuhi. Menurutnya pelaksanaan sudah dapat dipidana jika telah ada undangan, orasi untuk mengganti pemerintahan yang sah.

Ia juga menilai, perbuatan makar tidak perlu menunggu ada akibat dari perbuatan tersebut tersebut misalkan kerusuhan maupun ancaman kekerasan. "Ini tidak perlu ada akibatnya berupa kerusuhan dalam masyarakat, karena ini delik formil, karena itu percobaan makar sudah dapat dipidana. Ketentuan makar tidak harus ada kekerasan atau ancaman kekerasan dan bukan dalam pemahaman pemberontakan fisik," ujar Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana tersebut.

Polri Sebut Rachmawati Cs Makar dalam Bentuk Permufakatan

By Rifan Muazin 1:00 AM No comments

Liputan6.com, Jakarta Polri telah menangkap 11 aktivis dan tokoh nasional, salah satunya putri Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri, sebagai tersangka dugaan makar. Penangkapan dilakukan sesaat sebelum aksi damai Jumat 2 Desember di Monas dimulai.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, makar memiliki banyak pengertian berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia.

"Antara lain makar terhadap kepala negara, makar terhadap upaya menggulingkan pemerintahan yang sah, makar sebagai permufakatan, dan makar oleh pemberontakan, biasanya dengan senjata api dan sebagainya," ujar Boy di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (3/12/2016).

Boy menjelaskan, yang saat ini ditangani Polri merupakan makar sebagai sebuah permufakatan. Di mana hal itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan delik formil, sehingga penangkapan terhadap para tersangka tidak perlu menunggu perbuatan makar terjadi.

"Artinya dia tidak perlu terjadi perbuatan makar itu, tapi dengan adanya rencana dan kesepakatan, permufakatan oleh sekelompok orang dapat dipersangkakan dengan pasal ini (Pasal 170 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP)," jelas dia.

Namun begitu, Boy menegaskan bahwa polisi telah memiliki bukti permulaan yang kuat untuk menangkap dan mempersangkakan mereka dalam perkara dugaan makar. Polisi bahkan telah mengindikasikan pidana ini jauh-jauh hari.

"Penyidik perlahan mendeteksi adanya berbagai pertemuan, kegiatan, penyelidikan, pengumpulan alat bukti, dan rumusan permufakatan itu," kata Boy.

Penyelidikan ini secara intens dilakukan sekitar tiga pekan lalu, atau setelah aksi besar-besaran pada Jumat 4 November 2016. Indikasi adanya upaya makar juga pernah disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian jauh sebelum aksi damai 2 Desember direncanakan.

"Jadi setelah peristiwa itu (demo 4 November), ketika masyarakat antusias melakukan unjuk rasa, ada upaya-upaya yang tidak sejalan dengan aspirasi yang sebenarnya, tapi justru memiliki tujuan lain," jelas dia.

Sebagai Edukasi

Boy menuturkan, penangkapan 11 tokoh terkait dugaan makar ini cukup bagus dijadikan sebagai pembelajaran atau edukasi terhadap masyarakat. Sebab, selama ini banyak masyarakat yang mengartikan makar sebagai bentuk pemberontakan bersenjata.

"Selama ini makar diartikan suatu yang sensitif, yang dikonotasikan dengan tindakan pemberontakan bersenjata," kata Boy.

"Tapi makar di era demokrasi ini, dia memanfaatkan ruang demokrasi untuk menelurkan ide, gagasan yang bisa disalahartikan oleh sekelompok orang, dan bisa menggulirkan suatu reaksi yang bersifat penghasutan," sambung dia.

Menurut Boy, demokrasi bukan berarti masyarakat bebas berbuat semaunya tanpa memperhatikan aturan hukum. Sebagai negara hukum, kebebasan di Indonesia tentu tidak absolut.

"Karena hukum itu harus diyakini menjadi sebuah produk yang demokratis karena melalui proses legislasi," terang Jenderal Bintang Dua itu.

Mantan Kapolda Banten itu meminta, masyarakat berpikir jernih terlebih dulu dalam setiap tindakan. Jangan sampai masyarakat terjebak dalam kebebasan yang kebablasan.

"Jadi ini adalah sesuatu yang perlu kita simak, jangan sampai menjadi sebuah pemahaman yang nanti keliru, melahirkan suatu kegiatan yang inskonstitusional," pungkas Boy.

Pengamat: Perbuatan Makar tak Harus Ada Kekerasan atau Kerusuhan

By Rifan Muazin 4:00 AM No comments

Polisi Tetapkan Tujuh Orang Tersangka Permufakatan Makar

By Rifan Muazin 1:00 PM No comments

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah melakukan penangkapan terhadap 11 orang, Polri menetapkan tujuh orang di antaranya sebagai terduga makar. Mereka Â disangkakan melanggar pasal 107 juncto Pasal 110 KUHP.

"Mereka adalah Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko Suryo Santjojo, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar di Jakarta, Sabtu.

Polri mengakui meski makar belum terjadi, posisi ketujuh orang tersebut di mata hukum tetap sebagai tersangka. Makar didefinisikan sebagai permufakatan.Â Bukti berupa tulisan dan percakapan terkait perencanaan menduduki gedung DPR, Â pemaksaan dilakukannya sidang istimewa, serta tuntut pergantian pemerintah menjadi dasar penetapan tersangka.

Polri mengkategorikan permufakatan makar sebagai perbuatan delik formil. "Artinya tidak perlu terjadi perbuatan makar itu, tapi dengan adanya rencana dan kesepakatan, permufakatan oleh sekelompok orang dapat dipersangkakan dengan pasal ini," jelas Boy.

Meski Kivlan, Ratna, Rachmawati dkk sudah menjadi tersangka, polisi tidak melakukan penahanan terhadap mereka atas dasar penilaian subjektif. Ketujuh tersangka hanya menjalani pemeriksaan selama 1x24 jam, sementara proses penyidikan masih dijalankan tanpa adanya penahanan.

Â Pada Jumat (2/12) pagi, aparat Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya menangkap 10 orang, yaitu Ahmad Dhani, Eko Suryo Santjojo, Adityawarman, Kivlan Zein, Firza Huzein, Racmawati Soekarno Putri, Ratna Sarumpaet, Sri Bintang Pamungkas, Jamran, Rizal.Â Selain 10 orang tersebut, polisi juga menangkap Alvin Indra di Kedaung Waringin Tanah Sereal. Total yang ditangkap sebanyak 11 orang.

Tiga di antaranya ditahan, yaitu Sri Bintang Pamungkas, Jamran dan Rizal dijerat pasa UU ITE dan pasal 107 berkaitan dengan konten dalam media sosial, terutama di Youtube yaitu ajakan penghasutan.

Yusril: Polisi Mengaku Punya Bukti Permulaan Makar

By Rifan Muazin 8:00 AM No comments

Liputan6.com, Depok - Yusril Ihza Mahendra siap mendampingi Ratna Sarumpaet dan Rachmawati Soekarnoputri menjadi penasihat hukumnya. Menurut Yusril, keduanya dituduh akan melakukan makar.

"Saya berjanji untuk mendampingi Ratna (Sarumpaet) dan ibu Rachmawati (Soekarnoputri). Saya mengatakan akan mendampingi, supaya proses pemeriksaan berjalan secara adil menurut hukum yang berlaku," ujar Yusril Ihza Mahendra, di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/12/2016).

Yusril mengatakan, berdasarkan informasi Ratna Sarumpaet dan Rachmawati Soekarnoputri diduga akan melakukan makar. Karena itu mereka dikaitkan dengan Pasal 87, Pasal 107, dan Pasal 207 KUHP.

"Pasal 87 itu tentang niat melakukan sesuatu perbuatan. Pasal 107 itu kemakaran menggulingkan pemerintahan yang sah, dan Pasal 207 kaitannya dengan pengambilan kekuasaan," kata Yusril.

Menurut Yusril, ini adalah delik formil. Jadi jika permulaanÂ makar saja cukup menjadi alasan bagi aparat untuk bertindak.

"Ratna baru diperiksa dan disebut-sebut akan melakukan makar. Ibu Ratna mengatakan dirinyaÂ tidak mau makar, tapi polisi mengaku sudah mempunyai bukti-bukti permulaan, maka beliau akan diperiksa," ungkap Yusril.

Yusril berharap proses hukum berjalan adil. Namun, ia mengharapkan, bila tidak cukup bukti mereka harus dilepaskan.

"Kalau enggak cukup bukti (makar) saya berharap mereka segera dilepaskan. Supaya dapat kembali normal," Yusril memungkas.

Diduga Makar, Tiga Orang Masih Ditahan, Tujuh Dibebaskan

By Rifan Muazin 11:00 AM No comments

Sementara tiga lainnya yang masih ditahan adalah Sri Bintang Pamungkas yang juga dijerat dengan tuduhan makar dan dua lainnya, Jamran dan Rizal Kobar, dijerat UU Informasi & Transaksi Elektronik ITE.

Polisi: Makar Bisa Berbentuk Permufakatan Jahat

Dalam keterangan pers di Mabes Polri Jakarta, Kadiv Humas Irjen Pol. Boy Rafli Amar mengatakan ada tujuh orang yang dipersangkakan melakukan upaya melanggar pasal 107 junto pasal 110 KUHP. Dugaan ini berkaitan dengan rencana pemanfaatan massa untuk menduduki kantor DPR, pemaksaan agar bisa dilakukan Sidang Istimewa dan menuntut pergantian pemerintah dan sebagainyaâ€. Ditambahkannya, â€œmakar di sini merupakan tindakan permufakatan jahat. Dalam pemahaman penyidik Polri, makar merupakan permufakatan atau bisa juga dikategorikan sebagai perbuatan delik formil, artinya tidak perlu terjadi dulu perbuatan makar tersebut.â€

Polisi, menurut Boy Rafli Amar, telah bertindak hati-hati dengan mengumpulkan informasi dan barang bukti selama tiga minggu terakhir ini. Penangkapan yang dilakukan menjelang unjuk rasa besar-besaran hari Jum'at (2/12) yang dipusatkan di Lapangan Monumen Nasional, â€œmerupakan upaya polisi menjaga kemurnian ibadah di silang Monas dan mengeliminir berbagai indikasi kerawanan yang mungkin terjadi, seperti pemanfaatan massa secara sedemikian rupa,â€ tambahnya.â€‹

Aksi damai 2 Desember 2016.

Sejumlah Besar Massa Gelar Aksi Damai di Monas

Sejumlah besar massa dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Bogor, Jawa Barat dan Kalimantan, meramaikan unjuk rasa yang disebut sebagai â€œAksi Bela Islam IIIâ€. Aksi damai itu dihadiri oleh Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan sejumlah pemimpin organisasi massa. Wartawan VOA di Jakarta Fathiyah Wardah melaporkan, massa yang datang dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain dari Jakarta, Bogor, Jawa Barat dan Kalimantan, duduk dengan tertib sambil mengucapkan bersalawat dan berzikir. Di luar dugaan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menkopolhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin dan beberapa menteri ikut mendatangi lokasi untuk melaksanakan sholat Jum'at bersama.

Dalam khutbah Jum'at, salah seorang pemimpin Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Habib Riziew Shihab mengatakan aksi yang dilakukan ribuan umat Islam ini bukan ingin merusak negara kesatuan Republik Indonesia tetapi untuk menuntut keadilan.

"Hari ini jutaan umat Islam datang ke Jakarta bukan untuk merusak NKRI,bukan untuk melawan Pancasila dan menodai UUD 1945 dan bukan juga untuk menghancurkan kebhinekaan kita tetapi saya sampaikan kepada ulama, umaro khususnya bapak presiden, mereka datang untuk membela Al Quran, agama dan menegakan hukum karena justru mereka cinta kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan bersemboyan Bhineka Tunggal Ika," ujarnya.

Presiden Joko Widodo Sampaikan Terima Kasih kepada Peserta Aksi

Ketika didaulat menyampaikan pidato, Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih kepada peserta aksi damai itu.

â€œTerima kasih atas doa dan dzikir yang dipanjatkan bagi negara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya ingin memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena seluruh jemaah hadir tertib dalam ketertiban sehingga acaranya bisa berjalan baik," katanya.

Pernyataan Presiden Joko Widodo ini ditanggapi peserta aksi dengan meminta supaya gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama, atau yang dikenal sebagai Ahok, ditangkap. Presiden tidak memberi tanggapan atas permintaan itu, tetapi sebelumnya Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian memastikan bahwa proses hukum terhadap Ahok akan terus berlanjut. Proses kasus itu kini berada di tangan Kejaksaan Agung.

"Kemaren sudah diserahkan tersangkanya, saudara Basuki Tjahaja Purnama. Apa yang kami lakukan sudah maksimal, kenapa? Bayangkan berapa kali juga diperiksa KPK tidak bisa jadi tersangka tetapi ketika ditangani oleh Polri bisa jadi tersangka. Untuk itu saya mohon dukungan dari saudara-saudara semua agar proses hukumnya terus berjalan. Dan Polri bersama saudara-saudara sekalian terus mengawal kasus ini," jelasnya.

Kasus Ahok Kini Ditangani Kejaksaan Agung

Pada 16 November lalu, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri telah menetapkan Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Penyidik menjeratnya dengan pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun dan pasal 156a KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun. Tim jaksa penuntut umum menyatakan berkas perkara Ahok lengkap dan akan segera diadili. [em/fw]

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Sunday, December 4, 2016

Peninggalan Belanda, UU Terkait Makar Sebaiknya Diuji Materi di MK : Okezone News

Tuesday, December 6, 2016

Pengamat: Perbuatan Makar tak Harus Ada Kekerasan atau Kerusuhan

Sunday, December 4, 2016

Polri Sebut Rachmawati Cs Makar dalam Bentuk Permufakatan

Tuesday, December 6, 2016

Pengamat: Perbuatan Makar tak Harus Ada Kekerasan atau Kerusuhan

Saturday, December 3, 2016

Polisi Tetapkan Tujuh Orang Tersangka Permufakatan Makar

Friday, December 2, 2016

Yusril: Polisi Mengaku Punya Bukti Permulaan Makar

Sunday, December 4, 2016

Diduga Makar, Tiga Orang Masih Ditahan, Tujuh Dibebaskan

Arsip Blog

Sunday, December 4, 2016

Tuesday, December 6, 2016

Sunday, December 4, 2016

Tuesday, December 6, 2016

Saturday, December 3, 2016

Friday, December 2, 2016

Sunday, December 4, 2016

Social Profiles

Arsip Blog