Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for dikenal

Showing posts sorted by relevance for query dikenal. Sort by date Show all posts

Friday, December 2, 2016

Fadli Zon Pertanyakan Alasan Polri Tetapkan Tersangka Makar

Liputan6.com, Jakarta - Aktivis Sri Bintang Pamungkas ditangkap penyidik Polda Metro Jaya atas dugaan makar. Dia dan delapan orang lainnya di antaranya Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, Rahmawati Soekarnoputri, dan Kivlan Zein telah ditetapkan sebagai tersangka.

Terkait penangkapan itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku heran dan menganggap tidak ada niat untuk bertindak makar terhadap pemerintah yang sah saat ini.

"Saya tak yakin mereka berniat apalagi berbuat makar. Setahu saya, sebagian besar yang kenal, mereka orang-orang yang peduli Merah Putih, kepentingan bangsa. Sebaiknya segera dilepaskan, jika tak ada bukti kuat," ujar Fadli Zon dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Jumat (2/12/2016).

Menurut Fadli, delapan orang yang telah berstatus tersangka tindakan makar itu selama ini dikenal sebagai figur oleh publik. Karena itu menurut dia, penangkapan tersebut menjadi ajang pertaruhan kredibilitas Polri sebagai lembaga penegak hukum.Â

"Selain mempertaruhkan kredibilitas, penangkapan ini juga telah menarik mundur iklim demokrasi kita. Penangkapan itu telah membungkam kritik dan menindas kebebasan berpendapat di muka umum," ucap politisi Partai Gerindra itu.

Fadli pun mempertanyakan bukti bahwa adanya upaya makar yang disampaikan Polri. Terlebih beberapa yang telah ditetapkan tersangka bukan tergolong tokoh yang mempunyai basis massa besar. Â

"Dimana reasoning-nya tuduhan makar terhadap delapan orang itu, yang tidak mengerahkan massa, tidak melakukan gerakan bersenjata ataupun kekuatan yang dapat dikategorikan makar, kata Fadli.

"Ibu Rachmawati itu puteri seorang Proklamator. Dan ia kini bahkan memiliki keterbatasan fisik, bagaimana bisa ia dituduh menggerakkan makar. Ini benar-benar kelihatan mengada-ada," Fadli menandaskan.

Sebelumnya, Polri menangkap 10 orang. Sebanyak delapan di antaranya diduga terkait rencana aksi makar jelang demo 2 Desember. Karopenmas Mabes Polri Kombes Rikwanto mengatakan, mereka yang diamankan terkait dugaan makar adalah AD, kemudian E, AD lagi, KZ, RS, RA,SB, dan RK.

"Delapan di antaranya dikenakan tuduhan Pasal 107 junto Pasal 110 KUHP junto Pasal 87 KUHP. Sedangkan 2 orang dengan inisial JA dengan RK, dikenakan Pasal UU ITE, Pasal 28," kata Rikwanto di Mabes Polri, Jumat (2/12/2016).

Rikwanto mengatakan, mereka saat ini sudah diamankan dan dilakukan pemeriksaan di Mako Brimob Kelapa Dua. "Penyidik Polda Metro Jaya mengamankan di sana untuk dilakukan pemeriksaan," kata dia.

Razman Arif Minta Polri Lakukan Gelar Perkara Kasus Makar

By Rifan Muazin 10:00 AM No comments

WARTA KOTA, SEMANGGI - Aksi bela Islam jilid III atau dikenal aksi damai yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2016) yang dinodai dugaan gerakan makar disebut Kapolri Jendral Tito Karnavian ada aktor intelektual.

Apalagi, ada aliran dana yang mengalir ke beberapa aktivis dan tokoh yang beberapanya ditangkap sebelum aksi 212.

Razman Arif Nasution, penasehat hukum aktivis Sri Bintang Pamungkas meminta agar Kapolri melakukan gelar perkara.

Baca: Ada Nama Tommy Soeharto di Bagan Donatur Makar, Eggi Sudjana Ajak Lapor ke Polisi

Agar masyarakat bisa secara gamblang mengetahui fakta yang sebenarnya.

Karena memang harus dibuktikan. Seperti aliran dana dari rekening siapa dan ke siapa.

"Pak kapolri kemarin di DPR mengatakan bahwa sudah ada aktor penyandang dana. Segeralah umumkan itu. Berarti itu aktor intelektualnya. Carilah umumkan. Jangan hanya dugaan. Informasi menyebarÂ kanan kiri," kata Razman di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2016).

Pembuktian fakta adanya dugaan makar harus segera dilaksanakan Polri.

Pasalnya, Polri tidak bisa menduga-duga dan asal menangkap seseorang. Sehingga, gelar perkara harus dilakukan Polri.

Apalagi dugaannya beberapa aktivis akan menggerakan massa untuk berbuat kericuhan.

"Makanya dibedah lah. Saya minta ada peraturan Kapolri. Boleh gelar perkara khusus sekarang ada diskresi dari Kapolri. Sekarang gini aja dah 11 orang itu digelar perkara khusus, gelar perkara terbuka terbatas. Iya seperti Ahok. Ayo kita datangkan pakar-pakar. Kalau memang bisa dibuktikan tersangka kita terima, tapi klo tidak dilepaskan," ucapnya.

Disebut Sebagai Donatur Aksi Bela Islam ke Arah Makar, Eggi Sudjana Ajak Tommy Soeharto Lapor Polisi

By Rifan Muazin 2:00 AM No comments

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengacara Eggi Sudjana mengajak putra mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra yang dikenal Tommy Soeharto, Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab dan beberapa orang lainnya membuat laporan ke polisi.

Sebab, nama mereka masuk dalam bagan struktur "Donator Aksi Bela Islam ke Arah Makar" yang disebarkan pelaku di media sosial.

Ajakan ini disampaikan Eggi Sudjana usai membuat laporan kasus tersebut di SPKT Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Eggi mengaku sudah melaporkan kasus penyebaran foto bagan struktur donatur ini via media sosial ini ke polisi. Ia melaporkan adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan atau Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Laporan ke polisi dilakukan karena Eggi merasa difitnah dan tercemarkan nama baiknya atas penyebaran informasi tersebut. Sebab, ia merasa tidak terlibat dengan kelompok yang diduga melakukan makar maupun donaturnya.

Menurut Eggi, seharusnya tokoh-tokoh yang namanya masuk dalam bagan tersebut juga melapor ke polisi jika merasa bukan sebagai donatur kelompok yang diduga melakukan makar.

"Imbauan saya, nama-nama yang seperti di sini, ada Habib Rizieq, ada Bachtiar Nasir, Munarman juga ada, Kivlan Zein, Sri Bintang Pamungkas juga ada, dan yang paling utama di sini adalah Tommy Soeharto, sudi kiranya berkenan sama-sama melapor, jangan saya sendiri. Itu harapan saya, " kata Eggi.

"Ini enggak bener. Kalau mereka enggak melapor, (nanti dibilang,-red) lho, kenapa yang ini enggak melapor, padahal sangat dirugikan," sambungnya.

Apalagi, kata Eggi, dirinya justru menerima foto bagan tersebut melalui pesan Whatsapp, dari orang yang mengaku sebagai penasihat hukum Tommy Soeharto, Julia. Pesan tersebut dikirimkan Julia pada Jumat, 2 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 WIB.

"Menariknya di situ. Tapi, kok kenapa Tommy-nya tidak mempersoalkan, saya enggak ngerti. Tapi, saya tahunya pertama dari dia (Julia) ini. Kemudian saya print (cetak) dan saya bikin laporan ke sini," ujarnya.

Menurut Eggi, bagan struktur tersebut berjudul, "Donator Aksi 'Bela Islam' ke Arah Makar". Di bagan struktur tersebut tertera 19 foto wajah dan nama tokoh dengan alur hirarki komandonya. Di antaranya Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab, Tommy Soeharto, Firza Husein, Kivlan Zein, Adityawarman Thaha, Rachmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet dan Eggi Sudjana sendiri dengan jabatan Ketua Gerakan Oposisi Nasional (Gonas).

"Tapi menariknya, dari 11 orang yang dituduh aktivis makar semuanya ada di sini," kata Eggi.

Diketahui, kepolisian menangkap 11 orang yang diduga melakukan permufakatan makar menjelang aksi unjuk rasa damai umat muslim terkait proses hukum Gubernur petahana DKI Jakarta DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Jumat, 2 Desember 2016 atau aksi unjuk rasa 212.

Polisi menduga kelompok tersebut melakukan permufakatan makar terhadap pemerintahan yang sah. Kelompok tersebut diduga berencana melakukan aksi tersebut dengan mendompleng massa aksi unjuk rasa 212 dan selanjutnya menduduki Gedung DPR/MPR RI.

Disebut Sebagai Donatur Aksi Bela Islam ke Arah Makar, Eggi Sudjana Ajak Tommy Soeharto Lapor Polisi

By Rifan Muazin 11:00 PM No comments

Sebab, nama mereka masuk dalam bagan struktur "Donator Aksi Bela Islam ke Arah Makar" yang disebarkan pelaku di media sosial.

Ajakan ini disampaikan Eggi Sudjana usai membuat laporan kasus tersebut di SPKT Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Menurut Eggi, seharusnya tokoh-tokoh yang namanya masuk dalam bagan tersebut juga melapor ke polisi jika merasa bukan sebagai donatur kelompok yang diduga melakukan makar.

"Ini enggak bener. Kalau mereka enggak melapor, (nanti dibilang,-red) lho, kenapa yang ini enggak melapor, padahal sangat dirugikan," sambungnya.

"Tapi menariknya, dari 11 orang yang dituduh aktivis makar semuanya ada di sini," kata Eggi.

Disebut Sebagai Donatur Aksi Bela Islam ke Arah Makar, Eggi Sudjana Ajak Tommy Soeharto Lapor Polisi

By Rifan Muazin 11:00 AM No comments

Sebab, nama mereka masuk dalam bagan struktur "Donator Aksi Bela Islam ke Arah Makar" yang disebarkan pelaku di media sosial.

Ajakan ini disampaikan Eggi Sudjana usai membuat laporan kasus tersebut di SPKT Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Menurut Eggi, seharusnya tokoh-tokoh yang namanya masuk dalam bagan tersebut juga melapor ke polisi jika merasa bukan sebagai donatur kelompok yang diduga melakukan makar.

"Ini enggak bener. Kalau mereka enggak melapor, (nanti dibilang,-red) lho, kenapa yang ini enggak melapor, padahal sangat dirugikan," sambungnya.

"Tapi menariknya, dari 11 orang yang dituduh aktivis makar semuanya ada di sini," kata Eggi.

Beda pemufakatan makar dan penyampaian kritik

By Rifan Muazin 12:00 PM No comments

UNTUK INFORMASI LEBIH LENGKAP, IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL

Politisi Rachmawati Soekarnoputri meninggalkan gedung Markas Komando Brimob Kelapa Dua Depok usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan makar Jumat (2/12/2016). Â© Indrianto Eko Suwarso /Antara Foto

Belakangan kata makar sontak populer. Publik menyoroti kata itu karena keluar dari pihak polisi dan tentara nasional terkait adanya potensi makar di demonstrasi Jumat lalu (2/12/2016).

Nyatanya demonstrasi yang dikenal "212" itu jauh dari usaha makar. Malah Presiden Joko Widodo salat bersama dan juga berpidato di Monumen Nasional--tempat aksi digelar.

"Terima kasih atas doa dan zikir yang telah dipanjatkan untuk keselamatan bangsa dan negara kita. Allahu Akbar," demikian penggalan pidato Jokowi ketika itu.

Tapi dugaan makar yang diduga akan menunggangi aksi itu ternyata terbongkar. Di beberapa tempat yang berbeda ada 11 nama yang ditangkap polisi.

Dari 11 orang itu polisi menetapkan 10 nama yang jadi tersangka. Yakni Kivlan Zein, Adityawarman Thahar, Ratna Sarumpaet, Firza Huzein, Eko Santjojo, Alvin Indra, Rachmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, dan kakak beradik Rizal dan Jamran.

Dikutip dari CNN Indonesia, dari 10 nama itu ada delapan yang dijerat Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP mengenai pemufakatan jahat untuk melakukan makar. Ahmad Dhani sendiri dijerat Pasal 207 KUHP mengenai penghinaan terhadap Presiden.

Penangkapan itu kemudian menuai tanda tanya. Yang paling nyaring adalah dari Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengatakan tudingan makar kepada para tokoh dan aktivis itu membahayakan perkembangan demokrasi.

"Pada kesempatan ini saya minta kepada kepolisian untuk membebaskan semua, termasuk Sri Bintang Pamungkas," kata Ferry.

Ferry beranggapan sulit baginya menuding tokoh-tokoh yang ditangkap itu berbuat makar. Menurutnya makar merupakan sebuah upaya penggulingan pemerintahan yang sah dengan mengerahkan kekuatan besar. Tapi dalam pandangan Ferry mereka hanya menyampaikan pendapat di muka publik, dan itu merupakan bagian dari kritik.

"Saya takut persepsi ini dibangun sedemikian rupa, dan tidak bisa memilah mana sikap kritis dan pembungkaman," tuturnya.

Tapi polisi punya persepsi berbeda. Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, mengatakan perbuatan makar beda jauh dengan penyampaian kritik.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan pemufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," ujar Boy dalam jumpa pers di Gedung Divisi Humas Polri Jakarta, Sabtu (3/12/2016).

Bagi Boy kritik tidak boleh disampaikan dengan ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong dan penghasutan. Ia berharap kritik itu tetap sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku, baik penyampaian melalui verbal, non verbal atau media elektronik.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," katanya.

Lebih jauh, menurut Boy, penentuan tindak pidana makar dalam bentuk pemufakatan tidak perlu menunggu apa yang direncanakan terjadi. Dalam arti, penyidik tidak perlu menunggu pemberontakan terealisasi untuk menangkap mereka.

Dalam kasus ini, penyidik Polri menemukan bukti para tersangka berupaya memanfaatkan ruang kebebasan untuk melahirkan gagasan berbau hasutan yang bisa disalahartikan.

Semua tersangka diduga berencana untuk memanfaatkan massa yang mengikuti doa bersama untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. "Situasinya multikompleks. Tidak bisa kami katakan ini murni ibadah. Polisi selalu berpikir ada kecurigaan," kata Boy menambahkan.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, makar memiliki arti: 1. akal busuk; tipu muslihat; 2. perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang dan sebagainya; 3. perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.

Dalam sejarahnya undang-undang terkait makar lahir dari usaha pihak berkuasa untuk melawan setiap pihak yang mencoba melawan untuk menggulingkannya. Dalam Undang-undang KUHP yang dilahirkan Belanda dan diadopsi Indonesia disebutkan makar itu usaha atau kegiatan untuk menumbangkan pemerintah yang sah.

Dalam Pasal 107 KUHP makar diidentikkan dengan empat hal: makar terhadap pemerintah, ideologi, wilayah dan makar terhadap kepala negara.

Jenis hukuman untuk pelaku makar beraneka ragam, ada yang cuma 2,5 tahun saja, ada juga yang sampai 20 tahun, bahkan hukuman mati, seperti yang dikatakan Kepala Polda Metro Jaya, Irjen Pol Mochamad Iriawan.

Indonesia pernah beberapa kali terancam makar yang dilakukan warga negaranya.

Kasus makar pertama dilakukan oleh seorang perwira muda bernama Daniel Maukar. Dia melakukan serangan ke Istana Negara dengan pesawat tempur MiG-17 Fresco di era kepemimpinan Sukarno.

Akibatnya Daniel diadili atas tindakan makar dan dijatuhi hukuman mati, namun diampuni dan hanya menjalani delapan tahun masa tahanan sebelum akhirnya bebas.

Kasus makar yang lain dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka, Republik Maluku Selatan dan juga Organisasi Papua Merdeka, karena dianggap melawan kedaulatan NKRI.

Sebagai catatan, tidak cuma perbuatan makar yang berujung bui. Kritik pun juga bisa. Misalnya kritikan soal banjir yang dilayangkan Abdul Hamid (62), warga Samarinda, Kalimantan Timur, kepada Wali Kota Syaharie Jaang.

Hamid dipolisikan beberapa waktu lalu dengan Undang-undang No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Nasib yang sama juga dialami Fadli Rahim (33), pegawai negeri sipil lingkup Pemerintah Gowa, yang dipenjara karena mengkritik sistem pemerintahan Bupati Gowa Ichsan Limpo melalui media sosial Line.