Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for ancaman

Showing posts sorted by relevance for query ancaman. Sort by date Show all posts

Tuesday, December 6, 2016

Pengamat: Perbuatan Makar tak Harus Ada Kekerasan atau Kerusuhan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak mengkritisi tuduhan makar aparat kepolisian terhadap sejumlah aktivis, purnawirawan TNI dan kader parpol. Hal ini karena penggunaan istilah makar dinilai berlebihan kepada 11 aktivis tersebut, lantaran perbuatan para tersangka dinilai tidak masuk dalam unsur makar.

Mabes Polri sebelumnya menyatakan dugaan perbuatan makar oleh para aktivis telah dimulai dengan pemufakatan jahat para tersangka untuk merencanakan makar. Yakni melakukan sejumlah pertemuan, sebagai upaya menduduki gedung DPR RI meski tanpa pasukan maupun senjata.

Hal ini pun menimbulkan pertanyaan publik, apakah perbuatan kesebelas orang tersebut sudah masuk dalam kategori makar. Adapun kepada para tersangka sendiri dijerat pasal 107 juncto pasal 110 juncto pasal 87 KUHP.

Menurut Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji, sebuah perbuatan dikategorikan makar sebagaimana disebut dalam pasal 87 KUHP, dalam doktrin dan yurisprudensinya memperluas arti makar. Yakni tahapan persiapan yang kemudian dibuktikan dengan adanya niat (mens rea) berupa persiapan atau perbuatan Makar.

"Mengacu pasal ini, tindakan makar dapat terjadi pada tahapan yg dinamakan voorbereidigings handeling atau persiapan perbuatan sifatnya, dapat dipidana," ujar Indriyanto saat dihubungi di Jakarta, Selasa (6/12).

Karenanya, dalam kasus 11 tokoh tersebut, Indriyanto menilai penyidik menggunakan pasal tersebut dengan melihat tahapan persiapan perbuatan para tokoh, yang dianggap sebagai upaya merencanakan percobaan makar. Seperti upaya penggulingan Pemerintahan yang sah, yang dalam pasal tersebut sudah memenuhi unsur niat.

"Misalnya saja adanya alat bukti berupa undangan dan saksi berupa penyebaran undangan mengganti pemerintahan sah dan membentuk pemerintah transisi ini ini telah memenuhi unsur niat atau faktor subyektif negatif dari mens rea untuk menggulingkan Pemerintahan yang sah pada tahapan sudah terpenuhi," ujar Indriyanto.

Ia juga menyebut, perbuatan makar juga diartikan tidak harus ada pelaksanaan perbuatan, yakni cukup dengan permulaan pelaksanaan sudah terpenuhi. Menurutnya pelaksanaan sudah dapat dipidana jika telah ada undangan, orasi untuk mengganti pemerintahan yang sah.

Ia juga menilai, perbuatan makar tidak perlu menunggu ada akibat dari perbuatan tersebut tersebut misalkan kerusuhan maupun ancaman kekerasan. "Ini tidak perlu ada akibatnya berupa kerusuhan dalam masyarakat, karena ini delik formil, karena itu percobaan makar sudah dapat dipidana. Ketentuan makar tidak harus ada kekerasan atau ancaman kekerasan dan bukan dalam pemahaman pemberontakan fisik," ujar Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana tersebut.

Asal-usul Makar, Ini Penjelasan Wiranto | politik

By Rifan Muazin 12:00 AM No comments

Wiranto, Menteri koordinator Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Kesibukan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meningkat dalam mendekati aksi unjuk rasa 2 Desember lalu. Ia memimpin rapat-rapat khusus untuk memastikan keamanan negeri ini terjamin saat Aksi Bela Islam III itu berlangsung.

Ketika Tempo menemui Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, untuk sebuah wawancara khusus pada Selasa, 29 November 2016, mantan Panglima ABRI itu baru selesai menggelar rapat koordinasi dengan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Budi Gunawan, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Suhardi Alius, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. â€œPemerintah ingin membuat masyarakat aman dan tenteram,â€ ucap pria 69 tahun ini.

Wiranto berujar, pemerintah sudah mengantisipasi ancaman, seperti terorisme dan makar, yang bisa muncul saat demonstrasi. Pemerintah, tutur dia, bertekad mengatasi bahaya itu tanpa menimbulkan kekacauan atau ketakutan di masyarakat. Terbukti dengan penangkapan sepuluh orang terduga makar pada Kamis malam-Jumat subuh, 1-2 Desember 2016.

Berikut ini petikan wawancara eksklusif dengan Wiranto yang selengkapnya bisa dibaca di majalah Tempo terbaru edisi 5-11 Desember 2016.

Pemerintah menduga ada kelompok yang akan makar saat unjuk rasa 2 Desember. Dari mana kesimpulan itu diperoleh?

Isu makar ini tak bisa saya perbincangkan dengan masyarakat karena itu masalah sensitif. Tentu ada indikator-indikator dan laporan intelijen yang masuk, sehingga Kepala Kepolisian RI mengatakan ada kemungkinan terjadi makar. Kapolri menyampaikan hal itu bukan untuk membuat masyarakat khawatir, resah, dan takut, tapi sebagai informasi. Pemerintah sudah mengetahui hal itu, dan kami sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi.

Selain makar, benarkah ada indikasi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mendompleng aksi 2 Desember seperti pernyataan polisi?

Pemerintah sudah paham, sekitar 500 orang Indonesia berangkat ke wilayah-wilayah ISIS. Mereka masuk kamp pelatihan. Kami tahu persis ada 53 orang yang telah kembali ke Indonesia. Nah, itu yang sekarang sedang menjadi garapan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ada saja kemungkinan mereka memanfaatkan demonstrasi.

Bagaimana pemerintah mengawasi ke-53 orang itu?

Mereka dihubungi dan disadarkan agar paham mereka yang tak sesuai dengan napas Pancasila dibuang lalu kembali menjadi warga negara yang baik. Tapi di antara mereka ada juga yang belum sadar sepenuhnya.

Apa ancaman paling serius dari mereka?

Kalau orang sudah bergerak ke sana, berlatih dan berjuang bersama kelompok ISIS, lalu kembali ke Indonesia, kita harus mengawasi dan menyadarkan. Pemerintah tentu melakukan langkah yang cukup tepat agar mereka tak melakukan aksi yang mengganggu keamanan nasional.

TIM TEMPO

ï¿½

Pengamat: Perbuatan Makar tak Harus Ada Kekerasan atau Kerusuhan

By Rifan Muazin 4:00 AM No comments

Asal-usul Makar, Ini Penjelasan Wiranto | politik

By Rifan Muazin 5:01 AM No comments

Wiranto, Menteri koordinator Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Imam Sukamto

Berikut ini petikan wawancara eksklusif dengan Wiranto yang selengkapnya bisa dibaca di majalah Tempo terbaru edisi 5-11 Desember 2016.

Pemerintah menduga ada kelompok yang akan makar saat unjuk rasa 2 Desember. Dari mana kesimpulan itu diperoleh?

Selain makar, benarkah ada indikasi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mendompleng aksi 2 Desember seperti pernyataan polisi?

Bagaimana pemerintah mengawasi ke-53 orang itu?

Apa ancaman paling serius dari mereka?

TIM TEMPO

Ã£â‚¬â‚¬Ã£â‚¬â‚¬

Soal Makar, Ini Reaksi Kubu Ahmad Dhani Soal Ancaman Kapolda

By Rifan Muazin 6:00 AM No comments

Rabu, 07 Desember 2016 | 07:07 WIB

Soal Makar, Ini Reaksi Kubu Ahmad Dhani Soal Ancaman Kapolda Â

Ahmad Dhani memberikan keterangan pada wartawan usai menjalani pemeriksaan terkait kasus penghinaan terhadap presiden di Mako Brimob Kelapa Dua , Depok, Jawa Barat, Sabtu dinihari, 3 Desember 2016. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO,Â JakartaÂ - Pengacara musikus Ahmad Dhani, Habiburokhman, mengaku heran dengan pernyataan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan yang menyebutkan kliennya berpotensi menjadi tersangka baru dalam dugaan makar.

"Saya pikir aneh kalau sekarang, setelah 212 terbukti aman-damai, justru polisi ingin meluaskan tersangka," kata Habiburokhman kepadaÂ Tempo, Selasa, 6 Desember 2016. Menurut dia, seharusnya polisi membatalkan penetapan tersangka terhadap sejumlah pihak yang dituding terlibat pemufakatan terkait dengan makar.

Sebab, dia menyebutkan, tidak ada perbuatan permulaan yang terbukti. "Jadi terbalik. Jangan sudah tenang-tenang, setelah 212 mau ramai-ramai lagi," ucap Habiburokhman.

Dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya siang tadi, Iriawan mengatakan tidak menutup kemungkinan ada pelaku baru yang diduga membahas makar. Dia mengungkapkan bahwa pertemuan itu dilakukan beberapa kali, dua di antaranya di kediaman Rachmawati Soekarnoputri dan Rumah Kedaulatan Rakyat.

Iriawan menyebutkan, dalam rapat tersebut, ada rencana untuk menggulingkan penguasa. Selain delapan orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka, Hatta Taliwang dan musikus Ahmad Dhani juga ikut dalam pertemuan tersebut. Saat ini, Ahmad Dhani menyandang status tersangka dalam kasus penghinaan presiden.

Habiburokhman mengaku tidak mengetahui pertemuan kliennya di dua lokasi tersebut. Namun dia menyatakan tidak mengerti tindakan mana yang disebut makar oleh Kepolisian. Menurut dia, kliennya bersama sejumlah pihak yang turut ditangkap beberapa waktu lalu pun belum tentu ada relevansinya.

"Contoh, Ahmad Dhani dan Adityawarman tidak terlalu kenal, Ahmad Dhani dengan Kivlan Zen juga enggak begitu kenal. Ketemu saja, hanya dekat ngomong akrab waktu ditahan di Mako Brimob," ujarnya.

Habiburokhman menuturkan, pertemuan yang dilakukan kliennya itu kebanyakan terbuka dan membahas hal-hal standar dan masih dalam batas konstitusional. Selain itu, rencana aksi ke MPR pada 2 Desember dalam konteks mendesak sidang istimewa buat dia juga masih dalam koridor konstitusional.

"Sejak pagi, yang akan dilakukan hanya salat Jumat di Monas. Rencana demo ke MPR tidak ada, apalagi makar. Jadi jauh sekali dari pemenuhan unsur makar," ucapnya.

FRISI RIANA

Asal-usul Makar, Ini Penjelasan Wiranto

By Rifan Muazin 8:00 PM No comments

Senin, 05 Desember 2016 | 13:08 WIB

Asal-usul Makar, Ini Penjelasan Wiranto Â

Wiranto, Menteri koordinator Politik Hukum dan Keamanan. TEMPO/Imam Sukamto

Berikut ini petikan wawancara eksklusif dengan Wiranto yang selengkapnya bisa dibaca di majalah Tempo terbaru edisi 5-11 Desember 2016.

Pemerintah menduga ada kelompok yang akan makar saat unjuk rasa 2 Desember. Dari mana kesimpulan itu diperoleh?

Selain makar, benarkah ada indikasi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mendompleng aksi 2 Desember seperti pernyataan polisi?

Bagaimana pemerintah mengawasi ke-53 orang itu?

Apa ancaman paling serius dari mereka?

TIM TEMPO

Ã£â‚¬â‚¬Ã£â‚¬â‚¬

Diduga Makar, Tiga Orang Masih Ditahan, Tujuh Dibebaskan

By Rifan Muazin 11:00 AM No comments

Sementara tiga lainnya yang masih ditahan adalah Sri Bintang Pamungkas yang juga dijerat dengan tuduhan makar dan dua lainnya, Jamran dan Rizal Kobar, dijerat UU Informasi & Transaksi Elektronik ITE.

Polisi: Makar Bisa Berbentuk Permufakatan Jahat

Dalam keterangan pers di Mabes Polri Jakarta, Kadiv Humas Irjen Pol. Boy Rafli Amar mengatakan ada tujuh orang yang dipersangkakan melakukan upaya melanggar pasal 107 junto pasal 110 KUHP. Dugaan ini berkaitan dengan rencana pemanfaatan massa untuk menduduki kantor DPR, pemaksaan agar bisa dilakukan Sidang Istimewa dan menuntut pergantian pemerintah dan sebagainyaâ€. Ditambahkannya, â€œmakar di sini merupakan tindakan permufakatan jahat. Dalam pemahaman penyidik Polri, makar merupakan permufakatan atau bisa juga dikategorikan sebagai perbuatan delik formil, artinya tidak perlu terjadi dulu perbuatan makar tersebut.â€

Polisi, menurut Boy Rafli Amar, telah bertindak hati-hati dengan mengumpulkan informasi dan barang bukti selama tiga minggu terakhir ini. Penangkapan yang dilakukan menjelang unjuk rasa besar-besaran hari Jum'at (2/12) yang dipusatkan di Lapangan Monumen Nasional, â€œmerupakan upaya polisi menjaga kemurnian ibadah di silang Monas dan mengeliminir berbagai indikasi kerawanan yang mungkin terjadi, seperti pemanfaatan massa secara sedemikian rupa,â€ tambahnya.â€‹

Aksi damai 2 Desember 2016.

Sejumlah Besar Massa Gelar Aksi Damai di Monas

Sejumlah besar massa dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Bogor, Jawa Barat dan Kalimantan, meramaikan unjuk rasa yang disebut sebagai â€œAksi Bela Islam IIIâ€. Aksi damai itu dihadiri oleh Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan sejumlah pemimpin organisasi massa. Wartawan VOA di Jakarta Fathiyah Wardah melaporkan, massa yang datang dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain dari Jakarta, Bogor, Jawa Barat dan Kalimantan, duduk dengan tertib sambil mengucapkan bersalawat dan berzikir. Di luar dugaan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menkopolhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin dan beberapa menteri ikut mendatangi lokasi untuk melaksanakan sholat Jum'at bersama.

Dalam khutbah Jum'at, salah seorang pemimpin Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Habib Riziew Shihab mengatakan aksi yang dilakukan ribuan umat Islam ini bukan ingin merusak negara kesatuan Republik Indonesia tetapi untuk menuntut keadilan.

"Hari ini jutaan umat Islam datang ke Jakarta bukan untuk merusak NKRI,bukan untuk melawan Pancasila dan menodai UUD 1945 dan bukan juga untuk menghancurkan kebhinekaan kita tetapi saya sampaikan kepada ulama, umaro khususnya bapak presiden, mereka datang untuk membela Al Quran, agama dan menegakan hukum karena justru mereka cinta kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan bersemboyan Bhineka Tunggal Ika," ujarnya.

Presiden Joko Widodo Sampaikan Terima Kasih kepada Peserta Aksi

Ketika didaulat menyampaikan pidato, Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih kepada peserta aksi damai itu.

â€œTerima kasih atas doa dan dzikir yang dipanjatkan bagi negara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya ingin memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena seluruh jemaah hadir tertib dalam ketertiban sehingga acaranya bisa berjalan baik," katanya.

Pernyataan Presiden Joko Widodo ini ditanggapi peserta aksi dengan meminta supaya gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama, atau yang dikenal sebagai Ahok, ditangkap. Presiden tidak memberi tanggapan atas permintaan itu, tetapi sebelumnya Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian memastikan bahwa proses hukum terhadap Ahok akan terus berlanjut. Proses kasus itu kini berada di tangan Kejaksaan Agung.

"Kemaren sudah diserahkan tersangkanya, saudara Basuki Tjahaja Purnama. Apa yang kami lakukan sudah maksimal, kenapa? Bayangkan berapa kali juga diperiksa KPK tidak bisa jadi tersangka tetapi ketika ditangani oleh Polri bisa jadi tersangka. Untuk itu saya mohon dukungan dari saudara-saudara semua agar proses hukumnya terus berjalan. Dan Polri bersama saudara-saudara sekalian terus mengawal kasus ini," jelasnya.

Kasus Ahok Kini Ditangani Kejaksaan Agung

Pada 16 November lalu, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri telah menetapkan Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Penyidik menjeratnya dengan pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun dan pasal 156a KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun. Tim jaksa penuntut umum menyatakan berkas perkara Ahok lengkap dan akan segera diadili. [em/fw]

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Tuesday, December 6, 2016

Pengamat: Perbuatan Makar tak Harus Ada Kekerasan atau Kerusuhan

Monday, December 5, 2016

Asal-usul Makar, Ini Penjelasan Wiranto | politik

Tuesday, December 6, 2016

Pengamat: Perbuatan Makar tak Harus Ada Kekerasan atau Kerusuhan

Monday, December 5, 2016

Asal-usul Makar, Ini Penjelasan Wiranto | politik

Wednesday, December 7, 2016

Soal Makar, Ini Reaksi Kubu Ahmad Dhani Soal Ancaman Kapolda

Monday, December 5, 2016

Asal-usul Makar, Ini Penjelasan Wiranto

Sunday, December 4, 2016

Diduga Makar, Tiga Orang Masih Ditahan, Tujuh Dibebaskan

Arsip Blog

Tuesday, December 6, 2016

Monday, December 5, 2016

Tuesday, December 6, 2016

Monday, December 5, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Monday, December 5, 2016

Sunday, December 4, 2016

Social Profiles

Arsip Blog