Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for presiden

Showing posts sorted by relevance for query presiden. Sort by date Show all posts

Sunday, December 4, 2016

Diduga Makar, Tiga Orang Masih Ditahan, Tujuh Dibebaskan

Sementara tiga lainnya yang masih ditahan adalah Sri Bintang Pamungkas yang juga dijerat dengan tuduhan makar dan dua lainnya, Jamran dan Rizal Kobar, dijerat UU Informasi & Transaksi Elektronik ITE.

Polisi: Makar Bisa Berbentuk Permufakatan Jahat

Dalam keterangan pers di Mabes Polri Jakarta, Kadiv Humas Irjen Pol. Boy Rafli Amar mengatakan ada tujuh orang yang dipersangkakan melakukan upaya melanggar pasal 107 junto pasal 110 KUHP. Dugaan ini berkaitan dengan rencana pemanfaatan massa untuk menduduki kantor DPR, pemaksaan agar bisa dilakukan Sidang Istimewa dan menuntut pergantian pemerintah dan sebagainyaâ€. Ditambahkannya, â€œmakar di sini merupakan tindakan permufakatan jahat. Dalam pemahaman penyidik Polri, makar merupakan permufakatan atau bisa juga dikategorikan sebagai perbuatan delik formil, artinya tidak perlu terjadi dulu perbuatan makar tersebut.â€

Polisi, menurut Boy Rafli Amar, telah bertindak hati-hati dengan mengumpulkan informasi dan barang bukti selama tiga minggu terakhir ini. Penangkapan yang dilakukan menjelang unjuk rasa besar-besaran hari Jum'at (2/12) yang dipusatkan di Lapangan Monumen Nasional, â€œmerupakan upaya polisi menjaga kemurnian ibadah di silang Monas dan mengeliminir berbagai indikasi kerawanan yang mungkin terjadi, seperti pemanfaatan massa secara sedemikian rupa,â€ tambahnya.â€‹

Aksi damai 2 Desember 2016.

Sejumlah Besar Massa Gelar Aksi Damai di Monas

Sejumlah besar massa dari berbagai daerah, seperti Jakarta, Bogor, Jawa Barat dan Kalimantan, meramaikan unjuk rasa yang disebut sebagai â€œAksi Bela Islam IIIâ€. Aksi damai itu dihadiri oleh Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan sejumlah pemimpin organisasi massa. Wartawan VOA di Jakarta Fathiyah Wardah melaporkan, massa yang datang dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain dari Jakarta, Bogor, Jawa Barat dan Kalimantan, duduk dengan tertib sambil mengucapkan bersalawat dan berzikir. Di luar dugaan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menkopolhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin dan beberapa menteri ikut mendatangi lokasi untuk melaksanakan sholat Jum'at bersama.

Dalam khutbah Jum'at, salah seorang pemimpin Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Habib Riziew Shihab mengatakan aksi yang dilakukan ribuan umat Islam ini bukan ingin merusak negara kesatuan Republik Indonesia tetapi untuk menuntut keadilan.

"Hari ini jutaan umat Islam datang ke Jakarta bukan untuk merusak NKRI,bukan untuk melawan Pancasila dan menodai UUD 1945 dan bukan juga untuk menghancurkan kebhinekaan kita tetapi saya sampaikan kepada ulama, umaro khususnya bapak presiden, mereka datang untuk membela Al Quran, agama dan menegakan hukum karena justru mereka cinta kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan bersemboyan Bhineka Tunggal Ika," ujarnya.

Presiden Joko Widodo Sampaikan Terima Kasih kepada Peserta Aksi

Ketika didaulat menyampaikan pidato, Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih kepada peserta aksi damai itu.

â€œTerima kasih atas doa dan dzikir yang dipanjatkan bagi negara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya ingin memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena seluruh jemaah hadir tertib dalam ketertiban sehingga acaranya bisa berjalan baik," katanya.

Pernyataan Presiden Joko Widodo ini ditanggapi peserta aksi dengan meminta supaya gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama, atau yang dikenal sebagai Ahok, ditangkap. Presiden tidak memberi tanggapan atas permintaan itu, tetapi sebelumnya Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian memastikan bahwa proses hukum terhadap Ahok akan terus berlanjut. Proses kasus itu kini berada di tangan Kejaksaan Agung.

"Kemaren sudah diserahkan tersangkanya, saudara Basuki Tjahaja Purnama. Apa yang kami lakukan sudah maksimal, kenapa? Bayangkan berapa kali juga diperiksa KPK tidak bisa jadi tersangka tetapi ketika ditangani oleh Polri bisa jadi tersangka. Untuk itu saya mohon dukungan dari saudara-saudara semua agar proses hukumnya terus berjalan. Dan Polri bersama saudara-saudara sekalian terus mengawal kasus ini," jelasnya.

Kasus Ahok Kini Ditangani Kejaksaan Agung

Pada 16 November lalu, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri telah menetapkan Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Penyidik menjeratnya dengan pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun dan pasal 156a KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun. Tim jaksa penuntut umum menyatakan berkas perkara Ahok lengkap dan akan segera diadili. [em/fw]

Komisioner Komnas HAM: Makar Hak Konstitusional Rakyat

By Rifan Muazin 7:00 PM No comments

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai upaya mengganti presiden di tengah masa jabatan merupakan hak konstitusional warga negara. Namun hal itu harus sesuai dengan undang-undang.

Pernyataan itu disampaikan Pigai menyikapi penangkapan sejumlah aktivis yang dituding melakukan makar, termasuk Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang, yang ditangkap pada dini hari tadi.

"Kritikan rakyat itu merupakan hak konstitusional warga negara, termasuk perbuatan atau tindakan mengganti presiden di tengah jalan asal konstitusional melalui parlemen," kata Pigai dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, di JakartaÂ kemarin.

Dia menilai penangkapan Hatta Taliwang dan sejumlah tokoh yang dituduh makar membuktikan watak pemerintahan represif. Sepanjang tindakan makar sesuai dengan konstitusi, menurutnya, hal itu bukan persoalan.

"Penangkapan terhadap Ibu Rachma dkk, termasuk Pak Hatta Taliwang, menujukkan tindakan represif pemerintah. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)," katanya.

Pigai mengatakan, makar atau kudeta yang tidak dibenarkan adalah makar yang bersifat inkonstitusional. Hal itu berarti tindakan makar tersebut menimbulkan instabilitas nasional, pelanggaran HAM, menghilangkan demokrasi, dan kedigdayaan sipil.

Dia menjelaskan, dalam human rights and elections disebutkan, di tengah kondisi tertentu atau situasi terpaksa, presiden memiliki kemampuan untuk mengeluarkan pernyataan darurat atau state in emergency.

Demikian pula dengan rakyat. Mereka juga memiliki kesempatan untuk melakukan pengambilalihan kekuasaan, apakah melalui people power ataupun kudeta, baik oleh militer atau sipil. Dia menyebut tindakan makar pernah dipraktikkan di Indonesia dan di negara-negara lain.

"Keduanya dilakukan hanya semata-mata demi pemulihan stabilitas sosial dan integritas nasional," kata Pigai.

Komisioner asal Papua itu mengatakan, kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Dalam arti, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi negara.

Presiden adalah pemangku kewajiban (obligation) atas perlindungan dan pemenuhan HAM. Sementara kedudukan rakyat sebagai pemilik hak (Right holder). Oleh karena itu, rakyat berhak menilai dan mengkritisinya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Junimart Girsang berharap proses penyidikan kasus makar ini dilakukan secara transparan.

Dia meminta polisi mempublikasikan bukti makar yang dituduhkan kepada sejumlah orang yang telah ditangkap.

"Kami harapkan sekali lagi, polisi sebaiknya transparan dalam penyidikan. Sampaikanlah kepada masyarakat, agar tidak muncul isu-isu yang tidak kondusif," kata Junimart.

Dia yakin polisi masih memiliki bukti lain terkait dugaan makar tersebut. Namun Junimart belum mengetahui secara pasti dalam bentuk apa bukti tersebut.

"Kami takÂ tahu apakah mereka (polisi) masih punya bukti lain. Bukti percakapan langsung misalnya, saya yakin itu ada," kata Junimart.

Kemarin polisi kembali menangkap satu orang yang diduga terkait kasus makar. Kali ini yang ditangkap adalah Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang. Dia ditangkap di rumahnya pada pukul 01.30 WIB. (pmg/obs)

Dunia Sorot Penangkapan Anak Presiden Sukarno atas Tuduhan Makar

By Rifan Muazin 2:00 PM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Aksi demo 2 DesemberÂ lalu ternyata tak hanya menarik perhatian nasional. Dunia internasional pun menyoroti salat Jumat massal yang digelar di Lapangan Monumen Nasional (Monas) itu.

Dunia lewat media asing juga menyorot tentang penangkapan 10 orang terduga makar. Apalagi salah satu di antaranya adalah musikus Ahmad Dhani, yang juga calon Wakil Bupati Bekasi. Bukan tanpa alasan, suami dari Mulan Jameela itu pernah dikecam media internasional terkait dengan menjiplak lagu Queen, "We Will Rock You", untuk kampanye Pilpres 2014 lalu. Ditambah dengan kostum ala Nazi yang dianggap tidak pantas.

Selain Ahmad Dhani, yang membuat dunia terkesima adalah salah satu dari 10 orang yang ditangkap karena diduga makar adalah Rachmawati Soekarnoputri. Seperti diketahui, Rachmawati tak lain tak bukan adalah anak dari proklamator Republik Indonesia, presiden pertama Soekarno dan juga dari adik presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Melalu artikel yang berjudul "Indonesian police arrest sister of former president Megawati ahead of rally" dari Channel News Asia, media Singapura itu menaikkan artikel terkait penangkapan Rachmawati dan 10 orang lainnya, termasuk Ahmad Dhani dan Sri Bintang Pamungkas menjelang aksi demo 2 Desember.

Adapun artikel surat kabar Inggris, The Telegraph, memberi judul "Daughter of Indonesia's founding president arrested over alleged anti-government plot, amid mass protests".

"Rachmawati Soekarnoputri, anak dari pendiri Indonesia, Presiden Soekarno dan adik dari mantan presiden Megawati, ditangkap pada dini hari Jumat, kata pengacara," demikian seperti Liputan6.com kutip dari Telegraph.

Telegraph melaporkan bahwa media-media Indonesia meliput konferensi pers Rachmawati pada Kamis, meminta para pendemo untuk menduduki gedung DPR. Menurut artikel tersebut, aksi Rachmawati dianggap tindakan makar karena telah melawan pemerintah.

Media Malaysia, New Straits Times Online, mengutip Bernama memberi judul artikel "Sukarno's daughter, rockstar Ahmad Dhani among 10 nabbed over treason."

Artikel itu menyebut penangkapan tidak terkait aksi demo 2 Desember yang meminta penahanan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melainkan karena melakukan tindakan makar melawan pemerintah.

Sementara itu media asing lainnya, Reuters, dalam laporannya yang bertajuk "Sea of protesters in Jakarta amid fury over Christian governor" menuliskan 10 orang ditangkap menjelang pagi, di mana delapan di antaranya terduga makar. Dan dua lainnya didakwa melanggar UU ITE.

Rachmawati ditangkap dan diperiksa di Mako Brimob Kelapa II Depok. Menurut pengacaranya, adik kandung Presiden Megawati itu menolak menjawab pertanyaan penyidik tentang dugaan makar yang ditujukan kepadanya. Ditaambah, kondisi kesehatan yang terbilang tidak stabil. Juru bicara Rachmawati, Teguh Santosa, mengatakan kliennya dimintai keterangan untuk Berita Acara Penyidikan (BAP) sebanyak dua kali.

Rachmawati bersama pengacaranya meninggalkan Mako Brimob Kelapa II Depok pada pukul 22.00 WIB Jumat, 2 Desember menggunakan Mercedes-Benz berwarna hitam.

"Mbak Rachma diizinkan berobat keluar karena proses BAP sudah selesai. Dia tidak layak untuk ditahan," Teguh memungkasi.

Dunia Sorot Penangkapan Anak Presiden Sukarno atas Tuduhan Makar

By Rifan Muazin 10:00 AM No comments

Adapun artikel surat kabar Inggris, The Telegraph, memberi judul "Daughter of Indonesia's founding president arrested over alleged anti-government plot, amid mass protests".

Media Malaysia, New Straits Times Online, mengutip Bernama memberi judul artikel "Sukarno's daughter, rockstar Ahmad Dhani among 10 nabbed over treason."

Artikel itu menyebut penangkapan tidak terkait aksi demo 2 Desember yang meminta penahanan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melainkan karena melakukan tindakan makar melawan pemerintah.

Rachmawati bersama pengacaranya meninggalkan Mako Brimob Kelapa II Depok pada pukul 22.00 WIB Jumat, 2 Desember menggunakan Mercedes-Benz berwarna hitam.

"Mbak Rachma diizinkan berobat keluar karena proses BAP sudah selesai. Dia tidak layak untuk ditahan," Teguh memungkasi.

Pasal makar untuk 'bungkam kebebasan berpendapat'?

By Rifan Muazin 1:00 PM No comments

Image copyright AP Image caption Sri Bintang Pamungkas pernah dipenjara di era pemerintahan Presiden Suharto atas tuduhan subversif.

Suara Ernalia, istri Sri Bintang Pamungkas, beberapa kali terdengar tercekat. Dia berupaya menjelaskan duduk perkara penangkapan suaminya, tanpa larut dalam kesedihan.

Sudah dua malam Sri Bintang Pamungkas menghabiskan waktu sebagai tahanan kepolisian sejak dibawa dari rumahnya di bilangan Cibubur, Jakarta Timur, pada Jumat (02/11) pagi. Sri Bintang adalah salah satu dari 11 orang yang ditangkap dan dijadikan tersangka oleh kepolisian menjelang doa bersama di kawasan Monas.

"Waktu awal-awal, ketika dibawa ke Markas Brimob, saya tidak dikasih surat apapun. Minta tidak dikasih. Mau foto kopi tidak boleh, difoto menggunakan ponsel juga tidak boleh. Kemarin saya sudah lihat surat penahanannya setelah dibawa ke Polda. Tuduhannya makar, Pasal 107 KUHP," kata Ernalia kepada BBC Indonesia.

Ernalia mengutarakan bahwa tuduhan kepolisian terhadap suaminya didasari oleh pertemuan dengan sejumlah tokoh di sebuah hotel. Tapi, menurut Ernalia, Sri Bintang tidak menghadiri pertemuan itu.

"Kemudian (tuduhan) dialihkan ke waktu (Sri Bintang Pamungkas) ada di orasi di penggusuran," kata Ernalia.

Dalam rekaman video di media Youtube, tampak mantan politikus PPP itu berorasi di bawah jalan tol. Saat itu dia mengatakan bahwa kaum kaya semestinya diberikan pajak tinggi, lalu hasilnya disalurkan ke fakir miskin.

"Pemerintah kita sejak zamannya Suharto sampai hari ini tidak melakukan itu. Apa yang bisa saya simpulkan dari situ? Mereka jahat...Ya harus diturunkan, harus dijatuhkan. Inilah yang perlu kita lakukan pada presiden-presiden yang jahat ini, termasuk Jokowi," kata Sri Bintang Pamungkas.

Ucapan Sri Bintang tersebut, kata Ernalia, adalah hak dia untuk berpendapat dan meminta.

Image copyright EPA Image caption Kepolisian menyatakan sebanyak delapan orang diduga melakukan makar dengan berupaya menggiring para peserta doa bersama di kawasan Silang Monas, 2 Desember lalu, untuk menguasai gedung DPR/MPR.

'Tergesa-gesa'

Secara terpisah, Ratna Sarumpaet menuding Polri ingin tergesa-gesa menangkap dan menjadikannya sebagai tersangka tapi tidak siap dengan unsur-unsur bukti.

"Katanya sudah terpenuhi unsur-unsurnya. Unsur yang mana?" tanya Ratna.

Yusril Ihza Mahendra, selaku kuasa hukum Ratna dan Rachmawati Sukarnoputri, mengatakan apa yang dilakukan kliennya hanyalah sebatas kritikan terhadap pemerintah.

"Kalau sampai pelaksanaan makar, masih jauh. Dan bahwa mereka mengadakan rapat-rapat, pertemuan, mengkritik pemerintah, itu normal-normal saja," kata Yusril Ihza Mahendra, Minggu (04/12) siang.

Perbedaan kritik dan makar

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Boy Rafli Amar, menepis klaim bahwa yang dilakukan 11 orang adalah murni kritik terhadap pemerintah.

"Apakah di alam demokrasi ini tidak boleh orang mengkritik? Ini bukan kritikan. Kritik dengan makar berbeda," tegas Boy.

Boy mengklaim kepolisian telah mengantongi beragam bukti yang memberatkan 11 tersangka, termasuk tulisan tangan dan hasil pemantauan percakapan.

"Dugaan ini berkaitan adanya rencana pemanfaatan massa untuk menduduki kantor DPR RI, kemudian berencana melakukan pemaksaan agar bisa dilakukannya sidang istimewa untuk menuntut pergantian pemerintahan dan seterusnya," kata Boy.

Boy menegaskan bahwa penangkapan tidak perlu menunggu sampai upaya makar telah terjadi. "Ketika terdeteksi adanya niatan itu, inilah yang dimainkan kepolisian."

Image copyright HOTLI SIMANJUNTAK/EPA Image caption Pasal makar dalam KUHP, menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Alghiffari Aqsa, telah digunakan penguasa sejak era Orde Baru sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi.

Tafsir penguasa

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Alghiffari Aqsa, mengatakan bahwa pasal makar dalam KUHP telah digunakan sejak era Orde Baru sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi.

"Pasal makar itu tergantung dari definisi ataupun tafsir penguasa. Seringkali orang dituduh makar karena ekspresinya meminta pemerintah untuk turun atau menyampaikan ekspresi ketidakpuasan terhadap pemerintah. Penerapan pasal itu tidak tepat, melanggar kebebasan berekspresi," kata Alghiffari.

Pasal makar, tambahnya, bisa saja digunakan apabila memang ada bukti-bukti yang memadai.

"Jika ada bukti-bukti menggulingkan pemerintahan, dalam artian ada kekerasan di dalamnya, ada upaya untuk melakukan sabotase, ada upaya untuk membuat kaos. Tapi apakah orang-orang yang ditangkap punya kemampuan itu?"

Menurut ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Eva Ahyani Djulfa, hal yang bisa mengategorikan suatu perbuatan sebagai makar berdasarkan pasal 87 KUHP adalah niat dan permulaan pelaksanaan.

Karena niat adalah sesuatu yang abstrak, maka aparat hukum bisa memandangnya menggunakan sudut pandang subjektif.

"Jadi segala tindakan yang menggambarkan tentang niat, itu sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan," kata Eva.

Namun, ada sudut pandang objektif yang juga bisa dipakai dari sisi hukum. Sudut pandang ini menimbang kemampuan seseorang atau suatu pihak untuk mewujudkan tindakan makar.

"Kedua sudut pandang ini bisa sama-sama digunakan. Hanya saja, tergantung dari penegak hukum," tutup Eva.

Pada Jumat 2 Desember, sebanyak delapan orang ditangkap atas dugaan pemufakatan makar yakni eks Staf Ahli Panglima TNI Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein, Ketua Solidaritas Sahabat Cendana Firza Huzein.

Turut ditangkap aktivis politik Ratna Sarumpaet, calon wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, Sri Bintang Pamungkas dan Eko.

Ada pula dua orang yang ditangkap dan dijerat Pasal 28 Undang-Undang ITE yakni Jamran dan Rizal Kobar.

Pasal-pasal makar dalam KUHP

Pasal 104

Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 105

[Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, pasal VIII, butir 13.]

Pasal 106

Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 107

Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Para pemimpin dan pengatur makar tersebbut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Sunday, December 4, 2016

Diduga Makar, Tiga Orang Masih Ditahan, Tujuh Dibebaskan

Thursday, December 8, 2016

Komisioner Komnas HAM: Makar Hak Konstitusional Rakyat

Saturday, December 3, 2016

Dunia Sorot Penangkapan Anak Presiden Sukarno atas Tuduhan Makar

Dunia Sorot Penangkapan Anak Presiden Sukarno atas Tuduhan Makar

Monday, December 5, 2016

Pasal makar untuk 'bungkam kebebasan berpendapat'?

'Tergesa-gesa'

Perbedaan kritik dan makar

Tafsir penguasa

Arsip Blog

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Sunday, December 4, 2016

Diduga Makar, Tiga Orang Masih Ditahan, Tujuh Dibebaskan

Thursday, December 8, 2016

Komisioner Komnas HAM: Makar Hak Konstitusional Rakyat

Saturday, December 3, 2016

Dunia Sorot Penangkapan Anak Presiden Sukarno atas Tuduhan Makar

Dunia Sorot Penangkapan Anak Presiden Sukarno atas Tuduhan Makar

Monday, December 5, 2016

Pasal makar untuk 'bungkam kebebasan berpendapat'?

'Tergesa-gesa'

Perbedaan kritik dan makar

Tafsir penguasa

Social Profiles

Arsip Blog