Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for penistaan

Showing posts sorted by relevance for query penistaan. Sort by date Show all posts

Friday, December 2, 2016

Kompolnas Anggap Kasus Makar Tak Ada Hubungan dengan Perkara Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menanggapi banyaknya wacana yang menyebut bahwa penangkapan sejumlah orang terkait dugaan makar berkaitan dengan dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Polisi menangkap 10 orang yang diduga melakukan pemufakatan untuk bertindak makar.

"Kompolnas memandang tidak ada relevansinya penangkapan 10 orang yang diduga makar, dengan penanganan kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah dilakukan oleh Polri," ujar Poengky melalui keterangan tertulis, Jumat (2/12/2016).

Poengky mengatakan, jika ada pihak yang keberatan dengan adanya penangkapan itu, maka ada upaya hukum yang tersedia, yakni praperadilan. Mereka bisa menguji keabsahan penangkapan lewat cara tersebut.

"Untuk substansi perkaranya sendiri, mari kita sama-sama menghargai sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia," kata Poengky.

Masyarakat diminta mempercayakan proses penegakan hukum kepada Polri. Kompolnas, kata Poengky, meminta masyarakat untuk menebarkan kesejukan. Jangan lagi ada upaya memprovokasi hingga makar.

"Serta menghormati seluruh proses hukum yang tengah berlangsung," kata Poengky.

Mengenai doa bersama 2 Desember, Poengky mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat. Mereka berhasil membuktikan bahwa aksi yang dilakukan berjalan damai.

"Selamat bertugas kepada seluruh jajaran Polri atas jerih payahnya selama ini dalam melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum," kata Poengky.

Polisi menangkap 10 orang di tempat terpisah atas dugaan melakukan makar.Â Sepuluh orang tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka adalah musisi Ahmad Dhani, aktivis Ratna Sarumpaet, Rachmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, Kivlan Zein, Adityawarman, Jamran, Eko, Rizal Khobar, dan Firza Huzein.

"Kalau sudah ditangkap itu pasti sudah ditetapkan menjadi tersangka," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar.

Mereka ada yang dipersangkakan dengan Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa, ada yang terkena Pasal 107 KUHP juncto Pasal 110 KUHP juncto Pasal 87 KUHP tentang Makar, dan ada juga yang terkait Pasal UU ITE.

Boy belum dapat memastikan apakah mereka akan langsung ditahan atau tidak. Saat ini, kata dia, 10 orang tersebut masih menjalani pemeriksaan secara intensif.

Kompas TV Soal Isu Makar, Jokowi: Itu untuk Mengingatkan

Pengacara Sri Bintang Minta Gelar Perkara Makar Seperti Ahok

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Pengacara tersangka Sri Bintang Pamungkas, Razman Arif Nasution menyangkal kliennya terlibat dalam kasus makar. Dia pun meminta Polri membuktikan tuduhan itu melalui gelar perkara secara terbuka terbatas seperti kasus penistaan agama oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Tak hanya untuk Sri Bintang, Razman juga meminta gelar perkara terbuka terbatas itu berlaku terhadap 10 tersangka lain yang ditangkap pada Jumat 2 Desember 2016 pagi dengan tuduhan makar dan penghinaan penguasa.

"Makanya dibedah lah. Saya minta ada peraturan Kapolri boleh gelar perkara khusus, karena sekarang ada diskresi dari Kapolri. Sekarang gini saja, 11 orang itu digelar perkara terbuka terbatas," ujar Razman di Mapolda Metro Jaya, Rabu (7/12/2016).

Gelar perkara semacam ini pertama kali dilakukan pada kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Razman ingin, kepolisian berlaku adil dengan melakukan gelar perkara secara transparan untuk membuktikan tudingan adanya rencana makar.

"Iya seperti Ahok, ayo kami datangkan pakar-pakar, kalau memang bisa dibuktikan tersangka, kami terima. Tapi, kalau tidak (terbukti bersalah) kami minta supaya dilepaskan," tantang Razman.

Tak hanya itu, dia juga meminta kepolisian membongkar siapa sosok yang dianggap sebagai penyandang dana rencana makar dengan mendompleng aksi damai 212 ini. Sebab, dia merasa tuduhan polisi terhadap Sri Bintang tak tepat.

"Memang bisa Pak Bintang mengarahkan massa sebanyak itu? Enggak bisa. Jadi, ini aksi super damai menjadi tidak damai karena ditangkapnya 11 orang ini," pungkas Razman.

Sebelumnya, sebanyak 11 tokoh dan aktivis ditangkap di beberapa tempat dalam waktu yang hampir bersamaan, Jumat 2 Desember pagi. Mereka diduga kuat terlibat upaya makar.

Tujuh orang tersangka makar, yakni Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri telah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan hampir 1x24 jam.

Begitu juga terhadap musisi Ahmad Dhani yang dalam penangkapan ini ditetapkan sebagai tersangka penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.

Sementara tiga lainnya, yakni Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar ditahan di Polda Metro Jaya. Ketiganya dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan juga Pasal 107 Jo Pasal 110 KUHP tentang Makar dan Permufakatan Jahat.

Pengacara Sri Bintang Minta Gelar Perkara Makar Seperti Ahok

By Rifan Muazin 10:00 AM No comments

"Iya seperti Ahok, ayo kami datangkan pakar-pakar, kalau memang bisa dibuktikan tersangka, kami terima. Tapi, kalau tidak (terbukti bersalah) kami minta supaya dilepaskan," tantang Razman.

"Memang bisa Pak Bintang mengarahkan massa sebanyak itu? Enggak bisa. Jadi, ini aksi super damai menjadi tidak damai karena ditangkapnya 11 orang ini," pungkas Razman.

Sebelumnya, sebanyak 11 tokoh dan aktivis ditangkap di beberapa tempat dalam waktu yang hampir bersamaan, Jumat 2 Desember pagi. Mereka diduga kuat terlibat upaya makar.

Begitu juga terhadap musisi Ahmad Dhani yang dalam penangkapan ini ditetapkan sebagai tersangka penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.

Pengacara Sri Bintang Minta Gelar Perkara Makar Seperti Ahok

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments

"Iya seperti Ahok, ayo kami datangkan pakar-pakar, kalau memang bisa dibuktikan tersangka, kami terima. Tapi, kalau tidak (terbukti bersalah) kami minta supaya dilepaskan," tantang Razman.

"Memang bisa Pak Bintang mengarahkan massa sebanyak itu? Enggak bisa. Jadi, ini aksi super damai menjadi tidak damai karena ditangkapnya 11 orang ini," pungkas Razman.

Sebelumnya, sebanyak 11 tokoh dan aktivis ditangkap di beberapa tempat dalam waktu yang hampir bersamaan, Jumat 2 Desember pagi. Mereka diduga kuat terlibat upaya makar.

Begitu juga terhadap musisi Ahmad Dhani yang dalam penangkapan ini ditetapkan sebagai tersangka penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.

Kapolri Jelaskan soal Kasus Makar ke Komisi III

By Rifan Muazin 10:00 PM No comments

Liputan6.com, Jakarta Kapolri JenderalÂ Tito Karnavian hadir di rapat dengan Komisi III DPR. Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III dan Kapolri itu membahas penangkapan 11 orang dengan tuduhan makar dan pelanggaran atas pasal dalam UU ITE.

"Rapatnya sedang berlangsung," ujar Ketua Komisi III Bambang Soesatyo ketika dihubungi Liputan6.com, Senin (5/12/2016).

Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, pernyataan makar yang disampaikan Polri terhadap 11 tersangka yang ditangkap jelang aksi 2 Desember pekan lalu, agak sensitif dalam konteks perpolitikan nasional dan berpotensi mengganggu perekonomian.

"Pertama, apakah identitas sosok-sosok petualang politik yang ingin melakukan makar itu sudah teridentifikasi, dan kapan akan diumumkan kepada publik?" kata Bamsoet.

Kedua, dia melanjutkan, rapat-rapat yang mengagendakan makar dan ingin menguasai gedung DPR di mana saja, serta siapa politikus yang dimaksud dan menjadi peserta rapat-rapat itu.

"Ketiga, bagaimana Polri akan memperlakukan para perencana makar itu, termasuk para peserta rapat?" Bamsoet menambahkan.

Dia juga mempertanyakan keterkaitan tersangka penyebar rush money dengan peserta makar atau tidak.

"Kelima, sudah sejauh mana penanganan atau penyelidikan terhadap aktor-aktor politik yang menunggangi aksi damai 4 November yang berujung pada kerusuhan itu? Dan akan berlangsung berapa lama situasi dan kondisi waswas ini akan berlangsung?" dia memaparkan.

Politikus Partai Golkar ini menegaskan kelima pertanyaan tersebut penting mengingat beberapa elemen masyarakat mengeluhkan situasi akhir-akhir ini yang dirasakan kurang kondusif.

"Kami juga memberikan apresiasi kepada Polri yang dalam tempo singkat telah menyelesaikan pemeriksaan dan melimpahkan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu ke Kejaksaan Agung. Sehingga bola panas tersebut kini ada di tangan Kejaksaan Agung," dia menuturkan.

Kendati bola panas kasus Ahok tidak lagi di tangan kepolisian, ucap Bamsoet, Komisi III DPR tetap akan mempertanyakan kesiapan Polri dalam mengantisipasi keputusan akhir atas kasus Ahok.

"Apa pun keputusannya akan menimbulkan pro kontra di ruang publik. Dan itu tetap menjadi tanggung jawab Polri," tegas Bamsoet.

Mahfud MD: Makar Tuduhan Serius | Nasional

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments

Yogyakarta - Tuduhan makar terhadap 10 orang diantaranya Rahmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet dan Ahmad Dhani bukanlah tuduhan yang sembarangan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai, penangkapan delapan aktivis atas tuduhan makar bukan perkara main-main, sebab hukumannya sesuai KUHP bisa sampai hukuman mati.

"Saya kira, Kepolisian sudah punya data dan fakta sehingga menetapkan mereka sebagai tersangka kasus makar. Karena tuduhan itu serius, maka ini tidak bisa main-main. Kita tak bisa menyalahkan Polisi, asal ada buktinya dan upaya makar itu hal yang serius. Polisi memang harus melakukan tindakan preventif,â€ kata Mahfud MD, di Yogyakarta, Jumat (2/12).

Menyikapi upaya yang dilakukan Rahmawati dan kawan-kawan untuk menduduki MPR dan meminta wakil rakyat menggulingkan pemerintahan Joko Widodo â€" Jusuf Kalla, pakar hukum tata negara ini berkomentar bahwa barangkali Rahmawati dan aktivis lainnya, tidak paham bahwa parlemen termasuk MPR tidak bisa menggulingkan pemerintah yang sah dan terlegimitasi. Tetapi, ujar Mahfud, penangkapan harus dilakukan berdasarkan bukti awal yang kuat.

"Mungkin Mbak Rahma dan kawan-kawan belum tahu kalau sekarang sudah berbeda dari era Orba atau Gus Dur dimana legislatif tidak bisa lagi memberhentikan Presiden. Undang-Undang Dasar sudah diamandemen dan berlaku sejak 2004, mereka tampaknya belum paham," ujar Mahfud.

Namun, lanjut Mahfud, pihak Kepolisian perlu menjelaskan ke publik, mengapa sampai muncul tuduhan makar tersebut. â€œTetapi hargai upaya Polisi. Masyarakat harus menunggu Polisi menjabarkan bukti awal hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Rahma dan aktivis lainnya. Kalau tidak terbukti, segera lepaskan,â€ ucapnya.

Meski belum mendapatkan data soal penangkapan tersebut, Mahfud MD menjelaskan bahwa dalam KUHP setidaknya ada 10 pasal soal tindakan makar dan semua ancamannya berat, dari hukuman mati, penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara.

Dijelaskan Mahfud, barangkali tindakan Rahma dan kawan-kawan memang tidak ditujukan sebagai upaya makar. Tetapi mereka lupa bahwa rencana makar adalah perbuatan serius sehingga harus disikapi secara serius pula oleh penegak hukum.

"Tuduhan makar itu serius, tetapi kalau dikaitkan dengan politik tuduhan itu juga tidak benar. Kalau memang ada langkah-langkah yang ditujukan untuk menjatuhkan pemerintah secara tidak sah bahkan dalam tindakan preventif atau sebelum makar terjadi, penangkapan memang bisa dilakukan," tambahnya.

Kondisi politik itu, ujar Mahfud, jika penangkapan tersebut hanya dikaitkan dengan aksi doa bersama 2 Desember yang merupakan kelanjutan aksi atas kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

â€œKalau penangkapan itu memang dilakukan terkait dengan upaya menjatuhkan pemerintah dengan cara yang tidak sah dan melanggar hukum, maka itulah makar,â€ katanya.

Tindakan preventif atas upaya makar, bisa dilakukan meskipun pihak bersangkutan belum melakukan apa-apa. Namun jangan sampai penangkapan itu mematikan hak-hak politik para aktivis, dan Polisi wajib mengumumkan alasan penangkapan secara transparan.

Suara Pembaruan >

Fuska Sani Evani/YUD

Suara Pembaruan

Tepis Tuduhan Makar, Rachmawati Mengaku Hanya Ajukan 2 Petisi

By Rifan Muazin 1:00 PM No comments

Jakarta - Kuasa hukum Rachmawati Soekarnoputri, Aldwin Rahadian, membantah kliennya melakukan upaya makar. Aldwin menjelaskan pada pertemuan 1 Desember di Sari Pan Pacific kliennya hanya mengajukan petisi.

"Jadi Bu Rachma merasa tidak ada upaya makar yang dituduhkan. Bu Rachma hanya kemudian ingin mengajukan dua petisi saja," kata Aldwin di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jumat (2/12/2016).

Aldwin menjelaskan petisi yang diajukan kliennya itu berisi dukungan kepada umat Islam terkait proses hukum dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Satu petisi membangun soliditas empati umat Islam penegakan hukum kasus Pak Ahok," kata dia.

Petisi kedua berkaitan dengan menyampaikan aspirasinya untuk mengembalikan UUD 1945 sebelum amandemen. Yang mana Isu ini juga disuarakan oleh Sri Bintang Pamungkas melalui suratnya yang dikirimkan ke pimpinan MPR/DPR dengan tembusan Panglima TNI.

"Kedua ingin menyampaikan kepada lembaga DPR beraspirasi untuk kemudian bisa mengembalikan UUD 45 sebelum amandemen, itu saja," jelasnya.

Terkait petisi itu, Aldwin mengklaim kliennya tidak melakukan upaya makar. Bahkan menurut dia Rachmawati juga tidak punya niatan seperti yang dituduhkan itu.

"Di luar itu, Bu Rachma menyampaikan tidak ada upaya apapun apalagi makar begitu. Tidak ada terlintas seperti itu, karena tidak ada upaya itu," katanya.

Dengan alasan itu juga Rachmawati tidak menandatangani surat penangkapan dirinya.

"Beliau kenapa tidak menandatangani surat penangkapan karena memang beliau tidak merasa melakukan upaya seperti itu," jawab dia.

Aldwin mengaku tidak tahu soal bukti awal yang digunakan penyidik untuk menangkap Rachmawati. Dia hanya menyebut pemeriksaan terpaksa dihentikan karena kondisi kliennya drop.

"Bukti apa yang sudah dimiliki penyidik kita belum tahu. Tadi hanya ditanyakan beberapa pertanyaan saja, riwayat hidup dan sebagainya makanya tadi sempat di dua kali BAP tapi karena kondisi tidak optimal untuk memberikan pernyataan dari pertanyaan. Karena memang kondisinya drop dan sakit," jelas dia.
(ams/jor)

Politikus Gerindra Ini Desak Polisi Tak Tuduh Makar | hukum

By Rifan Muazin 11:00 AM No comments

Sekjen Komite Bangkit Indonesia Ferry Juliantono setelah menjalani sidang perdana di Pengadilan Jakarta Pusat, (19/11). Ferry Juliantono diduga mendalangi demo di depan DPR dan kampus Universitas Katolik Atmajaya Jakarta yang berakhir rusuh. TEMPO/Am

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Gerindra Ferry Juliantono mendesak kepolisian untuk menghapuskan tuduhan makar terhadap pihak-pihak yang kritis menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Ia menginginkan kejadian penangkapan 11 aktivis adalah yang terakhir atas tuduhan mereka melakukan makar.

â€œJangan lagi gunakan isu makar untuk orang-orang yang kritis di negara ini,â€ kata Ferry di Jakarta, Sabtu, 3 Desember 2016. Ia beralasan apabila kepolisian menilai sikap kritis terhadap pemerintah diartikan sebagai makar maka adalah sikap yang keliru. Sebab, nantinya sudah tidak ada lagi perbedaan antara kritis dan makar.

Ferry menilai makar adalah penggunaan kekuasaan bersenjata untuk menggulingkan pemerintahan. Untuk 11 orang yang ditangkap polisi menjelang aksi super damai Jumat kemarin hanyalah orang yang kritis menyuarakan aspirasi kepada pemerintah. Ia menilai tidak mungkin kesebelas orang itu melakukan makar.

Menurut Ferry, kasus penangkapan adalah buntut dari ketidaktegasan aparat kepolisian dalam menangani perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Polisi dinilai kebingungan dan terkesan melindungi Ahok.

Ferry justru khawatir, ketidaktegasan kepolisian untuk menahan Ahok berbuntut pada aksi lain yang tidak sedamai aksi bela Islam jilid lll kemarin. Ia mendesak agar polisi segera menahan Ahok. â€œKalau Ahok ditahan, pasti aman,â€ ujar dia.

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan pihaknya sudah membebaskan 8 dari 11 orang yang ditangkap atas dugaan makar. Namun 3 orang lainnya dipastikan ditahan. Mereka berinisial J, RK, dan SBP.

Martinus berasalan penyidik telah menemukan bukti-bukti yang cukup untuk menahan tida orang itu. Ia menyebutkan sudah ada upaya perencanaan makar yang dilakukan. Yaitu mendompleng aksi bela Islam jilid lll dengan agenda politik. Ia mengatakan ada upaya bergerak ke DPR dan memaksa parlemen menggelar sidang istimewa.

DANANG FIRMANTO

Polisi Temukan Bukti Transfer Pendanaan Rencana Makar | politik

By Rifan Muazin 12:00 AM No comments

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul memberikan keterangan pers terkait persiapan kepolisian menjelang eksekusi mati jilid III, di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, 28 Juli 2016. Tempo/Rezki Alvionitasari.

TEMPO.CO,Â JakartaÂ - Kepala Bagian Penerangan Umum Markas Besar Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul membenarkan ada bukti transfer perbankan yang diduga untuk mendanai rencana makar dalam aksi damai pada Jumat pekan lalu, 2 Desember 2016. "Benar," kata Martinus saat dikonfirmasiÂ Tempo, Selasa, 6 Desember 2016.

Martinus enggan menjelaskan lebih detail soal periode dan jumlah transfer kepada pihak-pihak yang diduga terlibat makar, juga sumber dana tersebut. Menurut dia, polisi saat ini masih mendalami aliran dana itu. "Substansi penyidikan," ujarnya.

Baca:Â Sri Bintang Cs Diduga Makar, Siapa Pemasok Dananya?

Polisi sebelumnya menangkap sebelas orang yang diduga terlibat dalam pemufakatan terkait dengan makar. Delapan di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Sri Bintang Pamungkas; Ketua Bidang Pengkajian Ideologi Partai Gerindra Eko Suryo Santjojo; bekas anggota staf ahli Panglima TNI, Brigadir Jenderal Purnawirawan Adityawarman Thaha; bekas Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kivlan Zen; aktivis organisasi kemasyarakatan Solidaritas Sahabat Cendana, Firza Husein; Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri; tokoh buruh Alvin Indra Al Fariz; serta aktivis Ratna Sarumpaet.

Baca:Â Jenderal Iriawan Blakblakan Soal Skenario Tersangka Makar

Penangkapan dilakukan sebelum aksi damai dilakukan. Mereka dibawa dan diperiksa di Markas Brimob Kelapa Dua, Depok. Polisi menjerat para tersangka dengan Pasal 107Â junctoÂ 110 Kitab Undang-Undang Hukum PidanaÂ junctoÂ 87 KUHP, dengan hukuman pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun.

FRISKI RIANA

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Friday, December 2, 2016

Kompolnas Anggap Kasus Makar Tak Ada Hubungan dengan Perkara Ahok

Wednesday, December 7, 2016

Pengacara Sri Bintang Minta Gelar Perkara Makar Seperti Ahok

Pengacara Sri Bintang Minta Gelar Perkara Makar Seperti Ahok

Thursday, December 8, 2016

Pengacara Sri Bintang Minta Gelar Perkara Makar Seperti Ahok

Sunday, December 4, 2016

Kapolri Jelaskan soal Kasus Makar ke Komisi III

Friday, December 2, 2016

Mahfud MD: Makar Tuduhan Serius | Nasional

Tepis Tuduhan Makar, Rachmawati Mengaku Hanya Ajukan 2 Petisi

Sunday, December 4, 2016

Politikus Gerindra Ini Desak Polisi Tak Tuduh Makar | hukum

Wednesday, December 7, 2016

Polisi Temukan Bukti Transfer Pendanaan Rencana Makar | politik

Arsip Blog

Friday, December 2, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Thursday, December 8, 2016

Sunday, December 4, 2016

Friday, December 2, 2016

Sunday, December 4, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Social Profiles

Arsip Blog