Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for p> Tiba

Showing posts sorted by date for query p> Tiba. Sort by relevance Show all posts

Thursday, December 8, 2016

Siapa Hatta Taliwang yang Jadi Tersangka Dugaan Makar? | politik

Hatta Taliwang. Dok. TEMPO/ Bernard Chaniago

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Hatta Taliwang tiba-tiba jadi incaran polisi. Setelah 10 orang aktivis ditangkap karena dugaan makar, Hatta Taliwang diburu polisi karena diduga ikut dalam perencanaan penggulingan kekuasaan Presiden Joko Widodo. Hatta akhirnya ditangkap di salah satu flat di Rumah Susun Bendungan Hilir, Jakarta Pusat pada Kamis, 8 Desember 2016.

Polisi langsung menetapkan Hatta sebagai tersangka dalam kasus pemufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintah yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 107, 110, dan 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Komisaris Besar Martinus Sitompul, mengatakan penangkapan Hatta sesuai dengan pernyataan kepolisian bahwa kemungkinan ada tersangka lain selain 10 orang yang ditangkap pada Jumat, 2 Desember lalu.

Simak pula: Dugaan Makar, Hatta Taliwang Ditangkap

"Dinihari tadi sekitar pukul satu, di sebuah rumah susun di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, telah ditangkap satu orang berinisial MH alias HT," kata Martin di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Desember 2016.

Siapa sebenarnya Hatta Taliwang? Pria ini lahir di Desa Brang Rea, Sumbawa Barat pada 17 Februari 1954. Hatta menjadi anak angkat Jenderal Besar (TNI) Abdul Haris Nasution. Hatta menjadi aktivis sejak mahasiswa. Ia menjadi Ketua Dewan Mahasiswa Muhammadiyah pada 1977-1978.

Perjalanannya sebagai aktivis menemukan puncaknya saat ia menjadi satu dari 50 tokoh yang turut menandatangani akte notaris pendirian Partai Amanat Nasional (PAN). Hatta pun menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PAN periode 1999-2004.

Setelah tak menjadi anggota DPR dan keluar dari PAN, nama Hatta tak lagi beredar di pusaran politik nasional. Tapi ia sempat mengejutkan dengan tulisannya di sebuah media online yang berjudul Waspada Politik Cina Raya.

Dalam tulisan itu Hatta mengutip berbagai referensi tentang upaya Republik Rakyat Cina memperluas emporium kekuasannya hingga Indonesia. "Indonesia telah lama menjadi target untuk dijadikan tanah baru mereka. Karenanya Cina di Indonesia dan para Cina perantauannya sudah mulai masuk dalam pertarungan politik praktis dengan mendirikan partai politik dan bahkan menguasai partai politik lainnya dengan tujuan politik untuk Presiden Indonesia," kata Muhammad Hatta Taliwang.

Kritik pada penguasa bukan hanya di era ini saja dia sampaikan. Saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menjadi Presiden RI, Hatta juga mengeluarkan tulisan dan pernyataan yang mengkritik kebijakan-kebijakan SBY.

Baca pula: Soal Dana Makar, Penyidik Polda Koordinasi dengan PPATK

Pada 2014, Hatta mengirimkan surat terbuka pada MPR-DPR untuk memanggil SBY atas dugaan tidak transparan tentang utang yang masih ditanggung negara. Ia bersama Komite Nasional Penyelamat Rakyat (KN-KPR) juga pernah mendorong adanya sidang istimewa untuk menurungkan Presiden SBY.

Ajakan itu tak pernah bersambut. Hatta Taliwang yang dalam pemikirannya ingin mengembalikan UUD 1945 ke naskah aslinya, kini pun menyuarakan hal yang sama. Bersama Sri Bintang Pamungkas, Rachmawati Sokarnoputri, dan beberapa aktivis lainnya, ia kini menunggu pengadilan terkait kasus makar yang dituduhkan kepadanya.

DWI HERLAMBANG ADE | JH

Kivlan Zein Bercerita soal Penangkapannya atas Tuduhan Makar

By Rifan Muazin 1:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com â€" Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zein (69) hanya tertawa ketika mengenang penangkapannya, Jumat (2/12/2012) pagi, menjelang unjuk rasa damai 212 di Monas, Jakarta.

Seperti dikutip dari Tribunnews.com , Senin (5/12/2016), Kivlan menceritakan kronologi penangkapannya.

Awalnya, sekitar pukul 04.45 WIB, dia baru selesai shalat subuh di kediamannya, Gading Griya Lestari, Blok H1 nomor 15, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Saat itu, Kivlan sudah siap untuk berangkat ke Silang Monas. Ia hendak mendampingi pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, untuk memimpin unjuk rasa damai terkait proses hukum Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Tiba-tiba, rumahnya didatangi polisi, bersamaan dengan datangnya pembantu rumah. Sebanyak 20 polisi langsung masuk ke dalam rumah.

Saat itu, hanya ada Kivlan, seorang pembantu, dan staf di rumahnya. Sementara istri Kivlan tengah membesuk anak yang tengah sakit dan dirawat di Surabaya, Jawa Timur.

"Mereka langsung masuk menyerbu. Di depan pintu rumah saya sudah ada tiga orang berdiri," ujar Kivlan.

Ia mengaku awalnya kaget dengan kedatangan para polisi ke rumahnya kala pagi buta itu. Namun, dalam benaknya, ia menduga dirinya hendak diproses oleh polisi terkait dugaan makar.

Ia mengaku berusaha tenang karena ia sudah mengira apa yang menyebabkan sekelompok polisi tersebut mendatangi rumahnya, yakni tuduhan makar.

"Jadi saya sudah tahu bahwa dari berita bahwa polisi sudah menargetkan saya. Anak saya juga sudah cerita karena temannya banyak di polisi. Saya juga kaget waktu dikasih tahu, tapi itu sudah sebulan lalu," ujarnya.

Kivlan mempersilakan para polisi untuk duduk di ruang tamu rumahnya. Lantas, seorang polisi menyodorkan surat penggeledahan rumah. Ia tak melawan karena polisi membawa surat tersebut.

"Saya bilang, 'Kalau ada senjata ambil saja, kalau ada granat ambil saja. Kalau ada dokumen rancangan untuk makar, silakan (ambil)," ujarnya.

Beberapa polisi langsung membuka lemari dan laci meja. Mereka memeriksa sejumlah berkas, buku catatan, lembaran tiket pesawat perjalanan selama 5 sampai 10 tahun terakhir, hingga data dalam komputer jinjing atau laptop dan telepon genggamnya.

Namun, polisi tidak menemukan bukti petunjuk terkait rencana makar dari penggeledahan dan pemeriksaan tersebut. Polisi juga tidak menemukan senjata api maupun senjata tajam.

Polisi hanya menemukan beberapa berkas berisi karya tulisnya perihal kritik terhadap UUD 1945 perubahan dan ketatanegaraan.

Para polisi tersebut hendak membawa Kivlan dari rumahnya setelah penggeledahan. Namun, Kivlan tak begitu saja menuruti.

Sebab, ia merasa masih berstatus sebagai tentara cadangan yang seharusnya diproses oleh Polisi Militer TNI jika disangkakan melakukan tindak pidana tertentu.

Akhirnya, Kivlan manut setelah tiga personel PM TNI, termasuk Kasie Intel Kodam Jaya berpangkat Kapten, ternyata ikut dalam rombongan pihak kepolisian ini.

Kivlan mengaku tertawa saat mengalami proses penangkapannya itu. Sebab, ia pun pernah melakukan hal yang sama sewaktu menjadi Kepala Staf Kostrad pada 1998.

"Saya melihat itu, enggak apa-apa, saya ketawa saja. Saya sudah tahu. Dulu saya juga begini waktu saya dinas, waktu saya nangkapin orang begini juga, ya sudah sekarang saya ditangkapin orang, ya sudah," ujarnya.

Kivlan teringat dirinya sewaktu menjabat Kepala Staf Kostrad bersama Kodam Jaya dan Polri pernah memerintahkan penangkapan terhadap beberapa jenderal TNI dan mantan menteri yang melakukan pertemuan makar di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 12 November 1998.

Menurut dia, kelompok tersebut ditangkap karena sudah jelas dan ada bukti permufakatan makar. Di antaranya telah memproklamasikan pemerintah koalisi nasional dan menentukan kabinet hingga susunan MPR-nya.

"Ada Jenderal Kemal Idris, Toto S, dan banyak jenderal, termasuk ada Sri Bintang Pamungkas, Edi Sularsono. Ya, dulu juga kita perintahkan menangkap mereka karena mau makar pada masa Presiden Habibie," ucap Kivlan.

Kivlan mengaku tergelitik teringat pengalamannya itu dan apa yang dialaminya saat ini. Oleh karena itu, ia dapat memahami dan menghormati penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap dirinya.

"Cuma saya ketawa saja," ujarnya. (Baca juga: Kivlan Zein: Saya Tidak Ditangkap, Saya Diundang)

Menurut Kivlan, tidak ada ketegangan antara dirinya ataupun para penyidik kepolisian saat menjalani proses pemeriksaan di Mako Brimob.

Ia pun tidak merasa sebagai seorang pesakitan yang hendak dicecar pertanyaan. Justru perbincangan santai disertai guyonan terjadi.

"Saya malah ketawa-ketawa. Karena kata mereka (penyidik), 'Bapak dulu kan mengajarkan kami begitu, untuk menangkapi orang'. Saya bilang, ya sudah enggak apa-apa, silakan saja, saya juga begitu," kata Kivlan seraya tertawa karena teringat perkataan penyidik tersebut.

(Abdul Qodir/Tribunnews.com)

---

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Kivlan Zein Justru Tertawa Ditangkap Polisi, Ini Alasannya

Kompas TV Jadi Tersangka, Ahmad Dhani Akan Ajukan Praperadilan

Peneliti Hukum: Polisi Harus Hati-hati Terapkan Pasal Makar

By Rifan Muazin 5:00 AM No comments

Senin, 05 Desember 2016 | 15:38 WIB

Peneliti Hukum: Polisi Harus Hati-hati Terapkan Pasal Makar Â

Rachmawati Soekarnoputri meninggalkan gedung Mako Brimob Kelapa Dua usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan makar di Depok, Jawa Barat, Jumat malam, 2 Desember 2016. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Ginting, berpendapat kepolisian harus cermat dan hati-hati dalam menerapkan tuduhan makar. "Makar bukan tindak pidana yang berdiri sendiri melainkan unsur dari tindak pidana."

Dalam keterangan tertulis, Senin, 5 Desember 2016, Miko mengatakan kata makar berasal dari istilah bahasa Belanda, yaitu anslaag. Anslaag berarti serangan yang berat. Sehingga, unsur utama dari tuduhan makar adalah adanya serangan yang berat. â€œJika tidak ada serangan yang berat, tuduhan makar tidak terpenuhi." Kepolisian sebaiknya cermat dan hati-hati menerapkan tuduhan ini, agar penegakan hukum berjalan pada relnya.

Polisi menangkap 11 orang pada Jumat dinihari hingga pagi, 2 Desember 2016. Mereka adalah Sri Bintang Pamungkas, Jamran, Rijal Kobar, Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Firza Huzein, Adityawarman Thaha, dan Eko Suryo Santjojo.

Mereka diperiksa di Markas Komando Brigade Mobil, Kelapa Dua, Depok. Penangkapan itu menjelang Aksi Bela Islam III yang digelar anggota Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. Pada Jumat malam itu, tujuh orang dipulangkan. Sedangkan Sri Bintang, Rijal, dan Jamran ditahan hingga kini.

Ahmad Dhani diduga melanggar pasal penghinaan terhadap penguasa, sedangkan Rijal dan Jamran dikenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuh lainnya dikenai pasal tentang percobaan makar.

Tindakan makar untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sedangkan para pemimpin dan para pengatur makar diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Dinyatakan ada makar jika niat untuk itu telah ada pelaksanaan permulaan.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, menjelaskan penangkapan para tokoh yang diduga merencanakan makar terhadap pemerintah itu bukan dilakukan tiba-tiba. "Semua melalui proses pemantauan, monitoring, penyelidikan selama tiga pekan," kata Boy di Monas, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Desember 2016.

Boy mengatakan penangkapan itu bisa dipertanggungjawabkan. Alasan mereka ditangkap adalah karena mereka ingin memprovokasi massa Aksi Bela Islam III untuk mewujudkan agenda mereka. "Mereka punya agenda sendiri di luar dari kegiatan di Monas," ujar Boy. Kalau tidak ditangkap, mereka bisa membahayakan Aksi Super Damai 212.

REZKI ALVIONITASARI