Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for Senin

Showing posts sorted by relevance for query Senin. Sort by date Show all posts

Monday, December 5, 2016

Tersangka Makar, Sri Bintang Tak Bisa Lepaskan Aktivitas Ini

Senin, 05 Desember 2016 | 19:55 WIB

Aliansi Seluruh Rakyat Untuk Indonesia Baru yang di wakili Sri Bintang Pamungkas berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (18/11). Sri Bintang megatakan agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta Â - Sri Bintang Pamungkas tetap menjalani aktivitasnya sebagai dosen meski sedang ditahan Kepolisian Daerah Metro Jaya sejak 2 Desember 2016 terkait dugaan makar. "Bapak tetap berkegiatan seperti biasa di tahanan, salah satunya membuat soal untuk mahasiswanya. Saya bawa buku dan terima soal tersebut tadi," kata Ernalia, istrinya, di Markas Polda Metro Jaya, Senin, 5 Desember 2016.

Ernalia menceritakan, suaminya meminta dia lebih banyak membawa buku-buku dibandingkan dengan membawa makanan. "Saya bawa banyak buku, ada buku bahasa Inggris dan Ekonomi. Kan mau buat soal untuk mahasiswa melalui saya," katanya. Ketika ditanya soal kondisi Sri Bintang Pamungkas di dalam tahanan, Erna menjelaskan bahwa kondisi suaminya baik-baik saja.

Baca: Eksklusif: Ini Bukti Sri Bintang Pamungkas Cs Diduga Makar

Namun, Ernalia tetap menyayangkan keputusan penyidik Kepolisian yang hanya menahan Sri Bintang, sementara tujuh tersangka lainnya dengan sangkaan yang sama telah dibebaskan. "Sehat alhamdulilah, baik, sudah ketemu. Tapi, saya sebagai istri rasanya tidak adil kalau tujuh dilepaskan dengan tuduhan yang sama tapi Pak Bintang masih ditahan," katanya.

Sebelumnya, polisi menangkap 11 orang pada, Jumat, 2 Desember 2016 sebelum aksi super damai berlangsung di Lapangan Monas. Dari sebelas orang tersebut, polisi menetapkan delapan orang sebagai tersangka dugaan perencanaan makar, Sri Bintang termasuk di dalamnya. Dua lainnya ditetapkan sebagai ersangka dengan dugaan hate speech dan melanggar Undang-Undang ITE.

Baca: Terungkap, Alasan Polisi Cokok Terduga Makar pada Jumat Subuh

Adapun musikus Ahmad Dhani ditetapkan sebagai tersangka kasus penghinaan terhadap penguasa Pasal 207 KUHP. Dalam dugana makar, Kepolisian hanya menahan tiga orang, yakni Sri Bintang terkait makar serta kakak beradik Rizal dan Jamran terkait UU ITE. Ernalia menjelaskan bahwa penahanan Sri Bintang Pamungkas didasari pada laporan pengacara bernama Ridwan Hanafi ke Polda Metro Jaya.

INGE KLARA

Simak Pula
Habib Novel FPI Gugat Ahok Rp 204 Juta, Ini Alasannya
Presiden Jokowi Pakai Payung & Sendal Jepit Biru, Menyindir?

[embedded content]

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen

By Rifan Muazin 7:00 PM No comments

Senin, 05 Desember 2016 | 17:45 WIB

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen

Rachmawati Soekarnoputri meninggalkan gedung Mako Brimob Kelapa Dua usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan makar di Depok, Jawa Barat, Jumat malam, 2 Desember 2016. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan penangkapan 11 aktivis yang diduga melakukan pemufakatan jahat untuk makar terhadap pemerintah diperoleh melalui aktivitas intelijen kepolisian. Aktivitas mereka, kata Tito, sudah terpantau cukup intensif.

Menurut Tito, gerakan politik itu berencana memanfaatkan massa yang akan dikerahkan untuk menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat setelah Aksi Bela Islam III. "Kami sudah dapat dari intelijen-intelijen kami. Ada indikasi pemufakatan jahat menuju makar," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Desember 2016.

Kelompok itu, menurut Tito, akan memanfaatkan kumpulan massa untuk memaksa parlemen mengadakan Sidang Umum Istimewa yang berujung pada pemakzulan terhadap pemerintahan yang sah. Beberapa isu yang digunakan, seperti pengembalian Undang-undang Dasar 1945 yang asli.

Tito mengatakan upaya makar itu tidak berkaitan dengan Aksi Bela Islam yang menuntut proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang terjerat kasus duga menistakan agama. Menurut Tito, menyampaikan kritik terhadap pemerintah adalah hal yang sah jika disampaikan sesuai aturan. Termasuk untuk menyampaikan kritik melalui DPR. "Tetapi menduduki DPR secara paksa dan kekerasan apapun juga alasannya adalah inkonstitusional," kata dia.

Sebelum aksi 2 Desember berlangsung Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap sejumlah aktivis terkait dengan dugaan makar. Penangkapan dilakukan di beberapa tempat terpisah pada pagi hari. Sejumlah tokoh seperti Rachmawati Soekarnoputri hingga Sri Bintang Pamungkas ditangkap bersama sembilan orang lain.

Tito menjelaskan dari sebelas orang yang ditangkap, tiga di antaranya masih ditahan kepolisian. Sementara itu, delapan orang telah dibebaskan dengan berbagai pertimbangan, seperti alasan kesehatan dan alat bukti masih didalami kepolisian.

Kuasa hukum Rachmawati Soekarnoputri, Yusril Ihza Mahendra, mempermasalahkan penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar. Ia menilai polisi tak memiliki bukti yang kuat untuk menjerat kliennya.

"Seharusnya polisi bisa lebih berhati-hati dalam penangkapan ini," kata Yusril, akhir pekan lalu. Menurut Yusril, para tersangka hanya bermaksud mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap kurang memuaskan. Kata dia, hal ini wajar dan diatur dalam Undang-Undang tentang Penyampaian Pendapat. "Itu tidak dilarang."

ARKHELAUS W.

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen

By Rifan Muazin 10:00 PM No comments

Senin, 05 Desember 2016 | 17:45 WIB

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen Â

TEMPO.CO,Â JakartaÂ - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan penangkapan 11 aktivis yang diduga melakukan pemufakatan jahat untuk makar terhadap pemerintah diperoleh melalui aktivitas intelijen kepolisian. Aktivitas mereka, kata Tito, sudah terpantau cukup intensif.

Menurut Tito, gerakan politik itu berencana memanfaatkan massa yang akan dikerahkan menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat setelah Aksi Bela Islam III. "Kami sudah dapat dari intelijen-intelijen kami. Ada indikasi pemufakatan jahat menuju makar," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Desember 2016.Â

Kelompok itu, menurut Tito, akan memanfaatkan massa untuk memaksa parlemen mengadakan Sidang Umum Istimewa yang berujung pada pemakzulan terhadap pemerintahan yang sah. Salah satu isu yang digunakan adalah pengembalian Undang-Undang Dasar 1945 yang asli.

Tito mengatakan upaya makar tidak berkaitan dengan Aksi Bela Islam yang menuntut proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang terjerat kasus dugaan menistakan agama. Menurut Tito, menyampaikan kritik terhadap pemerintah adalah hal yang sah jika disampaikan sesuai dengan aturan, termasuk untuk menyampaikan kritik melalui DPR. "Tapi menduduki DPR secara paksa dan kekerasan, apa pun alasannya, adalah inkonstitusional," katanya.

Sebelum aksi 2 Desember berlangsung, Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap sejumlah aktivis terkait dengan dugaan makar. Penangkapan dilakukan di beberapa tempat terpisah pada pagi hari. Sejumlah tokoh, seperti Rachmawati Soekarnoputri dan Sri Bintang Pamungkas, ditangkap bersama sembilan orang lain.

Tito menjelaskan, dari sebelas orang yang ditangkap, tiga di antaranya masih ditahan kepolisian. Sementara itu, delapan orang telah dibebaskan dengan berbagai pertimbangan, seperti alasan kesehatan dan alat bukti masih didalami kepolisian.

Kuasa hukum Rachmawati Sukarnoputri, Yusril Ihza Mahendra, mempermasalahkan penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar. Ia menilai polisi tak memiliki bukti yang kuat untuk menjerat kliennya.Â

"Seharusnya polisi bisa lebih berhati-hati dalam penangkapan ini," kata Yusril, akhir pekan lalu. Menurut dia, para tersangka hanya bermaksud mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap kurang memuaskan. Kata dia, hal ini wajar dan diatur dalam Undang-Undang tentang Penyampaian Pendapat. "Itu tidak dilarang."

ARKHELAUS W.

Ingin Fahri Hamzah Diproses Polisi atas Makar, Bara JP Lapor ke MKD

By Rifan Muazin 2:00 AM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP), Senin (5/12/2016) siang, direncanakan melaporkan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Benar, jam 10.30 WIB, kami akan mengadukan saudara Fahri Hamzah ke MKD," ujar Ketua Bara JP, Sihol Manulang, melalui sambungan telpon, Senin pagi.

Bara JP akan mengadukan Fahri atas tuduhan menyalahgunakan wewenangnya sebagai anggota DPR RI dan mengeluarkan pernyataan mengarah ke dugaan makar, yakni pada saat aksi damai 4 November 2016 lalu.

Aduan Bara JP ke MKD ini, diakui Sihol, sebagai salah satu langkah memuluskan proses hukum Fahri sendiri di Bareskrim Polri.

Diketahui, pada Rabu (9/11/2016) lalu, politisi yang sudah dipecat Partai Keadilan Sejahteta (PKS) itu dilaporkan atas dugaan perbuatan penghasutan dan makar terhadap pemerintah oleh Bara JP.

"Jadi, agar laporan kami dilanjutkan Bareskrim, MKD harus terlebih dahulu memeriksa sekaligus menyatakan Fahri bersalah dan MKD juga harus menyerahkan kasus ke Polri untuk dilanjutkan," ujar Sihol.

"Sebab, berdasarkan Pasal 80 juncto Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 diatur soal hak imunitas anggota DPR RI. Jadi laporan kami ke MKD mengatasi hak imunitas Fahri terlebih dulu," lanjut dia.

Dalam laporannya, Bara JP akan membawa bukti rekaman video dan suara Fahri saat berorasi di tengah kerumunan massa 4 November di depan Istana. Sihol berharap MKD menindaklanjutinya.

Kompas TV Pelapor Fahri Hamzah Serahkan Bukti Rekaman Tindakan Makar

Polisi Tak Permasalahkan Sri Bintang Tolak BAP Kasus Makar

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Aktivis Sri Bintang Pamungkas menolak menandatangani berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai tersangka dugaan tindak pidana percobaan makar.

Terkait penolakan tersebut, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes R Argo Juwono mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkannya. Kendati ditolak Sri Bintang, Polisi akan tetap membuat BAP nya.

"Penyidik akan membuat berita acara penolakan," ujar Argo, Senin, 5 Desember 2016, seperti dilansir dari Antara.

Sementara itu, istri Sri Bintang, Ernalia mengatakan, penolakan tersebut lantaran sang suami tidak merasa melakukan tindakan makar seperti yang ditudingkan.

"Karena dia (Sri Bintang) bukan makar," kata istri Sri Bintang Pamungkas, Erna di Polda Metro Jaya, Senin lalu.

Erna membantah suaminya itu berupaya menggulingkan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi . Dia juga menyatakan suaminya tidak ikut pertemuan dengan sejumlah aktivis lainnya di kampus Universitas Bung Karno pada 1 Desember 2016.

Dia menjelaskan, suaminya mengetik surat yang akan ditujukan kepada DPR RI meminta Sidang Istimewa kemudian menuju Hankam Mabes bertemu Panglima TNI guna menyerahkan surat tersebut dengan tanda stempel DPR RI.

Erna mengakui Sri Bintang Pamungkas berorasi mengajak massa berkumpul ke DPR/MPR RI meminta Sidang Istimewa namun tidak mengajak makar terhadap pemerintahan yang sah.

Peneliti Hukum: Polisi Harus Hati-hati Terapkan Pasal Makar

By Rifan Muazin 1:00 AM No comments

Senin, 05 Desember 2016 | 15:38 WIB

Peneliti Hukum: Polisi Harus Hati-hati Terapkan Pasal Makar Â

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Ginting, berpendapat kepolisian harus cermat dan hati-hati dalam menerapkan tuduhan makar. "Makar bukan tindak pidana yang berdiri sendiri melainkan unsur dari tindak pidana."

Dalam keterangan tertulis, Senin, 5 Desember 2016, Miko mengatakan kata makar berasal dari istilah bahasa Belanda, yaitu anslaag. Anslaag berarti serangan yang berat. Sehingga, unsur utama dari tuduhan makar adalah adanya serangan yang berat. â€œJika tidak ada serangan yang berat, tuduhan makar tidak terpenuhi." Kepolisian sebaiknya cermat dan hati-hati menerapkan tuduhan ini, agar penegakan hukum berjalan pada relnya.

Polisi menangkap 11 orang pada Jumat dinihari hingga pagi, 2 Desember 2016. Mereka adalah Sri Bintang Pamungkas, Jamran, Rijal Kobar, Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Firza Huzein, Adityawarman Thaha, dan Eko Suryo Santjojo.

Mereka diperiksa di Markas Komando Brigade Mobil, Kelapa Dua, Depok. Penangkapan itu menjelang Aksi Bela Islam III yang digelar anggota Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. Pada Jumat malam itu, tujuh orang dipulangkan. Sedangkan Sri Bintang, Rijal, dan Jamran ditahan hingga kini.

Ahmad Dhani diduga melanggar pasal penghinaan terhadap penguasa, sedangkan Rijal dan Jamran dikenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuh lainnya dikenai pasal tentang percobaan makar.

Tindakan makar untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sedangkan para pemimpin dan para pengatur makar diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Dinyatakan ada makar jika niat untuk itu telah ada pelaksanaan permulaan.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, menjelaskan penangkapan para tokoh yang diduga merencanakan makar terhadap pemerintah itu bukan dilakukan tiba-tiba. "Semua melalui proses pemantauan, monitoring, penyelidikan selama tiga pekan," kata Boy di Monas, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Desember 2016.

Boy mengatakan penangkapan itu bisa dipertanggungjawabkan. Alasan mereka ditangkap adalah karena mereka ingin memprovokasi massa Aksi Bela Islam III untuk mewujudkan agenda mereka. "Mereka punya agenda sendiri di luar dari kegiatan di Monas," ujar Boy. Kalau tidak ditangkap, mereka bisa membahayakan Aksi Super Damai 212.

REZKI ALVIONITASARI

Peneliti Hukum: Polisi Harus Hati-hati Terapkan Pasal Makar

By Rifan Muazin 5:00 AM No comments

Senin, 05 Desember 2016 | 15:38 WIB

REZKI ALVIONITASARI

Demokrat Anggap Dugaan Makar Terlalu Jauh, PDI-P Serahkan ke Polisi

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Penangkapan serta penetapan tersangka terhadap tujuh orang terkait perkara dugaan makar pada Jumat (2/12/2016) lalu masih menuai kontroversi.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan berpendapat, tuduhan makar itu berlebihan.

"Kami masih melihat bahwa terlalu jauh untuk melihat ke sana," ujar Syarief dalam acara "Satu Meja" yang ditayangkan Kompas TV, Senin (5/12/2016) malam.

Alasannya, Syarief berpendapat, seluruh rakyat Indonesia telah menyadari bahwa aksi makar adalah bentuk inkonstitusional dan perusakan tatanan demokrasi yang telah dibangun, khususnya pasca-reformasi.

Oleh sebab itu, mendukung pemerintah sah hingga habis periode dan berkompetisi lagi di dalam pemilihan presiden selanjutnya adalah hal yang mutlak dilakukan.

Jika muncul kritik dari masyarakat, hal itu memang diakomodasi di dalam undang-undang. Asalkan, penyampaian kritik itu tidak melanggar hak dan kewajiban warga negara lain.

Meski menganggap tuduhan makar terlalu jauh, Syarief mewanti-wanti agar aparat keamanan harus selalu siap mengantisipasi hal negatif yang mungkin terjadi.

"Namun bagaimana pun juga, dengan begitu banyak massa, tentunya kami mendorong aparat keamanan TNI- Polri waspada. Itu sah-sah saja, itu merupakan tugas dan tanggung jawab," ujar dia.

Syarief pun meminta Polri dapat membuktikan apakah tuduhan itu benar atau tidak.

Terlalu prematur

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah berpendapat berbeda.

Pertama, Basarah menilai, Polisi tidak mungkin gegabah dalam menangkap dan menetapkan tersangka terhadap tujuh orang dengan sangkaan makar.

"Tindakan polisi memanggil, menjemput dan mentersangkakan para pihak yang diduga melakukan upaya makar, pasti memiliki alat bukti yang cukup kuat untuk sampai ke tindakan hukum seperti itu," ujar Basarah.

Kedua, proses penyelidikan dan penyidikan perkara makar masih berjalan. Polisi tidak memiliki wewenang mengadili apa ketujuh tersangka itu benar-benar melakukan tindakan makar atau tidak.

Wewenang tersebut, lanjut Basarah, dimiliki oleh pengadilan.

"Oleh karena itu, tunggu dulu. Terlalu prematur menuduh Polri proporsional atau tidak proporsional dalam hal ini. Karena proses perkara ini masih berlangsung," ujar dia.

Basarah pun berpendapat alangkah baiknya publik mempercayakan pengungkapan kebenaran perkara itu kepada sistem hukum di Tanah Air.

Dari keputusan itu nantinya dapat disimpulkan apakah aksi polisi dianggap berlebihan atau tidak.

Namun, Basarah mengapresiasi kerja Polisi. Apalagi penangkapan ketujuh orang itu dilakukan sebelum aksi super damai di Silang Monas, 2 Desember 2016.

"Polisi melakukan tindakan preventif untuk menjaga kemurnian umat Islam yang ingin mengekspresikan perasaan keislamannya akibat ada dugaan kitab sucinya dinistakan oleh Pak Ahok (Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama)," ujar Basarah.

"Jadi ingin dipilah supaya tidak ada manipulasi. Apa yang kita saksikan peristiwa aksi super damai lebih ke kegiatan ibadah, doa, zikir di mana polisi berhasil memisahkan mana gerakan keagamaan dan mana gerakan politik," kata dia.

Pengamat politik UIN Komarudin Hidayat berpendapat sama dengan Basarah. Menurut dia, publik tengah menyoroti betul kinerja Polri, khususnya soal pengusutan perkara dugaan penodaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama.

Oleh sebab itu, ketika melaksanakan tugas yang terkait dengan perkara itu meski tidak langsung, Polri diyakini melakukannya dengan profesional.

"Polisi tidak akan main-main mempertaruhkan kepercayaannya ya. Karena polisi dapat pressure luar biasa dalam kasus Ahok ini. Oleh karena itu ketika polisi menangkap, saya yakin dia punya informasi dan pertimbangan tersendiri," ujar Komarudin.

Sebanyak tujuh orang yang ditangkap sebelum aksi doa bersama Jumat lalu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan upaya makar.

Ketujuh orang itu adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.

Mereka disangka melanggar Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP.

Upaya provokasi

Meski sudah mengantongi sejumlah alat bukti untuk menjerat tujuh tersangka itu, namun penyidik masih mencari bukti kuat lain.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes (Pol) Martinus Sitompul mengatakan, salah satu petunjuk yang masih dikejar penyidik adalah keterkaitan antara tujuh tersangka itu dengan ajakan sejumlah orang untuk menduduki gedung MPR/DPR pada aksi super damai 2 Desember 2016.

"Ada upaya memprovokasi umat untuk dibawa ke Gedung MPR/DPR RI dan mendesak sidang istimewa menggulingkan pemerintah sah," ujar Martinus di kantornya, Senin (5/12/2016).

Sebelum shalat Jumat bersama di Lapangan Silang Monas, lanjut Martinus, ada sejumlah orang menggunakan mobil mengajak massa untuk bertolak ke Gedung MRP/DPR RI.

Martinus menegaskan, orang tersebut bukanlah bagian dari massa aksi doa bersama. Sebab, para pimpinan aksi itu sudah sepakat dengan polisi hanya menggelar shalat Jumat bersama di Lapangan Silang Monas tanpa harus berorasi di jalanan.

"Nah, kami menduga ajakan-ajakan ini dalam rangka bagian dari rencana itu (makar)," ujar Martinus.

Martinus enggan menjelaskan apa yang sudah didapatkan penyidik soal informasi itu.

"Intnya ada informasi A, B, C dan D yang sementara ini masih dalam tahap penyidikan. Yang jelas ada informasi seperti itu dan harus dikonstruksi menjadi sebuah sangkaan. Ini butuh waktu," ujar dia.

Kompas TV Kapolri Jelaskan Alasan Penangkapan Tersangka Makar

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Monday, December 5, 2016

Tersangka Makar, Sri Bintang Tak Bisa Lepaskan Aktivitas Ini

Tuesday, December 6, 2016

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen

Monday, December 5, 2016

Ingin Fahri Hamzah Diproses Polisi atas Makar, Bara JP Lapor ke MKD

Polisi Tak Permasalahkan Sri Bintang Tolak BAP Kasus Makar

Peneliti Hukum: Polisi Harus Hati-hati Terapkan Pasal Makar

Peneliti Hukum: Polisi Harus Hati-hati Terapkan Pasal Makar

Demokrat Anggap Dugaan Makar Terlalu Jauh, PDI-P Serahkan ke Polisi

Arsip Blog

Monday, December 5, 2016

Tuesday, December 6, 2016

Monday, December 5, 2016

Social Profiles

Arsip Blog