Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for pernyataan

Showing posts sorted by relevance for query pernyataan. Sort by date Show all posts

Thursday, December 8, 2016

Komisioner Komnas HAM: Makar Hak Konstitusional Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai upaya mengganti presiden di tengah masa jabatan merupakan hak konstitusional warga negara. Namun hal itu harus sesuai dengan undang-undang.

Pernyataan itu disampaikan Pigai menyikapi penangkapan sejumlah aktivis yang dituding melakukan makar, termasuk Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang, yang ditangkap pada dini hari tadi.

"Kritikan rakyat itu merupakan hak konstitusional warga negara, termasuk perbuatan atau tindakan mengganti presiden di tengah jalan asal konstitusional melalui parlemen," kata Pigai dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, di JakartaÂ kemarin.

Dia menilai penangkapan Hatta Taliwang dan sejumlah tokoh yang dituduh makar membuktikan watak pemerintahan represif. Sepanjang tindakan makar sesuai dengan konstitusi, menurutnya, hal itu bukan persoalan.

"Penangkapan terhadap Ibu Rachma dkk, termasuk Pak Hatta Taliwang, menujukkan tindakan represif pemerintah. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)," katanya.

Pigai mengatakan, makar atau kudeta yang tidak dibenarkan adalah makar yang bersifat inkonstitusional. Hal itu berarti tindakan makar tersebut menimbulkan instabilitas nasional, pelanggaran HAM, menghilangkan demokrasi, dan kedigdayaan sipil.

Dia menjelaskan, dalam human rights and elections disebutkan, di tengah kondisi tertentu atau situasi terpaksa, presiden memiliki kemampuan untuk mengeluarkan pernyataan darurat atau state in emergency.

Demikian pula dengan rakyat. Mereka juga memiliki kesempatan untuk melakukan pengambilalihan kekuasaan, apakah melalui people power ataupun kudeta, baik oleh militer atau sipil. Dia menyebut tindakan makar pernah dipraktikkan di Indonesia dan di negara-negara lain.

"Keduanya dilakukan hanya semata-mata demi pemulihan stabilitas sosial dan integritas nasional," kata Pigai.

Komisioner asal Papua itu mengatakan, kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Dalam arti, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi negara.

Presiden adalah pemangku kewajiban (obligation) atas perlindungan dan pemenuhan HAM. Sementara kedudukan rakyat sebagai pemilik hak (Right holder). Oleh karena itu, rakyat berhak menilai dan mengkritisinya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Junimart Girsang berharap proses penyidikan kasus makar ini dilakukan secara transparan.

Dia meminta polisi mempublikasikan bukti makar yang dituduhkan kepada sejumlah orang yang telah ditangkap.

"Kami harapkan sekali lagi, polisi sebaiknya transparan dalam penyidikan. Sampaikanlah kepada masyarakat, agar tidak muncul isu-isu yang tidak kondusif," kata Junimart.

Dia yakin polisi masih memiliki bukti lain terkait dugaan makar tersebut. Namun Junimart belum mengetahui secara pasti dalam bentuk apa bukti tersebut.

"Kami takÂ tahu apakah mereka (polisi) masih punya bukti lain. Bukti percakapan langsung misalnya, saya yakin itu ada," kata Junimart.

Kemarin polisi kembali menangkap satu orang yang diduga terkait kasus makar. Kali ini yang ditangkap adalah Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang. Dia ditangkap di rumahnya pada pukul 01.30 WIB. (pmg/obs)

Dunia Sorot Penahanan 10 Orang Diduga Makar Jelang Aksi Damai 212

By Rifan Muazin 3:28 AM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Tak hanya demo 2 DesemberÂ yang menjadi sorotan dunia. Sejumlah media massa asing juga memuat laporan penangkapan 10 orang terduga makar.

Melalui artikel berjudul "Jakarta protests: Treason arrests as mass rally against city's Governor, Ahok, get underway", ABC NewsÂ memuat pernyataan Karo Penmas Mabes Polri Kombes Rikwanto yang mengatakan 10 orang ditangkap pagi tadi. Delapan di antaranya terduga makar dan konspirasi jahat, sementara dua lainnya melanggar Undang-Undang ITE.

"Polisi mengatakan mereka yang ditangkap atas dugaan makar tengah diinterogasi dan dimintai keterangan lebih lanjut," demikian laporan dari ABC News, Jumat, (2/12/2016).

Dalam laporannya, ABC News juga memuat bahwa salah satu dari 10 orang yang ditangkap tersebut adalah adik presiden ke-5, Megawati Soekarnoputri, Rachmawati. Disebutkan pula bahwa pengacara terkenal Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, setuju untuk menjadi kuasa hukum mereka yang ditangkap atas dugaan makar.

"Saya akan membela mereka karena saya percaya mereka berjuang untuk sesuatu yang mereka yakini benar, sah, dan konstitusional," ujar Yusril.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo enggan banyak berkomentar terkait penangkapan tersebut. Ia justru mengungkap kecil kemungkinan bahwa demo 2 DesemberÂ akan diwarnai kerusuhan.

"Itu berdasarkan komitmen yang telah disepakati. Saya rasa ini akan menjadi aksi yang super damai. Super oke," ujar pria yang akrab disapa Jokowi itu.

Sementara itu media asing lainnya, Reuters, dalam laporannya yang bertajuk "Sea of protesters in Jakarta amid fury over Christian governor" menuliskan 10 orang ditangkap menjelang pagi, di mana delapan di antaranya terduga makar. Dan dua lainnya didakwa melanggar UU ITE.

"Mereka kini ditahan dan tengah menjalani pemeriksaan," ujar Kombes Rikwanto.

Media Singapura, Straits Times, dengan laporannya berjudul "Indonesia arrests 10 for dissident activities, charges 8 of them for treason" juga menginformasikan peristiwa serupa. Pihak kepolisian RI dilaporkan menangkap 10 tersangka dengan delapan di antaranya terduga makar, sementara dua lainnya melanggar pasal UU ITE.

"Kombes Rikwanto tidak menyebutkan nama, tapi mengidentifikasi mereka dengan sembilan inisial, yakni AD, E, AD, KZ, FH, RA, JA, RK dan SB," tulis Straits Times dalam laporannya.

Disebutkan pula bahwa beberapa yang ditangkap termasuk tokoh politik dan aktivis yang vokal terhadap mengkritik Presiden Jokowi dan gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama.

Ada pula News Ghana yang menulis laporan bertajukÂ "Indonesian police arrest 10 over treason allegation".

"Kesepuluh orang tersebut ditangkap sekitar pukul 03.00 hingga pukul 06.00 pagi tadi. Mereka saat ini tengah diinvestigasi di Markas Brimob. Di antara yang ditahan adalah Ratna Sarumpaet, Sri Bintang Pamungkas, pensiunan jenderal Kivlan Zen, mantan menteri Rizal Ramli, bintang rock Dhani Ahmad dan Rachmawati Soekarnoputri yang merupakan adik dari mantan Presiden Indonesia, Megawati Soekarnoputri," tulis News Ghana yang mengutip laporan Xinhua.

Media tersebut mengutip pernyataan pihak kepolisian RI yang mengatakan, penangkapan kesepuluh orang ini tidak ada kaitannya dengan aksi damai 2 DesemberÂ yang tengah berlangsung di ibu kota.

Dalam beberapa waktu ke depan Kepala Kepolisian RI,Â Jenderal Tito Karnavian, dilaporkan akan menggelar konferensi pers untuk menjelaskan peristiwa penangkapan 10 orang ini.

Siapa Hatta Taliwang yang Jadi Tersangka Dugaan Makar? | politik

By Rifan Muazin 12:00 PM No comments

Hatta Taliwang. Dok. TEMPO/ Bernard Chaniago

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Hatta Taliwang tiba-tiba jadi incaran polisi. Setelah 10 orang aktivis ditangkap karena dugaan makar, Hatta Taliwang diburu polisi karena diduga ikut dalam perencanaan penggulingan kekuasaan Presiden Joko Widodo. Hatta akhirnya ditangkap di salah satu flat di Rumah Susun Bendungan Hilir, Jakarta Pusat pada Kamis, 8 Desember 2016.

Polisi langsung menetapkan Hatta sebagai tersangka dalam kasus pemufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintah yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 107, 110, dan 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Komisaris Besar Martinus Sitompul, mengatakan penangkapan Hatta sesuai dengan pernyataan kepolisian bahwa kemungkinan ada tersangka lain selain 10 orang yang ditangkap pada Jumat, 2 Desember lalu.

Simak pula: Dugaan Makar, Hatta Taliwang Ditangkap

"Dinihari tadi sekitar pukul satu, di sebuah rumah susun di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, telah ditangkap satu orang berinisial MH alias HT," kata Martin di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Desember 2016.

Siapa sebenarnya Hatta Taliwang? Pria ini lahir di Desa Brang Rea, Sumbawa Barat pada 17 Februari 1954. Hatta menjadi anak angkat Jenderal Besar (TNI) Abdul Haris Nasution. Hatta menjadi aktivis sejak mahasiswa. Ia menjadi Ketua Dewan Mahasiswa Muhammadiyah pada 1977-1978.

Perjalanannya sebagai aktivis menemukan puncaknya saat ia menjadi satu dari 50 tokoh yang turut menandatangani akte notaris pendirian Partai Amanat Nasional (PAN). Hatta pun menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PAN periode 1999-2004.

Setelah tak menjadi anggota DPR dan keluar dari PAN, nama Hatta tak lagi beredar di pusaran politik nasional. Tapi ia sempat mengejutkan dengan tulisannya di sebuah media online yang berjudul Waspada Politik Cina Raya.

Dalam tulisan itu Hatta mengutip berbagai referensi tentang upaya Republik Rakyat Cina memperluas emporium kekuasannya hingga Indonesia. "Indonesia telah lama menjadi target untuk dijadikan tanah baru mereka. Karenanya Cina di Indonesia dan para Cina perantauannya sudah mulai masuk dalam pertarungan politik praktis dengan mendirikan partai politik dan bahkan menguasai partai politik lainnya dengan tujuan politik untuk Presiden Indonesia," kata Muhammad Hatta Taliwang.

Kritik pada penguasa bukan hanya di era ini saja dia sampaikan. Saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menjadi Presiden RI, Hatta juga mengeluarkan tulisan dan pernyataan yang mengkritik kebijakan-kebijakan SBY.

Baca pula: Soal Dana Makar, Penyidik Polda Koordinasi dengan PPATK

Pada 2014, Hatta mengirimkan surat terbuka pada MPR-DPR untuk memanggil SBY atas dugaan tidak transparan tentang utang yang masih ditanggung negara. Ia bersama Komite Nasional Penyelamat Rakyat (KN-KPR) juga pernah mendorong adanya sidang istimewa untuk menurungkan Presiden SBY.

Ajakan itu tak pernah bersambut. Hatta Taliwang yang dalam pemikirannya ingin mengembalikan UUD 1945 ke naskah aslinya, kini pun menyuarakan hal yang sama. Bersama Sri Bintang Pamungkas, Rachmawati Sokarnoputri, dan beberapa aktivis lainnya, ia kini menunggu pengadilan terkait kasus makar yang dituduhkan kepadanya.

DWI HERLAMBANG ADE | JH