Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for Front

Showing posts sorted by relevance for query Front. Sort by date Show all posts

Monday, December 5, 2016

Eksklusif: Ini Bukti Sri Bintang Pamungkas Cs Diduga Makar | politik

Aktivis Sri Bintang Pamungkas ditangkap di rumahnya di Cibubur, Depok, 2 Desember 2016. ISTIMEWA

TEMPO.CO, Jakarta - Polisi membidik beberapa orang baru yang diduga terlibat dalam upaya menggulingkan Presiden Joko Widodo atau makar. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, enggan menyebutkan siapa saja yang dimaksudkan orang baru tersebut. â€œMasih dalam penyelidikan, tidak mungkin kami buka (nama-namanya),â€ kata dia, Senin, 5 Desember 2016.

Boy juga menolak menjelaskan apakah pihak-pihak yang dimaksudkan terlibat dalam sejumlah pertemuan yang membahas upaya makar. Salah satunya adalah pertemuan di Rumah Kedaulatan Rakyat di Jalan Guntur Nomor 49, Manggarai, Jakarta Selatan, pada Rabu lalu, 30 November 2016, sekitar pukul 13.00. Belasan orang diduga hadir dalam pertemuan itu.

Baca: Terungkap, Alasan Polisi Cokok Terduga Makar di Jumat Subuh

Tempo memperoleh bukti undangan pertemuan itu. Rapat itu bertajuk â€œKonsolidasi Pergerakan dan Konferensi Pers â€˜Front Revolusi 2016â€™â€. Dalam undangan, Front menyatakan, selain bergabung dengan aksi bela Islam III 212, menuntut Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama dipenjarakan. Mereka juga menuntut pemerintahan Jokowi-Kalla diturunkan lewat Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli.

Koordinator Jaringan Aksi Lawan Ahok (JALA), Sri Bintang Pamungkas, tersangka kasus dugaan makar, juga hadir dalam acara itu. Berdasarkan video yang diperoleh Tempo, Sri Bintang menyatakan saat ini bukan saatnya lagi untuk penggalangan massa, melainkan melakukan revolusi.

Baca: >Wiranto Sebut Hal Ini Bisa Hentikan Demo Tolak Ahok

Saat ini polisi masih menahan Sri Bintang dan Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta Utara, Jamran, serta Ketua Komando Barisan Rakyat (Kobar) Rizal Izal. Sedangkan tujuh tersangka lain kasus dugaan makar dibebaskan pada Sabtu dini hari. Mereka adalah Ketua Bidang Pengkajian Ideologi Partai Gerindra Eko Suryo Santjojo; bekas anggota staf ahli Panglima TNI, Brigadir Jenderal Purnawirawan Adityawarman Thaha; bekas Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kivlan Zen; aktivis organisasi kemasyarakatan Solidaritas Sahabat Cendana, Firza Husein; Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi Partai Gerindra, Rachmawati Soekarnoputri; tokoh buruh Alvin Indra Al Fariz, serta aktivis Ratna Sarumpaet. Musikus Ahmad Dhani Prasetyo, yang dijerat dengan pasal penghinaan presiden, juga dibebaskan.

Baca: Asal-usul Makar, Ini Penjelasan Wiranto

Razman Arief Nasution, kuasa hukum Sri Bintang, mengatakan video itu tak diambil di Guntur, melainkan ketika Sri Bintang sedang berpidato di kolong jembatan jalan tol Pluit, Kalijodo, Jakarta Utara. Menurut dia, hal tersebut tak bisa dianggap sebagai upaya makar. "Karena sifatnya imbauan kepada warga," kata dia.

Seorang penghuni Rumah Kedaulatan, Hadi Joban, mengatakan pertemuan pada Rabu lalu hanya membahas perkara penistaan agama. Hanya, kata dia, mengemuka pendapat, jika pemerintah tak bisa mengatasi kasus Ahok, lebih baik Jokowi turun. â€œMungkin kalimat itu yang diduga makar,â€ ujar Hadi.

Baca: Sri Bintang Ajukan Penangguhan Penahanan Hari Ini

Kepala Polda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan, mengatakan penyidik akan memeriksa kembali para tersangka yang ditangkap pada Jumat lalu dalam waktu dekat.

Baca Pula
Presiden Jokowi Pakai Payung & Sendal Jepit Biru, Menyindir?
>Sidang Pengadilan Ahok Kamis, 13 Jaksa Siapkan Dakwaan

[embedded content]

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

By Rifan Muazin 8:00 AM No comments

Rabu, 07 Desember 2016 | 17:50 WIB

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

Rachmawati Soekarnoputri, saat mendatangi kediaman Markas Front Pembela Islam, untuk bertemu dengan Habib Rizieq Shihab, di Petamburan III, Jakarta, 31 Oktober 2016. TEMPO/GRANDY AJI

TEMPO.CO, Jakarta - Rahmawati Soekarno Putri menjelaskan kronologi kegiatannya yang selama ini oleh pihak Kepolisian RI disebut sebagai upaya makar. Menurut dia, kegitan yang dilakukannya adalah upaya membela kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Saya memang secara konsisten ingin menyampaikan petisi tentang kembalikan UUD 45 ke yang asli, karena UUD yang sudah empat kali di tanda tangani Megawati amandennya menjadikan Undang-Undang kita bersifat liberal dan kapitalistik," kata Rahmawati dalam jumpa pers di kediamannya di Jati Padang, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Desember 2016.

Rahmawati menjelaskan, kegiatannya berawal dari tanggal 15 Desember 2015. Saat itu, ia dan beberapa tokoh Gerakan Selamatkan NKRI, yakni Djoko Santoso, Lily Wahid, Syamsu Djalal dan Hatta Taliwang bertemu dengan ketua MPR Zulkifli Hasan.

"Saya menyampaikan keprihatinan terkait UUD 45, Zulkifli (Ketua MPR Zulkifli Hasan) pun mengaku punya kepedulian yang sama dan senang jika massa menduduki MPR untuk menyampaikan aspirasinya," katanya.

Kemudian, pada 30 Maret 2016, kata Rachma, Megawati Soekarnoputri berpidato dan menyatakan pemerintah perlu memberikan perhatian pada haluan negara dalam proses pembangunan. Menurut Rachma, pidato itu mengindikasikan ada rencana untuk mengamandemen UUD lagi.

Indikasi tersebut kemudian dibenarkan oleh Zulkifli Hasan pada pertemuan mereka 23 Mei 2016. "Zulkifli menyampaikan bahwa saat ini ada dua arus di parlemen. Pertama yang menginginkan amandemen kelima. Kedua, yang menginginkan UUD 45 kembali ke aslinya," jelasnya.

Pada 30 Oktober 2016, Rachmawati mengunjungi pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dengan tujuan bertukar pikiran soal isu kebangsaan, termasuk penegakan hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Diskusi tersebut membuahkan hasil, yakni Rizieq mendukung upaya bela negara dengan menuntut pengembalian UUD 45 dan Pancasila yang asli.

Rachmawati menyampaikan tuntutan pengembalian UUD 45 saat Aksi Bela Islam II, 4 November lalu. Dalam aksi yang berujung bentrok itu, Presiden Joko Widodo menuding adanya aktor yang menungganginya.

Pada 30 November 2016, Rachmawati kembali berkunjung ke kediaman Rizieq, sekitar pukul 14.00 WIB. Dalam pertemuan itu, Rizieq menjelaskan konsesus antara GNPF MUI dan polisi terkait Aksi 212 yang akan dilaksanakan di lapangan Monas. "Saya mempersilakan, tapi aksi Bela Negara tetap akan dilakukan di gedung DPR/MPR," katanya.

Masih di hari yang sama, sekitar pukul 15.30 WIB, Rachmawati bertemu dengan Sri Bintang Pamungkas di Pegangsaan, Jakarta. Dalam pertemuan itu Sri Bintang mengaku sudah membentuk Front People Power Indonesia dengan tiga tuntutan, yakni kembali ke UUD 45 sebelum amandemen, lengserkan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan membentuk pemerintahan transisi.

"Saya tidak setuju dengan poin dua dan tiga dan menegaskan akan menggunakan soft landing," kata Rachmawati.

Setelah menegaskan tujuan aksinya bukanlah untuk makar, Gerakan Selamatkan NKRI kemudian mengirimkan surat pemberitahuan ke Kepolisian Daerah Metro Jaya terkait rencana aksi bela negara di depan DPR yang dimulai pukul 13.00 WIB dengan jumlah masa 20 ribu orang.

"Kami mengirimkan surat ke Polda Metro, dan menjelaskan bahwa aksi kami di luar gedung bukan di dalam. Sehari kemudian juga kami sudah jelaskan dalam konpers di Sari Pan Pasifik" katanya.

Pada Jumat, 2 Desember 2016, sebelum aksi super damat berlangsung di Lapangan Monas, polisi menangkap 11 orang yang diduga akan melakukan makar. Delapan orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka dugaan perencanaan makar, Rahmawati termasuk di dalamnya. Terkait dengan tuduhan itu, Rahmawati pun telah membantahnya dengan keras.

Selain delapan orang tersebut ada pula dua orang yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait ujaran kebencian, dan satu orang terkait penghinaan terhadap penguasa.

INGE KLARA

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

By Rifan Muazin 10:00 AM No comments

Rabu, 07 Desember 2016 | 17:50 WIB

Rachmawati Soekarnoputri, saat mendatangi kediaman Markas Front Pembela Islam, untuk bertemu dengan Habib Rizieq Shihab, di Petamburan III, Jakarta, 31 Oktober 2016. TEMPO/GRANDY AJI

Rachmawati menyampaikan tuntutan pengembalian UUD 45 saat Aksi Bela Islam II, 4 November lalu. Dalam aksi yang berujung bentrok itu, Presiden Joko Widodo menuding adanya aktor yang menungganginya.

"Saya tidak setuju dengan poin dua dan tiga dan menegaskan akan menggunakan soft landing," kata Rachmawati.

"Kami mengirimkan surat ke Polda Metro, dan menjelaskan bahwa aksi kami di luar gedung bukan di dalam. Sehari kemudian juga kami sudah jelaskan dalam konpers di Sari Pan Pasifik" katanya.

Selain delapan orang tersebut ada pula dua orang yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait ujaran kebencian, dan satu orang terkait penghinaan terhadap penguasa.

INGE KLARA

Kivlan Zein Bercerita soal Penangkapannya atas Tuduhan Makar

By Rifan Muazin 7:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zein (69) hanya tertawa ketika mengenang penangkapannya, Jumat (2/12) pagi, menjelang unjuk rasa damai 212 di Monas Jakarta.

Seperti dikutip dari Tribunnews.com , Senin (5/12/2016), Kivlan menceritakan kronologi penangkapannya.

Awalnya, sekitar pukul 04.45 WIB, dia baru selesai shalat Subuh di kediamannya, Gading Griya Lestari, Blok H1 nomor 15, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Saat itu, Kivlan sudah siap untuk berangkat ke Silang Monas. Ia hendak mendampingi Pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, untuk memimpin unjuk rasa damai terkait proses hukum Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Tiba-tiba, rumahnya didatangi polisi, bersamaan dengan datangnya pembantu rumah. Sebanyak 20 polisi langsung masuk ke dalam rumah.

Saat itu, hanya ada Kivlan, seorang pembantu dan staf di rumahnya. Sementara, istri Kivlan tengah membesuk anak yang tengah sakit dan dirawat di Surabaya, Jawa Timur.

"Mereka langsung masuk menyerbu. Di depan pintu rumah saya sudah ada tiga orang berdiri," ujar Kivlan.

Ia mengaku awalnya kaget dengan kedatangan para polisi ke rumahnya kala pagi buta itu. Namun, dalam benaknya ia menduga dirinya hendak diproses oleh polisi terkait dugaan makar.

Ia mengaku berusaha tenang karena ia sudah mengira apa yang menyebabkan sekelompok polisi tersebut mendatangi rumahnya, yakni tuduhan makar.

"Jadi saya sudah tahu bahwa dari berita bahwa polisi sudah menargetkan saya. Anak saya juga sudah cerita, karena temannya banyak di polisi. Saya juga kaget waktu dikasih tahu, tapi itu sudah sebulan lalu," ujarnya.

Kivlan mempersilakan para polisi untuk duduk di ruang tamu rumahnya. Lantas, seorang polisi menyodorkan surat penggeledahan rumah. Ia tak melawan karena polisi membawa surat tersebut.

"Saya bilang, 'Kalau ada senjata ambil saja, kalau ada granat ambil saja. Kalau ada dokumen rancangan untuk makar, silakan (ambil)," ujarnya.

Beberapa polisi langsung membuka lemari dan laci meja. Mereka memeriksa sejumlah berkas, buku catatan, lembaran tiket pesawat perjalanan selama 5 sampai 10 tahun terakhir, hingga data dalam komputer jinjing atau laptop dan telepon genggamnya.

Namun, polisi tidak menemukan bukti petunjuk terkait rencana makar dari penggeledahan dan pemeriksaan tersebut. Polisi juga tidak menemukan senjata api maupun senjata tajam.

Polisi hanya menemukan beberapa berkas berisi karya tulisnya perihal kritik terhadap UUD 1945 perubahan dan ketatanegaraan.

Para polisi tersebut hendak membawa Kivlan dari rumahnya setelah penggeledahan. Namun, Kivlan tak begitu saja menuruti.

Sebab, ia merasa masih berstatus sebagai tentara cadangan yang seharusnya diproses oleh Polisi Militer TNI jika disangkakan melakukan tindak pidana tertentu.

Akhirnya, Kivlan manut setelah tiga personel PM TNI, termasuk Kasie Intel Kodam Jaya berpangkat Kapten, ternyata ikut dalam rombongan pihak kepolisian ini.

Kivlan mengaku tertawa saat mengalami proses penangkapannya itu. Sebab, ia pun pernah melakukan hal yang sama sewaktu menjadi Kepala Staf Kostrad pada 1998.

"Saya melihat itu, enggak apa-apa, saya ketawa saja. Saya sudah tahu.Dulu saya juga begini waktu saya dinas, waktu saya nangkapin orang begini juga, ya sudah sekarang saya ditangkapin orang, ya sudah," ujarnya.

Kivlan teringat dirinya sewaktu menjabat Kepala Staf Kostrad bersama Kodam Jaya dan Polri, pernah memerintahkan penangkapan terhadap beberapa jenderal TNI dan mantan menteri yang melakukan pertemuan makar di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 12 November 1998.

Menurut dia, kelompok tersebut ditangkap karena sudah jelas dan ada bukti permufakatan makar. Di antaranya telah memproklamirkan pemerintah koalisi nasional, menentukan kabinetnya hingga susunan MPR-nya.

"Ada Jenderal Kemal Idris, Toto S, dan banyak jenderal, termasuk ada Sri Bintang Pamungkas, Edi Sularsono. Yah, dulu juga kita perintahkan menangkap mereka karena mau makar pada masa Presiden Habibie," ucap Kivlan.

Kivlan mengaku tergelitik teringat pengalamannya itu dan apa yang dialaminya saat ini. Oleh karena itu, ia dapat memahami dan menghormati penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada dirinya.

"Cuma saya ketawa saja," ujarnya. (Baca juga: Kivlan Zein: Saya Tidak Ditangkap, Saya Diundang)

Menurut Kivlan, tidak ada ketegangan antara dirinya maupun para penyidik kepolisian saat menjalani proses pemeriksaan di Mako Brimob.

Ia pun tidak merasa sebagai seorang pesakitan yang hendak dicecar pertanyaan. Justru perbincangan santai disertai guyonan terjadi.

"Saya malah ketawa-ketawa. Karena kata mereka (penyidik), 'Bapak dulu kan mengajarkan kami begitu, untuk menangkapi orang'. Saya bilang, ya sudah enggak apa-apa, silakan saja, saya juga begitu," kata Kivlan seraya tertawa karena teringat perkataan penyidik tersebut.

(Abdul Qodir/Tribunnews.com)

---

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Kivlan Zein Justru Tertawa Ditangkap Polisi, Ini Alasannya

Kompas TV Jadi Tersangka, Ahmad Dhani Akan Ajukan Praperadilan

Kivlan Zein Bercerita soal Penangkapannya atas Tuduhan Makar

By Rifan Muazin 1:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com â€" Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zein (69) hanya tertawa ketika mengenang penangkapannya, Jumat (2/12/2012) pagi, menjelang unjuk rasa damai 212 di Monas, Jakarta.

Seperti dikutip dari Tribunnews.com , Senin (5/12/2016), Kivlan menceritakan kronologi penangkapannya.

Awalnya, sekitar pukul 04.45 WIB, dia baru selesai shalat subuh di kediamannya, Gading Griya Lestari, Blok H1 nomor 15, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Saat itu, Kivlan sudah siap untuk berangkat ke Silang Monas. Ia hendak mendampingi pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, untuk memimpin unjuk rasa damai terkait proses hukum Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Tiba-tiba, rumahnya didatangi polisi, bersamaan dengan datangnya pembantu rumah. Sebanyak 20 polisi langsung masuk ke dalam rumah.

Saat itu, hanya ada Kivlan, seorang pembantu, dan staf di rumahnya. Sementara istri Kivlan tengah membesuk anak yang tengah sakit dan dirawat di Surabaya, Jawa Timur.

"Mereka langsung masuk menyerbu. Di depan pintu rumah saya sudah ada tiga orang berdiri," ujar Kivlan.

Ia mengaku awalnya kaget dengan kedatangan para polisi ke rumahnya kala pagi buta itu. Namun, dalam benaknya, ia menduga dirinya hendak diproses oleh polisi terkait dugaan makar.

Ia mengaku berusaha tenang karena ia sudah mengira apa yang menyebabkan sekelompok polisi tersebut mendatangi rumahnya, yakni tuduhan makar.

"Jadi saya sudah tahu bahwa dari berita bahwa polisi sudah menargetkan saya. Anak saya juga sudah cerita karena temannya banyak di polisi. Saya juga kaget waktu dikasih tahu, tapi itu sudah sebulan lalu," ujarnya.