Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for serangan

Showing posts sorted by relevance for query serangan. Sort by date Show all posts

Monday, December 5, 2016

Peneliti Hukum: Polisi Harus Hati-hati Terapkan Pasal Makar

Senin, 05 Desember 2016 | 15:38 WIB

Rachmawati Soekarnoputri meninggalkan gedung Mako Brimob Kelapa Dua usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan makar di Depok, Jawa Barat, Jumat malam, 2 Desember 2016. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Ginting, berpendapat kepolisian harus cermat dan hati-hati dalam menerapkan tuduhan makar. "Makar bukan tindak pidana yang berdiri sendiri melainkan unsur dari tindak pidana."

Dalam keterangan tertulis, Senin, 5 Desember 2016, Miko mengatakan kata makar berasal dari istilah bahasa Belanda, yaitu anslaag. Anslaag berarti serangan yang berat. Sehingga, unsur utama dari tuduhan makar adalah adanya serangan yang berat. â€œJika tidak ada serangan yang berat, tuduhan makar tidak terpenuhi." Kepolisian sebaiknya cermat dan hati-hati menerapkan tuduhan ini, agar penegakan hukum berjalan pada relnya.

Polisi menangkap 11 orang pada Jumat dinihari hingga pagi, 2 Desember 2016. Mereka adalah Sri Bintang Pamungkas, Jamran, Rijal Kobar, Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Firza Huzein, Adityawarman Thaha, dan Eko Suryo Santjojo.

Mereka diperiksa di Markas Komando Brigade Mobil, Kelapa Dua, Depok. Penangkapan itu menjelang Aksi Bela Islam III yang digelar anggota Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. Pada Jumat malam itu, tujuh orang dipulangkan. Sedangkan Sri Bintang, Rijal, dan Jamran ditahan hingga kini.

Ahmad Dhani diduga melanggar pasal penghinaan terhadap penguasa, sedangkan Rijal dan Jamran dikenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuh lainnya dikenai pasal tentang percobaan makar.

Tindakan makar untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sedangkan para pemimpin dan para pengatur makar diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Dinyatakan ada makar jika niat untuk itu telah ada pelaksanaan permulaan.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, menjelaskan penangkapan para tokoh yang diduga merencanakan makar terhadap pemerintah itu bukan dilakukan tiba-tiba. "Semua melalui proses pemantauan, monitoring, penyelidikan selama tiga pekan," kata Boy di Monas, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Desember 2016.

Boy mengatakan penangkapan itu bisa dipertanggungjawabkan. Alasan mereka ditangkap adalah karena mereka ingin memprovokasi massa Aksi Bela Islam III untuk mewujudkan agenda mereka. "Mereka punya agenda sendiri di luar dari kegiatan di Monas," ujar Boy. Kalau tidak ditangkap, mereka bisa membahayakan Aksi Super Damai 212.

REZKI ALVIONITASARI

Peneliti Hukum: Polisi Harus Hati-hati Terapkan Pasal Makar

By Rifan Muazin 5:00 AM No comments

Senin, 05 Desember 2016 | 15:38 WIB

REZKI ALVIONITASARI

Polri Diminta Hati-Hati Usut Kasus Dugaan Makar

By Rifan Muazin 4:00 PM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Penyidik Polri menangkap 11 aktivis dan tokoh nasional, terkait dugaan makar, Jumat 2 Desember 2016 pagi. Penangkapan itu dilakukan jelang aksi damai 2 Desember di Monumen Nasional.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Susanto Ginting, mengingatkan Polri agar ekstra hati-hati dalam menangani dugaan makar ini. Ada sejumlah unsur yang harus dibuktikan oleh Polri.

"Permufakatan untuk melakukan makar, maka harus ada niat dan perbuatan permulaan. Kedua hal itu harus dilakukan untuk maksud tertentu dengan cara serangan yang nyata dan bersifat kekerasan," ucap Miko kepada Liputan6.com, Jakarta, Senin (5/12/2016).

Dia pun meminta, dalam mengusut kasus ini, Kepolisian cermat agar tak terjadi banyak praktik yang tidak tepat.

"Di titik ini, pihak Kepolisian benar-benar harus cermat dan hati-hati. Jangan sampai banyak praktik yang tidak tepat selama ini terjadi kembali," Miko menjelaskan.

Saat ditanya, apakah dia telah melihat adanya serangan nyata sebagai wujud makar, dia hanya mengaku belum tahu.

"Hingga hari ini hanya pihak Kepolisian yang mengetahui hal itu. Oleh karenanya, mesti didorong untuk cermat, hati-hati, dan akuntabel dalam penegakan hukumnya," tandas Miko.

Sebelumnya, 11 tokoh dan aktivis ditangkap di beberapa tempat dalam waktu hampir bersamaan, Jumat 2 Desember pagi. Mereka diduga kuat terlibat upaya makar.

Tujuh orang tersangka makar yakni Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri telah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan hampir 1x24 jam.

Begitu juga terhadap musikus Ahmad Dhani yang dalam penangkapan ini ditetapkan sebagai tersangka penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Sementara tiga lainnya, yakni Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar ditahan di Polda Metro Jaya. Ketiganya dijerat dengan UU ITE dan juga Pasal 107 Jo Pasal 110 KUHP tentang MakarÂ dan Permufakatan Jahat.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, penangkapan itu bukan berarti membungkam sikap kritis masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dia menegaskan, perbuatan makar dan kritik berbeda.

Jenderal bintang dua itu menuturkan, dalam era demokrasi di Indonesia, seringkali terjadi ujaran kebencian yang dilakukan masyarakat secara luas. Apalagi dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin pesat.

Menakar Tuduhan Makar kepada Rachmawati, Sri Bintang, Kivlan Zen, dkk

By Rifan Muazin 9:00 PM No comments

Senin, 05 Desember 2016 | 06:01 WIB

Menakar Tuduhan Makar kepada Rachmawati, Sri Bintang, Kivlan Zen, dkk

Rachmawati Soekarnoputri sedang menjalani pemeriksaan tensi darah di Mako Brimob Kelapa Dua. Rachma diminta istirahat sebelum pemeriksaan terkait kasus dugaan makar. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Rachmawati Soekarnoputri, Yusril Ihza Mahendra, mempermasalahkan penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Yusril menilai polisi tak memiliki bukti yang kuat untuk menjerat kliennya. â€œSeharusnya polisi bisa lebih berhati-hati dalam penangkapan ini,â€ kata Yusril.

Menurut Yusril, para tersangka hanya bermaksud mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap kurang memuaskan. Kata dia, hal ini wajar dan diatur dalam Undang-Undang tentang Penyampaian Pendapat. â€œItu tidak dilarang,â€ ujar dia.

Pada Jumat 2 Desember 2016, polisi menangkap 11 orang di sejumlah tempat berbeda. Tujuh di antaranya diduga melakukan permufakatan jahat mengenai makar. Mereka adalah Rachmawati Soekarnoputri, Eko Suryo Santjojo, Brigadir Jenderal Purnawirawan Adityawarman Thaha, Mayor Jenderal Purnawirawan Kivlan Zen, Firza Husein, Ratna Sarumpaet, Alvin Indra Al Fariz, dan Sri Bintang Pamungkas. Mereka dijerat Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara.

Kuasa hukum Sri Bintang Pamungkas, Habiburokhman, mengklaim kliennya tak memiliki kekuasaan dan pasukan untuk melakukan makar. Ia juga mempermasalahkan surat penahanan kliennya karena hanya diperlihatkan. â€œKami pertimbangkan praperadilan, sesegera mungkin,â€ kata dia.

Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda, menganggap tuduhan makar tidak kuat jika hanya menggunakan video Sri Bintang yang mengajak massa ke gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mendesak pencabutan amanat Joko Widodo sebagai presiden. Begitu juga dengan surat ajakan Bintang kepada MPR dan serangkaian pertemuan untuk membahas penggulingan. â€œKalau hanya perkataan ingin menggulingkan Jokowi, saya rasa itu sudah biasa, namanya demokrasi,â€ kata Chairul.

Lebih jauh Chairul menerangkan, tuduhan makar akan kuat bila polisi mengantongi bukti keterlibatan para tersangka dengan pejabat yang memiliki kekuatan untuk menggulingkan kekuasaan seperti Tentara Nasional Indonesia dan pimpinan MPR. TNI, kata dia, memiliki persenjataan. Adapun MPR dapat memuluskan sidang istimewa. Ada dugaan, kata dia, penangkapan para tersangka untuk mencegah kerusuhan pada Aksi Bela Islam Jilid III pada Jumat, 2 Desember 2016, lalu. â€œPolisi tidak mau lagi kecolongan,â€ kata Chairul.

Adapun peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Miko Ginting, sependapat dengan Chairul. Menurut dia, polisi memiliki dasar kuat untuk menetapkan para tersangka sebagai pelaku yang bermufakat jahat ke arah makar. Ia menyarankan polisi harus lebih berhati-hati. â€œKarena makar itu serangan secara nyata,â€ tutur Miko.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menegaskan penyidik tak serampangan menetapkan seseorang sebagai tersangka karena diduga merencanakan makar. â€œKami sudah kantongi dua alat bukti permulaan. Tidak mungkin polisi ngawur, ngarang-ngarang,â€ ujar Boy.

DEWI SUCI RAHAYU | IMAM HAMDI | DANANG FIRMANTO

Berita lainnya:

>Inisiator CFD Protes Ada Atribut Partai di Parade 412

>Parade Kita Indonesia, Taman Rusak Terinjak-injak

>Beratribut Partai, Aksi #KitaIndonesia Dikritik Plt Gubernur

Polri: Makar Didanai | Republika Online

By Rifan Muazin 12:00 PM No comments

JAKARTA -- Penyidik Polda Metro Jaya menyatakan telah mendapatkan bukti transfer dana yang melengkapi dugaan pidana makar terhadap sejumlah aktivis dan purnawirawan TNI. Kendati demikian, pihak kepolisian enggan mengungkap pihak-pihak terkait pendanaan itu.

Kabagpenum Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, salah satu bukti makar yang menjerat sejumlah tokoh pekan lalu adalah ditemukan juga bukti transfer antara para tersangka. Meski begitu, sejauh ini masih terus dialami lagi dari mana dan ke mana saja dana itu mengalir. "Bukti transfer itu bagian upaya Polri yang saat ini sudah ditemukan bukti transfer. Tentu ini menjadi bagian tambahan bukti," kata dia.

Selanjutnya, masih kata Martinus, masih akan digali bukti-bukti yang lainnya sehingga dapat memudahkan penyidik dalam mendapatkan satu konstruksi hukum yang mempersangkakan kedelapan orang tersebut sebagai tersangka permufakatan jahat yang akan menggulingkan pemerintahan yang sah.

Sedangkan, untuk bukti-bukti yang lain, tambah dia, adalah sejumlah berkas dokumen, video yang diunggah di media sosial, pemberitaan soal pernyataan ajakan makar, dan surat permintaan sidang istimewa ke DPR. "Kemudian adanya indikasi-indikasi yang mendukung terjadinya upaya perencanaan upaya permufakatan jahat dengan melakukan dan menempatkan mobil-mobil komando untuk mengajak orang atau mempersiapkan orang yang akan dibawa ke DPR," ujar dia.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Kombes Rikwanto mengiyakan adanya aliran dana khusus terkait makar. "Ada memang, (saya) belum (bisa) memberikan perincian, ya, karena masuk materi penyidikan," ujar Rikwanto, di Silang Monas, Jakarta Pusat, kemarin.

Rikwanto juga enggan membeberkan perihal jumlah nominal tersebut. Kendati demikian, kata dia, jumlahnya cukup banyak. Dia pun enggan menerangkan dari mana asal uang tersebut, apakah datang dari pihak swasta atau lainnya. Alasannya, informasi-informasi tersebut masuk ke dalam materi penyidikan dan hanya akan dibuka di pengadilan.

Di tahanan Mapolda Metro Jaya, aktivis Sri Bintang Pamungkas dijenguk istrinya, Erna Lina, kemarin. Selepas kunjungan itu, Erna meminta suaminya dibebaskan. "Saya sebagai istri rasanya tidak adil kalau tujuh dilepaskan dengan tuduhan yang sama tapi Pak Bintang masih ditahan," ujar Erna, kemarin.

Terkait dengan kondisi suaminya, menurut Erna, masih dalam keadaan sehat dan tetap melakukan kegiatannya di dalam tahanan. Bahkan, kata dia, suaminya tersebut masih menyempatkan diri membuat soal ujian untuk mahasiswanya. "Alhamdulillah sehat. Bapak tetap lakukan kegiatan biasa di tahanan, salah satunya buat soal untuk mahasiswanya," kata Erna.

Kuasa hukum Sri Bintang, Dahlia Zein, mengatakan, pihaknya masih terus berjuang untuk meminta penangguhan penahanan terhadap kliennya tersebut. Namun, kata dia, pihaknya tidak akan mengajukan proses praperadilan. "Bapak bilang tidak usah dan menolak. Karena, untuk apa praperadilan? Karena tidak sesuai dan tidak ada di KUHAP praperadilan itu," kata Zein.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting berharap aparat kepolisian cermat dan hati-hati dalam menerapkan tuduhan makar. Menurut dia, makar bukan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan unsur dari tindak pidana. "Apabila tidak ada serangan yang berat (anslaag) maka tuduhan makar tidak terpenuhi. Kepolisian sebaiknya cermat dan hati-hati dalam menerapkan tuduhan ini agar penegakan hukum berjalan tepat pada relnya," ujar Miko.

Pihak Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) juga mengecam tuduhan makar terhadap sejumlah tokoh yang ditangkap. Menurut dia, tindakan Polri itu dapat disebut sebagai perampasan hak atas kebebasan berpolitik. Sebab, yang dilakukan para tokoh itu adalah menyampaikan kebebasan berpendapat dan menyebarluaskan pendapat mereka, baik melalui media cetak maupun elektronik.

"Apa dengan sepucuk surat bisa menggulingkan Presiden Jokowi dan membubarkan pemerintahannya? Bukankah surat itu dilayangkan ke MPR?" ujar Badan Pengurus Nasional PBHI Suryadi Radjab. rep: Mabruroh, Fauziah Mursid Â ed:Â Fitriyan Zamzami

Beda pemufakatan makar dan penyampaian kritik

By Rifan Muazin 12:00 PM No comments

UNTUK INFORMASI LEBIH LENGKAP, IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL

Politisi Rachmawati Soekarnoputri meninggalkan gedung Markas Komando Brimob Kelapa Dua Depok usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan makar Jumat (2/12/2016). Â© Indrianto Eko Suwarso /Antara Foto

Belakangan kata makar sontak populer. Publik menyoroti kata itu karena keluar dari pihak polisi dan tentara nasional terkait adanya potensi makar di demonstrasi Jumat lalu (2/12/2016).

Nyatanya demonstrasi yang dikenal "212" itu jauh dari usaha makar. Malah Presiden Joko Widodo salat bersama dan juga berpidato di Monumen Nasional--tempat aksi digelar.

"Terima kasih atas doa dan zikir yang telah dipanjatkan untuk keselamatan bangsa dan negara kita. Allahu Akbar," demikian penggalan pidato Jokowi ketika itu.

Tapi dugaan makar yang diduga akan menunggangi aksi itu ternyata terbongkar. Di beberapa tempat yang berbeda ada 11 nama yang ditangkap polisi.

Dari 11 orang itu polisi menetapkan 10 nama yang jadi tersangka. Yakni Kivlan Zein, Adityawarman Thahar, Ratna Sarumpaet, Firza Huzein, Eko Santjojo, Alvin Indra, Rachmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, dan kakak beradik Rizal dan Jamran.

Dikutip dari CNN Indonesia, dari 10 nama itu ada delapan yang dijerat Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP mengenai pemufakatan jahat untuk melakukan makar. Ahmad Dhani sendiri dijerat Pasal 207 KUHP mengenai penghinaan terhadap Presiden.

Penangkapan itu kemudian menuai tanda tanya. Yang paling nyaring adalah dari Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengatakan tudingan makar kepada para tokoh dan aktivis itu membahayakan perkembangan demokrasi.

"Pada kesempatan ini saya minta kepada kepolisian untuk membebaskan semua, termasuk Sri Bintang Pamungkas," kata Ferry.

Ferry beranggapan sulit baginya menuding tokoh-tokoh yang ditangkap itu berbuat makar. Menurutnya makar merupakan sebuah upaya penggulingan pemerintahan yang sah dengan mengerahkan kekuatan besar. Tapi dalam pandangan Ferry mereka hanya menyampaikan pendapat di muka publik, dan itu merupakan bagian dari kritik.

"Saya takut persepsi ini dibangun sedemikian rupa, dan tidak bisa memilah mana sikap kritis dan pembungkaman," tuturnya.

Tapi polisi punya persepsi berbeda. Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, mengatakan perbuatan makar beda jauh dengan penyampaian kritik.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan pemufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," ujar Boy dalam jumpa pers di Gedung Divisi Humas Polri Jakarta, Sabtu (3/12/2016).

Bagi Boy kritik tidak boleh disampaikan dengan ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong dan penghasutan. Ia berharap kritik itu tetap sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku, baik penyampaian melalui verbal, non verbal atau media elektronik.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," katanya.

Lebih jauh, menurut Boy, penentuan tindak pidana makar dalam bentuk pemufakatan tidak perlu menunggu apa yang direncanakan terjadi. Dalam arti, penyidik tidak perlu menunggu pemberontakan terealisasi untuk menangkap mereka.

Dalam kasus ini, penyidik Polri menemukan bukti para tersangka berupaya memanfaatkan ruang kebebasan untuk melahirkan gagasan berbau hasutan yang bisa disalahartikan.

Semua tersangka diduga berencana untuk memanfaatkan massa yang mengikuti doa bersama untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. "Situasinya multikompleks. Tidak bisa kami katakan ini murni ibadah. Polisi selalu berpikir ada kecurigaan," kata Boy menambahkan.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, makar memiliki arti: 1. akal busuk; tipu muslihat; 2. perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang dan sebagainya; 3. perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.

Dalam sejarahnya undang-undang terkait makar lahir dari usaha pihak berkuasa untuk melawan setiap pihak yang mencoba melawan untuk menggulingkannya. Dalam Undang-undang KUHP yang dilahirkan Belanda dan diadopsi Indonesia disebutkan makar itu usaha atau kegiatan untuk menumbangkan pemerintah yang sah.

Dalam Pasal 107 KUHP makar diidentikkan dengan empat hal: makar terhadap pemerintah, ideologi, wilayah dan makar terhadap kepala negara.

Jenis hukuman untuk pelaku makar beraneka ragam, ada yang cuma 2,5 tahun saja, ada juga yang sampai 20 tahun, bahkan hukuman mati, seperti yang dikatakan Kepala Polda Metro Jaya, Irjen Pol Mochamad Iriawan.

Indonesia pernah beberapa kali terancam makar yang dilakukan warga negaranya.

Kasus makar pertama dilakukan oleh seorang perwira muda bernama Daniel Maukar. Dia melakukan serangan ke Istana Negara dengan pesawat tempur MiG-17 Fresco di era kepemimpinan Sukarno.

Akibatnya Daniel diadili atas tindakan makar dan dijatuhi hukuman mati, namun diampuni dan hanya menjalani delapan tahun masa tahanan sebelum akhirnya bebas.

Kasus makar yang lain dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka, Republik Maluku Selatan dan juga Organisasi Papua Merdeka, karena dianggap melawan kedaulatan NKRI.

Sebagai catatan, tidak cuma perbuatan makar yang berujung bui. Kritik pun juga bisa. Misalnya kritikan soal banjir yang dilayangkan Abdul Hamid (62), warga Samarinda, Kalimantan Timur, kepada Wali Kota Syaharie Jaang.

Hamid dipolisikan beberapa waktu lalu dengan Undang-undang No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Nasib yang sama juga dialami Fadli Rahim (33), pegawai negeri sipil lingkup Pemerintah Gowa, yang dipenjara karena mengkritik sistem pemerintahan Bupati Gowa Ichsan Limpo melalui media sosial Line.

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Monday, December 5, 2016

Peneliti Hukum: Polisi Harus Hati-hati Terapkan Pasal Makar

Peneliti Hukum: Polisi Harus Hati-hati Terapkan Pasal Makar

Polri Diminta Hati-Hati Usut Kasus Dugaan Makar

Sunday, December 4, 2016

Menakar Tuduhan Makar kepada Rachmawati, Sri Bintang, Kivlan Zen, dkk

Wednesday, December 7, 2016

Polri: Makar Didanai | Republika Online

Sunday, December 4, 2016

Beda pemufakatan makar dan penyampaian kritik

Arsip Blog

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Monday, December 5, 2016

Peneliti Hukum: Polisi Harus Hati-hati Terapkan Pasal Makar

Peneliti Hukum: Polisi Harus Hati-hati Terapkan Pasal Makar

Polri Diminta Hati-Hati Usut Kasus Dugaan Makar

Sunday, December 4, 2016

Menakar Tuduhan Makar kepada Rachmawati, Sri Bintang, Kivlan Zen, dkk

Wednesday, December 7, 2016

Polri: Makar Didanai | Republika Online

Sunday, December 4, 2016

Beda pemufakatan makar dan penyampaian kritik

Social Profiles

Arsip Blog