Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for alias

Showing posts sorted by relevance for query alias. Sort by date Show all posts

Saturday, December 3, 2016

11 Tersangka Makar dan Penghinaan, Tiga Ditahan, Delapan Dilepas

11 Tersangka Makar dan Penghinaan, Tiga Ditahan, Delapan Dilepas
Sabtu, 3 Desember 2016 | 12:41

[JAKARTA] Mabes Polri menyatakan sebanyak 11 orang yang ditangkap jelang aksi super damai zikir dan tausiah 212 kemarin. Dari 11 orang yang dikategorikan sebagai 'penumpang gelap' itu hanya tiga orang yang ditahan sementara 8 orang tidak dikenakan penahanan.

â€Tujuh orang yang dikenakan Pasal 107 junto 110 KUHP dan 87 KUHP yaitu Bapak (Mayjen Pur) Kivlan Zen, Bapak (Brigjen Pur) Adityawarman, Ibu Ratna Sarumpaet, Ibu Firza Husein, Bapak Eko, Bapak Alvinindra Al Fariz yang ditangkap di Tanah Sereal, dan Ibu Rachmawati Soekarno Putri,â€ kata Kadiv Humas Irjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Sabtu (3/12).

Dikatakan, penyidik atas dasar subyektifitasnya tidak melakukan penahanan pada mereka. Ketujuh orang ini telah dikembalkan ke keluarga alias tidak dilakukan penahanan setelah menjalani periksaan 1 x 24 jam. Meski tidak dikenakan penahanan tapi proses penyidikan tetap dijalankan.

â€Dimungkinkan dalam kasus ini bisa ada tersangka tambahan, tapi belum bisa saya pastikan. (Soal tidak ditahan) juga ada penilaian kemanusiaan karena menahan itu tidak harus. Yang penting penyidik tidak merasa dipersulit. Hubungan detail antar mereka akan dibuka di pengadilan karena itu soal konten, kualitas alat bukti, dan digital forensik. (Siapa pimpinanya) nanti akan terungkap,â€ lanjutnya.

Bukti yang dimiliki Polri adalah tulisan tangan dan hasil monitoring percakapan elektronik diantara mereka yang sudah dipantau 20 hari terakhir ini. Intinya mereka akan mengajak dan memanfaatkan massa yang hadir pada aksi 212 untuk menduduki DPR/MPR dan lalu merencanakan pemaksaan untuk melakukan Sidang Istimewa.

â€Ujungnya mereka menuntut untuk melakukan pergantian pemerintahan dan seterusnya. Ini tataran inskontitusional yang harus dicegah. Ini makar, permufakatan jahat sebelum (itu benar) terjadi maka mereka ditangkap. Inilah yang dimainkan oleh penyidik. Saksi sudah diperiksa dan alat bukti juga sudah dipegang oleh penyidik,â€ sambungnya.

Untuk tersangka ke delapan, masih kata Boy, adalah Sri Bintang Pamungkas. Aktivis kawakan ini dikenakan penahanan. Dia dijerat karena berkaitan dengan konten dalam media sosial terutama di Youtube pada November 2016 yang berisi ajakan dan penghasutan kepada masyarakat luas.

â€Bukti rekaman juga sudah ada dan diamankan penyidik. Kita juga memeriksa saksi ahli IT, ahli bahasa, dan ahli pidana. Kasusnya dijerat pasal yang sama namun dipisahkan dengan tersangka yang lain,â€ tambahnya.

Untuk tersangka ke sembilan adalah musisi Ahmad Dhani yang dijerat Pasal 207 KUHP. Ini adalah pasal terkait penghinaan kepada penguasa dan untuk itu penyidik telah memeriksa saksi-saksi dari masyarakat. Dhani juga tidak dilakukakan penahanan.

â€Terakhir ada dua kakak beradik, Zamron dan Rizal, yang ditahan dan disangka berkaitan dengan hate speech, kebencian, dan menyebarkaluaskan informasi yang berkaitan dengan isu SARA sesuai Pasal 28 ayat 2 junto Pasal 45 ayat 2 UU 11/98 tentang ITE,â€ sambungnya.

Mereka juga dijerat Pasal 107 dan atau Pasal 110 KUHP. Ada beberapa barang bukti disita dari mereka termasuk alat-alat komunikasi yang digunakan oleh yang bersangkutan yang diketahui aktif melakukan posting informasi yang bernuansa kebencian paska aksi 411 lalu.

Postingan mereka itu dianggap sangat berbahaya dan bisa menimbulkan semacam kemarahan dan ansitpati massa kepada pihak tertentu dan terhadap pemerintah Indonesia. Tindakan keduanya, yang ditahan di Polda Metro bersama Sri Bintang, dianggap tidak mendidik bagi masyarakat. [FAR/H-12]

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen

By Rifan Muazin 7:00 PM No comments

Senin, 05 Desember 2016 | 17:45 WIB

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen

Rachmawati Soekarnoputri meninggalkan gedung Mako Brimob Kelapa Dua usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan makar di Depok, Jawa Barat, Jumat malam, 2 Desember 2016. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan penangkapan 11 aktivis yang diduga melakukan pemufakatan jahat untuk makar terhadap pemerintah diperoleh melalui aktivitas intelijen kepolisian. Aktivitas mereka, kata Tito, sudah terpantau cukup intensif.

Menurut Tito, gerakan politik itu berencana memanfaatkan massa yang akan dikerahkan untuk menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat setelah Aksi Bela Islam III. "Kami sudah dapat dari intelijen-intelijen kami. Ada indikasi pemufakatan jahat menuju makar," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Desember 2016.

Kelompok itu, menurut Tito, akan memanfaatkan kumpulan massa untuk memaksa parlemen mengadakan Sidang Umum Istimewa yang berujung pada pemakzulan terhadap pemerintahan yang sah. Beberapa isu yang digunakan, seperti pengembalian Undang-undang Dasar 1945 yang asli.

Tito mengatakan upaya makar itu tidak berkaitan dengan Aksi Bela Islam yang menuntut proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang terjerat kasus duga menistakan agama. Menurut Tito, menyampaikan kritik terhadap pemerintah adalah hal yang sah jika disampaikan sesuai aturan. Termasuk untuk menyampaikan kritik melalui DPR. "Tetapi menduduki DPR secara paksa dan kekerasan apapun juga alasannya adalah inkonstitusional," kata dia.

Sebelum aksi 2 Desember berlangsung Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap sejumlah aktivis terkait dengan dugaan makar. Penangkapan dilakukan di beberapa tempat terpisah pada pagi hari. Sejumlah tokoh seperti Rachmawati Soekarnoputri hingga Sri Bintang Pamungkas ditangkap bersama sembilan orang lain.

Tito menjelaskan dari sebelas orang yang ditangkap, tiga di antaranya masih ditahan kepolisian. Sementara itu, delapan orang telah dibebaskan dengan berbagai pertimbangan, seperti alasan kesehatan dan alat bukti masih didalami kepolisian.

Kuasa hukum Rachmawati Soekarnoputri, Yusril Ihza Mahendra, mempermasalahkan penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar. Ia menilai polisi tak memiliki bukti yang kuat untuk menjerat kliennya.

"Seharusnya polisi bisa lebih berhati-hati dalam penangkapan ini," kata Yusril, akhir pekan lalu. Menurut Yusril, para tersangka hanya bermaksud mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap kurang memuaskan. Kata dia, hal ini wajar dan diatur dalam Undang-Undang tentang Penyampaian Pendapat. "Itu tidak dilarang."

ARKHELAUS W.

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen

By Rifan Muazin 10:00 PM No comments

Senin, 05 Desember 2016 | 17:45 WIB

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen Â

TEMPO.CO,Â JakartaÂ - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan penangkapan 11 aktivis yang diduga melakukan pemufakatan jahat untuk makar terhadap pemerintah diperoleh melalui aktivitas intelijen kepolisian. Aktivitas mereka, kata Tito, sudah terpantau cukup intensif.

Menurut Tito, gerakan politik itu berencana memanfaatkan massa yang akan dikerahkan menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat setelah Aksi Bela Islam III. "Kami sudah dapat dari intelijen-intelijen kami. Ada indikasi pemufakatan jahat menuju makar," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Desember 2016.Â

Kelompok itu, menurut Tito, akan memanfaatkan massa untuk memaksa parlemen mengadakan Sidang Umum Istimewa yang berujung pada pemakzulan terhadap pemerintahan yang sah. Salah satu isu yang digunakan adalah pengembalian Undang-Undang Dasar 1945 yang asli.

Tito mengatakan upaya makar tidak berkaitan dengan Aksi Bela Islam yang menuntut proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang terjerat kasus dugaan menistakan agama. Menurut Tito, menyampaikan kritik terhadap pemerintah adalah hal yang sah jika disampaikan sesuai dengan aturan, termasuk untuk menyampaikan kritik melalui DPR. "Tapi menduduki DPR secara paksa dan kekerasan, apa pun alasannya, adalah inkonstitusional," katanya.

Sebelum aksi 2 Desember berlangsung, Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap sejumlah aktivis terkait dengan dugaan makar. Penangkapan dilakukan di beberapa tempat terpisah pada pagi hari. Sejumlah tokoh, seperti Rachmawati Soekarnoputri dan Sri Bintang Pamungkas, ditangkap bersama sembilan orang lain.

Tito menjelaskan, dari sebelas orang yang ditangkap, tiga di antaranya masih ditahan kepolisian. Sementara itu, delapan orang telah dibebaskan dengan berbagai pertimbangan, seperti alasan kesehatan dan alat bukti masih didalami kepolisian.

Kuasa hukum Rachmawati Sukarnoputri, Yusril Ihza Mahendra, mempermasalahkan penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar. Ia menilai polisi tak memiliki bukti yang kuat untuk menjerat kliennya.Â

"Seharusnya polisi bisa lebih berhati-hati dalam penangkapan ini," kata Yusril, akhir pekan lalu. Menurut dia, para tersangka hanya bermaksud mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap kurang memuaskan. Kata dia, hal ini wajar dan diatur dalam Undang-Undang tentang Penyampaian Pendapat. "Itu tidak dilarang."

ARKHELAUS W.

Mahfud MD: Makar Tuduhan Serius | Nasional

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments

Yogyakarta - Tuduhan makar terhadap 10 orang diantaranya Rahmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet dan Ahmad Dhani bukanlah tuduhan yang sembarangan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai, penangkapan delapan aktivis atas tuduhan makar bukan perkara main-main, sebab hukumannya sesuai KUHP bisa sampai hukuman mati.

"Saya kira, Kepolisian sudah punya data dan fakta sehingga menetapkan mereka sebagai tersangka kasus makar. Karena tuduhan itu serius, maka ini tidak bisa main-main. Kita tak bisa menyalahkan Polisi, asal ada buktinya dan upaya makar itu hal yang serius. Polisi memang harus melakukan tindakan preventif,â€ kata Mahfud MD, di Yogyakarta, Jumat (2/12).

Menyikapi upaya yang dilakukan Rahmawati dan kawan-kawan untuk menduduki MPR dan meminta wakil rakyat menggulingkan pemerintahan Joko Widodo â€" Jusuf Kalla, pakar hukum tata negara ini berkomentar bahwa barangkali Rahmawati dan aktivis lainnya, tidak paham bahwa parlemen termasuk MPR tidak bisa menggulingkan pemerintah yang sah dan terlegimitasi. Tetapi, ujar Mahfud, penangkapan harus dilakukan berdasarkan bukti awal yang kuat.

"Mungkin Mbak Rahma dan kawan-kawan belum tahu kalau sekarang sudah berbeda dari era Orba atau Gus Dur dimana legislatif tidak bisa lagi memberhentikan Presiden. Undang-Undang Dasar sudah diamandemen dan berlaku sejak 2004, mereka tampaknya belum paham," ujar Mahfud.

Namun, lanjut Mahfud, pihak Kepolisian perlu menjelaskan ke publik, mengapa sampai muncul tuduhan makar tersebut. â€œTetapi hargai upaya Polisi. Masyarakat harus menunggu Polisi menjabarkan bukti awal hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Rahma dan aktivis lainnya. Kalau tidak terbukti, segera lepaskan,â€ ucapnya.

Meski belum mendapatkan data soal penangkapan tersebut, Mahfud MD menjelaskan bahwa dalam KUHP setidaknya ada 10 pasal soal tindakan makar dan semua ancamannya berat, dari hukuman mati, penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara.

Dijelaskan Mahfud, barangkali tindakan Rahma dan kawan-kawan memang tidak ditujukan sebagai upaya makar. Tetapi mereka lupa bahwa rencana makar adalah perbuatan serius sehingga harus disikapi secara serius pula oleh penegak hukum.

"Tuduhan makar itu serius, tetapi kalau dikaitkan dengan politik tuduhan itu juga tidak benar. Kalau memang ada langkah-langkah yang ditujukan untuk menjatuhkan pemerintah secara tidak sah bahkan dalam tindakan preventif atau sebelum makar terjadi, penangkapan memang bisa dilakukan," tambahnya.

Kondisi politik itu, ujar Mahfud, jika penangkapan tersebut hanya dikaitkan dengan aksi doa bersama 2 Desember yang merupakan kelanjutan aksi atas kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

â€œKalau penangkapan itu memang dilakukan terkait dengan upaya menjatuhkan pemerintah dengan cara yang tidak sah dan melanggar hukum, maka itulah makar,â€ katanya.

Tindakan preventif atas upaya makar, bisa dilakukan meskipun pihak bersangkutan belum melakukan apa-apa. Namun jangan sampai penangkapan itu mematikan hak-hak politik para aktivis, dan Polisi wajib mengumumkan alasan penangkapan secara transparan.

Suara Pembaruan >

Fuska Sani Evani/YUD

Suara Pembaruan

Eggi Sudjana Kesal Namanya Masuk Daftar Donatur Kelompok Makar

By Rifan Muazin 12:00 AM No comments

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengacara Eggi Sudjana mengaku kesal plus dongkol luar biasa alias 'gondok' mengetahui namanya masuk bagan daftar donatur kelompok orang yang diduga melakukan makar terkait unjuk rasa 212.

Dan kebetulan sebagian besar nama di daftar tersebut menjadi tersangka makar di kepolisian.

"Dalam kesempatan yang menyedihkan buat saya ini, ... Jadi, kesal, gondok karena semua orang juga merasakan kalau difitnah itu sangat tidak enak," kata Eggi Sudjana usai membuat laporan di SPKT Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

"Kalau fitnah dalam bahasa Sunda itu enak, 'kepijit ngeunah'. Tapi kalau ini luar biasa karena saya dituduh dengan situasi seperti ini, gambar tentang dana gerakan tanggal 2 Desember kemarin, dan mengarah pada makar. Ini kan sangat serius," sambungnya.

Menurut Eggi, dirinya melaporkan kasus penyebaran informasi bohong dan pencemaran nama baik ke polisi menyusul adanya gambar bagan daftar "Donator Aksi Bela Islam ke Arah Makar" yang disebarkan pelaku di media sosial pada saat aksi 212.

Menurutnya, penyebaran informasi tersebut harus dilaporkannya ke polisi karena terbilang fitnah yang sangat serius dan merugikan nama baiknya.

Padahal, ia merasa tidak pernah terlibat dengan 11 orang yang telah ditangkap oleh polisi karena sangkaan melakukan permufakatan makar terkait aksi 212.

"Saya tidak pernah menamakan diri sebagai Gerakan Oposisi Nasional di sini. Dan saya juga tidak pernah di bawah koordinasi Ratna Sarumpaet," kata Eggi.

"Tapi menariknya, dari 11 orang yang dituduh aktivis (melakukan) makar, semuanya ada di sini (bagan daftar)," sambungnya.

Eggi menceritakan, dirinya kali pertama menerima foto bagan daftar nama donatur tersebut melalui pesan Whatsapp, dari orang yang mengaku sebagai penasihat hukum Tommy Soeharto, Julia. Pesan tersebut dikirimkan Julia pada Jumat, 2 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 WIB.

Namun, ia baru melaporkan dugaan pelanggaran terkait penyebaran gambar bagan tersebut ke polisi pada 6 Desember 2016 atau setelah 11 orang yang tertera di bagan daftar tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian.

Alasan dia, karena dirinya selaku advokat yang kerap bersentuhan dengan kepolisian telah disinggung pertanyaan dari Kapolri.

"Karena saya diprotes juga oleh Kapolri. Dalam arti, 'Lu ikut mana ke situ atau bagaimana'. Menjelaskan pertanyaan ini tidak sesederhana, oh saya enggak ikut ke situ bang. Tapi, menjelaskannya harus secara proses hukum (membuat laporan polisi)," kata dia.

"Apalagi, dampaknya juga sangat serius terhadap kehidupan saya. Sebab, ini menyangkut makar. Padahal, saya tidak mau makar. Kalau makar dalam arti makan rame-rame, itu saya setuju. Kalau makar yang ini bahaya," sambungnya.

Kompolnas Anggap Kasus Makar Tak Ada Hubungan dengan Perkara Ahok

By Rifan Muazin 3:28 AM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menanggapi banyaknya wacana yang menyebut bahwa penangkapan sejumlah orang terkait dugaan makar berkaitan dengan dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Polisi menangkap 10 orang yang diduga melakukan pemufakatan untuk bertindak makar.

"Kompolnas memandang tidak ada relevansinya penangkapan 10 orang yang diduga makar, dengan penanganan kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah dilakukan oleh Polri," ujar Poengky melalui keterangan tertulis, Jumat (2/12/2016).

Poengky mengatakan, jika ada pihak yang keberatan dengan adanya penangkapan itu, maka ada upaya hukum yang tersedia, yakni praperadilan. Mereka bisa menguji keabsahan penangkapan lewat cara tersebut.

"Untuk substansi perkaranya sendiri, mari kita sama-sama menghargai sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia," kata Poengky.

Masyarakat diminta mempercayakan proses penegakan hukum kepada Polri. Kompolnas, kata Poengky, meminta masyarakat untuk menebarkan kesejukan. Jangan lagi ada upaya memprovokasi hingga makar.

"Serta menghormati seluruh proses hukum yang tengah berlangsung," kata Poengky.

Mengenai doa bersama 2 Desember, Poengky mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat. Mereka berhasil membuktikan bahwa aksi yang dilakukan berjalan damai.

"Selamat bertugas kepada seluruh jajaran Polri atas jerih payahnya selama ini dalam melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum," kata Poengky.

Polisi menangkap 10 orang di tempat terpisah atas dugaan melakukan makar.Â Sepuluh orang tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka adalah musisi Ahmad Dhani, aktivis Ratna Sarumpaet, Rachmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, Kivlan Zein, Adityawarman, Jamran, Eko, Rizal Khobar, dan Firza Huzein.

"Kalau sudah ditangkap itu pasti sudah ditetapkan menjadi tersangka," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar.

Mereka ada yang dipersangkakan dengan Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa, ada yang terkena Pasal 107 KUHP juncto Pasal 110 KUHP juncto Pasal 87 KUHP tentang Makar, dan ada juga yang terkait Pasal UU ITE.

Boy belum dapat memastikan apakah mereka akan langsung ditahan atau tidak. Saat ini, kata dia, 10 orang tersebut masih menjalani pemeriksaan secara intensif.

Kompas TV Soal Isu Makar, Jokowi: Itu untuk Mengingatkan

Politikus Gerindra Ini Desak Polisi Tak Tuduh Makar | hukum

By Rifan Muazin 11:00 AM No comments

Sekjen Komite Bangkit Indonesia Ferry Juliantono setelah menjalani sidang perdana di Pengadilan Jakarta Pusat, (19/11). Ferry Juliantono diduga mendalangi demo di depan DPR dan kampus Universitas Katolik Atmajaya Jakarta yang berakhir rusuh. TEMPO/Am

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Gerindra Ferry Juliantono mendesak kepolisian untuk menghapuskan tuduhan makar terhadap pihak-pihak yang kritis menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Ia menginginkan kejadian penangkapan 11 aktivis adalah yang terakhir atas tuduhan mereka melakukan makar.

â€œJangan lagi gunakan isu makar untuk orang-orang yang kritis di negara ini,â€ kata Ferry di Jakarta, Sabtu, 3 Desember 2016. Ia beralasan apabila kepolisian menilai sikap kritis terhadap pemerintah diartikan sebagai makar maka adalah sikap yang keliru. Sebab, nantinya sudah tidak ada lagi perbedaan antara kritis dan makar.

Ferry menilai makar adalah penggunaan kekuasaan bersenjata untuk menggulingkan pemerintahan. Untuk 11 orang yang ditangkap polisi menjelang aksi super damai Jumat kemarin hanyalah orang yang kritis menyuarakan aspirasi kepada pemerintah. Ia menilai tidak mungkin kesebelas orang itu melakukan makar.

Menurut Ferry, kasus penangkapan adalah buntut dari ketidaktegasan aparat kepolisian dalam menangani perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Polisi dinilai kebingungan dan terkesan melindungi Ahok.

Ferry justru khawatir, ketidaktegasan kepolisian untuk menahan Ahok berbuntut pada aksi lain yang tidak sedamai aksi bela Islam jilid lll kemarin. Ia mendesak agar polisi segera menahan Ahok. â€œKalau Ahok ditahan, pasti aman,â€ ujar dia.

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan pihaknya sudah membebaskan 8 dari 11 orang yang ditangkap atas dugaan makar. Namun 3 orang lainnya dipastikan ditahan. Mereka berinisial J, RK, dan SBP.

Martinus berasalan penyidik telah menemukan bukti-bukti yang cukup untuk menahan tida orang itu. Ia menyebutkan sudah ada upaya perencanaan makar yang dilakukan. Yaitu mendompleng aksi bela Islam jilid lll dengan agenda politik. Ia mengatakan ada upaya bergerak ke DPR dan memaksa parlemen menggelar sidang istimewa.

DANANG FIRMANTO

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Saturday, December 3, 2016

11 Tersangka Makar dan Penghinaan, Tiga Ditahan, Delapan Dilepas

Tuesday, December 6, 2016

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen

Friday, December 2, 2016

Mahfud MD: Makar Tuduhan Serius | Nasional

Wednesday, December 7, 2016

Eggi Sudjana Kesal Namanya Masuk Daftar Donatur Kelompok Makar

Friday, December 2, 2016

Kompolnas Anggap Kasus Makar Tak Ada Hubungan dengan Perkara Ahok

Sunday, December 4, 2016

Politikus Gerindra Ini Desak Polisi Tak Tuduh Makar | hukum

Arsip Blog

Saturday, December 3, 2016

Tuesday, December 6, 2016

Friday, December 2, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Friday, December 2, 2016

Sunday, December 4, 2016

Social Profiles

Arsip Blog