Showing posts sorted by relevance for query kategori. Sort by date Show all posts
Showing posts sorted by relevance for query kategori. Sort by date Show all posts

Tuesday, December 6, 2016

Pengamat: Perbuatan Makar tak Harus Ada Kekerasan atau Kerusuhan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak mengkritisi tuduhan makar aparat kepolisian terhadap sejumlah aktivis, purnawirawan TNI dan kader parpol. Hal ini karena penggunaan istilah makar dinilai berlebihan kepada 11 aktivis tersebut, lantaran perbuatan para tersangka dinilai tidak masuk dalam unsur makar.

Mabes Polri sebelumnya menyatakan dugaan perbuatan makar oleh para aktivis telah dimulai dengan pemufakatan jahat para tersangka untuk merencanakan makar. Yakni melakukan sejumlah pertemuan, sebagai upaya menduduki gedung DPR RI meski tanpa pasukan maupun senjata.

Hal ini pun menimbulkan pertanyaan publik, apakah perbuatan kesebelas orang tersebut sudah masuk dalam kategori makar. Adapun kepada para tersangka sendiri dijerat pasal 107 juncto pasal 110 juncto pasal 87 KUHP.

Menurut Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji, sebuah perbuatan dikategorikan makar sebagaimana disebut dalam pasal 87 KUHP, dalam doktrin dan yurisprudensinya memperluas arti makar. Yakni tahapan persiapan yang kemudian dibuktikan dengan adanya niat (mens rea) berupa persiapan atau perbuatan Makar.

"Mengacu pasal ini, tindakan makar dapat terjadi pada tahapan yg dinamakan voorbereidigings handeling atau persiapan perbuatan sifatnya, dapat dipidana," ujar Indriyanto saat dihubungi di Jakarta, Selasa (6/12).

Karenanya, dalam kasus 11 tokoh tersebut, Indriyanto menilai penyidik menggunakan pasal tersebut dengan melihat tahapan persiapan perbuatan para tokoh, yang dianggap sebagai upaya merencanakan percobaan makar. Seperti upaya penggulingan Pemerintahan yang sah, yang dalam pasal tersebut sudah memenuhi unsur niat.

"Misalnya saja adanya alat bukti berupa undangan dan saksi berupa penyebaran undangan mengganti pemerintahan sah dan membentuk pemerintah transisi ini ini telah memenuhi unsur niat atau faktor subyektif negatif dari mens rea untuk menggulingkan Pemerintahan yang sah pada tahapan sudah terpenuhi," ujar Indriyanto.

Ia juga menyebut, perbuatan makar juga diartikan tidak harus ada pelaksanaan perbuatan, yakni cukup dengan permulaan pelaksanaan sudah terpenuhi. Menurutnya pelaksanaan sudah dapat dipidana jika telah ada undangan, orasi untuk mengganti pemerintahan yang sah.

Ia juga menilai, perbuatan makar tidak perlu menunggu ada akibat dari perbuatan tersebut tersebut misalkan kerusuhan maupun ancaman kekerasan. "Ini tidak perlu ada akibatnya berupa kerusuhan dalam masyarakat, karena ini delik formil, karena itu percobaan makar sudah dapat dipidana. Ketentuan makar tidak harus ada kekerasan atau ancaman kekerasan dan bukan dalam pemahaman pemberontakan fisik," ujar Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana tersebut.

"

| Pengamat: | Perbuatan | Makar | Harus | Kekerasan | atau | Kerusuhan | REPUBLIKA | JAKARTA | Sejumlah | pihak | mengkritisi | tuduhan | makar | aparat | kepolisian | terhadap | sejumlah | aktivis | purnawirawan | kader | parpol | karena | penggunaan | istilah | dinilai | berlebihan | kepada | tersebut | lantaran | perbuatan | para | tersangka | masuk | dalam | unsur | p> Mabes | Polri | senya | menyat | dugaan | oleh | telah | dimulai | dengan | pemufakatan | jahat | untuk | merencan | Yakni | melakukan | pertemuan | sebagai | upaya | menduduki | gedung | meski | tanpa | pasukan | maupun | senjata | p> Hal | menimbulkan | pertanyaan | publik | apakah | kesebelas | orang | kategori | Adapun | sendiri | dijerat | pasal | juncto | KUHP | p> Menurut | Pakar | Hukum | Pidana | Universitas | Indonesia | Indriyanto | Seno | Adji | sebuah | dikategorikan | sebagaimana | disebut | doktrin | yurisprudensinya | memperluas | arti | tahapan | persiapan | yang | kemudian | dibuktikan | adanya | niat | (mens | rea) | berupa | p> Mengacu | tind | dapat | terjadi | pada | dinam | voorbereidigings | handeling< | sifatnya | dipidana | ujar | saat | dihubungi | Jakarta | Selasa | p> Karenanya | kasus | tokoh | menilai | penyidik | menggun | melihat | dianggap | percobaan | Seperti | penggulingan | Pemerintahan | memenuhi | p> Misalnya | alat | bukti | undangan | saksi | penyebaran | mengganti | pemerintahan | membentuk | pemerintah | transisi | faktor | subyektif | negatif | mens | menggulingkan | terpenuhi | p> Ia | juga | menyebut | diartikan | harus | pelaksanaan | yakni | cukup | permulaan | Menurutnya | jika | orasi | perlu | menunggu | misalkan | kerusuhan | ancaman | kekerasan | masyarakat | delik | formil | Ketentuan | bukan | pemahaman | pemberont | fisik | Guru | Besar | Krisnadwipayana | p> |

Wednesday, December 7, 2016

Rahmawati: Saya Tidak Berupaya Makar | politik

TEMPO.CO, Jakarta - Rachmawati Soekarno Putri membantah keras tuduhan makar kepadanya. Rachmawati menegaskan, dia tidak sama sekali berupaya untuk makar terhadap pemerintahan saat ini. "Terus terang saya membantah dengan keras. Saya tidak berupaya melakukan makar sama sekali," kata Rachmawati di kediamannya di Jakarta, Rabu, 7 Desember 2016.

Menurut Rachmawati, sebagai putri ideologis Soekarno, ia paham betul dengan rambu-rambu hukum dan arti makar. Rachmawati menegaskan, upaya yang diperjuangkannya ialah mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sebelum diamandemen. "Saya mendengar ada arus yang menginginkan amandemen kelima UUD 45, sehingga saya ingin mengupayakan agar UUD 45 dikembalikan ke saat belum diamandemen," kata Rachmawati.

Rachmawati menambahkan bahwa kegiatan yang direncanakan olehnya itu sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dia membuktikan dengan adanya surat pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya tertanggal 29 Oktober 2016 mengenai rencana aksi bela negara yang akan dilaksanakan di depan gedung parlemen.

"Saya tidak ingin menduduki DPR/MPR, aksi kami dilakukan di luar gedung dan meminta pimpinan untuk menemui kami di luar dan menerima petisi kami," kata Rachmawati.

Sementara itu, kuasa hukum Rachmawati, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, kegiatan Rachmawati tidak masuk dalam kategori makar. Pasalnya, dalam KUHP, makar diartikan sebagai tindakan yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah.  "Walaupun beliau (Rachmawati) ingin meminta DPR/MPR untuk mengembalikan UUD 45 yang asli, tetapi kegiatan itu tidak termasuk makar," kata Yusril.

Polisi menangkap 11 orang pada, Jumat, 2 Desember 2016 sebelum aksi super damai berlangsung di Lapangan Monas. Dari sebelas orang tersebut, polisi menetapkan delapan orang sebagai tersangka dugaan perencanaan makar, Rahmawati termasuk di dalamnya.

INGE KLARA

"

| Rahmawati: | Saya | Tidak | Berupaya | Makar | politik | TEMPO | strong> | Jakarta< | Rachmawati | Soekarno | Putri | membantah | keras | tuduhan | makar | kepadanya | Rachmawati menegaskan | sama | sekali | berupaya | untuk | terhadap | pemerintahan | saat | Terus | terang | saya | dengan | melakukan | kata | kediamannya | Jakarta | Rabu | Desember | 2016 | p>Menurut | sebagai | putri | ideologis | paham | betul | rambu | hukum | arti | upaya | yang | diperjuangkannya | ialah | mengembalikan | Undang | Dasar | 1945 | asli | diamandemen | mendengar | arus | menginginkan | amandemen | kelima | ingin | mengupay | agar | dikembalikan | p>Rachmawati menambahkan | bahwa | kegiatan | direncan | olehnya | sesuai | aturan | perundang | undangan | membuktikan | adanya | surat | pemberitahuan | kepada | Polda | Metro | Jaya | tertanggal | Oktober | mengenai | rencana | aksi | bela | negara | dilaksan | depan | gedung | parlemen | p>Saya | menduduki | kami | dilakukan | luar | meminta | pimpinan | menemui | menerima | petisi | p> Sementara | kuasa | Yusril | Ihza | Mahendra | menjelaskan | masuk | dalam | kategori | Pasalnya | KUHP | diartikan | tind | menggulingkan |  Walaupun | beliau | (Rachmawati) | termasuk | p>Polisi | menangkap | orang | pada | Jumat | super | damai | berlangsung | Lapangan | Monas | Dari | sebelas | tersebut | polisi | menetapkan | delapan | tersangka | dugaan | perencanaan | Rahmawati | dalamnya | p>INGE | KLARA< | strong>< | p> |

Tuesday, December 6, 2016

Pengamat: Perbuatan Makar tak Harus Ada Kekerasan atau Kerusuhan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak mengkritisi tuduhan makar aparat kepolisian terhadap sejumlah aktivis, purnawirawan TNI dan kader parpol. Hal ini karena penggunaan istilah makar dinilai berlebihan kepada 11 aktivis tersebut, lantaran perbuatan para tersangka dinilai tidak masuk dalam unsur makar.

Mabes Polri sebelumnya menyatakan dugaan perbuatan makar oleh para aktivis telah dimulai dengan pemufakatan jahat para tersangka untuk merencanakan makar. Yakni melakukan sejumlah pertemuan, sebagai upaya menduduki gedung DPR RI meski tanpa pasukan maupun senjata.

Hal ini pun menimbulkan pertanyaan publik, apakah perbuatan kesebelas orang tersebut sudah masuk dalam kategori makar. Adapun kepada para tersangka sendiri dijerat pasal 107 juncto pasal 110 juncto pasal 87 KUHP.

Menurut Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji, sebuah perbuatan dikategorikan makar sebagaimana disebut dalam pasal 87 KUHP, dalam doktrin dan yurisprudensinya memperluas arti makar. Yakni tahapan persiapan yang kemudian dibuktikan dengan adanya niat (mens rea) berupa persiapan atau perbuatan Makar.

"Mengacu pasal ini, tindakan makar dapat terjadi pada tahapan yg dinamakan voorbereidigings handeling atau persiapan perbuatan sifatnya, dapat dipidana," ujar Indriyanto saat dihubungi di Jakarta, Selasa (6/12).

Karenanya, dalam kasus 11 tokoh tersebut, Indriyanto menilai penyidik menggunakan pasal tersebut dengan melihat tahapan persiapan perbuatan para tokoh, yang dianggap sebagai upaya merencanakan percobaan makar. Seperti upaya penggulingan Pemerintahan yang sah, yang dalam pasal tersebut sudah memenuhi unsur niat.

"Misalnya saja adanya alat bukti berupa undangan dan saksi berupa penyebaran undangan mengganti pemerintahan sah dan membentuk pemerintah transisi ini ini telah memenuhi unsur niat atau faktor subyektif negatif dari mens rea untuk menggulingkan Pemerintahan yang sah pada tahapan sudah terpenuhi," ujar Indriyanto.

Ia juga menyebut, perbuatan makar juga diartikan tidak harus ada pelaksanaan perbuatan, yakni cukup dengan permulaan pelaksanaan sudah terpenuhi. Menurutnya pelaksanaan sudah dapat dipidana jika telah ada undangan, orasi untuk mengganti pemerintahan yang sah.

Ia juga menilai, perbuatan makar tidak perlu menunggu ada akibat dari perbuatan tersebut tersebut misalkan kerusuhan maupun ancaman kekerasan. "Ini tidak perlu ada akibatnya berupa kerusuhan dalam masyarakat, karena ini delik formil, karena itu percobaan makar sudah dapat dipidana. Ketentuan makar tidak harus ada kekerasan atau ancaman kekerasan dan bukan dalam pemahaman pemberontakan fisik," ujar Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana tersebut.

"

| Pengamat: | Perbuatan | Makar | Harus | Kekerasan | atau | Kerusuhan | REPUBLIKA | JAKARTA | Sejumlah | pihak | mengkritisi | tuduhan | makar | aparat | kepolisian | terhadap | sejumlah | aktivis | purnawirawan | kader | parpol | karena | penggunaan | istilah | dinilai | berlebihan | kepada | tersebut | lantaran | perbuatan | para | tersangka | masuk | dalam | unsur | p> Mabes | Polri | senya | menyat | dugaan | oleh | telah | dimulai | dengan | pemufakatan | jahat | untuk | merencan | Yakni | melakukan | pertemuan | sebagai | upaya | menduduki | gedung | meski | tanpa | pasukan | maupun | senjata | p> Hal | menimbulkan | pertanyaan | publik | apakah | kesebelas | orang | kategori | Adapun | sendiri | dijerat | pasal | juncto | KUHP | p> Menurut | Pakar | Hukum | Pidana | Universitas | Indonesia | Indriyanto | Seno | Adji | sebuah | dikategorikan | sebagaimana | disebut | doktrin | yurisprudensinya | memperluas | arti | tahapan | persiapan | yang | kemudian | dibuktikan | adanya | niat | (mens | rea) | berupa | p> Mengacu | tind | dapat | terjadi | pada | dinam | voorbereidigings | handeling< | sifatnya | dipidana | ujar | saat | dihubungi | Jakarta | Selasa | p> Karenanya | kasus | tokoh | menilai | penyidik | menggun | melihat | dianggap | percobaan | Seperti | penggulingan | Pemerintahan | memenuhi | p> Misalnya | alat | bukti | undangan | saksi | penyebaran | mengganti | pemerintahan | membentuk | pemerintah | transisi | faktor | subyektif | negatif | mens | menggulingkan | terpenuhi | p> Ia | juga | menyebut | diartikan | harus | pelaksanaan | yakni | cukup | permulaan | Menurutnya | jika | orasi | perlu | menunggu | misalkan | kerusuhan | ancaman | kekerasan | masyarakat | delik | formil | Ketentuan | bukan | pemahaman | pemberont | fisik | Guru | Besar | Krisnadwipayana | p> |

Sunday, December 4, 2016

Yusril: Dugaan Makar terhadap Sri Bintang Cs Terlalu Jauh

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 11 orang ditangkap pihak kepolisian pada Jumat  2 Desember 2016 karena dugaan makar. Mereka adalah aktivis dan tokoh nasional.

Setelah pemeriksaan 1 x 24 jam, akhirnya delapan dari mereka dibolehkan pulang. Tiga tersisa adalah Sri Bintang Pamungkas dan kakak beradik, Jamran dan Rizal Koba.

Menanggapi hal tersebut, ahli hukum Yusril Ihza Mahendra melihat bahwa sangkaan makar terhadap 11 tersangka ini adalah terlalu jauh dan hanya tindakan pencegahan terhadap aksi 2 Desember.

"Saya kira masih jauh. Kalau ada pertemuan, mengkritik pemerintah, itu normal. Tapi saya lihat polisi lakukan preventif saja," kata dia saat ditemui di Hotel Atlet Century Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (4/12/2016).

Yusril pun menjelaskan pengertian makar sesungguhnya adalah tindakan dengan upaya penggulingan pemerintahan sah dirumuskan bersama. "Makar diatur dalam pasal 87, 107 KUHP. Ada tahapan permufakatan, perencanaan, kategori orang sebagai pimpinan makar, dan ada kelompoknya juga."

Walau tidak semuanya ditahan, 11 orang terduga ini masih wajib menjalani pemeriksaan lanjutan. Lebih jauh, Yusril pun mengaku siap apa bila dirinya didaulat menjadi penasehat hukum mereka dan akan melihat potensi praperadilan ke depannya.

"Kalau diminta ya akan kami tangani. Praperadilan ya (lihat) nanti," pengacara kondang ini menandaskan.

"

| Yusril: | Dugaan | Makar | terhadap | Bintang | Jauh | Liputan6 | Jakarta | strong> | Sebanyak | orang | ditangkap | pihak | kepolisian | pada | Jumat  | Desember | 2016 | karena | dugaan | makar< | Mereka | adalah | aktivis | tokoh | nasional | p> Setelah | pemeriksaan | akhirnya | delapan | dibolehkan | pulang | Tiga | tersisa | Pamungkas | kakak | beradik | Jamran | Rizal | Koba | p> Menanggapi | tersebut | ahli | hukum | Yusril | Ihza | Mahendra | melihat | bahwa | sangkaan | tersangka | jauh | hanya | tind | pencegahan | aksi | p> Saya | kira | masih | Kalau | pertemuan | mengkritik | pemerintah | normal | Tapi | saya | lihat | polisi | lakukan | preventif | kata | saat | ditemui | Hotel | Atlet | Century | Senayan | Selatan | Minggu | 2016) | p> Yusril | menjelaskan | pengertian makar< | sesungguhnya | dengan | upaya | penggulingan | pemerintahan | dirumuskan | bersama | diatur | dalam | pasal | KUHP | tahapan | permufakatan | perencanaan | kategori | sebagai | pimpinan | makar | kelompoknya | juga | p> Walau | semuanya | ditahan | terduga | wajib | menjalani | lanjutan | Lebih | mengaku | siap | bila | dirinya | didaulat | menjadi | penasehat | potensi | praperadilan | depannya | p> Kalau | diminta | kami | tangani | Praperadilan | (lihat) | nanti | pengacara | kondang | menandaskan | p> |

Wednesday, December 7, 2016

Rahmawati: Saya Tidak Berupaya Makar | politik

TEMPO.CO, Jakarta - Rachmawati Soekarno Putri membantah keras tuduhan makar kepadanya. Rachmawati menegaskan, dia tidak sama sekali berupaya untuk makar terhadap pemerintahan saat ini. "Terus terang saya membantah dengan keras. Saya tidak berupaya melakukan makar sama sekali," kata Rachmawati di kediamannya di Jakarta, Rabu, 7 Desember 2016.

Menurut Rachmawati, sebagai putri ideologis Soekarno, ia paham betul dengan rambu-rambu hukum dan arti makar. Rachmawati menegaskan, upaya yang diperjuangkannya ialah mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sebelum diamandemen. "Saya mendengar ada arus yang menginginkan amandemen kelima UUD 45, sehingga saya ingin mengupayakan agar UUD 45 dikembalikan ke saat belum diamandemen," kata Rachmawati.

Rachmawati menambahkan bahwa kegiatan yang direncanakan olehnya itu sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dia membuktikan dengan adanya surat pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya tertanggal 29 Oktober 2016 mengenai rencana aksi bela negara yang akan dilaksanakan di depan gedung parlemen.

"Saya tidak ingin menduduki DPR/MPR, aksi kami dilakukan di luar gedung dan meminta pimpinan untuk menemui kami di luar dan menerima petisi kami," kata Rachmawati.

Sementara itu, kuasa hukum Rachmawati, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, kegiatan Rachmawati tidak masuk dalam kategori makar. Pasalnya, dalam KUHP, makar diartikan sebagai tindakan yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah.  "Walaupun beliau (Rachmawati) ingin meminta DPR/MPR untuk mengembalikan UUD 45 yang asli, tetapi kegiatan itu tidak termasuk makar," kata Yusril.

Polisi menangkap 11 orang pada, Jumat, 2 Desember 2016 sebelum aksi super damai berlangsung di Lapangan Monas. Dari sebelas orang tersebut, polisi menetapkan delapan orang sebagai tersangka dugaan perencanaan makar, Rahmawati termasuk di dalamnya.

INGE KLARA

"

| Rahmawati: | Saya | Tidak | Berupaya | Makar | politik | TEMPO | strong> | Jakarta< | Rachmawati | Soekarno | Putri | membantah | keras | tuduhan | makar | kepadanya | Rachmawati menegaskan | sama | sekali | berupaya | untuk | terhadap | pemerintahan | saat | Terus | terang | saya | dengan | melakukan | kata | kediamannya | Jakarta | Rabu | Desember | 2016 | p>Menurut | sebagai | putri | ideologis | paham | betul | rambu | hukum | arti | upaya | yang | diperjuangkannya | ialah | mengembalikan | Undang | Dasar | 1945 | asli | diamandemen | mendengar | arus | menginginkan | amandemen | kelima | ingin | mengupay | agar | dikembalikan | p>Rachmawati menambahkan | bahwa | kegiatan | direncan | olehnya | sesuai | aturan | perundang | undangan | membuktikan | adanya | surat | pemberitahuan | kepada | Polda | Metro | Jaya | tertanggal | Oktober | mengenai | rencana | aksi | bela | negara | dilaksan | depan | gedung | parlemen | p>Saya | menduduki | kami | dilakukan | luar | meminta | pimpinan | menemui | menerima | petisi | p> Sementara | kuasa | Yusril | Ihza | Mahendra | menjelaskan | masuk | dalam | kategori | Pasalnya | KUHP | diartikan | tind | menggulingkan |  Walaupun | beliau | (Rachmawati) | termasuk | p>Polisi | menangkap | orang | pada | Jumat | super | damai | berlangsung | Lapangan | Monas | Dari | sebelas | tersebut | polisi | menetapkan | delapan | tersangka | dugaan | perencanaan | Rahmawati | dalamnya | p>INGE | KLARA< | strong>< | p> |

Monday, December 5, 2016

Hendardi: Polisi Berlebihan Pakai Pasal Makar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua SETARA Institute, Hendardi, menilai Polri berlebihan jika menjerat 10 tokoh yang sempat ditahan dalam peristiwa 2/12 lalu dengan pasal makar. Sebab, menurutnya, sebagian dari mereka sebenarnya cukup dijerat dengan pasal pencemaram nama baik atau pasal penghinaan terhadap lambang negara.

"Seperti Ahmad Dhani, cukup pakai pasal pencemaran nama baik, tidak harus makar," ujarnya, saat dihubungi Republika.co.id, Senin (5/12).

Mabes Polri sendiri telah membebaskan sebagian dari 10 tokoh yang sempat ditahan tersebut. Hendardi melihat, keputusan Polri membebaskan sebagian dari mereka menunjukkan bahwa dugaan makar yang dialamatkan masuk dalam kategori yang lemah. Karenanya, Hendardi meminta Polri untuk bertindak lebih selektif.

Namun begitu, ia enggan menyebut penangkapan yang dilakukan Polri pada 10 tokoh dengan tuduhan makar sebagai bentuk ancaman pada demokrasi. Hendardi memandang tindakan Polri merupakan langkah antisipatif. Sebab, kata dia, dalam konteks kerumunan massa yang besar, potensi untuk melakukan tindakan yang berbahaya juga tinggi.

"

| Hendardi: | Polisi | Berlebihan | Pakai | Pasal | Makar | REPUBLIKA | JAKARTA | Ketua | SETARA | Institute | Hendardi | menilai | Polri | berlebihan | jika | menjerat | tokoh | yang | sempat | ditahan | dalam | peristiwa | dengan | pasal | makar | Sebab | menurutnya | sebagian | sebenarnya | cukup | dijerat | pencemaram | nama | baik | atau | penghinaan | terhadap | lambang | negara | p> Seperti | Ahmad | Dhani | pakai | pencemaran | harus | ujarnya | saat | dihubungi | Republika | em>< | strong> | Senin | p> Mabes | sendiri | telah | membebaskan | tersebut | melihat | keputusan | menunjukkan | bahwa | dugaan | dialamatkan | masuk | kategori | lemah | Karenanya | meminta | untuk | bertindak | lebih | selektif | p> Namun | begitu | enggan | menyebut | penangkapan | dilakukan | pada | tuduhan | sebagai | bentuk | ancaman | demokrasi | memandang | tind | merup | langkah | antisipatif | kata | konteks | kerumunan | massa | besar | potensi | melakukan | berbahaya | juga | tinggi | p> |