Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for Republika

Showing posts sorted by relevance for query Republika. Sort by date Show all posts

Monday, December 5, 2016

Hendardi: Polisi Berlebihan Pakai Pasal Makar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua SETARA Institute, Hendardi, menilai Polri berlebihan jika menjerat 10 tokoh yang sempat ditahan dalam peristiwa 2/12 lalu dengan pasal makar. Sebab, menurutnya, sebagian dari mereka sebenarnya cukup dijerat dengan pasal pencemaram nama baik atau pasal penghinaan terhadap lambang negara.

"Seperti Ahmad Dhani, cukup pakai pasal pencemaran nama baik, tidak harus makar," ujarnya, saat dihubungi Republika.co.id, Senin (5/12).

Mabes Polri sendiri telah membebaskan sebagian dari 10 tokoh yang sempat ditahan tersebut. Hendardi melihat, keputusan Polri membebaskan sebagian dari mereka menunjukkan bahwa dugaan makar yang dialamatkan masuk dalam kategori yang lemah. Karenanya, Hendardi meminta Polri untuk bertindak lebih selektif.

Namun begitu, ia enggan menyebut penangkapan yang dilakukan Polri pada 10 tokoh dengan tuduhan makar sebagai bentuk ancaman pada demokrasi. Hendardi memandang tindakan Polri merupakan langkah antisipatif. Sebab, kata dia, dalam konteks kerumunan massa yang besar, potensi untuk melakukan tindakan yang berbahaya juga tinggi.

Pengamat: Perbuatan Makar tak Harus Ada Kekerasan atau Kerusuhan

By Rifan Muazin 9:00 AM No comments

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak mengkritisi tuduhan makar aparat kepolisian terhadap sejumlah aktivis, purnawirawan TNI dan kader parpol. Hal ini karena penggunaan istilah makar dinilai berlebihan kepada 11 aktivis tersebut, lantaran perbuatan para tersangka dinilai tidak masuk dalam unsur makar.

Mabes Polri sebelumnya menyatakan dugaan perbuatan makar oleh para aktivis telah dimulai dengan pemufakatan jahat para tersangka untuk merencanakan makar. Yakni melakukan sejumlah pertemuan, sebagai upaya menduduki gedung DPR RI meski tanpa pasukan maupun senjata.

Hal ini pun menimbulkan pertanyaan publik, apakah perbuatan kesebelas orang tersebut sudah masuk dalam kategori makar. Adapun kepada para tersangka sendiri dijerat pasal 107 juncto pasal 110 juncto pasal 87 KUHP.

Menurut Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji, sebuah perbuatan dikategorikan makar sebagaimana disebut dalam pasal 87 KUHP, dalam doktrin dan yurisprudensinya memperluas arti makar. Yakni tahapan persiapan yang kemudian dibuktikan dengan adanya niat (mens rea) berupa persiapan atau perbuatan Makar.

"Mengacu pasal ini, tindakan makar dapat terjadi pada tahapan yg dinamakan voorbereidigings handeling atau persiapan perbuatan sifatnya, dapat dipidana," ujar Indriyanto saat dihubungi di Jakarta, Selasa (6/12).

Karenanya, dalam kasus 11 tokoh tersebut, Indriyanto menilai penyidik menggunakan pasal tersebut dengan melihat tahapan persiapan perbuatan para tokoh, yang dianggap sebagai upaya merencanakan percobaan makar. Seperti upaya penggulingan Pemerintahan yang sah, yang dalam pasal tersebut sudah memenuhi unsur niat.

"Misalnya saja adanya alat bukti berupa undangan dan saksi berupa penyebaran undangan mengganti pemerintahan sah dan membentuk pemerintah transisi ini ini telah memenuhi unsur niat atau faktor subyektif negatif dari mens rea untuk menggulingkan Pemerintahan yang sah pada tahapan sudah terpenuhi," ujar Indriyanto.

Ia juga menyebut, perbuatan makar juga diartikan tidak harus ada pelaksanaan perbuatan, yakni cukup dengan permulaan pelaksanaan sudah terpenuhi. Menurutnya pelaksanaan sudah dapat dipidana jika telah ada undangan, orasi untuk mengganti pemerintahan yang sah.

Ia juga menilai, perbuatan makar tidak perlu menunggu ada akibat dari perbuatan tersebut tersebut misalkan kerusuhan maupun ancaman kekerasan. "Ini tidak perlu ada akibatnya berupa kerusuhan dalam masyarakat, karena ini delik formil, karena itu percobaan makar sudah dapat dipidana. Ketentuan makar tidak harus ada kekerasan atau ancaman kekerasan dan bukan dalam pemahaman pemberontakan fisik," ujar Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana tersebut.

Polda Metro Periksa 14 Saksi Terkait Tudingan Makar

By Rifan Muazin 11:00 PM No comments

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polda Metro Jaya hingga saat ini masih terus menyelidiki kasus dugaan makar yang dilakukan sejumlah tokoh dan aktivis. Sejauh ini, sudah ada 14 orang saksi yang diperiksa dalam kasus tersebut.

"Masih kita lanjutkan penyidikan. Sudah 14 saksi yang diperiksa," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Selasa (6/12).

Menurut Argo, di antara belasan saksi tersebut terdapat saksi ahli yang diperiksa untuk mendalami sejumlah bukti yang sudah dimiliki pihak kepolisian. "Dari 14 itu ada saksi ahli. Dari saksi ahli IT, ahli pidana dan ahli bahasa," ucap dia.

Selanjutnya, kata dia, setelah penyidikan selesai, pihaknya akan melakukan evaluasi, sehingga dapat menentukan langkah-langkah hukum selanjutnya. "Nanti. Setiap periksa kan kita anev (analisa evaluasi) baru tentukan langkah selanjutnya," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Polda telah menetapkan 11 orang tersangka dalam tiga pasal berbeda yang disinyalir memiliki tujuan yang sama. Tujuh orang dikenakan pasal 107 jo 110 jo 87 KUHP (makar), pelanggar UU ITE dua orang, dan pelanggar pasal 207 (penghinaan penguasa) satu orang.

Namun, tujuh orang dilepas kembali setelah menjalani pemeriksaan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Ditambah dengan tersangka pelanggar pasal 207 (Ahmad Dhani) juga turut dibebaskan.

Dengan demikian, ada delapan orang yang sudah dilepaskan, yakni Kivlan Zein, Aditya Warman, Ratna Sarumpaet, Firzha Husaen, Rachmawati Soekarnoputri, Eko Santjojo, Alvin Indra Alvaris, dan Ahmad Dhani. Mereka dilepaskan atas dasar penilaian subjektif kepolisian.

Namun, dari tujuh orang tersebut, hanya Sri Bintang Pamungkas yang saat ini masih ditahan di Mapolda Metro. Dua tersangka lainnya yang juga masih ditahan, yaitu Rizal Kobar dan Jamran. Mereka dianggap melanggar UU ITE.

Pengamat: Perbuatan Makar tak Harus Ada Kekerasan atau Kerusuhan

By Rifan Muazin 4:00 AM No comments

Polisi Tetapkan Tujuh Orang Tersangka Permufakatan Makar

By Rifan Muazin 1:00 PM No comments

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah melakukan penangkapan terhadap 11 orang, Polri menetapkan tujuh orang di antaranya sebagai terduga makar. Mereka Â disangkakan melanggar pasal 107 juncto Pasal 110 KUHP.

"Mereka adalah Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko Suryo Santjojo, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar di Jakarta, Sabtu.

Polri mengakui meski makar belum terjadi, posisi ketujuh orang tersebut di mata hukum tetap sebagai tersangka. Makar didefinisikan sebagai permufakatan.Â Bukti berupa tulisan dan percakapan terkait perencanaan menduduki gedung DPR, Â pemaksaan dilakukannya sidang istimewa, serta tuntut pergantian pemerintah menjadi dasar penetapan tersangka.

Polri mengkategorikan permufakatan makar sebagai perbuatan delik formil. "Artinya tidak perlu terjadi perbuatan makar itu, tapi dengan adanya rencana dan kesepakatan, permufakatan oleh sekelompok orang dapat dipersangkakan dengan pasal ini," jelas Boy.

Meski Kivlan, Ratna, Rachmawati dkk sudah menjadi tersangka, polisi tidak melakukan penahanan terhadap mereka atas dasar penilaian subjektif. Ketujuh tersangka hanya menjalani pemeriksaan selama 1x24 jam, sementara proses penyidikan masih dijalankan tanpa adanya penahanan.

Â Pada Jumat (2/12) pagi, aparat Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya menangkap 10 orang, yaitu Ahmad Dhani, Eko Suryo Santjojo, Adityawarman, Kivlan Zein, Firza Huzein, Racmawati Soekarno Putri, Ratna Sarumpaet, Sri Bintang Pamungkas, Jamran, Rizal.Â Selain 10 orang tersebut, polisi juga menangkap Alvin Indra di Kedaung Waringin Tanah Sereal. Total yang ditangkap sebanyak 11 orang.

Tiga di antaranya ditahan, yaitu Sri Bintang Pamungkas, Jamran dan Rizal dijerat pasa UU ITE dan pasal 107 berkaitan dengan konten dalam media sosial, terutama di Youtube yaitu ajakan penghasutan.

Polisi Pantau Pergerakan Terduga Makar

By Rifan Muazin 5:00 AM No comments

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tujuh tersangka kasus dugaan tindak pidana makar sudah dibebaskan oleh Polda Metro Jaya. Saat ini hanya tinggal satu tersangka kasus makar yang masih ditahan di Markas Polda Metro, yaitu Sri Bintang Pamungkas

Kapolda Metro Jaya, Irjen M Iriawan meminta ketujuh tersangka tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Ia pun menegaskan, selama menyandang status tersangka ketujuh orang itu akan terus dipantau pergerakannya.

Ia mengancam, jika mengulangi perbuatannya lagi pihaknya tak ragu-ragu untuk menangkapnya. "Kalau dia mencoba lagi, mengadakan percobaan, apa boleh buat (akan ditahan lagi)," ujar diaÂ kepada wartawan di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (6/12).

Tujuh tersangka yang sudah dibebaskan sepert eks Staf Ahli Panglima TNI Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein dan aktivis perempuan Ratna Sarumpaet.

Mantan Kapolda Jawa Barat tersebut mengatakan, saat ini penyidik masih merampungkan berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Pihaknya juga masih mengembangkan kasus dugaan makar tersebut.

â€œSejauh ini masih dalam proses pemberkasan. Kalau ada (pelaku) kita cari lagi,â€ kata Mantan Kadiv Propam Mabes Polri tersebut.

Seperti diketahui, sebelumnya Polda Metro Jaya telah menangkap 10 orang terkait dugaan makar sebelum Aksi Bela Islam III digelar di Lapangan Silang Monas, Jumat (2/12).

Selain delapan orang kasus dugaan makar yang disebut atas, saat itu Polda Metro juga menangkap dua orang lainnya, yaitu Jamran dan Rizal Kobar. Dua orang ini diduga telah melakukan tindak pidana ITE.

Polisi Pantau Pergerakan Terduga Makar

By Rifan Muazin 12:00 AM No comments

Tujuh tersangka yang sudah dibebaskan sepert eks Staf Ahli Panglima TNI Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein dan aktivis perempuan Ratna Sarumpaet.

Mantan Kapolda Jawa Barat tersebut mengatakan, saat ini penyidik masih merampungkan berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Pihaknya juga masih mengembangkan kasus dugaan makar tersebut.

â€œSejauh ini masih dalam proses pemberkasan. Kalau ada (pelaku) kita cari lagi,â€ kata Mantan Kadiv Propam Mabes Polri tersebut.

Seperti diketahui, sebelumnya Polda Metro Jaya telah menangkap 10 orang terkait dugaan makar sebelum Aksi Bela Islam III digelar di Lapangan Silang Monas, Jumat (2/12).

Selain delapan orang kasus dugaan makar yang disebut atas, saat itu Polda Metro juga menangkap dua orang lainnya, yaitu Jamran dan Rizal Kobar. Dua orang ini diduga telah melakukan tindak pidana ITE.

Eks Danpuspom Kaget Polisi Tuduh Kivlan Zein Makar

By Rifan Muazin 9:00 AM No comments

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom), Mayor Jenderal TNI (Purn) Syamsu Djalal tidak percaya Kivlan Zein dan Adityawarman akan melakukan makar. Tudingan makar ini dilakukan Polri hingga keduanya sempat ditangkap dan diperiksa.

"Saya kaget kedua junior saya itu dituduh makar. Tidak mungkin mereka melakukan makar, meski sudah pensiun dari TNI tapi mereka masih menempel sumpah prajuritnya. Mereka cinta NKRI," katanya kepada Antara di Jakarta, Selasa (6/12).

Terlebih lagi, kata dia, Brigjen (Purn) TNI Adityawarman sendiri jalannya saja sekarang sudah susah payah. Demikian pula dengan putri Bung Karno, Rachmawati, menurut dia tidak mungkin melakukan upaya makar karena menggunakan kursi roda.

Ia juga menyoroti proses penangkapan yang menempatkan seolah-olah seperti pelaku tindak terorisme atau PKI. "Subuh-subuh mereka dijemput, jangan begitulah caranya," katanya. Seharusnya dipanggil dahulu untuk diperiksa. "Bukan dengan dijemput seperti itu, apalagi Adityawarman jalannya saja sudah sulit," katanya. Disesalkan juga, mengapa mereka dibawa ke Mako Brimob. Padahal, pemeriksaannya ada di Polda Metro Jaya.

Syamsu menjelaskan, definisi makar itu harus dijelaskan dahulu karena tidak gampang merencanakan dan menggulingkan pemerintah yang sah itu. "Barang buktinya apa?" katanya.

Ia mengharapkan polisi jangan paranoid seperti itu. Polisi harus tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Penangkapan terhadap tokoh nasional telah mencederai kepolisian sebagai penegak hukum.

"Kalau yang namanya makar itu seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), Republik Maluku Selatan (RMS), jadi polisi harus membedakan antara teroris, makar, dan kritik negara," katanya.

Soal Dugaan Makar, Ketua DPR : Serahkan ke Penegak Hukum

By Rifan Muazin 10:00 PM No comments

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Setya Novanto, meminta masyarakat untuk percaya kepada kepolisian untuk menuntaskan dugaan makar. Sampai saat ini, masih ada tiga orang yang ditahan oleh polisi, setelah sebelumnya membebaskan 8 orang.

''Masalah makar ini tentu saya mengharapkan kita semua serahkan dan percayakan ke penegak hukum untuk mengadakan penyidikan, saya yakin dilakukan secara profesional,'' kata Novanto, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12).

Menurutnya, dalam situasi seperti ini masyarakat harus beri kesempatan Jokowi -JK untuk melaksanakan tugas secara baik karena telah dipilih secara demokratis dan konstitusional. Sehingga, negara bisa aman dan tertib agar perekonomian bisa membaik.

''Karena pertumbuhan ekonomi kita sudah bisa mencapai 5,1 persen. Mudah -mudahan suasana damai ini bisa jadi kekuatan kita untuk maju dan terus menjaga persatuan demi keutuhan NKRI,'' ujar dia.

Sebelumnya, polisi menangkap 11 orang yang diduga ingin melakukan makar terhadap pemerintahan yang sah. Mereka ditangkap di tempat berbeda pada Jumat (2/12) dini hari.

Polri: Makar Didanai | Republika Online

By Rifan Muazin 12:00 PM No comments

JAKARTA -- Penyidik Polda Metro Jaya menyatakan telah mendapatkan bukti transfer dana yang melengkapi dugaan pidana makar terhadap sejumlah aktivis dan purnawirawan TNI. Kendati demikian, pihak kepolisian enggan mengungkap pihak-pihak terkait pendanaan itu.

Kabagpenum Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, salah satu bukti makar yang menjerat sejumlah tokoh pekan lalu adalah ditemukan juga bukti transfer antara para tersangka. Meski begitu, sejauh ini masih terus dialami lagi dari mana dan ke mana saja dana itu mengalir. "Bukti transfer itu bagian upaya Polri yang saat ini sudah ditemukan bukti transfer. Tentu ini menjadi bagian tambahan bukti," kata dia.

Selanjutnya, masih kata Martinus, masih akan digali bukti-bukti yang lainnya sehingga dapat memudahkan penyidik dalam mendapatkan satu konstruksi hukum yang mempersangkakan kedelapan orang tersebut sebagai tersangka permufakatan jahat yang akan menggulingkan pemerintahan yang sah.

Sedangkan, untuk bukti-bukti yang lain, tambah dia, adalah sejumlah berkas dokumen, video yang diunggah di media sosial, pemberitaan soal pernyataan ajakan makar, dan surat permintaan sidang istimewa ke DPR. "Kemudian adanya indikasi-indikasi yang mendukung terjadinya upaya perencanaan upaya permufakatan jahat dengan melakukan dan menempatkan mobil-mobil komando untuk mengajak orang atau mempersiapkan orang yang akan dibawa ke DPR," ujar dia.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Kombes Rikwanto mengiyakan adanya aliran dana khusus terkait makar. "Ada memang, (saya) belum (bisa) memberikan perincian, ya, karena masuk materi penyidikan," ujar Rikwanto, di Silang Monas, Jakarta Pusat, kemarin.

Rikwanto juga enggan membeberkan perihal jumlah nominal tersebut. Kendati demikian, kata dia, jumlahnya cukup banyak. Dia pun enggan menerangkan dari mana asal uang tersebut, apakah datang dari pihak swasta atau lainnya. Alasannya, informasi-informasi tersebut masuk ke dalam materi penyidikan dan hanya akan dibuka di pengadilan.

Di tahanan Mapolda Metro Jaya, aktivis Sri Bintang Pamungkas dijenguk istrinya, Erna Lina, kemarin. Selepas kunjungan itu, Erna meminta suaminya dibebaskan. "Saya sebagai istri rasanya tidak adil kalau tujuh dilepaskan dengan tuduhan yang sama tapi Pak Bintang masih ditahan," ujar Erna, kemarin.

Terkait dengan kondisi suaminya, menurut Erna, masih dalam keadaan sehat dan tetap melakukan kegiatannya di dalam tahanan. Bahkan, kata dia, suaminya tersebut masih menyempatkan diri membuat soal ujian untuk mahasiswanya. "Alhamdulillah sehat. Bapak tetap lakukan kegiatan biasa di tahanan, salah satunya buat soal untuk mahasiswanya," kata Erna.

Kuasa hukum Sri Bintang, Dahlia Zein, mengatakan, pihaknya masih terus berjuang untuk meminta penangguhan penahanan terhadap kliennya tersebut. Namun, kata dia, pihaknya tidak akan mengajukan proses praperadilan. "Bapak bilang tidak usah dan menolak. Karena, untuk apa praperadilan? Karena tidak sesuai dan tidak ada di KUHAP praperadilan itu," kata Zein.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting berharap aparat kepolisian cermat dan hati-hati dalam menerapkan tuduhan makar. Menurut dia, makar bukan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan unsur dari tindak pidana. "Apabila tidak ada serangan yang berat (anslaag) maka tuduhan makar tidak terpenuhi. Kepolisian sebaiknya cermat dan hati-hati dalam menerapkan tuduhan ini agar penegakan hukum berjalan tepat pada relnya," ujar Miko.

Pihak Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) juga mengecam tuduhan makar terhadap sejumlah tokoh yang ditangkap. Menurut dia, tindakan Polri itu dapat disebut sebagai perampasan hak atas kebebasan berpolitik. Sebab, yang dilakukan para tokoh itu adalah menyampaikan kebebasan berpendapat dan menyebarluaskan pendapat mereka, baik melalui media cetak maupun elektronik.

"Apa dengan sepucuk surat bisa menggulingkan Presiden Jokowi dan membubarkan pemerintahannya? Bukankah surat itu dilayangkan ke MPR?" ujar Badan Pengurus Nasional PBHI Suryadi Radjab. rep: Mabruroh, Fauziah Mursid Â ed:Â Fitriyan Zamzami

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Monday, December 5, 2016

Hendardi: Polisi Berlebihan Pakai Pasal Makar

Tuesday, December 6, 2016

Pengamat: Perbuatan Makar tak Harus Ada Kekerasan atau Kerusuhan

Polda Metro Periksa 14 Saksi Terkait Tudingan Makar

Pengamat: Perbuatan Makar tak Harus Ada Kekerasan atau Kerusuhan

Saturday, December 3, 2016

Polisi Tetapkan Tujuh Orang Tersangka Permufakatan Makar

Tuesday, December 6, 2016

Polisi Pantau Pergerakan Terduga Makar

Polisi Pantau Pergerakan Terduga Makar

Eks Danpuspom Kaget Polisi Tuduh Kivlan Zein Makar

Monday, December 5, 2016

Soal Dugaan Makar, Ketua DPR : Serahkan ke Penegak Hukum

Wednesday, December 7, 2016

Polri: Makar Didanai | Republika Online

Arsip Blog

Monday, December 5, 2016

Tuesday, December 6, 2016

Saturday, December 3, 2016

Tuesday, December 6, 2016

Monday, December 5, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Social Profiles

Arsip Blog