Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for terang

Showing posts sorted by relevance for query terang. Sort by date Show all posts

Tuesday, December 6, 2016

Dikaitkan dengan Upaya Makar, Eggi Sudjana Lapor Polisi

Jakarta - Advokat Eggi Sudjana melapor ke Polda Metro Jaya karena disebut-sebut terlibat melakukan pendanaan dalam upaya makar bersama 8 orang yang sudah ditetapkan polisi sebagai tersangka. Eggi melaporkan adanya penyebaran informasi yang mengaitkan dirinya dengan upaya makar.

"Ini luar biasa karena saya dituduh dengan situasi seperti ini, gambar tentang dana gerakan dari tanggal 2 Desember kemarin dan mengarah pada makar. Ini kan sangat serius," terang Eggi kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Eggi kemudian memperlihatkan sebuah gambar skema donatur dalam aksi 'Bela Islam' yang dia dapatkan dari seseorang bernama Julia. Julia ini menurut Eggi mengklaim sebagai penasihat hukum yang juga disebut-sebut sebagai pendana dalam gambar skema yang diterimanya.

"Saya pertama dapat ini lewat WA, dari saudari Julia yang saya kenal begitu saja. Tapi setelah saya tanya-tanya dan konfirmasi kepada dia langsung, dia mengaku sebagai penasihat hukum Tommy Soeharto, itu menariknya di situ," terang Eggi.

"Tapi kok kenapa Tommy-nya tidak mempersoalkan, saya enggak ngerti. Tapi saya tahunya pertama dari dia ini. Kemudian saya print, kemudian saya bikin laporan ke sini," ujarnya.

Menurut Eggi, tudingan tersebut sangat serius dan berdampak ke kehidupan pribadinya. Karena Eggi menegaskan tidak terlibat dengan upaya percobaan makar.

"Karena ini menyangkut makar, padahal kita tidak mau makar. Kalau makar dalam arti makan ramai-ramai, itu setuju. Tapi kalau makar yang ini bahaya," lanjutnya.

Dalam gambar skema tersebut, Eggi disebut dari kelompok Gerakan Oposisi Nasional (Gonas) di bawah aktivis Ratna Sarumpaet. Selain nama Eggi dan Ratna Sarumpet, ada juga nama-nama di antara 7 tersangka lain yang diduga mencoba melakukan makar, seperti purnawirawan TNI Kivlan Zein dan Adityawarman Thaha.

"Saya tidak pernah menamakan diri sebagai Gerakan Oposisi Nasional dan saya juga tidak pernah di bawah koordinasi Ratna Sarumpaet," imbuh Eggi.

Meski terlibat dalam aksi 2 Desember lalu, namun Eggi menegaskan hal itu tidak ada kaitan dengan upaya makar seperti yang dituduhkan terhadapnya.

"Karena kita tahu, aksi 2 Desember kemarin adalah murni ibadah karena Allah SWT. Saya menjadi risau karena saya sungguh tidak berada di posisi putaran-putaran itu (para tersangka makar-red)," imbuhnya.

Berdasarkan gambar yang ditunjukkan Eggi, ada beberapa aktivis, tokoh agama hingga tokoh politik yang masuk dalam skema.

"Imbauan saya, nama-nama yang seperti di sini, ada Habib Rizieq, ada Bachtiar Nasir, Munarman juga ada, Kivlan Zein, Sri Bintang juga ada, dan yang paling utama di sini adalah Tommy Soeharto, sudi kiranya berkenan sama-sama melapor, jangan saya sendiri, itu harapan saya," imbuhnya.

Sementara itu, Supramono selaku kuasa hukum Eggi mengatakan, laporan kliennya itu diterima dalam laporan polisi bernomor LP/5984/XII/2016/PMJ/Ditreskrimum dengan persangkaan Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (1) dan atau ayat (2), jo Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan atau Pasal 310, dan Pasal 311 KUHP.

"Mudah-mudahan penydik dapat mengungkap semua kebenaran sehingga semua clear dan tak ada masalah. Terutama klien kami, Eggi Sudjana, agar harkat dan martabatnya dipulihkan kembali. Mudah-mudahan polisi bisa bertindak dengan proporsional dan profesional," ujar Supramono.

(mei/fdn)

Polri Sebut Rachmawati Cs Makar dalam Bentuk Permufakatan

By Rifan Muazin 1:00 AM No comments

Liputan6.com, Jakarta Polri telah menangkap 11 aktivis dan tokoh nasional, salah satunya putri Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri, sebagai tersangka dugaan makar. Penangkapan dilakukan sesaat sebelum aksi damai Jumat 2 Desember di Monas dimulai.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, makar memiliki banyak pengertian berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia.

"Antara lain makar terhadap kepala negara, makar terhadap upaya menggulingkan pemerintahan yang sah, makar sebagai permufakatan, dan makar oleh pemberontakan, biasanya dengan senjata api dan sebagainya," ujar Boy di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (3/12/2016).

Boy menjelaskan, yang saat ini ditangani Polri merupakan makar sebagai sebuah permufakatan. Di mana hal itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan delik formil, sehingga penangkapan terhadap para tersangka tidak perlu menunggu perbuatan makar terjadi.

"Artinya dia tidak perlu terjadi perbuatan makar itu, tapi dengan adanya rencana dan kesepakatan, permufakatan oleh sekelompok orang dapat dipersangkakan dengan pasal ini (Pasal 170 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP)," jelas dia.

Namun begitu, Boy menegaskan bahwa polisi telah memiliki bukti permulaan yang kuat untuk menangkap dan mempersangkakan mereka dalam perkara dugaan makar. Polisi bahkan telah mengindikasikan pidana ini jauh-jauh hari.

"Penyidik perlahan mendeteksi adanya berbagai pertemuan, kegiatan, penyelidikan, pengumpulan alat bukti, dan rumusan permufakatan itu," kata Boy.

Penyelidikan ini secara intens dilakukan sekitar tiga pekan lalu, atau setelah aksi besar-besaran pada Jumat 4 November 2016. Indikasi adanya upaya makar juga pernah disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian jauh sebelum aksi damai 2 Desember direncanakan.

"Jadi setelah peristiwa itu (demo 4 November), ketika masyarakat antusias melakukan unjuk rasa, ada upaya-upaya yang tidak sejalan dengan aspirasi yang sebenarnya, tapi justru memiliki tujuan lain," jelas dia.

Sebagai Edukasi

Boy menuturkan, penangkapan 11 tokoh terkait dugaan makar ini cukup bagus dijadikan sebagai pembelajaran atau edukasi terhadap masyarakat. Sebab, selama ini banyak masyarakat yang mengartikan makar sebagai bentuk pemberontakan bersenjata.

"Selama ini makar diartikan suatu yang sensitif, yang dikonotasikan dengan tindakan pemberontakan bersenjata," kata Boy.

"Tapi makar di era demokrasi ini, dia memanfaatkan ruang demokrasi untuk menelurkan ide, gagasan yang bisa disalahartikan oleh sekelompok orang, dan bisa menggulirkan suatu reaksi yang bersifat penghasutan," sambung dia.

Menurut Boy, demokrasi bukan berarti masyarakat bebas berbuat semaunya tanpa memperhatikan aturan hukum. Sebagai negara hukum, kebebasan di Indonesia tentu tidak absolut.

"Karena hukum itu harus diyakini menjadi sebuah produk yang demokratis karena melalui proses legislasi," terang Jenderal Bintang Dua itu.

Mantan Kapolda Banten itu meminta, masyarakat berpikir jernih terlebih dulu dalam setiap tindakan. Jangan sampai masyarakat terjebak dalam kebebasan yang kebablasan.

"Jadi ini adalah sesuatu yang perlu kita simak, jangan sampai menjadi sebuah pemahaman yang nanti keliru, melahirkan suatu kegiatan yang inskonstitusional," pungkas Boy.

Mengungkap Dalang di Balik Upaya Makar 212

By Rifan Muazin 10:00 AM No comments

Martinus Sitompul (FOTO:Antara)

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, ada beberapa bukti dugaan makar yang dilakukan Sri Bintang dan dua orang lainnya.

"Satu, adanya dokumen. Tapi isinya dokumen apa, tentu ini jadi catatan bagi penyidik. Kedua, adanya video yang di-upload, kemudian adanya pemberitaan yang berisi tentang statement ajakan. Kemudian, keempat bukti transfer dari seseorang ke orang lain," ucap Martinus.

Martinus mengatakan, Sri Bintang diduga mendapat pasokan dana dari pihak tertentu dalam dugaan makar. Selain itu, ada indikasi lain yang akhirnya membuat kepolisian menahannya.

"Adanya indikasi-indikasi yang mendukung terjadinya upaya perencanaan upaya pemufakatan jahat dengan melakukan dan menempatkan mobil-mobil komando untuk mengajak orang, atau mempersiapkan orang yang akan dibawa ke DPR," tandas Martinus.

Polisi juga akan memeriksa saksi dan ahli terkait kasus dugaan makar serta permufakatan jahat yang menjerat sejumlah tokoh nasional ini. Pemeriksaan tersebut sekaligus untuk menelusuri kemungkinan adanya penyandang dana dalam upaya makar itu.

"Masih dikembangkan oleh penyidik (siapa penyandang dana), nanti kita masih memerlukan beberapa saksi, ahli, saksi bahasa, dan lain-lain," terang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono.

Selain terus memeriksa Sri Bintang cs, polisi akan memeriksa Rachmawati Soekarnoputri segera setelah adik kandung Megawati Soekarnoputri itu sembuh dari sakit.

"Segera diperiksa kalau kondisi kesehatannya sudah membaik. Kan tidak mungkin saat sakit kami periksa," ujar Argo.

Saat dihubungi terpisah, penasihat hukum Rachmawati, Aldwin Rahadian menyatakan kakak politikus Megawati Soekarnoputri itu masih dalam masa pemulihan. Sebab, kondisi kesehatan putri Sang Proklamator itu sempat turun drastis saat penangkapan pada Jumat pagi.

"Bu Rachmawati masih pemulihan kesehatan, dan memang belum siap untuk kembali diperiksa," ucap Aldwin.

Kendati begitu, Aldwin menegaskan kliennya bakal kooperatif terhadap proses penyidikan kasus ini. Dalam pemeriksaan nanti, Rachmawati akan mengklarifikasi tuduhan yang dilayangkan kepadanya.

Sebab, Rachmawati sama sekali tidak memiliki niatan berbuat makar. Menurut Aldwin, sudah bukan rahasia umum kliennya itu memang kerap memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak prorakyat.

"Akan siap (diperiksa), koorperatif untuk mengikuti pemeriksaan, dan akan diklarifikasi semua. Saya kira ini hanya miss informasi, dan miss komunikasi," Aldwin memungkas.

2 dari 3 halaman

Rahmawati: Saya Tidak Berupaya Makar | politik

By Rifan Muazin 8:00 AM No comments

TEMPO.CO, Jakarta - Rachmawati Soekarno Putri membantah keras tuduhan makar kepadanya. RachmawatiÂ menegaskan, dia tidak sama sekali berupaya untuk makar terhadap pemerintahan saat ini. "Terus terang saya membantah dengan keras. Saya tidak berupaya melakukan makar sama sekali," kata Rachmawati di kediamannya di Jakarta, Rabu, 7 Desember 2016.

Menurut Rachmawati, sebagai putri ideologis Soekarno, ia paham betul dengan rambu-rambu hukum dan arti makar. RachmawatiÂ menegaskan, upaya yang diperjuangkannya ialah mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sebelum diamandemen. "Saya mendengar ada arus yang menginginkan amandemen kelima UUD 45, sehingga saya ingin mengupayakan agar UUD 45 dikembalikan ke saat belum diamandemen," kata Rachmawati.

RachmawatiÂ menambahkan bahwa kegiatan yang direncanakan olehnya itu sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dia membuktikan dengan adanya surat pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya tertanggal 29 Oktober 2016 mengenai rencana aksi bela negara yang akan dilaksanakan di depan gedung parlemen.

"Saya tidak ingin menduduki DPR/MPR, aksi kami dilakukan di luar gedung dan meminta pimpinan untuk menemui kami di luar dan menerima petisi kami," kata Rachmawati.

Sementara itu, kuasa hukum Rachmawati, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, kegiatan Rachmawati tidak masuk dalam kategori makar. Pasalnya, dalam KUHP, makar diartikan sebagai tindakan yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Â "Walaupun beliau (Rachmawati) ingin meminta DPR/MPR untuk mengembalikan UUD 45 yang asli, tetapi kegiatan itu tidak termasuk makar," kata Yusril.

Polisi menangkap 11 orang pada, Jumat, 2 Desember 2016 sebelum aksi super damai berlangsung di Lapangan Monas. Dari sebelas orang tersebut, polisi menetapkan delapan orang sebagai tersangka dugaan perencanaan makar, Rahmawati termasuk di dalamnya.

INGE KLARA

Peninggalan Belanda, UU Terkait Makar Sebaiknya Diuji Materi di MK : Okezone News

By Rifan Muazin 5:00 AM No comments

JAKARTA - Peraturan perundang-undangan terkait kemanan negara yang mengatur soal makar sebaiknya ditinjau kembali melalui uji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi (MK). Demikian disarankan ahli pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof Hibnu Nugroho.

"Pandangan saya karena ini delik keamanan negara rumusannya harus terkonsep dan terstruktur, sehingga kalau tidak jelas lebih baik uji materi ke MK, apakah ini masuk kualifikasi delik melanggar HAM atau bertentangan dengan UUD 1945 apa tidak," katanya saat dihubungi Okezone, Minggu (4/12/2016).

BERITA REKOMENDASI

Kendati pasal makar masuk ke dalam delik formil, namun konsep, rancangan dan batasan penjelasan aturan ini mesti jelas dan terukur sehingga tidak menimbulkan multitafsir.

"Biar ada batasan yang cukup, memang UU ini delik formil. Delik formil itu delik yang tidak perlu melibatkan akibat, jadi (baru) usaha (makar) pun bisa (ditindak). Tapi usaha yang bagaimana? Inilah yang harus terukur," terang dia.

Saat ditanya mengenai kemungkinan peraturan terkait makar ini diuji materi ke MK, Hibnu menjawab bahwa aturan hukum tersebut merupakan peninggalan zaman belanda. "Ya, paling tidak karena ini konstruksi hukum. Itu kan UU peninggalan Belanda Keamanan Negara itu," pungkasnya.

Sebelumnya, pada 2 Desember 2016, delapan orang ditangkap atas dugaan pemufakatan makar yakni eks Staf Ahli Panglima TNI Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein, dan Ketua Solidaritas Sahabat Cendana Firza Huzein.Â

Selanjutnya, adalah seniman dan aktivis politik Ratna Sarumpaet, pentolan Dewa 19 sekaligus calon Wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri Presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, Sri Bintang Pamungkas dan Eko.Â

Sementara juga ada dua orang yang ditangkap dan dijerat Pasal 28 Undang-Undang ITE yakni Jamran dan Rizal Kobar.

Hingga kini polisi masih menahan tiga orang, mereka adalah Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar. Delapan tersangka lainnya sudah dilepas usai menjalani pemeriksaan 1x24 jam.

Mengungkap Dalang di Balik Upaya Makar 212

By Rifan Muazin 4:00 PM No comments

Martinus Sitompul (FOTO:Antara)

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, ada beberapa bukti dugaan makar yang dilakukan Sri Bintang dan dua orang lainnya.

Martinus mengatakan, Sri Bintang diduga mendapat pasokan dana dari pihak tertentu dalam dugaan makar. Selain itu, ada indikasi lain yang akhirnya membuat kepolisian menahannya.

Selain terus memeriksa Sri Bintang cs, polisi akan memeriksa Rachmawati Soekarnoputri segera setelah adik kandung Megawati Soekarnoputri itu sembuh dari sakit.

"Segera diperiksa kalau kondisi kesehatannya sudah membaik. Kan tidak mungkin saat sakit kami periksa," ujar Argo.

"Bu Rachmawati masih pemulihan kesehatan, dan memang belum siap untuk kembali diperiksa," ucap Aldwin.

Kendati begitu, Aldwin menegaskan kliennya bakal kooperatif terhadap proses penyidikan kasus ini. Dalam pemeriksaan nanti, Rachmawati akan mengklarifikasi tuduhan yang dilayangkan kepadanya.

"Akan siap (diperiksa), koorperatif untuk mengikuti pemeriksaan, dan akan diklarifikasi semua. Saya kira ini hanya miss informasi, dan miss komunikasi," Aldwin memungkas.

2 dari 3 halaman

Rahmawati: Saya Tidak Berupaya Makar | politik

By Rifan Muazin 2:00 PM No comments

"Saya tidak ingin menduduki DPR/MPR, aksi kami dilakukan di luar gedung dan meminta pimpinan untuk menemui kami di luar dan menerima petisi kami," kata Rachmawati.

INGE KLARA

Anggota Komisi III DPR: Upaya Kepolisian Menelusuri Dana Makar Langkah yang Tepat

By Rifan Muazin 7:00 PM No comments

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi menangkap 11 orang yang diduga akan melakukan makar saat aksi Jumat (2/12/2016).

Anggota Komisi III Fraksi Partai NasDem, Taufiqulhadi menilai tindakan tersebut sudah tepat dalam rangka menjaga keamanan serta stabilitas nasional.

Taufiqulhadi mengungkapkan, kepolisian tentunya sudah memiliki bukti yang kuat. Sehingga upaya penahanan itu dilakukan agar tidak memanfaatkan massa yang hadir dalam aksi itu.

"Tentunya kepolisian telah memiliki bukti yang kuat terhadap kelompok pendompleng aksi itu," kata Taifiq dalam keterangannya kepada Tribunnews, Kamis (8/12/2016).

Pemilihan waktu penahanan terhadap pelaku makar sebelum pelaksanaan aksi 2 Desember, menurur Taufiq sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Kapolri, agar tidak ada menimbulkan kegaduhan di media sosial terhadap penangkapan kesebelas orang tersebut.

"Saya kira ini langkah taktis kepolisian. Jika penangkapan ini dilakukan sebelum aksi itu maka dengan mudah media sosial akan mempelintir penahanan tersebut," katanya.

Politisi NasDem ini menyatakan dukungannya atas langkah pihak keamanan tersebut.

"Saya mendukung sepenuhnya. Apa yang dilakukan kepolisian sudah benar," ujar Taufiq.

Taufiq mengatakan upaya makar terhadap pemerintah yang dipilih secara demokrasi dan konstitusional tidak dibenarkan secara hukum.

"Tidak ada pembenaran bagi siapapun itu, jika perbuatannya melanggar hukum dan berpotensi kerusuhan sosial atau disabilitas nasional maka harus dikenakan hukum yang berlaku dan tidak boleh diabaikan. Jika pihak keamanan tidak bertindak sebaliknya malah dipertanyakan," tegas legislator Jawa Timur IV ini.

Tidak berhenti menetapkan status tersangka, saat ini pihak kepolisian juga sedang mengusut aliran dana perbuatan makar tersebut.

Menurut Taufiq, ini tentunya sebuah upaya yang wajar dilakukan oleh aparat kepolisian guna menambahkan bukti-bukti dalam penyelidikannya serta mengetahui siapa tokoh dibalik upaya makar tersebut.

"Upaya kepolisian menelusuri pendanaan dari kelompok tersebut merupakan langkah yang sudah tepat. Saya mendukung upaya tersebut seraya berharap agar kepolisian bisa menuntaskan dan menemukan titik terang apa yang melatarbelakangi gerakan kelompok tersebut dan siapa yang menggerakkan di belakang mereka," ujar dia.

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Tuesday, December 6, 2016

Dikaitkan dengan Upaya Makar, Eggi Sudjana Lapor Polisi

Sunday, December 4, 2016

Polri Sebut Rachmawati Cs Makar dalam Bentuk Permufakatan

Tuesday, December 6, 2016

Mengungkap Dalang di Balik Upaya Makar 212

Wednesday, December 7, 2016

Rahmawati: Saya Tidak Berupaya Makar | politik

Sunday, December 4, 2016

Peninggalan Belanda, UU Terkait Makar Sebaiknya Diuji Materi di MK : Okezone News

Wednesday, December 7, 2016

Mengungkap Dalang di Balik Upaya Makar 212

Rahmawati: Saya Tidak Berupaya Makar | politik

Anggota Komisi III DPR: Upaya Kepolisian Menelusuri Dana Makar Langkah yang Tepat

Arsip Blog

Tuesday, December 6, 2016

Sunday, December 4, 2016

Tuesday, December 6, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Sunday, December 4, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Social Profiles

Arsip Blog