Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for kira

Showing posts sorted by relevance for query kira. Sort by date Show all posts

Monday, December 5, 2016

Mengurai Strategi Makar 212 - News Liputan6.com

Tito mengatakan, berdasarkan informasi dari intelijen, ada komunikasi yang intens antara para pelaku makar dengan demonstran 2 Desember. Rencananya, kelompok tersebut akan mengarahkan ratusan ribu massa aksi Bela Islam Jilid III ke gedung parlemen untuk menduduki MPR/DPR.

"Silakan jika datang ke DPR sampaikan aspirasi ke komisi masing-masing. Tapi duduki DPR secara paksa, kekerasan, apapun alasannya, itu inkonstitusional. Kami melihat gerakan itu," ungkap dia.

Sebab itu, Kapolri jauh-jauh hari menyebut ada kelompok makar yang berencana mendompleng massa Aksi Bela Islam. Namun, masyarakat salah paham dan menganggap pernyataan itu mengarah ke GNPF MUI.

"Kami tahu Anda (pelaku makar), kira-kira begitu. Tolong hentikan, jangan manfatkan massa GNPF yang murni ingin proses hukum terhadap saudara Basuki. Polri komit untuk proses hukum itu sudah kita buktikan," jelas Tito.

Untuk itu, Polri pun membangun dialog dengan massa GNPF MUI dan sejumlah tokoh masyakarat. Hasilnya, jelas demonstran Bela Islam Jilid III hanya membawa satu isu yakni penanganan perkara Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Kami bangun dialog dengan GNPF dalam rangka tuntutan Basuki atau melakukan ikut dalam upaya duduki DPR, kemudian agenda politik lain? Mereka menyatakan komit, tidak. Kami putusannya satu isu, proses hukum," beber dia.

Beruntungnya, GNPF MUI akhirnya tidak keras hati dan mau memindahkan agendanya yang semula gelar sajadah di Jalan Sudirman-Thamrin ke Monumen Nasional atau Monas.

"Kalau begitu, jangan gunakan Jalan Sudirman-Thamrin. Kalau mereka gunakan Jalan Sudirman-Thamrin, dengan massa yang begitu besar, ekornya ada di DPR/MPR sampai Semanggi, Patung Senayan, belok dia ke depan Hotel Mulia dan seterusnya. Sampai ke belakang DPR, berikutnya naik Semanggi dan pelintir sedikit saja. Mudah sekali jumlah massa besar, mudah sekali (ke DPR)," beber Tito.

3 dari 4 halaman

Din Syamsuddin Nilai Tuduhan Makar Berlebihan : Okezone News

By Rifan Muazin 10:00 PM No comments

BANTUL - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menilai tuduhan makar terhadap 11 orang yang ditangkap saat aksi Damai 212 terlalu berlebihan. Ia tidak melihat mereka yang ditangkap polisi pada Jumat 2 Desember 2016 akan melakukan tindakan makar.

"Saya kira tuduhan makar itu berlebihan," katanya di Sportodium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (5/12/2016).

BERITA REKOMENDASI

Din juga melihat tudingan makar itu justru membuat munculnya permasalahan baru. Ia melihat usulan yang ingin disampaikan Sri Bintang Pamungkas dan kawan-kawan supaya menggelar Sidang Istimewa MPR masih dalam konstitusi.

"Saya kita masih dalam konteks konstitusi kita, mereka dari dulu juga sudah keras (mengkritik pemerintahan), saya kira tujuan mereka juga baik," ungkapnya.

Usulan agar MPR mengadakan Sidang Istimewa, katanya, masih dalam konteks konstitusi, bukan tindakan makar. Ia juga tidak melihat putri proklamator Rachmawati Soekarnoputri ingin berbuat makar.

Mengurai Strategi Makar 212 - News Liputan6.com

By Rifan Muazin 8:00 AM No comments

"Silakan jika datang ke DPR sampaikan aspirasi ke komisi masing-masing. Tapi duduki DPR secara paksa, kekerasan, apapun alasannya, itu inkonstitusional. Kami melihat gerakan itu," ungkap dia.

Sebab itu, Kapolri jauh-jauh hari menyebut ada kelompok makar yang berencana mendompleng massa Aksi Bela Islam. Namun, masyarakat salah paham dan menganggap pernyataan itu mengarah ke GNPF MUI.

Beruntungnya, GNPF MUI akhirnya tidak keras hati dan mau memindahkan agendanya yang semula gelar sajadah di Jalan Sudirman-Thamrin ke Monumen Nasional atau Monas.

3 dari 4 halaman

Mengurai Strategi Makar 212 - News Liputan6.com

By Rifan Muazin 10:00 AM No comments

"Silakan jika datang ke DPR sampaikan aspirasi ke komisi masing-masing. Tapi duduki DPR secara paksa, kekerasan, apapun alasannya, itu inkonstitusional. Kami melihat gerakan itu," ungkap dia.

Sebab itu, Kapolri jauh-jauh hari menyebut ada kelompok makar yang berencana mendompleng massa Aksi Bela Islam. Namun, masyarakat salah paham dan menganggap pernyataan itu mengarah ke GNPF MUI.

Beruntungnya, GNPF MUI akhirnya tidak keras hati dan mau memindahkan agendanya yang semula gelar sajadah di Jalan Sudirman-Thamrin ke Monumen Nasional atau Monas.

3 dari 4 halaman

Komisi III DPR Dukung Langkah Polri Soal Dugaan Makar 2 Desember

By Rifan Muazin 1:00 PM No comments

Bintang.com, Jakarta Anggota Komisi III DPRÂ Aziz Syamsudin mendukung langkah kepolisian mengamankan 11 tokoh dan aktivis terkait dugaan makar. Ia bahkan mengapresiasi respons cepat Polri, khususnya Polda Metro Jaya dalam mengantisipasi terjadinya sesuatu yang dianggap bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

â€œSaya masih menaruh apresiasi yang tinggi pada penegak hukum dalam melakukan tugas dan kewenangannya secara profesional berdasarkan ketentuan dan aturan perundang-undangan,â€ kata Aziz saat dihubungi Rabu (7/12/2016).

Politisi Partai Golkar ini menilai, polisi tentunya punya alasan untuk menangkap dan menetapkan delapan dari 11 tokoh dan aktivis sebagai tersangka. â€œTentu penegak hukum punya alasan, punya petunjuk dan punya bukti dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka,â€ tegasnya.

Aziz juga menaruh hormat terkait sikap TNI yang tetap solid, meski ada dua purnawirawan yang ikut ditangkap. â€œTNI dalam fungsi dan tugasnya yang diatur dalam undang-undang kan (memang) untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,â€ katanya.

Apresiasi yang tinggi pada Polda Metro Jaya turut disampaikan Praktisi Hukum M Zakir Rasyidin. â€œSebab kita tahu makar tidak hanya berbahaya dalam konteks politik, namun juga dalam aspek ekonomi maupun sosial budaya. Sehingga siapapun yang mau mencoba melakukan makar, maka sudah menjadi tugas kepolisian untuk menegakkan aturannya,â€ jelas Zakir.

Pasukan Asmaul Husna sebenarnya sudah ada sejak 2008 lalu. (Bintang.com/Nurwahyunan)

Apresiasi serupa juga dialamatkan Zakir kepada TNI. â€œTNI tetap Konsekuen terhadap tangungjawabnya dalam mempertahankan negara. Pernyataan Pangdam Jaya saya kira sudah menjadi kesimpulan bahwa isu keberatan TNI terkait penangkapan para purnawirawan TNI tidak benar,â€ tegasnya.

Menurutnya, Indonesia menganut prinsip Hukum Equality Before The Law. â€œArtinya semua warga negara sama kedudukannya di hadapan Hukum, sehingga tidak ada satupun yang kebal hukum. Ketika dianggap melanggar hukum, itu sudah menjadi tugas polisi untuk memprosesnya,â€ pungkas Zakir.

Kapolda Metro Jaya Mochammad Iriawan dan Pangdam Jaya Teddy Lhaksmana | foto : istimewa

Seperti diketahui Â Jumat, 2 Desember 2016, publik dikejutkan dengan penangkapan 11 orang terkait dugaan makar. Mereka ditangkap polisi dalam rentang waktu pukul 03 . 00 WIB hingga 06.00 WIB.

Mereka yang ditangkap yaitu Sri Bintang Pamungkas, Rachmawati Soekarnoputri , Ratna Sarumpaet, Kivlan Zein, Adityawarman Thahar, Firza Huzein, Eko Santjojo, dan Alvin Indra. Kedelapan orang itu ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat Pasal 107 Juncto Pasal 110 Juncto Pasal 87 KUHP tentang perbuatan makarÂ dan pemufakatan Jahat untuk melakukan makar.

Polisi juga menangkap dan menetapkan tersangka pada Rizal Kobar dan Jamran. Keduanya dijerat Pasal 107 Juncto Pasal 110 Juncto Pasal 87 KUHP & Pasal 28 UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terakhir, Ahmad Dhani. Dia dijerat Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa.

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

By Rifan Muazin 3:28 AM No comments

Jum'at, 02 Desember 2016 | 11:12 WIB

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

Suasana penangkapan aktivis Sri Bintang. Kredit: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum pidana Universitas Indonesia Chudry Sitompul berpendapat para aktivis yang ditangkap Polda Metro Jaya belum bisa dibilang makar. Menurut dia, perbuatan bisa disebut makar jika ada perbuatan persiapan.

"Saya kira mereka belum memenuhi syarat itu karena belum ada perbuatan permulaan," kata dia ketika dihubungi Tempo, Jumat, 2 Desember 2016.

Makar menurut Chudry adalah tindakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Disebut makar jika dalam proses pemakzulan itu menggunakan kekerasan fisik atau senjata.

Chudry mencontohkan makar adalah seperti gerakan Aceh Merdeka dan organisasi papua merdeka. Pada dua kelompok itu sangat jelas bahwa mereka ingin lepas dari Indonesia dan menggunakan senjata.

Baca: Penangkapan Aktivis, Pengacara Dilarang Masuk Markas Brimob

Tindakan ingin lepas dari Indonesia atau ingin menurunkan Presiden tak bisa disebut makar jika melalui proses hukum yang sesuai mekanisme. "Demokrasi misalnya melalui mekanisme hukum, kalau sekarang dengar pendapat di DPR, MK. Kalau tidak melalui proses itu dianggap makar," ujar Chudry.

Hari ini Polda Metro Jaya menangkap sejumlah aktivis yang diduga melakukan makar. Di antaranya adalah Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet, Rachamawati Soekarno Putri, Kivlan Zein, dan Ahmad Dhani. Mereka kini sedang diperiksa di Mako Brimob Kelapa Dua.

Baca:Beredar 10 Nama Aktivis yang Ditangkap Karena Dugaan Makar

Chudry mengataka polisi harus membuktikan bahwa para aktivis itu sudah melakukan persiapan untuk makar. "Ribuan orang dengan tangan kosong meminta presiden turun apakah itu sudah kita katakan bisa menggulingkan? Itu kan bisa ditindak saja sama polisi," katanya.

Menurut Chudry, jika para aktivis itu terbukti makar, mereka terancam disangka melanggar Pasal 107 atau Pasal 108 KUH Pidana. Hukuman pidana yang mengancam adalah maksimal 20 tahun penjara.

MAYA AYU PUSPITASARI

Baca:
Aktivis Ditangkap, Jokowi: Tanya Kapolri
> Buya Syafii Maarif: Penjarakan Ahok Selama 400 Tahun

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

By Rifan Muazin 3:28 AM No comments

Jum'at, 02 Desember 2016 | 11:12 WIB

Suasana penangkapan aktivis Sri Bintang. Kredit: Istimewa

"Saya kira mereka belum memenuhi syarat itu karena belum ada perbuatan permulaan," kata dia ketika dihubungi Tempo, Jumat, 2 Desember 2016.

Makar menurut Chudry adalah tindakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Disebut makar jika dalam proses pemakzulan itu menggunakan kekerasan fisik atau senjata.

Chudry mencontohkan makar adalah seperti gerakan Aceh Merdeka dan organisasi papua merdeka. Pada dua kelompok itu sangat jelas bahwa mereka ingin lepas dari Indonesia dan menggunakan senjata.

Baca: Penangkapan Aktivis, Pengacara Dilarang Masuk Markas Brimob

Baca:Beredar 10 Nama Aktivis yang Ditangkap Karena Dugaan Makar

Menurut Chudry, jika para aktivis itu terbukti makar, mereka terancam disangka melanggar Pasal 107 atau Pasal 108 KUH Pidana. Hukuman pidana yang mengancam adalah maksimal 20 tahun penjara.

MAYA AYU PUSPITASARI

Baca:
Aktivis Ditangkap, Jokowi: Tanya Kapolri
> Buya Syafii Maarif: Penjarakan Ahok Selama 400 Tahun

Mahfud MD: Makar Tuduhan Serius | Nasional

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments

Yogyakarta - Tuduhan makar terhadap 10 orang diantaranya Rahmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet dan Ahmad Dhani bukanlah tuduhan yang sembarangan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai, penangkapan delapan aktivis atas tuduhan makar bukan perkara main-main, sebab hukumannya sesuai KUHP bisa sampai hukuman mati.

"Saya kira, Kepolisian sudah punya data dan fakta sehingga menetapkan mereka sebagai tersangka kasus makar. Karena tuduhan itu serius, maka ini tidak bisa main-main. Kita tak bisa menyalahkan Polisi, asal ada buktinya dan upaya makar itu hal yang serius. Polisi memang harus melakukan tindakan preventif,â€ kata Mahfud MD, di Yogyakarta, Jumat (2/12).

Menyikapi upaya yang dilakukan Rahmawati dan kawan-kawan untuk menduduki MPR dan meminta wakil rakyat menggulingkan pemerintahan Joko Widodo â€" Jusuf Kalla, pakar hukum tata negara ini berkomentar bahwa barangkali Rahmawati dan aktivis lainnya, tidak paham bahwa parlemen termasuk MPR tidak bisa menggulingkan pemerintah yang sah dan terlegimitasi. Tetapi, ujar Mahfud, penangkapan harus dilakukan berdasarkan bukti awal yang kuat.

"Mungkin Mbak Rahma dan kawan-kawan belum tahu kalau sekarang sudah berbeda dari era Orba atau Gus Dur dimana legislatif tidak bisa lagi memberhentikan Presiden. Undang-Undang Dasar sudah diamandemen dan berlaku sejak 2004, mereka tampaknya belum paham," ujar Mahfud.

Namun, lanjut Mahfud, pihak Kepolisian perlu menjelaskan ke publik, mengapa sampai muncul tuduhan makar tersebut. â€œTetapi hargai upaya Polisi. Masyarakat harus menunggu Polisi menjabarkan bukti awal hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Rahma dan aktivis lainnya. Kalau tidak terbukti, segera lepaskan,â€ ucapnya.

Meski belum mendapatkan data soal penangkapan tersebut, Mahfud MD menjelaskan bahwa dalam KUHP setidaknya ada 10 pasal soal tindakan makar dan semua ancamannya berat, dari hukuman mati, penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara.

Dijelaskan Mahfud, barangkali tindakan Rahma dan kawan-kawan memang tidak ditujukan sebagai upaya makar. Tetapi mereka lupa bahwa rencana makar adalah perbuatan serius sehingga harus disikapi secara serius pula oleh penegak hukum.

"Tuduhan makar itu serius, tetapi kalau dikaitkan dengan politik tuduhan itu juga tidak benar. Kalau memang ada langkah-langkah yang ditujukan untuk menjatuhkan pemerintah secara tidak sah bahkan dalam tindakan preventif atau sebelum makar terjadi, penangkapan memang bisa dilakukan," tambahnya.

Kondisi politik itu, ujar Mahfud, jika penangkapan tersebut hanya dikaitkan dengan aksi doa bersama 2 Desember yang merupakan kelanjutan aksi atas kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

â€œKalau penangkapan itu memang dilakukan terkait dengan upaya menjatuhkan pemerintah dengan cara yang tidak sah dan melanggar hukum, maka itulah makar,â€ katanya.

Tindakan preventif atas upaya makar, bisa dilakukan meskipun pihak bersangkutan belum melakukan apa-apa. Namun jangan sampai penangkapan itu mematikan hak-hak politik para aktivis, dan Polisi wajib mengumumkan alasan penangkapan secara transparan.

Suara Pembaruan >

Fuska Sani Evani/YUD

Suara Pembaruan

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

By Rifan Muazin 8:00 AM No comments

Jum'at, 02 Desember 2016 | 11:12 WIB

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum Â

Suasana penangkapan aktivis Sri Bintang. Kredit: Istimewa

TEMPO.CO,Â JakartaÂ - Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Chudry Sitompul, berpendapat para aktivis yang ditangkap Polda Metro Jaya belum bisa dibilang makar. Menurut dia, suatu perbuatan bisa disebut makar jika ada perbuatan persiapan.Â

"Saya kira mereka belum memenuhi syarat itu karena belum ada perbuatan permulaan," kata dia ketika dihubungi Tempo, Jumat, 2 Desember 2016.

Makar, menurut Chudry, adalah tindakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Disebut makar jika dalam proses pemakzulan itu menggunakan kekerasan fisik atau senjata.

Chudry mencontohkan makar seperti Gerakan Aceh Merdeka dan Organisasi Papua Merdeka. Pada dua kelompok itu sangat jelas bahwa mereka ingin lepas dari Indonesia dan menggunakan senjata.

Baca:Â Penangkapan Aktivis, Pengacara Dilarang Masuk Markas Brimob

Tindakan ingin lepas dari Indonesia atau ingin menurunkan Presiden tak bisa disebut makar jika melalui proses hukum yang sesuai dengan mekanisme. "Demokrasi misalnya melalui mekanisme hukum. Kalau sekarang dengar pendapat di DPR, MK. Kalau tidak melalui proses itu, dianggap makar," ujar Chudry.

Hari ini Polda Metro Jaya menangkap sejumlah aktivis yang diduga melakukan makar. Beberapa di antaranya Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet, Rachmawati Sukarnoputri, Kivlan Zein, dan Ahmad Dhani. Mereka kini sedang diperiksa di Markas Komando Brimob Kelapa Dua.

Baca: Beredar 10 Nama Aktivis yang Ditangkap karena Dugaan Makar

Chudry mengatakan polisi harus membuktikan bahwa para aktivis itu sudah melakukan persiapan untuk makar. "Ribuan orang dengan tangan kosong meminta Presiden turun, apakah itu sudah kita katakan bisa menggulingkan? Itu kan bisa ditindak saja sama polisi," katanya.

Menurut Chudry, jika para aktivis itu terbukti makar, mereka terancam disangka melanggar Pasal 107 atau Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukuman pidana yang mengancam adalah maksimal 20 tahun penjara.

MAYA AYU PUSPITASARI

Baca:Â
Aktivis Ditangkap, Jokowi: Tanya KapolriÂ
> Buya Syafii Maarif: Penjarakan Ahok Selama 400 Tahun

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Monday, December 5, 2016

Mengurai Strategi Makar 212 - News Liputan6.com

Sunday, December 4, 2016

Din Syamsuddin Nilai Tuduhan Makar Berlebihan : Okezone News

Tuesday, December 6, 2016

Mengurai Strategi Makar 212 - News Liputan6.com

Monday, December 5, 2016

Mengurai Strategi Makar 212 - News Liputan6.com

Wednesday, December 7, 2016

Komisi III DPR Dukung Langkah Polri Soal Dugaan Makar 2 Desember

Friday, December 2, 2016

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

Mahfud MD: Makar Tuduhan Serius | Nasional

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

Arsip Blog

Monday, December 5, 2016

Sunday, December 4, 2016

Tuesday, December 6, 2016

Monday, December 5, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Friday, December 2, 2016

Social Profiles

Arsip Blog