Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for fisik

Showing posts sorted by relevance for query fisik. Sort by date Show all posts

Tuesday, December 6, 2016

Pengamat: Perbuatan Makar tak Harus Ada Kekerasan atau Kerusuhan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak mengkritisi tuduhan makar aparat kepolisian terhadap sejumlah aktivis, purnawirawan TNI dan kader parpol. Hal ini karena penggunaan istilah makar dinilai berlebihan kepada 11 aktivis tersebut, lantaran perbuatan para tersangka dinilai tidak masuk dalam unsur makar.

Mabes Polri sebelumnya menyatakan dugaan perbuatan makar oleh para aktivis telah dimulai dengan pemufakatan jahat para tersangka untuk merencanakan makar. Yakni melakukan sejumlah pertemuan, sebagai upaya menduduki gedung DPR RI meski tanpa pasukan maupun senjata.

Hal ini pun menimbulkan pertanyaan publik, apakah perbuatan kesebelas orang tersebut sudah masuk dalam kategori makar. Adapun kepada para tersangka sendiri dijerat pasal 107 juncto pasal 110 juncto pasal 87 KUHP.

Menurut Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji, sebuah perbuatan dikategorikan makar sebagaimana disebut dalam pasal 87 KUHP, dalam doktrin dan yurisprudensinya memperluas arti makar. Yakni tahapan persiapan yang kemudian dibuktikan dengan adanya niat (mens rea) berupa persiapan atau perbuatan Makar.

"Mengacu pasal ini, tindakan makar dapat terjadi pada tahapan yg dinamakan voorbereidigings handeling atau persiapan perbuatan sifatnya, dapat dipidana," ujar Indriyanto saat dihubungi di Jakarta, Selasa (6/12).

Karenanya, dalam kasus 11 tokoh tersebut, Indriyanto menilai penyidik menggunakan pasal tersebut dengan melihat tahapan persiapan perbuatan para tokoh, yang dianggap sebagai upaya merencanakan percobaan makar. Seperti upaya penggulingan Pemerintahan yang sah, yang dalam pasal tersebut sudah memenuhi unsur niat.

"Misalnya saja adanya alat bukti berupa undangan dan saksi berupa penyebaran undangan mengganti pemerintahan sah dan membentuk pemerintah transisi ini ini telah memenuhi unsur niat atau faktor subyektif negatif dari mens rea untuk menggulingkan Pemerintahan yang sah pada tahapan sudah terpenuhi," ujar Indriyanto.

Ia juga menyebut, perbuatan makar juga diartikan tidak harus ada pelaksanaan perbuatan, yakni cukup dengan permulaan pelaksanaan sudah terpenuhi. Menurutnya pelaksanaan sudah dapat dipidana jika telah ada undangan, orasi untuk mengganti pemerintahan yang sah.

Ia juga menilai, perbuatan makar tidak perlu menunggu ada akibat dari perbuatan tersebut tersebut misalkan kerusuhan maupun ancaman kekerasan. "Ini tidak perlu ada akibatnya berupa kerusuhan dalam masyarakat, karena ini delik formil, karena itu percobaan makar sudah dapat dipidana. Ketentuan makar tidak harus ada kekerasan atau ancaman kekerasan dan bukan dalam pemahaman pemberontakan fisik," ujar Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana tersebut.

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

By Rifan Muazin 3:28 AM No comments

Jum'at, 02 Desember 2016 | 11:12 WIB

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

Suasana penangkapan aktivis Sri Bintang. Kredit: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum pidana Universitas Indonesia Chudry Sitompul berpendapat para aktivis yang ditangkap Polda Metro Jaya belum bisa dibilang makar. Menurut dia, perbuatan bisa disebut makar jika ada perbuatan persiapan.

"Saya kira mereka belum memenuhi syarat itu karena belum ada perbuatan permulaan," kata dia ketika dihubungi Tempo, Jumat, 2 Desember 2016.

Makar menurut Chudry adalah tindakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Disebut makar jika dalam proses pemakzulan itu menggunakan kekerasan fisik atau senjata.

Chudry mencontohkan makar adalah seperti gerakan Aceh Merdeka dan organisasi papua merdeka. Pada dua kelompok itu sangat jelas bahwa mereka ingin lepas dari Indonesia dan menggunakan senjata.

Baca: Penangkapan Aktivis, Pengacara Dilarang Masuk Markas Brimob

Tindakan ingin lepas dari Indonesia atau ingin menurunkan Presiden tak bisa disebut makar jika melalui proses hukum yang sesuai mekanisme. "Demokrasi misalnya melalui mekanisme hukum, kalau sekarang dengar pendapat di DPR, MK. Kalau tidak melalui proses itu dianggap makar," ujar Chudry.

Hari ini Polda Metro Jaya menangkap sejumlah aktivis yang diduga melakukan makar. Di antaranya adalah Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet, Rachamawati Soekarno Putri, Kivlan Zein, dan Ahmad Dhani. Mereka kini sedang diperiksa di Mako Brimob Kelapa Dua.

Baca:Beredar 10 Nama Aktivis yang Ditangkap Karena Dugaan Makar

Chudry mengataka polisi harus membuktikan bahwa para aktivis itu sudah melakukan persiapan untuk makar. "Ribuan orang dengan tangan kosong meminta presiden turun apakah itu sudah kita katakan bisa menggulingkan? Itu kan bisa ditindak saja sama polisi," katanya.

Menurut Chudry, jika para aktivis itu terbukti makar, mereka terancam disangka melanggar Pasal 107 atau Pasal 108 KUH Pidana. Hukuman pidana yang mengancam adalah maksimal 20 tahun penjara.

MAYA AYU PUSPITASARI

Baca:
Aktivis Ditangkap, Jokowi: Tanya Kapolri
> Buya Syafii Maarif: Penjarakan Ahok Selama 400 Tahun

Fadli Zon Pertanyakan Alasan Polri Tetapkan Tersangka Makar

By Rifan Muazin 10:00 AM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Aktivis Sri Bintang Pamungkas ditangkap penyidik Polda Metro Jaya atas dugaan makar. Dia dan delapan orang lainnya di antaranya Ahmad Dhani, Ratna Sarumpaet, Rahmawati Soekarnoputri, dan Kivlan Zein telah ditetapkan sebagai tersangka.

Terkait penangkapan itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku heran dan menganggap tidak ada niat untuk bertindak makar terhadap pemerintah yang sah saat ini.

"Saya tak yakin mereka berniat apalagi berbuat makar. Setahu saya, sebagian besar yang kenal, mereka orang-orang yang peduli Merah Putih, kepentingan bangsa. Sebaiknya segera dilepaskan, jika tak ada bukti kuat," ujar Fadli Zon dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Jumat (2/12/2016).

Menurut Fadli, delapan orang yang telah berstatus tersangka tindakan makar itu selama ini dikenal sebagai figur oleh publik. Karena itu menurut dia, penangkapan tersebut menjadi ajang pertaruhan kredibilitas Polri sebagai lembaga penegak hukum.Â

"Selain mempertaruhkan kredibilitas, penangkapan ini juga telah menarik mundur iklim demokrasi kita. Penangkapan itu telah membungkam kritik dan menindas kebebasan berpendapat di muka umum," ucap politisi Partai Gerindra itu.

Fadli pun mempertanyakan bukti bahwa adanya upaya makar yang disampaikan Polri. Terlebih beberapa yang telah ditetapkan tersangka bukan tergolong tokoh yang mempunyai basis massa besar. Â

"Dimana reasoning-nya tuduhan makar terhadap delapan orang itu, yang tidak mengerahkan massa, tidak melakukan gerakan bersenjata ataupun kekuatan yang dapat dikategorikan makar, kata Fadli.

"Ibu Rachmawati itu puteri seorang Proklamator. Dan ia kini bahkan memiliki keterbatasan fisik, bagaimana bisa ia dituduh menggerakkan makar. Ini benar-benar kelihatan mengada-ada," Fadli menandaskan.

Sebelumnya, Polri menangkap 10 orang. Sebanyak delapan di antaranya diduga terkait rencana aksi makar jelang demo 2 Desember. Karopenmas Mabes Polri Kombes Rikwanto mengatakan, mereka yang diamankan terkait dugaan makar adalah AD, kemudian E, AD lagi, KZ, RS, RA,SB, dan RK.

"Delapan di antaranya dikenakan tuduhan Pasal 107 junto Pasal 110 KUHP junto Pasal 87 KUHP. Sedangkan 2 orang dengan inisial JA dengan RK, dikenakan Pasal UU ITE, Pasal 28," kata Rikwanto di Mabes Polri, Jumat (2/12/2016).

Rikwanto mengatakan, mereka saat ini sudah diamankan dan dilakukan pemeriksaan di Mako Brimob Kelapa Dua. "Penyidik Polda Metro Jaya mengamankan di sana untuk dilakukan pemeriksaan," kata dia.

Melihat Kasus Makar yang Dilakukan Anak Buah Panji Gumilang

By Rifan Muazin 6:00 AM No comments

Jakarta - Beberapa hari ini publik dikagetkan dengan istilah makar atau usaha penggulingan pemerintahan yang sah. Berikut kasus makar yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu anak buah Panji Gumilang yaitu Salamin dan Mujono.

Kasus bermula saat Negara Islam Indonesia (NII) melakukan perjuangan secara fisik tetapi berhasil diamankan oleh pemerintah pada 1962. NII kemudian menjadi gerakan bawah tanah dan muncul Panji Gumilang. Melihat situasi politik terkini, NII kemudian mengubah arah garis politik dengan membentuk organisasi kemasyarakatan. Untuk mengelabui petugas, dibuatlah organisasi Masyarakat Indonesia Membangun (MIM).

Salah satu yang tertarik dengan gerakan itu yaitu Salamin yang dibaiat oleh Panji Gumilang untuk ikut bergabung mendirikan Negara Islam Indonesia pada 1990. Salamin yang lahir pada 12 Juli 1958 ditunjuk sebagai Koordinator Kepala Bagian Keuangan Provinsi Jawa Tengah.

Sejak saat itu, Salamin melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Salah satunya menghimpun dana dan disetor ke Pondok Pesantren Al Zaytun.

Adapun Mujono bergabung dengan Pondok Pesantren Alzaytun pada 2007 dan setahun setelahnya dilantik Panji Gumilang untuk koordinator Karesidenan Pekalongan.

Organisasi ini mengundang kecurigaan aparat, termasuk kepada Salamin dan Mujono. Akhirnya keduanya digerebek anggota Polda Jawa engah pada 23 Mei 2011. Dari penangkapan itu didapati sejumlah dokumen yang berisi susunan organisasi kenegaraan, UUD dan peraturan hukuman pidana sendiri.

Mujiono dan Salamin lalu diadili karena diyakini melanggar Pasal 110 ayat 1 jo Pasal 107 ayat 1 KUHP tentang Makar. Ancaman pasal tersebut yaitu penjara seumur hidup. Jaksa akhirnya menuntut mereka dengan hukuman selama 12 tahun penjara.

Pada 12 Januari 2012, Pengadilan Negeri (PN) Semarang menjatuhkan hukuman kepada Salamin dan Mujono selama 3 tahun penjara. Hukuman itu diturunkan menjadi 2 tahun penjara oleh majelis hakim banding pada 28 Maret 2012.

Atas tuntutan itu, jaksa mengajukan kasasi dan tetap meminta kedua terdakwa dihukum 12 tahun penjara. Tapi apa kata MA?

"Menyatakan Salamin dan Mujono Agus Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah," putus majelis kasasi sebagaimana dikutip dari website Mahkamah Agung (MA), Minggu (4/12/2016).

MA mengembalikan hukuman sesuai putusan PN Semarang karena hal-hal yang meirngankan pertimbangannya tidak berubah.

"Menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun," kata majelis yang terdiri dari Zaharuddin Utama, Achmad Yamanie dan Sofyan Sitompul.

Bila anak buahnya dikenakan makar, bagaimana dengan Panji Gumilang? Ternyata Panji hanya dikenakan pasal pemalsuan akta otentik sesuai pasal 255 KUHP. Pemalsuan itu terkait status yayasan Pondok Pesantren Alzaytun. Panji kemudian dijebloskan ke LP Indramayu untuk waktu 10 bulan, sesuai putusan.
(asp/erd)

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

By Rifan Muazin 3:28 AM No comments

Jum'at, 02 Desember 2016 | 11:12 WIB

Suasana penangkapan aktivis Sri Bintang. Kredit: Istimewa

"Saya kira mereka belum memenuhi syarat itu karena belum ada perbuatan permulaan," kata dia ketika dihubungi Tempo, Jumat, 2 Desember 2016.

Makar menurut Chudry adalah tindakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Disebut makar jika dalam proses pemakzulan itu menggunakan kekerasan fisik atau senjata.

Chudry mencontohkan makar adalah seperti gerakan Aceh Merdeka dan organisasi papua merdeka. Pada dua kelompok itu sangat jelas bahwa mereka ingin lepas dari Indonesia dan menggunakan senjata.

Baca: Penangkapan Aktivis, Pengacara Dilarang Masuk Markas Brimob

Baca:Beredar 10 Nama Aktivis yang Ditangkap Karena Dugaan Makar

Menurut Chudry, jika para aktivis itu terbukti makar, mereka terancam disangka melanggar Pasal 107 atau Pasal 108 KUH Pidana. Hukuman pidana yang mengancam adalah maksimal 20 tahun penjara.

MAYA AYU PUSPITASARI

Baca:
Aktivis Ditangkap, Jokowi: Tanya Kapolri
> Buya Syafii Maarif: Penjarakan Ahok Selama 400 Tahun

Melihat Kasus Makar yang Dilakukan Anak Buah Panji Gumilang

By Rifan Muazin 2:00 PM No comments

Sejak saat itu, Salamin melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Salah satunya menghimpun dana dan disetor ke Pondok Pesantren Al Zaytun.

Adapun Mujono bergabung dengan Pondok Pesantren Alzaytun pada 2007 dan setahun setelahnya dilantik Panji Gumilang untuk koordinator Karesidenan Pekalongan.

Atas tuntutan itu, jaksa mengajukan kasasi dan tetap meminta kedua terdakwa dihukum 12 tahun penjara. Tapi apa kata MA?

MA mengembalikan hukuman sesuai putusan PN Semarang karena hal-hal yang meirngankan pertimbangannya tidak berubah.

"Menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun," kata majelis yang terdiri dari Zaharuddin Utama, Achmad Yamanie dan Sofyan Sitompul.

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

By Rifan Muazin 8:00 AM No comments

Jum'at, 02 Desember 2016 | 11:12 WIB

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum Â

Suasana penangkapan aktivis Sri Bintang. Kredit: Istimewa

TEMPO.CO,Â JakartaÂ - Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Chudry Sitompul, berpendapat para aktivis yang ditangkap Polda Metro Jaya belum bisa dibilang makar. Menurut dia, suatu perbuatan bisa disebut makar jika ada perbuatan persiapan.Â

"Saya kira mereka belum memenuhi syarat itu karena belum ada perbuatan permulaan," kata dia ketika dihubungi Tempo, Jumat, 2 Desember 2016.

Makar, menurut Chudry, adalah tindakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Disebut makar jika dalam proses pemakzulan itu menggunakan kekerasan fisik atau senjata.

Chudry mencontohkan makar seperti Gerakan Aceh Merdeka dan Organisasi Papua Merdeka. Pada dua kelompok itu sangat jelas bahwa mereka ingin lepas dari Indonesia dan menggunakan senjata.

Baca:Â Penangkapan Aktivis, Pengacara Dilarang Masuk Markas Brimob

Tindakan ingin lepas dari Indonesia atau ingin menurunkan Presiden tak bisa disebut makar jika melalui proses hukum yang sesuai dengan mekanisme. "Demokrasi misalnya melalui mekanisme hukum. Kalau sekarang dengar pendapat di DPR, MK. Kalau tidak melalui proses itu, dianggap makar," ujar Chudry.

Hari ini Polda Metro Jaya menangkap sejumlah aktivis yang diduga melakukan makar. Beberapa di antaranya Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet, Rachmawati Sukarnoputri, Kivlan Zein, dan Ahmad Dhani. Mereka kini sedang diperiksa di Markas Komando Brimob Kelapa Dua.

Baca: Beredar 10 Nama Aktivis yang Ditangkap karena Dugaan Makar

Chudry mengatakan polisi harus membuktikan bahwa para aktivis itu sudah melakukan persiapan untuk makar. "Ribuan orang dengan tangan kosong meminta Presiden turun, apakah itu sudah kita katakan bisa menggulingkan? Itu kan bisa ditindak saja sama polisi," katanya.

Menurut Chudry, jika para aktivis itu terbukti makar, mereka terancam disangka melanggar Pasal 107 atau Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukuman pidana yang mengancam adalah maksimal 20 tahun penjara.

MAYA AYU PUSPITASARI

Baca:Â
Aktivis Ditangkap, Jokowi: Tanya KapolriÂ
> Buya Syafii Maarif: Penjarakan Ahok Selama 400 Tahun

Pengamat: Perbuatan Makar tak Harus Ada Kekerasan atau Kerusuhan

By Rifan Muazin 4:00 AM No comments

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Tuesday, December 6, 2016

Pengamat: Perbuatan Makar tak Harus Ada Kekerasan atau Kerusuhan

Friday, December 2, 2016

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

Fadli Zon Pertanyakan Alasan Polri Tetapkan Tersangka Makar

Sunday, December 4, 2016

Melihat Kasus Makar yang Dilakukan Anak Buah Panji Gumilang

Friday, December 2, 2016

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

Sunday, December 4, 2016

Melihat Kasus Makar yang Dilakukan Anak Buah Panji Gumilang

Friday, December 2, 2016

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

Tuesday, December 6, 2016

Pengamat: Perbuatan Makar tak Harus Ada Kekerasan atau Kerusuhan

Arsip Blog

Tuesday, December 6, 2016

Friday, December 2, 2016

Sunday, December 4, 2016

Friday, December 2, 2016

Sunday, December 4, 2016

Friday, December 2, 2016

Tuesday, December 6, 2016

Social Profiles

Arsip Blog