Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for Pakar

Showing posts sorted by relevance for query Pakar. Sort by date Show all posts

Thursday, December 8, 2016

Wapres Minta ICMI Ikut Aktif Cegah Upaya Makar

JAKARTA, KOMPAS.com â€" Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia membantu pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya tindakan pengambilalihan kekuasaan secara inkonstitusional atau makar.

Permintaan itu disampaikan Wapres saat membuka Silaturahmi Kerja Nasional ICMI, Kamis (8/12/2016) malam.

Kalla mengatakan, dibutuhkan upaya dari seluruh komponen, termasuk ICMI, guna mencegah terealisasinya upaya makar tersebut.

Apalagi, sejumlah petinggi ICMI merupakan pejabat negara dan pemerintahan, terutama di Dewan Pakar.

"Ya, karena itu Dewan Pakar harus mencegah terjadinya makar,â€ kata Wapres.

Untuk diketahui, posisi Ketua Dewan Pakar ICMI saat ini dipegang Zulkifli Hasan, yang juga merupakan Ketua MPR dan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional.

Sementara itu, posisi Wakil Ketua Dewan Pakar dijabat oleh Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan.

"Tadi (saya) bicara dengan Ketua MPR, Dewan Pakar kan, Dewan Pakar agar jangan makar," ucap Kalla.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menekankan agar seluruh komponen ICMI dapat tetap menjaga semangat nilai-nilai keislaman dan juga keindonesiaan dalam setiap mengambil keputusan.

Hal itu diperlukan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Isu makar sempat muncul jelang pelaksanaan aksi damai bertajuk doa bersama pada 2 Desember lalu.

Aksi doa bersama itu menuntut proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama.

Setidaknya, sebelas orang ditangkap aparat kepolisian terkait upaya itu. Namun, beberapa di antaranya kini telah dilepaskan, meski tetap bersandang status tersangka.

Kompas TV Penanganan Tersangka Makar jadi Bahasan Kapolri dengan DPR

Wapres Minta ICMI Ikut Aktif Cegah Upaya Makar

By Rifan Muazin 8:00 PM No comments

Permintaan itu disampaikan Wapres saat membuka Silaturahmi Kerja Nasional ICMI, Kamis (8/12/2016) malam.

Kalla mengatakan, dibutuhkan upaya dari seluruh komponen, termasuk ICMI, guna mencegah terealisasinya upaya makar tersebut.

Apalagi, sejumlah petinggi ICMI merupakan pejabat negara dan pemerintahan, terutama di Dewan Pakar.

"Ya, karena itu Dewan Pakar harus mencegah terjadinya makar,â€ kata Wapres.

Untuk diketahui, posisi Ketua Dewan Pakar ICMI saat ini dipegang Zulkifli Hasan, yang juga merupakan Ketua MPR dan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional.

Sementara itu, posisi Wakil Ketua Dewan Pakar dijabat oleh Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama yang juga politisi Partai Persatuan Pembangunan.

"Tadi (saya) bicara dengan Ketua MPR, Dewan Pakar kan, Dewan Pakar agar jangan makar," ucap Kalla.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menekankan agar seluruh komponen ICMI dapat tetap menjaga semangat nilai-nilai keislaman dan juga keindonesiaan dalam setiap mengambil keputusan.

Hal itu diperlukan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Isu makar sempat muncul jelang pelaksanaan aksi damai bertajuk doa bersama pada 2 Desember lalu.

Aksi doa bersama itu menuntut proses hukum terhadap Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama.

Setidaknya, sebelas orang ditangkap aparat kepolisian terkait upaya itu. Namun, beberapa di antaranya kini telah dilepaskan, meski tetap bersandang status tersangka.

Kompas TV Penanganan Tersangka Makar jadi Bahasan Kapolri dengan DPR

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

By Rifan Muazin 3:28 AM No comments

Jum'at, 02 Desember 2016 | 11:12 WIB

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

Suasana penangkapan aktivis Sri Bintang. Kredit: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum pidana Universitas Indonesia Chudry Sitompul berpendapat para aktivis yang ditangkap Polda Metro Jaya belum bisa dibilang makar. Menurut dia, perbuatan bisa disebut makar jika ada perbuatan persiapan.

"Saya kira mereka belum memenuhi syarat itu karena belum ada perbuatan permulaan," kata dia ketika dihubungi Tempo, Jumat, 2 Desember 2016.

Makar menurut Chudry adalah tindakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Disebut makar jika dalam proses pemakzulan itu menggunakan kekerasan fisik atau senjata.

Chudry mencontohkan makar adalah seperti gerakan Aceh Merdeka dan organisasi papua merdeka. Pada dua kelompok itu sangat jelas bahwa mereka ingin lepas dari Indonesia dan menggunakan senjata.

Baca: Penangkapan Aktivis, Pengacara Dilarang Masuk Markas Brimob

Tindakan ingin lepas dari Indonesia atau ingin menurunkan Presiden tak bisa disebut makar jika melalui proses hukum yang sesuai mekanisme. "Demokrasi misalnya melalui mekanisme hukum, kalau sekarang dengar pendapat di DPR, MK. Kalau tidak melalui proses itu dianggap makar," ujar Chudry.

Hari ini Polda Metro Jaya menangkap sejumlah aktivis yang diduga melakukan makar. Di antaranya adalah Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet, Rachamawati Soekarno Putri, Kivlan Zein, dan Ahmad Dhani. Mereka kini sedang diperiksa di Mako Brimob Kelapa Dua.

Baca:Beredar 10 Nama Aktivis yang Ditangkap Karena Dugaan Makar

Chudry mengataka polisi harus membuktikan bahwa para aktivis itu sudah melakukan persiapan untuk makar. "Ribuan orang dengan tangan kosong meminta presiden turun apakah itu sudah kita katakan bisa menggulingkan? Itu kan bisa ditindak saja sama polisi," katanya.

Menurut Chudry, jika para aktivis itu terbukti makar, mereka terancam disangka melanggar Pasal 107 atau Pasal 108 KUH Pidana. Hukuman pidana yang mengancam adalah maksimal 20 tahun penjara.

MAYA AYU PUSPITASARI

Baca:
Aktivis Ditangkap, Jokowi: Tanya Kapolri
> Buya Syafii Maarif: Penjarakan Ahok Selama 400 Tahun

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

By Rifan Muazin 3:28 AM No comments

Jum'at, 02 Desember 2016 | 11:12 WIB

Suasana penangkapan aktivis Sri Bintang. Kredit: Istimewa

"Saya kira mereka belum memenuhi syarat itu karena belum ada perbuatan permulaan," kata dia ketika dihubungi Tempo, Jumat, 2 Desember 2016.

Makar menurut Chudry adalah tindakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Disebut makar jika dalam proses pemakzulan itu menggunakan kekerasan fisik atau senjata.

Chudry mencontohkan makar adalah seperti gerakan Aceh Merdeka dan organisasi papua merdeka. Pada dua kelompok itu sangat jelas bahwa mereka ingin lepas dari Indonesia dan menggunakan senjata.

Baca: Penangkapan Aktivis, Pengacara Dilarang Masuk Markas Brimob

Baca:Beredar 10 Nama Aktivis yang Ditangkap Karena Dugaan Makar

Menurut Chudry, jika para aktivis itu terbukti makar, mereka terancam disangka melanggar Pasal 107 atau Pasal 108 KUH Pidana. Hukuman pidana yang mengancam adalah maksimal 20 tahun penjara.

MAYA AYU PUSPITASARI

Baca:
Aktivis Ditangkap, Jokowi: Tanya Kapolri
> Buya Syafii Maarif: Penjarakan Ahok Selama 400 Tahun

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

By Rifan Muazin 8:00 AM No comments

Jum'at, 02 Desember 2016 | 11:12 WIB

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum Â

Suasana penangkapan aktivis Sri Bintang. Kredit: Istimewa

TEMPO.CO,Â JakartaÂ - Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Chudry Sitompul, berpendapat para aktivis yang ditangkap Polda Metro Jaya belum bisa dibilang makar. Menurut dia, suatu perbuatan bisa disebut makar jika ada perbuatan persiapan.Â

"Saya kira mereka belum memenuhi syarat itu karena belum ada perbuatan permulaan," kata dia ketika dihubungi Tempo, Jumat, 2 Desember 2016.

Makar, menurut Chudry, adalah tindakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Disebut makar jika dalam proses pemakzulan itu menggunakan kekerasan fisik atau senjata.

Chudry mencontohkan makar seperti Gerakan Aceh Merdeka dan Organisasi Papua Merdeka. Pada dua kelompok itu sangat jelas bahwa mereka ingin lepas dari Indonesia dan menggunakan senjata.

Baca:Â Penangkapan Aktivis, Pengacara Dilarang Masuk Markas Brimob

Tindakan ingin lepas dari Indonesia atau ingin menurunkan Presiden tak bisa disebut makar jika melalui proses hukum yang sesuai dengan mekanisme. "Demokrasi misalnya melalui mekanisme hukum. Kalau sekarang dengar pendapat di DPR, MK. Kalau tidak melalui proses itu, dianggap makar," ujar Chudry.

Hari ini Polda Metro Jaya menangkap sejumlah aktivis yang diduga melakukan makar. Beberapa di antaranya Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet, Rachmawati Sukarnoputri, Kivlan Zein, dan Ahmad Dhani. Mereka kini sedang diperiksa di Markas Komando Brimob Kelapa Dua.

Baca: Beredar 10 Nama Aktivis yang Ditangkap karena Dugaan Makar

Chudry mengatakan polisi harus membuktikan bahwa para aktivis itu sudah melakukan persiapan untuk makar. "Ribuan orang dengan tangan kosong meminta Presiden turun, apakah itu sudah kita katakan bisa menggulingkan? Itu kan bisa ditindak saja sama polisi," katanya.

Menurut Chudry, jika para aktivis itu terbukti makar, mereka terancam disangka melanggar Pasal 107 atau Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukuman pidana yang mengancam adalah maksimal 20 tahun penjara.

MAYA AYU PUSPITASARI

Baca:Â
Aktivis Ditangkap, Jokowi: Tanya KapolriÂ
> Buya Syafii Maarif: Penjarakan Ahok Selama 400 Tahun

Kuasa Hukum Sri Bintang Minta Gelar Perkara Kasus Makar seperti Kasus Ahok

By Rifan Muazin 5:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu kuasa hukum Sri Bintang Pamungkas, Razman Arif Nasution meminta Polri untuk melakukan gelar perkara kasus dugaan makar dilakukan terbuka terbatas seperti kasus dugaan penghinaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Razman mengatakan hal ini perlu dilakukan agar publik mengetahui bahwa tuduhan makar terhadap kliennya beserta 10 orang yang telah ditetapkan tersangka lainnya tidak mendasar.

"Saya minta Pak Kapolri supaya gelar perkara terbuka terbatas, kita datangkan pakar-pakar kalau mereka ini dibuktikan tersangka, ayo kita terima, tapi kalau tidak, lepaskan," ujar Razman di Mapolda Metro Jaya, Rabu (6/12/2016).

Razman menambahkan, nantinya, dalam gelar perkara terbuka tersebut akan dihadirkan para pakar untuk membedah Pasal 107 KUHP tentang makar yang dipersangkakan oleh polisi.

"Makanya dibedah-lah. Saya minta ada peraturan Kapolri. Boleh gelar perkara khusus sekarang ada diskresi dari Kapolri. Sekarang gini aja deh 11 orang itu digelar perkara khusus, gelar perkara terbuka terbatas seperti Ahok," ucap dia.

Razman menilai, tuduhan makar terhadap kliennya terlalu mengada-ada. Pasalnya, kliennya tidak mempunyai kekuatan atau basis massa untuk melakukan makar.

"Memang bisa Pak Bintang mengarahkan massa sebanyak itu? Enggak bisa," kata Razman. (Baca: Tidak Kooperatif, Sri Bintang Pamungkas Tetap Ditahan Polda Metro)

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, penetapan Sri Bintang sebagai tersangka berkaitan dengan konten dalam video di sebuah akun Youtube, yang diunggah pada November 2016.

Dalam video yang menyebar luas tersebut, Sri Bintang diduga berupaya menghasut dan mengajak masyarakat agar melakukan upaya makar.

Atas hal tersebut, Sri Bintang disangka melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 107 jo Pasal 110 KUHP.

Kompas TV Ini Identitas 3 Tersangka Makar yang Ditahan

Kuasa Hukum Sri Bintang Minta Gelar Perkara Kasus Makar seperti Kasus Ahok

By Rifan Muazin 7:00 AM No comments

Razman mengatakan hal ini perlu dilakukan agar publik mengetahui bahwa tuduhan makar terhadap kliennya beserta 10 orang yang telah ditetapkan tersangka lainnya tidak mendasar.

Razman menambahkan, nantinya, dalam gelar perkara terbuka tersebut akan dihadirkan para pakar untuk membedah Pasal 107 KUHP tentang makar yang dipersangkakan oleh polisi.

Razman menilai, tuduhan makar terhadap kliennya terlalu mengada-ada. Pasalnya, kliennya tidak mempunyai kekuatan atau basis massa untuk melakukan makar.

"Memang bisa Pak Bintang mengarahkan massa sebanyak itu? Enggak bisa," kata Razman. (Baca: Tidak Kooperatif, Sri Bintang Pamungkas Tetap Ditahan Polda Metro)

Dalam video yang menyebar luas tersebut, Sri Bintang diduga berupaya menghasut dan mengajak masyarakat agar melakukan upaya makar.

Atas hal tersebut, Sri Bintang disangka melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 107 jo Pasal 110 KUHP.

Kompas TV Ini Identitas 3 Tersangka Makar yang Ditahan

Razman Arif Minta Polri Lakukan Gelar Perkara Kasus Makar

By Rifan Muazin 10:00 AM No comments

WARTA KOTA, SEMANGGI - Aksi bela Islam jilid III atau dikenal aksi damai yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2016) yang dinodai dugaan gerakan makar disebut Kapolri Jendral Tito Karnavian ada aktor intelektual.

Apalagi, ada aliran dana yang mengalir ke beberapa aktivis dan tokoh yang beberapanya ditangkap sebelum aksi 212.

Razman Arif Nasution, penasehat hukum aktivis Sri Bintang Pamungkas meminta agar Kapolri melakukan gelar perkara.

Baca: Ada Nama Tommy Soeharto di Bagan Donatur Makar, Eggi Sudjana Ajak Lapor ke Polisi

Agar masyarakat bisa secara gamblang mengetahui fakta yang sebenarnya.

Karena memang harus dibuktikan. Seperti aliran dana dari rekening siapa dan ke siapa.

"Pak kapolri kemarin di DPR mengatakan bahwa sudah ada aktor penyandang dana. Segeralah umumkan itu. Berarti itu aktor intelektualnya. Carilah umumkan. Jangan hanya dugaan. Informasi menyebarÂ kanan kiri," kata Razman di Mapolda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2016).

Pembuktian fakta adanya dugaan makar harus segera dilaksanakan Polri.

Pasalnya, Polri tidak bisa menduga-duga dan asal menangkap seseorang. Sehingga, gelar perkara harus dilakukan Polri.

Apalagi dugaannya beberapa aktivis akan menggerakan massa untuk berbuat kericuhan.

"Makanya dibedah lah. Saya minta ada peraturan Kapolri. Boleh gelar perkara khusus sekarang ada diskresi dari Kapolri. Sekarang gini aja dah 11 orang itu digelar perkara khusus, gelar perkara terbuka terbatas. Iya seperti Ahok. Ayo kita datangkan pakar-pakar. Kalau memang bisa dibuktikan tersangka kita terima, tapi klo tidak dilepaskan," ucapnya.

Pengacara Sri Bintang Minta Gelar Perkara Makar Seperti Ahok

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Pengacara tersangka Sri Bintang Pamungkas, Razman Arif Nasution menyangkal kliennya terlibat dalam kasus makar. Dia pun meminta Polri membuktikan tuduhan itu melalui gelar perkara secara terbuka terbatas seperti kasus penistaan agama oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Tak hanya untuk Sri Bintang, Razman juga meminta gelar perkara terbuka terbatas itu berlaku terhadap 10 tersangka lain yang ditangkap pada Jumat 2 Desember 2016 pagi dengan tuduhan makar dan penghinaan penguasa.

"Makanya dibedah lah. Saya minta ada peraturan Kapolri boleh gelar perkara khusus, karena sekarang ada diskresi dari Kapolri. Sekarang gini saja, 11 orang itu digelar perkara terbuka terbatas," ujar Razman di Mapolda Metro Jaya, Rabu (7/12/2016).

Gelar perkara semacam ini pertama kali dilakukan pada kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Razman ingin, kepolisian berlaku adil dengan melakukan gelar perkara secara transparan untuk membuktikan tudingan adanya rencana makar.

"Iya seperti Ahok, ayo kami datangkan pakar-pakar, kalau memang bisa dibuktikan tersangka, kami terima. Tapi, kalau tidak (terbukti bersalah) kami minta supaya dilepaskan," tantang Razman.

Tak hanya itu, dia juga meminta kepolisian membongkar siapa sosok yang dianggap sebagai penyandang dana rencana makar dengan mendompleng aksi damai 212 ini. Sebab, dia merasa tuduhan polisi terhadap Sri Bintang tak tepat.

"Memang bisa Pak Bintang mengarahkan massa sebanyak itu? Enggak bisa. Jadi, ini aksi super damai menjadi tidak damai karena ditangkapnya 11 orang ini," pungkas Razman.

Sebelumnya, sebanyak 11 tokoh dan aktivis ditangkap di beberapa tempat dalam waktu yang hampir bersamaan, Jumat 2 Desember pagi. Mereka diduga kuat terlibat upaya makar.

Tujuh orang tersangka makar, yakni Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri telah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan hampir 1x24 jam.

Begitu juga terhadap musisi Ahmad Dhani yang dalam penangkapan ini ditetapkan sebagai tersangka penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.

Sementara tiga lainnya, yakni Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar ditahan di Polda Metro Jaya. Ketiganya dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan juga Pasal 107 Jo Pasal 110 KUHP tentang Makar dan Permufakatan Jahat.

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Thursday, December 8, 2016

Wapres Minta ICMI Ikut Aktif Cegah Upaya Makar

Wapres Minta ICMI Ikut Aktif Cegah Upaya Makar

Friday, December 2, 2016

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

Benarkah Sri Bintang Cs Makar? Begini Analisis Pakar Hukum

Wednesday, December 7, 2016

Kuasa Hukum Sri Bintang Minta Gelar Perkara Kasus Makar seperti Kasus Ahok

Kuasa Hukum Sri Bintang Minta Gelar Perkara Kasus Makar seperti Kasus Ahok

Razman Arif Minta Polri Lakukan Gelar Perkara Kasus Makar

Baca: Ada Nama Tommy Soeharto di Bagan Donatur Makar, Eggi Sudjana Ajak Lapor ke Polisi

Pengacara Sri Bintang Minta Gelar Perkara Makar Seperti Ahok

Arsip Blog

Thursday, December 8, 2016

Friday, December 2, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Baca: Ada Nama Tommy Soeharto di Bagan Donatur Makar, Eggi Sudjana Ajak Lapor ke Polisi

Social Profiles

Arsip Blog