Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for berupa

Showing posts sorted by relevance for query berupa. Sort by date Show all posts

Tuesday, December 6, 2016

Pengamat: Perbuatan Makar tak Harus Ada Kekerasan atau Kerusuhan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak mengkritisi tuduhan makar aparat kepolisian terhadap sejumlah aktivis, purnawirawan TNI dan kader parpol. Hal ini karena penggunaan istilah makar dinilai berlebihan kepada 11 aktivis tersebut, lantaran perbuatan para tersangka dinilai tidak masuk dalam unsur makar.

Mabes Polri sebelumnya menyatakan dugaan perbuatan makar oleh para aktivis telah dimulai dengan pemufakatan jahat para tersangka untuk merencanakan makar. Yakni melakukan sejumlah pertemuan, sebagai upaya menduduki gedung DPR RI meski tanpa pasukan maupun senjata.

Hal ini pun menimbulkan pertanyaan publik, apakah perbuatan kesebelas orang tersebut sudah masuk dalam kategori makar. Adapun kepada para tersangka sendiri dijerat pasal 107 juncto pasal 110 juncto pasal 87 KUHP.

Menurut Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji, sebuah perbuatan dikategorikan makar sebagaimana disebut dalam pasal 87 KUHP, dalam doktrin dan yurisprudensinya memperluas arti makar. Yakni tahapan persiapan yang kemudian dibuktikan dengan adanya niat (mens rea) berupa persiapan atau perbuatan Makar.

"Mengacu pasal ini, tindakan makar dapat terjadi pada tahapan yg dinamakan voorbereidigings handeling atau persiapan perbuatan sifatnya, dapat dipidana," ujar Indriyanto saat dihubungi di Jakarta, Selasa (6/12).

Karenanya, dalam kasus 11 tokoh tersebut, Indriyanto menilai penyidik menggunakan pasal tersebut dengan melihat tahapan persiapan perbuatan para tokoh, yang dianggap sebagai upaya merencanakan percobaan makar. Seperti upaya penggulingan Pemerintahan yang sah, yang dalam pasal tersebut sudah memenuhi unsur niat.

"Misalnya saja adanya alat bukti berupa undangan dan saksi berupa penyebaran undangan mengganti pemerintahan sah dan membentuk pemerintah transisi ini ini telah memenuhi unsur niat atau faktor subyektif negatif dari mens rea untuk menggulingkan Pemerintahan yang sah pada tahapan sudah terpenuhi," ujar Indriyanto.

Ia juga menyebut, perbuatan makar juga diartikan tidak harus ada pelaksanaan perbuatan, yakni cukup dengan permulaan pelaksanaan sudah terpenuhi. Menurutnya pelaksanaan sudah dapat dipidana jika telah ada undangan, orasi untuk mengganti pemerintahan yang sah.

Ia juga menilai, perbuatan makar tidak perlu menunggu ada akibat dari perbuatan tersebut tersebut misalkan kerusuhan maupun ancaman kekerasan. "Ini tidak perlu ada akibatnya berupa kerusuhan dalam masyarakat, karena ini delik formil, karena itu percobaan makar sudah dapat dipidana. Ketentuan makar tidak harus ada kekerasan atau ancaman kekerasan dan bukan dalam pemahaman pemberontakan fisik," ujar Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana tersebut.

Pengamat: Perbuatan Makar tak Harus Ada Kekerasan atau Kerusuhan

By Rifan Muazin 4:00 AM No comments

Alasan Polisi Tidak Tahan Ahmad Dhani dan 7 Terduga Makar

By Rifan Muazin 4:00 PM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Polisi akhirnya memulangkan musikus Ahmad Dhani dan tujuh tersangka dugaan makar setelah menjalani pemeriksaan selama hampir 1x24 jam. Kendati, status tersangka mereka tetap melekat.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, ada delapan tersangka yang dipulangkan dari total 11 orang yang diamankan pada Jumat, 2 Desember pagi kemarin. Tujuh orang terkait kasus dugaan makar dan satu lainnya terkait penghinaan Presiden Jokowi.

Tujuh tersangka dugaan makar sebagaimana Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP, yakni Kivlan Zein,Â Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri.

"Tapi tidak dilakukan penahanan setelah menjalani pemeriksaan selama 1x24 jam. Atas dasar penilaian subjektif penyidik tentunya," ujar Boy di Mabes Polri, Sabtu (3/12/2016).

Kendati begitu, proses penyidikan kasus ketujuh tersangka tersebut tetap berjalan. Sejumlah barang bukti permulaan berupa tulisan tangan dan percakapan terkait makar dan atau permufakatan jahat juga telah disita penyidik.

"Barang bukti sudah disita. Jadi dalam hal ini proses hukum berjalan. Ini berkaitan dengan perencanaan menduduki kantor DPR. Juga pemaksaan dilakukannya sidang istimewa, tuntut pergantian pemerintah dan seterusnya," ujar Boy.

Begitu juga terhadap Ahmad Dhani tidak ditahan. Apalagi Dhani dalam hal ini dijerat dengan Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa yang ancaman hukumannya di bawah lima tahun penjara, sehingga tidak wajib ditahan.

Kendati begitu, polisi tidak menutup kemungkinan dalam perkembangan penyidikan, Dhani bisa saja terbukti terlibat dalam kasus makar.

"Alasan tidak ditahan ini berdasarkan penilaian subjektif, dalam hal pemeriksaan dinilai kooperatif, dan lebih bersifat pada alasan kemanusiaan. Karena, kan, menahan ini tidak harus," ujar Boy.

"Saya pikir ini penilaian normal. Yang penting penyidik tidak disulitkan dalam proses hukum," tandas dia.

Tiga Tersangka Ditahan

Tiga tersangka lainnya dari total 11 orang yang ditangkap kemarin kini telah ditahan di Polda Metro Jaya. Salah satunya adalah aktivis Sri Bintang Pamungkas yang sempat diperiksa di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

"Jadi terhadap beliau (Sri Bintang) belum bisa kembali. Dan ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polri," ucap Boy.

Selain dugaan makar dan pemufakatan jahat, dalam perkara ini Sri Bintang juga diduga melakukan penghasutan melalui media sosial berdasarkan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

"Adapun yang dipersangkakan pada Sri Bintang, berkaitan dengan konten di YouTube pada Oktober 2016 berupa ajakan upaya melakukan penghasutan ke masyarakat luas melalui medsos," terang dia.

Kemudian dua tersangka lagi yang ditahan di Polda, yakni kakak beradik Jamran dan Rizal Kobar. Rizal ditahan berkaitan dengan hate speech, menyebarluaskan kebencian, dan isu SARA melalui media sosial Facebook dan Twitter. Keduanya juga dijerat dengan pasal makar.

"Keduanya dipersangkakan terkait dengan pelanggaran Pasal 28 ayat (2) jo 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 107 KUHP tentang Makar jo Pasal 110 KUHP tentang Permufakatan Jahat," kata Boy.

Barang bukti yang telah disita penyidik meliputi konten penghasutan yang di-posting di media sosial. Penyebaran konten tersebut telah dicium polisi sejak minggu keempat November lalu.

"Karena itu, penyidik melakukan langkah hukum. Dan atas dasar penilaian, Polri nilai sangat bahaya, konten tersebut bisa menimbulkan kemarahan dan antipati massa kepada pihak tertentu, pemerintah, yang tentu tidak mendidik masyarakat Indonesia," pungkas Boy.

Jerat Makar di Aksi Damai 212

By Rifan Muazin 8:00 PM No comments

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, tokoh dan aktivis yang diamankan pada Jumat 2 Desember kemarin menjadi 11 orang. Dari jumlah tersebut, delapan orang disangkakan melakukan makar, dua orang terkait hatespech, dan satu lainnya terkait penghinaan terhadap penguasa.

Sebelas orang yang berstatus tersangka itu telah menjalani pemeriksaan intensif di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Sebagian telah diizinkan pulang, namun sebagian lain masih ditahan.

"Pemeriksaan sudah mengacu pada landasan hukum yang ada, bukti permulaan cukup. Insya Allah polisi akan tanggung jawab secara hukum atas proses hukum terhadap 11 warga negara kita," ujar Boy di Mabes Polri, Sabtu 3 Desember 2016.

Boy menjelaskan, tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar dan pemufakatan jahat sebagaimana Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP.
"Yang pertama Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, ibu Firza Husein, Eko, Alvin, dan ibu Rachmawati Soekarnoputri," papar dia.

Ada satu penambahan tersangka dari berita sebelumnya, yakni Alvin Indra yang ditangkap di kawasan Tanah Sereal, Bogor, Jumat pagi.

Setelah diperiksa 1x24 jam, polisi akhirnya memulangkan delapan tersangka dugaan makar, kendati status tersangka mereka tetap melekat.

Tujuh tersangka dugaan makar sebagaimana Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP, yakni Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri.

"Tidak dilakukan penahanan setelah menjalani pemeriksaan selama 1x24 jam. Atas dasar penilaian subjektif penyidik tentunya," ujar Boy di Mabes Polri, Sabtu (3/12/2016).

Sementara, tiga tersangka lainnya tetap ditahan, salah satunya adalah Sri Bintang Pamungkas.

"Jadi terhadap beliau (Sri Bintang) belum bisa kembali. Dan ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polri," ucap Boy.

Selain dugaan makar dan pemufakatan jahat, dalam perkara ini Sri Bintang juga diduga melakukan penghasutan melalui media sosial berdasarkan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

"Adapun yang dipersangkakan pada Sri Bintang, berkaitan dengan konten di YouTube pada Oktober 2016 berupa ajakan upaya melakukan penghasutan ke masyarakat luas melalui medsos," terang dia.

Kemudian dua tersangka lagi yang ditahan di Polda, yakni kakak beradik Jamran dan Rizal Kobar. Rizal ditahan berkaitan dengan hate speech, menyebarluaskan kebencian, dan isu SARA melalui media sosial Facebook dan Twitter. Keduanya juga dijerat dengan pasal makar.

Barang bukti yang telah disita penyidik meliputi konten penghasutan yang di-posting di media sosial. Penyebaran konten tersebut telah dicium polisi sejak minggu keempat November lalu.

Kemudian satu tersangka kasus makar lainnya yakni Sri Bintang Pamungkas masih menjalani pemeriksaan hingga sekarang. Sri Bintang juga dijerat dengan Pasal 107 juncto Pasal 110 KUHP tentang makar.

"Sri Bintang Pamungkas ini juga terkait ucapannya di YouTube. Dia juga dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE," kata Boy.

Kemudian dua tersangka lainnya yakni Jamran dan Rizal Kobar dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

"Ini kakak beradik, yang berkaitan dengan ujaran kebencian, menyebarluaskan info permusuhan ke individu, isu SARA," sambung dia.

Terakhir yakni Ahmad Dhani. Musikus kondang yang saat ini mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Bekasi itu dijerat dengan Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa. Hal itu sesuai dengan pelaporan yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penghinaan terhadap Jokowi saat melakukan orasi pada Demo 4 November lalu.

2 dari 4 halaman

Jerat Makar di Aksi Damai 212

By Rifan Muazin 10:00 AM No comments