Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for Oktober

Showing posts sorted by relevance for query Oktober. Sort by date Show all posts

Wednesday, December 7, 2016

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

Rabu, 07 Desember 2016 | 17:50 WIB

Rachmawati Soekarnoputri, saat mendatangi kediaman Markas Front Pembela Islam, untuk bertemu dengan Habib Rizieq Shihab, di Petamburan III, Jakarta, 31 Oktober 2016. TEMPO/GRANDY AJI

TEMPO.CO, Jakarta - Rahmawati Soekarno Putri menjelaskan kronologi kegiatannya yang selama ini oleh pihak Kepolisian RI disebut sebagai upaya makar. Menurut dia, kegitan yang dilakukannya adalah upaya membela kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Saya memang secara konsisten ingin menyampaikan petisi tentang kembalikan UUD 45 ke yang asli, karena UUD yang sudah empat kali di tanda tangani Megawati amandennya menjadikan Undang-Undang kita bersifat liberal dan kapitalistik," kata Rahmawati dalam jumpa pers di kediamannya di Jati Padang, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Desember 2016.

Rahmawati menjelaskan, kegiatannya berawal dari tanggal 15 Desember 2015. Saat itu, ia dan beberapa tokoh Gerakan Selamatkan NKRI, yakni Djoko Santoso, Lily Wahid, Syamsu Djalal dan Hatta Taliwang bertemu dengan ketua MPR Zulkifli Hasan.

"Saya menyampaikan keprihatinan terkait UUD 45, Zulkifli (Ketua MPR Zulkifli Hasan) pun mengaku punya kepedulian yang sama dan senang jika massa menduduki MPR untuk menyampaikan aspirasinya," katanya.

Kemudian, pada 30 Maret 2016, kata Rachma, Megawati Soekarnoputri berpidato dan menyatakan pemerintah perlu memberikan perhatian pada haluan negara dalam proses pembangunan. Menurut Rachma, pidato itu mengindikasikan ada rencana untuk mengamandemen UUD lagi.

Indikasi tersebut kemudian dibenarkan oleh Zulkifli Hasan pada pertemuan mereka 23 Mei 2016. "Zulkifli menyampaikan bahwa saat ini ada dua arus di parlemen. Pertama yang menginginkan amandemen kelima. Kedua, yang menginginkan UUD 45 kembali ke aslinya," jelasnya.

Pada 30 Oktober 2016, Rachmawati mengunjungi pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dengan tujuan bertukar pikiran soal isu kebangsaan, termasuk penegakan hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Diskusi tersebut membuahkan hasil, yakni Rizieq mendukung upaya bela negara dengan menuntut pengembalian UUD 45 dan Pancasila yang asli.

Rachmawati menyampaikan tuntutan pengembalian UUD 45 saat Aksi Bela Islam II, 4 November lalu. Dalam aksi yang berujung bentrok itu, Presiden Joko Widodo menuding adanya aktor yang menungganginya.

Pada 30 November 2016, Rachmawati kembali berkunjung ke kediaman Rizieq, sekitar pukul 14.00 WIB. Dalam pertemuan itu, Rizieq menjelaskan konsesus antara GNPF MUI dan polisi terkait Aksi 212 yang akan dilaksanakan di lapangan Monas. "Saya mempersilakan, tapi aksi Bela Negara tetap akan dilakukan di gedung DPR/MPR," katanya.

Masih di hari yang sama, sekitar pukul 15.30 WIB, Rachmawati bertemu dengan Sri Bintang Pamungkas di Pegangsaan, Jakarta. Dalam pertemuan itu Sri Bintang mengaku sudah membentuk Front People Power Indonesia dengan tiga tuntutan, yakni kembali ke UUD 45 sebelum amandemen, lengserkan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan membentuk pemerintahan transisi.

"Saya tidak setuju dengan poin dua dan tiga dan menegaskan akan menggunakan soft landing," kata Rachmawati.

Setelah menegaskan tujuan aksinya bukanlah untuk makar, Gerakan Selamatkan NKRI kemudian mengirimkan surat pemberitahuan ke Kepolisian Daerah Metro Jaya terkait rencana aksi bela negara di depan DPR yang dimulai pukul 13.00 WIB dengan jumlah masa 20 ribu orang.

"Kami mengirimkan surat ke Polda Metro, dan menjelaskan bahwa aksi kami di luar gedung bukan di dalam. Sehari kemudian juga kami sudah jelaskan dalam konpers di Sari Pan Pasifik" katanya.

Pada Jumat, 2 Desember 2016, sebelum aksi super damat berlangsung di Lapangan Monas, polisi menangkap 11 orang yang diduga akan melakukan makar. Delapan orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka dugaan perencanaan makar, Rahmawati termasuk di dalamnya. Terkait dengan tuduhan itu, Rahmawati pun telah membantahnya dengan keras.

Selain delapan orang tersebut ada pula dua orang yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait ujaran kebencian, dan satu orang terkait penghinaan terhadap penguasa.

INGE KLARA

Dituduh Rencanakan Makar, Ini Kronologi Versi Rachmawati

By Rifan Muazin 10:00 AM No comments

Rabu, 07 Desember 2016 | 17:50 WIB

Rachmawati Soekarnoputri, saat mendatangi kediaman Markas Front Pembela Islam, untuk bertemu dengan Habib Rizieq Shihab, di Petamburan III, Jakarta, 31 Oktober 2016. TEMPO/GRANDY AJI

Rachmawati menyampaikan tuntutan pengembalian UUD 45 saat Aksi Bela Islam II, 4 November lalu. Dalam aksi yang berujung bentrok itu, Presiden Joko Widodo menuding adanya aktor yang menungganginya.

"Saya tidak setuju dengan poin dua dan tiga dan menegaskan akan menggunakan soft landing," kata Rachmawati.

"Kami mengirimkan surat ke Polda Metro, dan menjelaskan bahwa aksi kami di luar gedung bukan di dalam. Sehari kemudian juga kami sudah jelaskan dalam konpers di Sari Pan Pasifik" katanya.

Selain delapan orang tersebut ada pula dua orang yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait ujaran kebencian, dan satu orang terkait penghinaan terhadap penguasa.

INGE KLARA

Rahmawati: Saya Tidak Berupaya Makar | politik

By Rifan Muazin 8:00 AM No comments

TEMPO.CO, Jakarta - Rachmawati Soekarno Putri membantah keras tuduhan makar kepadanya. RachmawatiÂ menegaskan, dia tidak sama sekali berupaya untuk makar terhadap pemerintahan saat ini. "Terus terang saya membantah dengan keras. Saya tidak berupaya melakukan makar sama sekali," kata Rachmawati di kediamannya di Jakarta, Rabu, 7 Desember 2016.

Menurut Rachmawati, sebagai putri ideologis Soekarno, ia paham betul dengan rambu-rambu hukum dan arti makar. RachmawatiÂ menegaskan, upaya yang diperjuangkannya ialah mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sebelum diamandemen. "Saya mendengar ada arus yang menginginkan amandemen kelima UUD 45, sehingga saya ingin mengupayakan agar UUD 45 dikembalikan ke saat belum diamandemen," kata Rachmawati.

RachmawatiÂ menambahkan bahwa kegiatan yang direncanakan olehnya itu sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dia membuktikan dengan adanya surat pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya tertanggal 29 Oktober 2016 mengenai rencana aksi bela negara yang akan dilaksanakan di depan gedung parlemen.

"Saya tidak ingin menduduki DPR/MPR, aksi kami dilakukan di luar gedung dan meminta pimpinan untuk menemui kami di luar dan menerima petisi kami," kata Rachmawati.

Sementara itu, kuasa hukum Rachmawati, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, kegiatan Rachmawati tidak masuk dalam kategori makar. Pasalnya, dalam KUHP, makar diartikan sebagai tindakan yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Â "Walaupun beliau (Rachmawati) ingin meminta DPR/MPR untuk mengembalikan UUD 45 yang asli, tetapi kegiatan itu tidak termasuk makar," kata Yusril.

Polisi menangkap 11 orang pada, Jumat, 2 Desember 2016 sebelum aksi super damai berlangsung di Lapangan Monas. Dari sebelas orang tersebut, polisi menetapkan delapan orang sebagai tersangka dugaan perencanaan makar, Rahmawati termasuk di dalamnya.

INGE KLARA

Rahmawati: Saya Tidak Berupaya Makar | politik

By Rifan Muazin 2:00 PM No comments

"Saya tidak ingin menduduki DPR/MPR, aksi kami dilakukan di luar gedung dan meminta pimpinan untuk menemui kami di luar dan menerima petisi kami," kata Rachmawati.

INGE KLARA

Alasan Polisi Tidak Tahan Ahmad Dhani dan 7 Terduga Makar

By Rifan Muazin 4:00 PM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Polisi akhirnya memulangkan musikus Ahmad Dhani dan tujuh tersangka dugaan makar setelah menjalani pemeriksaan selama hampir 1x24 jam. Kendati, status tersangka mereka tetap melekat.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, ada delapan tersangka yang dipulangkan dari total 11 orang yang diamankan pada Jumat, 2 Desember pagi kemarin. Tujuh orang terkait kasus dugaan makar dan satu lainnya terkait penghinaan Presiden Jokowi.

Tujuh tersangka dugaan makar sebagaimana Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP, yakni Kivlan Zein,Â Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri.

"Tapi tidak dilakukan penahanan setelah menjalani pemeriksaan selama 1x24 jam. Atas dasar penilaian subjektif penyidik tentunya," ujar Boy di Mabes Polri, Sabtu (3/12/2016).

Kendati begitu, proses penyidikan kasus ketujuh tersangka tersebut tetap berjalan. Sejumlah barang bukti permulaan berupa tulisan tangan dan percakapan terkait makar dan atau permufakatan jahat juga telah disita penyidik.

"Barang bukti sudah disita. Jadi dalam hal ini proses hukum berjalan. Ini berkaitan dengan perencanaan menduduki kantor DPR. Juga pemaksaan dilakukannya sidang istimewa, tuntut pergantian pemerintah dan seterusnya," ujar Boy.

Begitu juga terhadap Ahmad Dhani tidak ditahan. Apalagi Dhani dalam hal ini dijerat dengan Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa yang ancaman hukumannya di bawah lima tahun penjara, sehingga tidak wajib ditahan.

Kendati begitu, polisi tidak menutup kemungkinan dalam perkembangan penyidikan, Dhani bisa saja terbukti terlibat dalam kasus makar.

"Alasan tidak ditahan ini berdasarkan penilaian subjektif, dalam hal pemeriksaan dinilai kooperatif, dan lebih bersifat pada alasan kemanusiaan. Karena, kan, menahan ini tidak harus," ujar Boy.

"Saya pikir ini penilaian normal. Yang penting penyidik tidak disulitkan dalam proses hukum," tandas dia.

Tiga Tersangka Ditahan

Tiga tersangka lainnya dari total 11 orang yang ditangkap kemarin kini telah ditahan di Polda Metro Jaya. Salah satunya adalah aktivis Sri Bintang Pamungkas yang sempat diperiksa di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

"Jadi terhadap beliau (Sri Bintang) belum bisa kembali. Dan ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polri," ucap Boy.

Selain dugaan makar dan pemufakatan jahat, dalam perkara ini Sri Bintang juga diduga melakukan penghasutan melalui media sosial berdasarkan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

"Adapun yang dipersangkakan pada Sri Bintang, berkaitan dengan konten di YouTube pada Oktober 2016 berupa ajakan upaya melakukan penghasutan ke masyarakat luas melalui medsos," terang dia.

Kemudian dua tersangka lagi yang ditahan di Polda, yakni kakak beradik Jamran dan Rizal Kobar. Rizal ditahan berkaitan dengan hate speech, menyebarluaskan kebencian, dan isu SARA melalui media sosial Facebook dan Twitter. Keduanya juga dijerat dengan pasal makar.

"Keduanya dipersangkakan terkait dengan pelanggaran Pasal 28 ayat (2) jo 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 107 KUHP tentang Makar jo Pasal 110 KUHP tentang Permufakatan Jahat," kata Boy.

Barang bukti yang telah disita penyidik meliputi konten penghasutan yang di-posting di media sosial. Penyebaran konten tersebut telah dicium polisi sejak minggu keempat November lalu.

"Karena itu, penyidik melakukan langkah hukum. Dan atas dasar penilaian, Polri nilai sangat bahaya, konten tersebut bisa menimbulkan kemarahan dan antipati massa kepada pihak tertentu, pemerintah, yang tentu tidak mendidik masyarakat Indonesia," pungkas Boy.

Jerat Makar di Aksi Damai 212

By Rifan Muazin 8:00 PM No comments

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, tokoh dan aktivis yang diamankan pada Jumat 2 Desember kemarin menjadi 11 orang. Dari jumlah tersebut, delapan orang disangkakan melakukan makar, dua orang terkait hatespech, dan satu lainnya terkait penghinaan terhadap penguasa.

Sebelas orang yang berstatus tersangka itu telah menjalani pemeriksaan intensif di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Sebagian telah diizinkan pulang, namun sebagian lain masih ditahan.

"Pemeriksaan sudah mengacu pada landasan hukum yang ada, bukti permulaan cukup. Insya Allah polisi akan tanggung jawab secara hukum atas proses hukum terhadap 11 warga negara kita," ujar Boy di Mabes Polri, Sabtu 3 Desember 2016.

Boy menjelaskan, tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar dan pemufakatan jahat sebagaimana Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP.
"Yang pertama Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, ibu Firza Husein, Eko, Alvin, dan ibu Rachmawati Soekarnoputri," papar dia.

Ada satu penambahan tersangka dari berita sebelumnya, yakni Alvin Indra yang ditangkap di kawasan Tanah Sereal, Bogor, Jumat pagi.

Setelah diperiksa 1x24 jam, polisi akhirnya memulangkan delapan tersangka dugaan makar, kendati status tersangka mereka tetap melekat.

Tujuh tersangka dugaan makar sebagaimana Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP, yakni Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri.

"Tidak dilakukan penahanan setelah menjalani pemeriksaan selama 1x24 jam. Atas dasar penilaian subjektif penyidik tentunya," ujar Boy di Mabes Polri, Sabtu (3/12/2016).

Sementara, tiga tersangka lainnya tetap ditahan, salah satunya adalah Sri Bintang Pamungkas.

"Jadi terhadap beliau (Sri Bintang) belum bisa kembali. Dan ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polri," ucap Boy.

Selain dugaan makar dan pemufakatan jahat, dalam perkara ini Sri Bintang juga diduga melakukan penghasutan melalui media sosial berdasarkan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

"Adapun yang dipersangkakan pada Sri Bintang, berkaitan dengan konten di YouTube pada Oktober 2016 berupa ajakan upaya melakukan penghasutan ke masyarakat luas melalui medsos," terang dia.

Kemudian dua tersangka lagi yang ditahan di Polda, yakni kakak beradik Jamran dan Rizal Kobar. Rizal ditahan berkaitan dengan hate speech, menyebarluaskan kebencian, dan isu SARA melalui media sosial Facebook dan Twitter. Keduanya juga dijerat dengan pasal makar.

Barang bukti yang telah disita penyidik meliputi konten penghasutan yang di-posting di media sosial. Penyebaran konten tersebut telah dicium polisi sejak minggu keempat November lalu.

Kemudian satu tersangka kasus makar lainnya yakni Sri Bintang Pamungkas masih menjalani pemeriksaan hingga sekarang. Sri Bintang juga dijerat dengan Pasal 107 juncto Pasal 110 KUHP tentang makar.

"Sri Bintang Pamungkas ini juga terkait ucapannya di YouTube. Dia juga dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE," kata Boy.

Kemudian dua tersangka lainnya yakni Jamran dan Rizal Kobar dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

"Ini kakak beradik, yang berkaitan dengan ujaran kebencian, menyebarluaskan info permusuhan ke individu, isu SARA," sambung dia.

Terakhir yakni Ahmad Dhani. Musikus kondang yang saat ini mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Bekasi itu dijerat dengan Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa. Hal itu sesuai dengan pelaporan yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penghinaan terhadap Jokowi saat melakukan orasi pada Demo 4 November lalu.

2 dari 4 halaman