Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for melihatnya

Showing posts sorted by relevance for query melihatnya. Sort by date Show all posts

Monday, December 5, 2016

Beda Pendapat Polisi dan Sri Bintang Soal Makar Baiknya Diuji di Pengadilan

Jakarta - Sri Bintang Pamungkas menolak menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) atas dirinya karena merasa sangkaan dugaan makar tidak tepat ditujukan padanya. Polisi pun berkata sebaliknya.

Ahli pidana Prof Hibnu Nugroho mengatakan agar perdebatan tersebut dibuktikan saja di ranah pengadilan. Menurutnya, jangan sampai nantinya publik terbelah menjadi pro-kontra tentang hal tersebut.

"Gini aja, karena ini kan tafsirnya banyak sekali. Ini kan tafsir dari Pak Bintang, dan tafsir dari kepolisian. Dan kita menghormati tafsir dari Pak Bintang seperti itu, tafsir kepolisian cukup, katanya cukup bukti. Saya kira kalau sekarang memang sudah masuk proses hukum, nah kita bicara itu saja, makanya kalau menurut saya lebih baik kita lanjut ke proses hukum. Bahwa apa yang disampaikan pihak yang bersangkutan diuji di persidangan, gitu. Jadi nanti jangan sampai kita terjebak malah pro dan kontra. Saya melihatnya ke sana," kata Prof Hibnu saat berbincang dengan detikcom, Senin (5/12/2016) malam.

Beda Pendapat Polisi dan Sri Bintang Soal Makar, Baiknya Diuji di Pengadilan

Prof Hibnu Nugroho (Foto: Andi Saputra/detikcom)

Apabila yang dipermasalahkan Sri Bintang termasuk prosedur penangkapan, Hibnu mengatakan ada mekanisme praperadilan. Namun untuk sangkaan dugaan makar, menurut Hibnut tetap seharusnya diuji di depan majelis hakim saja.

"Ada solusi hukum kalau memang penangkapannya, buktinya tidak cukup. Kan ada praperadilan. Prosedurnya, kan gitu kan. Buktinya cukup atau tidak. Sebab memang kita terbelah. Atau kalau kedua yang kita disidangkan, toh kalau tidak terbukti diputus bebas. Nah kita yang di luar ini karena tidak tahu fakta bukti asli, buktinya apa, suratnya bagaimana, berapa bukti yang dikumpulkan, kan kita tidak tahu," ucap Hibnu.

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan polisi menjerat Sri Bintang yaitu adanya surat berisi sejumlah poin permintaan, salah satunya agar DPR menggelar sidang pencabutan mandat Jokowi-JK. Pengacara Sri Bintang, Habiburokhman, mengatakan surat tersebut merupakan hal yang masih dalam koridor aturan yang ada. Namun, polisi menyebut surat itulah yang menjadi salah satu dasar penetapan tersangka Sri Bintang dalam kasus dugaan makar.

Delapan orang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar, yakni Eko Suryo Santjojo, Adityawarman Thaha, Kivlan Zen, Firza Husein, Rachmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet, Alvin Indra, dan Sri Bintang Pamungkas. Dari delapan tersangka, hanya Sri Bintang Pamungkas yang hingga kini ditahan polisi.
(dhn/dhn)

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

By Rifan Muazin 5:00 AM No comments

Image copyright AP/Tatan Syuflana Image caption Kepolisian berpendapat ada indikasi unjuk rasa 212 di Jakarta awalnya akan diarahkan untuk menduduki Gedung DPR/MPR.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa ada petunjuk pengerahan massa ke DPR/MPR sebagai upaya untuk mengganti pemerintah Indonesia yang sah.

"Meng-hijack (membajak), mengambil massa GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) MUI, kemudian dibawa ke DPR untuk menduduki DPR, melaksanakan Sidang Istimewa, dan setelah itu ujung-ujungnya pemakzulan atau menjatuhkan pemerintah yang sah," jelas Kapolri Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (05/12).

Pengerahan massa itu, diduga, akan dilakukan pada unjuk rasa 212 atau Jumat (02/12) pekan lalu, sehingga polisi merasa lebih perlu menangkap 11 orang pada Jumat subuh sebelum aksi berlangsung.

Mereka yang ditangkap antara lain adalah aktivis politik Ratna Sarumpaet, calon Wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, pegiat politik oposisi, Sri Bintang Pamungkas.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Trimedya Panjaitan, mengatakan cukup puas dengan penjelasan dari Kapolri.

"Beberapa nama yang kemudian ditetapkan tersangka oleh Kapolri, itulah yang menurut mereka sebagai indikasi yang kuat. Dan mereka sudah memenuhi dua alat bukti, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, sebelum menyatakan seseorang menjadi tersangka," jelasnya.

Image copyright Reuters Image caption Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada upaya untuk memaksakan Sidang Istimewa untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.

Pandangan serupa disampaikan oleh Hasrul Azwar, dari Fraksi Persatuan Pembangunan, yang juga menerima penjelasan Jenderal Tito Karnavian tentang potensi dari mereka yang ditahan untuk menggerakkan massa menduduki DPR.

"Dan itu adalah perbuatan yang inkonstitusional, yang melawan hukum. Untuk itu perlu mengambil tindakan yang repsesif, dengan menangkap mereka pada waktu subuh secara serentak."

Namun Benny K Harman -salah seorang Wakil Ketua Komisi III, yang memimpin rapat kerja dengan Kapolri- berpendapat penjelasan tentang indikasi makar tidak memuaskan.

"Itu penjelasan itu sangat tidak kuat alasannya. Kayaknya ini hanya stretegi saja. Penangkapan itu dulu dilakukan untuk disahkan, kenapa tokoh-tokoh dari massa yang jutaan jumlahnya, supaya tidak terprovokasi. Begitu, sehingga mereka dipandang perlu untuk diamankan."

Pernyataan pendapat atau makar?

Benny Harman dari Partai Demokrat -yang merupakan kubu 'oposisi pemerintah'- menambahkan bahwa penangkapan subuh menjelang aksi Jumat (02/12) berbau politis.

"Lebih banyak politisnya karena di negara kita kan demonstari adalah hak untuk menyatakan pendapat dan itu dijamin oleh undang-undang."

Image copyright AFP/GOH CHAI HIN Image caption Unjuk rasa 212 digelar oleh sekelompok umat Islam yang menuntut Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, ditahan karena dituduh melakukan penistaan agama Islam.

"Makar itu kalau ada rencana yang sistematis, kemudian ada kekuatan bersenjata. Kalau itu tidak terpenuhi maka bukan makar, bukan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Itu untuk menyampaikan pendapat," jelasnya.

Bagi Trimedya Panjaitan -dari PDI yang mendukung pemerintahan saat ini- penangkapan dan tuduhan makar atas 11 orang itu semata-mata sebagai sebuah proses hukum.

"Ini kan pendapat dari pihak kepolisian, pendapat dari aparat penegak hukum. Kita mengingatkan jangan sampai ada intervensi dari kekuasaan, tadi Kapolri Pak Tito sudah jelas mengatakan ini murni dari hasil intelijen."

Trimedya menyadari ada sekelompok pihak yang mungkin tidak sependapat dengan penjelasan Kapolri, yang melihatnya sebagai hal yang agak berlebihan.

"Itu kan pendapat mereka. Ya bagi kita ini lah demokrasi, dua-duanya berbeda pendapat, ada masyarakat civil society (masyarakat madani) yang tentunya akan berpendapat seperti itu."

Sedang buat Hasrul Azwar, kepolisian jelas tidak akan bertindak secara gegabah.

"Apalagi Polri sudah berkoordinasi dengan TNI Angkatan Darat. Dengan Pangdam Jakarta Raya, sudah berkoordinasi ketika mereka memberitahukan ada dua purnawairan TNI yang akan ditangkap. Jadi saya kira Polri tidak akan sembarangan melakukan gelombang penangkatan itu. Tentu sudah ada data akurat."

Kepolsian, pada Jumat (02/12), juga menangkap mantan Staf Ahli Panglima TNI, Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, dan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein atas dugaan pemufakatan makar.

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

By Rifan Muazin 2:00 PM No comments

Image copyright AP/Tatan Syuflana Image caption Kepolisian berpendapat ada indikasi unjuk rasa 212 di Jakarta awalnya akan diarahkan untuk menduduki Gedung DPR/MPR.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa ada petunjuk pengerahan massa ke DPR/MPR sebagai upaya untuk mengganti pemerintah Indonesia yang sah.

Pengerahan massa itu, diduga, akan dilakukan pada unjuk rasa 212 atau Jumat (02/12) pekan lalu, sehingga polisi merasa lebih perlu menangkap 11 orang pada Jumat subuh sebelum aksi berlangsung.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Trimedya Panjaitan, mengatakan cukup puas dengan penjelasan dari Kapolri.

Image copyright Reuters Image caption Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada upaya untuk memaksakan Sidang Istimewa untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.

"Dan itu adalah perbuatan yang inkonstitusional, yang melawan hukum. Untuk itu perlu mengambil tindakan yang repsesif, dengan menangkap mereka pada waktu subuh secara serentak."

Namun Benny K Harman -salah seorang Wakil Ketua Komisi III, yang memimpin rapat kerja dengan Kapolri- berpendapat penjelasan tentang indikasi makar tidak memuaskan.

Pernyataan pendapat atau makar?

Benny Harman dari Partai Demokrat -yang merupakan kubu 'oposisi pemerintah'- menambahkan bahwa penangkapan subuh menjelang aksi Jumat (02/12) berbau politis.

"Lebih banyak politisnya karena di negara kita kan demonstari adalah hak untuk menyatakan pendapat dan itu dijamin oleh undang-undang."

Bagi Trimedya Panjaitan -dari PDI yang mendukung pemerintahan saat ini- penangkapan dan tuduhan makar atas 11 orang itu semata-mata sebagai sebuah proses hukum.

Trimedya menyadari ada sekelompok pihak yang mungkin tidak sependapat dengan penjelasan Kapolri, yang melihatnya sebagai hal yang agak berlebihan.

"Itu kan pendapat mereka. Ya bagi kita ini lah demokrasi, dua-duanya berbeda pendapat, ada masyarakat civil society (masyarakat madani) yang tentunya akan berpendapat seperti itu."

Sedang buat Hasrul Azwar, kepolisian jelas tidak akan bertindak secara gegabah.

Kepolsian, pada Jumat (02/12), juga menangkap mantan Staf Ahli Panglima TNI, Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, dan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein atas dugaan pemufakatan makar.

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Monday, December 5, 2016

Beda Pendapat Polisi dan Sri Bintang Soal Makar Baiknya Diuji di Pengadilan

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Wednesday, December 7, 2016

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Arsip Blog

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Monday, December 5, 2016

Beda Pendapat Polisi dan Sri Bintang Soal Makar Baiknya Diuji di Pengadilan

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Wednesday, December 7, 2016

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Social Profiles

Arsip Blog