Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for agak

Showing posts sorted by relevance for query agak. Sort by date Show all posts

Sunday, December 4, 2016

Kapolri Jelaskan soal Kasus Makar ke Komisi III

Liputan6.com, Jakarta Kapolri JenderalÂ Tito Karnavian hadir di rapat dengan Komisi III DPR. Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III dan Kapolri itu membahas penangkapan 11 orang dengan tuduhan makar dan pelanggaran atas pasal dalam UU ITE.

"Rapatnya sedang berlangsung," ujar Ketua Komisi III Bambang Soesatyo ketika dihubungi Liputan6.com, Senin (5/12/2016).

Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, pernyataan makar yang disampaikan Polri terhadap 11 tersangka yang ditangkap jelang aksi 2 Desember pekan lalu, agak sensitif dalam konteks perpolitikan nasional dan berpotensi mengganggu perekonomian.

"Pertama, apakah identitas sosok-sosok petualang politik yang ingin melakukan makar itu sudah teridentifikasi, dan kapan akan diumumkan kepada publik?" kata Bamsoet.

Kedua, dia melanjutkan, rapat-rapat yang mengagendakan makar dan ingin menguasai gedung DPR di mana saja, serta siapa politikus yang dimaksud dan menjadi peserta rapat-rapat itu.

"Ketiga, bagaimana Polri akan memperlakukan para perencana makar itu, termasuk para peserta rapat?" Bamsoet menambahkan.

Dia juga mempertanyakan keterkaitan tersangka penyebar rush money dengan peserta makar atau tidak.

"Kelima, sudah sejauh mana penanganan atau penyelidikan terhadap aktor-aktor politik yang menunggangi aksi damai 4 November yang berujung pada kerusuhan itu? Dan akan berlangsung berapa lama situasi dan kondisi waswas ini akan berlangsung?" dia memaparkan.

Politikus Partai Golkar ini menegaskan kelima pertanyaan tersebut penting mengingat beberapa elemen masyarakat mengeluhkan situasi akhir-akhir ini yang dirasakan kurang kondusif.

"Kami juga memberikan apresiasi kepada Polri yang dalam tempo singkat telah menyelesaikan pemeriksaan dan melimpahkan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu ke Kejaksaan Agung. Sehingga bola panas tersebut kini ada di tangan Kejaksaan Agung," dia menuturkan.

Kendati bola panas kasus Ahok tidak lagi di tangan kepolisian, ucap Bamsoet, Komisi III DPR tetap akan mempertanyakan kesiapan Polri dalam mengantisipasi keputusan akhir atas kasus Ahok.

"Apa pun keputusannya akan menimbulkan pro kontra di ruang publik. Dan itu tetap menjadi tanggung jawab Polri," tegas Bamsoet.

Aki-aki Nini-nini Kok Dituduh Makar!

By Rifan Muazin 11:00 AM No comments

Jakarta - Kuasa hukum Ratna Sarumpaet, Habiburokhman, merasa heran terhadap pasal makar yang digunakan untuk menjerat kliennya. Menurut Habib, sulit dipercaya orang-orang yang sudah berumur akan melakukan makar.

"Kita heran kenapa dikenakan pasal makar. Ini aki-aki, nini-nini dituduh makar, dengan umur Bu Ratna enam puluhan ujung, hampir tujuh puluh tahun. Mereka enggak punya senjata dan massa, kok dituduh makar. Kurang keren! Kecuali tuduhan itu ditujukan kepada saya," kata Habiburokhman dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/12/2016).

"Lalu kita juga mikir, ditahan ini agar enggak hadir aja di demo 2 Desember. Feeling kita seperti itu," imbuh dia.

Habiburokhman juga menyinggung usia Adityawarman Thahar, Rachmawati, dan Sri Bintang Pamungkas yang juga sudah di berusia senja. Menurutnya, tak masuk akal menuduh para sesepuh itu melakukan makar.

Dia menduga penangkapan terhadap 11 orang tersebut hanyalah untuk menghalangi mereka ikut aksi 2 Desember. Habiburokhman mengaku pernah mengalami hal serupa di zaman Soeharto.

"Dalam politik seperti ini lazim. Itu bukan tidak pernah terjadi. Kalau saya gambarkan, kondisinya agak seram di Mako Brimob kayak dibawa ke Lubang Buaya. Ada elite Gegana. Kita tidak hanya mendampingi Bu Ratna, tapi juga 10 orang lainnya," ucap dia.

Total ada 11 orang yang ditangkap oleh polisi pada 2 Desember kemarin, yaitu:

1. Eko Suryo Santjojo
2. Adityawarman Thahar
3. Kivlan Zein
4. Firza Huzein
5. Rachmawati Soekarnoputri
6. Ratna Sarumpaet
7. Sri Bintang Pamungkas
8. Alvin Indra
9. Ahmad Dhani
10. Jamran
11. Rizal

Dari nama-nama itu, yang masih ditahan yaitu Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal. Sementara lainnya sudah dibebaskan.
(msl/tor)

Penangkapan Saya Seru Seperti PKI

By Rifan Muazin 4:00 PM No comments

Jakarta - Musisi Ahmad Dhani akhirnya dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan terkait dugaan makar. Dhani mengaku ditanya penyidik terkait kegiatan 1 Desember di Hotel Sari Pan Pacific.

"Ditanya seputar pertemuan jumpa pers 1 Desember, pertemuan di rumah Rachmawati 30 November. Saya ada di situ," jelas Dhani di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Sabtu (3/12/2016).

Ketika ditanya soal kronologi penangkapannya, Dhani menyunggingkan senyumnya. Dia menyamakan penangkapannya seperti PKI.

"Kronologi penangkapannya seru kaya PKI-lah," jawabnya singkat.

Soal pertemuan di rumah Rachmawati, Dhani ditanya terkait siapa donatur jumpa pers 1 Desember yang diduga polisi merupakan kegiatan makar.

"Cuma meeting di rumah Mbak Rachma, siapa yang mendanai jumpa pers, apa yang disiarkan waktu itu. Saya jawab waktu itu demo di Gedung DPR berkaitan dengan memenjarakan Ahok dan kembali ke UUD 45 dari GNSKRI," katanya.

Dhani optimistis tidak ada pemeriksaan lanjutan. Dia merasa penetapan status tersangkanya terkesan dipaksakan.

"Saya yakin enggak ada ya, karena penetapan tersangka agak dipaksakan, karena di dalam pasal 107 itu menggulingkan kekuasaan atau makar harus dilakukan dengan cara tidak sah atau inkonstitusional," beber dia.

Yang pasti, Dhani merasa polisi menghalangi niatnya untuk ikut aksi 2 Desember. "Saya rasa sih itu," jawabnya.

Ketika ditanya soal pasal penghinaan terhadap penguasa yang disangkakan padanya, dia hanya menjawab singkat.

"Imbauan kepada masyarakat meski hati panas tapi tidak boleh," ujar suami Mulan Jameela itu.

(ams/jor)

Ahmad Dhani Bantah Berbuat Makar

By Rifan Muazin 8:00 PM No comments

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musisi Ahmad Dhani beranggapan penangkapan dirinya pada Jumat (2/12) dini hari merupakan pengalaman seru. Ia juga memberi istilah penangkapannya serupa dengan penangkapan Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Ya kronologisnya seperti penangkapan PKI lah. Seru," kata Ahmad Dhani saat keluar dari lokasi pemeriksaan, Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Sabtu (3/12) dini hari.

Suami Mulan Jameela tersebut menuturkan dirinya diberondong pertanyaan seputar jumpa pers tanggal 1 Desember, dan kegiatan 30 November di rumah Rachmawati Soekarnoputri. Dhani menyangkal terlibat aksi makar.

"Nggak ada (makar). Jadi memang meeting (rapat) di rumah Mbak Rachma (Rachmawati Soekarnoputri)," katanya.

Mengenai jumpa pers 1 Desember 2016, ia menyatakan terkait demo di gedung DPR dan tuntutan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur Nonaktif DKI Jakarta.

Ahmad Dhani menambahkan perannya adalah menjaga keselamatan Rachmawati Soekarnoputri dan Lily Wahid (adik kandung mantan Presiden Gus Dur).

"Jadi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saya sebutkan tugas saya menjaga keselamatan Ibu Rachma dan Lily Wahid," katanya.

Ahmad Dhani sebelumnya ditangkap tim Polda Metro Jaya di Hotel Sari Pan Pasific, Jl Thamrin, Jakarta, Jumat. Selain dirinya, ada sembilan orang lain yang ditangkap di tempat berbeda.

Dhani optimistis tak akan lagi diperiksa lagi oleh penyidik. Alasannya, tuduhan terhadap dirinya terkesan dipaksakan.

"Saya yakin nggak ada ya, karena panetapan tersangka pun kayaknya agak dipaksakan. Dalam pasal 107 KUHP yang dimaksud menggulingkan kekuasaan itu (makar) itu melalui cara inkonstitusional," kata Dhani.

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

By Rifan Muazin 5:00 AM No comments

Image copyright AP/Tatan Syuflana Image caption Kepolisian berpendapat ada indikasi unjuk rasa 212 di Jakarta awalnya akan diarahkan untuk menduduki Gedung DPR/MPR.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa ada petunjuk pengerahan massa ke DPR/MPR sebagai upaya untuk mengganti pemerintah Indonesia yang sah.

"Meng-hijack (membajak), mengambil massa GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) MUI, kemudian dibawa ke DPR untuk menduduki DPR, melaksanakan Sidang Istimewa, dan setelah itu ujung-ujungnya pemakzulan atau menjatuhkan pemerintah yang sah," jelas Kapolri Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (05/12).

Pengerahan massa itu, diduga, akan dilakukan pada unjuk rasa 212 atau Jumat (02/12) pekan lalu, sehingga polisi merasa lebih perlu menangkap 11 orang pada Jumat subuh sebelum aksi berlangsung.

Mereka yang ditangkap antara lain adalah aktivis politik Ratna Sarumpaet, calon Wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, pegiat politik oposisi, Sri Bintang Pamungkas.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Trimedya Panjaitan, mengatakan cukup puas dengan penjelasan dari Kapolri.

"Beberapa nama yang kemudian ditetapkan tersangka oleh Kapolri, itulah yang menurut mereka sebagai indikasi yang kuat. Dan mereka sudah memenuhi dua alat bukti, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, sebelum menyatakan seseorang menjadi tersangka," jelasnya.

Image copyright Reuters Image caption Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada upaya untuk memaksakan Sidang Istimewa untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.

Pandangan serupa disampaikan oleh Hasrul Azwar, dari Fraksi Persatuan Pembangunan, yang juga menerima penjelasan Jenderal Tito Karnavian tentang potensi dari mereka yang ditahan untuk menggerakkan massa menduduki DPR.

"Dan itu adalah perbuatan yang inkonstitusional, yang melawan hukum. Untuk itu perlu mengambil tindakan yang repsesif, dengan menangkap mereka pada waktu subuh secara serentak."

Namun Benny K Harman -salah seorang Wakil Ketua Komisi III, yang memimpin rapat kerja dengan Kapolri- berpendapat penjelasan tentang indikasi makar tidak memuaskan.

"Itu penjelasan itu sangat tidak kuat alasannya. Kayaknya ini hanya stretegi saja. Penangkapan itu dulu dilakukan untuk disahkan, kenapa tokoh-tokoh dari massa yang jutaan jumlahnya, supaya tidak terprovokasi. Begitu, sehingga mereka dipandang perlu untuk diamankan."

Pernyataan pendapat atau makar?

Benny Harman dari Partai Demokrat -yang merupakan kubu 'oposisi pemerintah'- menambahkan bahwa penangkapan subuh menjelang aksi Jumat (02/12) berbau politis.

"Lebih banyak politisnya karena di negara kita kan demonstari adalah hak untuk menyatakan pendapat dan itu dijamin oleh undang-undang."

Image copyright AFP/GOH CHAI HIN Image caption Unjuk rasa 212 digelar oleh sekelompok umat Islam yang menuntut Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, ditahan karena dituduh melakukan penistaan agama Islam.

"Makar itu kalau ada rencana yang sistematis, kemudian ada kekuatan bersenjata. Kalau itu tidak terpenuhi maka bukan makar, bukan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Itu untuk menyampaikan pendapat," jelasnya.

Bagi Trimedya Panjaitan -dari PDI yang mendukung pemerintahan saat ini- penangkapan dan tuduhan makar atas 11 orang itu semata-mata sebagai sebuah proses hukum.

"Ini kan pendapat dari pihak kepolisian, pendapat dari aparat penegak hukum. Kita mengingatkan jangan sampai ada intervensi dari kekuasaan, tadi Kapolri Pak Tito sudah jelas mengatakan ini murni dari hasil intelijen."

Trimedya menyadari ada sekelompok pihak yang mungkin tidak sependapat dengan penjelasan Kapolri, yang melihatnya sebagai hal yang agak berlebihan.

"Itu kan pendapat mereka. Ya bagi kita ini lah demokrasi, dua-duanya berbeda pendapat, ada masyarakat civil society (masyarakat madani) yang tentunya akan berpendapat seperti itu."

Sedang buat Hasrul Azwar, kepolisian jelas tidak akan bertindak secara gegabah.

"Apalagi Polri sudah berkoordinasi dengan TNI Angkatan Darat. Dengan Pangdam Jakarta Raya, sudah berkoordinasi ketika mereka memberitahukan ada dua purnawairan TNI yang akan ditangkap. Jadi saya kira Polri tidak akan sembarangan melakukan gelombang penangkatan itu. Tentu sudah ada data akurat."

Kepolsian, pada Jumat (02/12), juga menangkap mantan Staf Ahli Panglima TNI, Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, dan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein atas dugaan pemufakatan makar.

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

By Rifan Muazin 2:00 PM No comments

Image copyright AP/Tatan Syuflana Image caption Kepolisian berpendapat ada indikasi unjuk rasa 212 di Jakarta awalnya akan diarahkan untuk menduduki Gedung DPR/MPR.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa ada petunjuk pengerahan massa ke DPR/MPR sebagai upaya untuk mengganti pemerintah Indonesia yang sah.

Pengerahan massa itu, diduga, akan dilakukan pada unjuk rasa 212 atau Jumat (02/12) pekan lalu, sehingga polisi merasa lebih perlu menangkap 11 orang pada Jumat subuh sebelum aksi berlangsung.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Trimedya Panjaitan, mengatakan cukup puas dengan penjelasan dari Kapolri.

Image copyright Reuters Image caption Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada upaya untuk memaksakan Sidang Istimewa untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.

"Dan itu adalah perbuatan yang inkonstitusional, yang melawan hukum. Untuk itu perlu mengambil tindakan yang repsesif, dengan menangkap mereka pada waktu subuh secara serentak."

Namun Benny K Harman -salah seorang Wakil Ketua Komisi III, yang memimpin rapat kerja dengan Kapolri- berpendapat penjelasan tentang indikasi makar tidak memuaskan.

Pernyataan pendapat atau makar?

Benny Harman dari Partai Demokrat -yang merupakan kubu 'oposisi pemerintah'- menambahkan bahwa penangkapan subuh menjelang aksi Jumat (02/12) berbau politis.

"Lebih banyak politisnya karena di negara kita kan demonstari adalah hak untuk menyatakan pendapat dan itu dijamin oleh undang-undang."

Bagi Trimedya Panjaitan -dari PDI yang mendukung pemerintahan saat ini- penangkapan dan tuduhan makar atas 11 orang itu semata-mata sebagai sebuah proses hukum.

Trimedya menyadari ada sekelompok pihak yang mungkin tidak sependapat dengan penjelasan Kapolri, yang melihatnya sebagai hal yang agak berlebihan.

"Itu kan pendapat mereka. Ya bagi kita ini lah demokrasi, dua-duanya berbeda pendapat, ada masyarakat civil society (masyarakat madani) yang tentunya akan berpendapat seperti itu."

Sedang buat Hasrul Azwar, kepolisian jelas tidak akan bertindak secara gegabah.

Kepolsian, pada Jumat (02/12), juga menangkap mantan Staf Ahli Panglima TNI, Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, dan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein atas dugaan pemufakatan makar.

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Sunday, December 4, 2016

Kapolri Jelaskan soal Kasus Makar ke Komisi III

Saturday, December 3, 2016

Aki-aki Nini-nini Kok Dituduh Makar!

Friday, December 2, 2016

Penangkapan Saya Seru Seperti PKI

Saturday, December 3, 2016

Ahmad Dhani Bantah Berbuat Makar

Monday, December 5, 2016

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Wednesday, December 7, 2016

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Arsip Blog

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Sunday, December 4, 2016

Kapolri Jelaskan soal Kasus Makar ke Komisi III

Saturday, December 3, 2016

Aki-aki Nini-nini Kok Dituduh Makar!

Friday, December 2, 2016

Penangkapan Saya Seru Seperti PKI

Saturday, December 3, 2016

Ahmad Dhani Bantah Berbuat Makar

Monday, December 5, 2016

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Wednesday, December 7, 2016

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Social Profiles

Arsip Blog