Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for Raya

Showing posts sorted by relevance for query Raya. Sort by date Show all posts

Saturday, December 3, 2016

Polisi Tetapkan Tujuh Orang Tersangka Permufakatan Makar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah melakukan penangkapan terhadap 11 orang, Polri menetapkan tujuh orang di antaranya sebagai terduga makar. Mereka Â disangkakan melanggar pasal 107 juncto Pasal 110 KUHP.

"Mereka adalah Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko Suryo Santjojo, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar di Jakarta, Sabtu.

Polri mengakui meski makar belum terjadi, posisi ketujuh orang tersebut di mata hukum tetap sebagai tersangka. Makar didefinisikan sebagai permufakatan.Â Bukti berupa tulisan dan percakapan terkait perencanaan menduduki gedung DPR, Â pemaksaan dilakukannya sidang istimewa, serta tuntut pergantian pemerintah menjadi dasar penetapan tersangka.

Polri mengkategorikan permufakatan makar sebagai perbuatan delik formil. "Artinya tidak perlu terjadi perbuatan makar itu, tapi dengan adanya rencana dan kesepakatan, permufakatan oleh sekelompok orang dapat dipersangkakan dengan pasal ini," jelas Boy.

Meski Kivlan, Ratna, Rachmawati dkk sudah menjadi tersangka, polisi tidak melakukan penahanan terhadap mereka atas dasar penilaian subjektif. Ketujuh tersangka hanya menjalani pemeriksaan selama 1x24 jam, sementara proses penyidikan masih dijalankan tanpa adanya penahanan.

Â Pada Jumat (2/12) pagi, aparat Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya menangkap 10 orang, yaitu Ahmad Dhani, Eko Suryo Santjojo, Adityawarman, Kivlan Zein, Firza Huzein, Racmawati Soekarno Putri, Ratna Sarumpaet, Sri Bintang Pamungkas, Jamran, Rizal.Â Selain 10 orang tersebut, polisi juga menangkap Alvin Indra di Kedaung Waringin Tanah Sereal. Total yang ditangkap sebanyak 11 orang.

Tiga di antaranya ditahan, yaitu Sri Bintang Pamungkas, Jamran dan Rizal dijerat pasa UU ITE dan pasal 107 berkaitan dengan konten dalam media sosial, terutama di Youtube yaitu ajakan penghasutan.

Siapa Hatta Taliwang yang Jadi Tersangka Dugaan Makar? | politik

By Rifan Muazin 12:00 PM No comments

Hatta Taliwang. Dok. TEMPO/ Bernard Chaniago

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Hatta Taliwang tiba-tiba jadi incaran polisi. Setelah 10 orang aktivis ditangkap karena dugaan makar, Hatta Taliwang diburu polisi karena diduga ikut dalam perencanaan penggulingan kekuasaan Presiden Joko Widodo. Hatta akhirnya ditangkap di salah satu flat di Rumah Susun Bendungan Hilir, Jakarta Pusat pada Kamis, 8 Desember 2016.

Polisi langsung menetapkan Hatta sebagai tersangka dalam kasus pemufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintah yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 107, 110, dan 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Komisaris Besar Martinus Sitompul, mengatakan penangkapan Hatta sesuai dengan pernyataan kepolisian bahwa kemungkinan ada tersangka lain selain 10 orang yang ditangkap pada Jumat, 2 Desember lalu.

Simak pula: Dugaan Makar, Hatta Taliwang Ditangkap

"Dinihari tadi sekitar pukul satu, di sebuah rumah susun di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, telah ditangkap satu orang berinisial MH alias HT," kata Martin di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Desember 2016.

Siapa sebenarnya Hatta Taliwang? Pria ini lahir di Desa Brang Rea, Sumbawa Barat pada 17 Februari 1954. Hatta menjadi anak angkat Jenderal Besar (TNI) Abdul Haris Nasution. Hatta menjadi aktivis sejak mahasiswa. Ia menjadi Ketua Dewan Mahasiswa Muhammadiyah pada 1977-1978.

Perjalanannya sebagai aktivis menemukan puncaknya saat ia menjadi satu dari 50 tokoh yang turut menandatangani akte notaris pendirian Partai Amanat Nasional (PAN). Hatta pun menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PAN periode 1999-2004.

Setelah tak menjadi anggota DPR dan keluar dari PAN, nama Hatta tak lagi beredar di pusaran politik nasional. Tapi ia sempat mengejutkan dengan tulisannya di sebuah media online yang berjudul Waspada Politik Cina Raya.

Dalam tulisan itu Hatta mengutip berbagai referensi tentang upaya Republik Rakyat Cina memperluas emporium kekuasannya hingga Indonesia. "Indonesia telah lama menjadi target untuk dijadikan tanah baru mereka. Karenanya Cina di Indonesia dan para Cina perantauannya sudah mulai masuk dalam pertarungan politik praktis dengan mendirikan partai politik dan bahkan menguasai partai politik lainnya dengan tujuan politik untuk Presiden Indonesia," kata Muhammad Hatta Taliwang.

Kritik pada penguasa bukan hanya di era ini saja dia sampaikan. Saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menjadi Presiden RI, Hatta juga mengeluarkan tulisan dan pernyataan yang mengkritik kebijakan-kebijakan SBY.

Baca pula: Soal Dana Makar, Penyidik Polda Koordinasi dengan PPATK

Pada 2014, Hatta mengirimkan surat terbuka pada MPR-DPR untuk memanggil SBY atas dugaan tidak transparan tentang utang yang masih ditanggung negara. Ia bersama Komite Nasional Penyelamat Rakyat (KN-KPR) juga pernah mendorong adanya sidang istimewa untuk menurungkan Presiden SBY.

Ajakan itu tak pernah bersambut. Hatta Taliwang yang dalam pemikirannya ingin mengembalikan UUD 1945 ke naskah aslinya, kini pun menyuarakan hal yang sama. Bersama Sri Bintang Pamungkas, Rachmawati Sokarnoputri, dan beberapa aktivis lainnya, ia kini menunggu pengadilan terkait kasus makar yang dituduhkan kepadanya.

DWI HERLAMBANG ADE | JH

Ini Respon PBNU Terkait Penangkapan Aktivis dengan Dugaan Makar : Okezone News

By Rifan Muazin 8:00 PM No comments

JAKARTA â€" JAKARTA - Ketua Umum PBNU Kiai Said Aqil Siradj meminta pihak kepolisian memproses hukum secara adil dugaan tindak pidana makar terhadap para aktivis. Bahkan, ia mengimbau agar aparat berlaku obyektif.

"Saya mohon kepada kepolisian agar objektif seadil-adilnya. Kalau memang terbukti di proses secara hukum yang ada, kalau tidak terbukti segera dilepaskan," kata Said kepada Okezone di kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (3/12/2016) malam.

BERITA REKOMENDASI

Kiai asal Cirebon, Jawa Barat, itu menjelaskan, polisi harus membuktikan secara jelas tindak pidana makar tersebut. Sebab, menurutnya para tokoh dan aktivis yang ditangkap itu saudara sebangsa dan setanah air.

"Itu saudara kita sebangsa dan se-tanah air. Kalau memang terbukti makar, ya ada undang-undangnya, ada sanksinya, tapi harus dengan bukti yang benar-benar bukti (kuat)," sambungnya.

Seperti diketahui, Polri telah mengkonfirmasi telah menangkap 11 tersangka terkait tindak pidana makar pada Jumat, 2 Desember 2016.

Sementara terkait aksi super damai, kemarin, Said bersyukur bahwa acara yang dihelat di Monas itu benar-benar damai.

"Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT. Allah masih menjaga bangsa Indonesia. Tidak pecah, tidak bentrok, dihadiri jutaan manusia, khusyuk, berjalan damai dan aman," sambugnya.

Terlebih lagi, ia mengaku khawatir apabila ada penunggang gelap yang ingin memecah belah bangsa. Bahkan, ia menyebut aksi itu tulus tanpa maksud memamerkan kekuatan. Aksi kemarin juga dilakukan di daerah lain, selain di Jakarta.

"Yang saya khawatirkan kalau ada penyusup yang tidak ingin Indonesia ini kuat dan bersatu. Saya imbau waktu itu warga NU tidak usah ikut di Jakarta. Kalau mau doa di daerahnya masing-masing. Jadi niatnya ikhlas dan tulus bukan pamer kekuatan," tandasnya. (sym)

Rachmawati: Saya Tidak Lakukan Makar Sama Sekali! : Okezone News

By Rifan Muazin 2:00 AM No comments

JAKARTA - Putri Presiden pertama Indonesia Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri membantah dirinya melakukan pemufakatan makar terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Desember lalu sebagaimana yang dituduhkan oleh Polda Metro Jaya.

"Terus terang dan kesempatan ini saya membantah dengan keras bahwa saya tidak melakukan makar sama sekali dan tidak ada upaya untuk melakukan makar terhadap pemerintahan yang sekarang," tegas Rachma dikediamannya, Jalan Jati Padang Raya, Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (07/12/2016).

BERITA REKOMENDASI

Lebih lanjut, Rachma mengatakan, sebagai putri pendiri negara tentu dia memahami konsekuensi hukum dari perbuatan makar sehingga tidak mungkin untuk melakukan upaya makar.

"Bagaimanapun juga sebagai putri proklamator, pendiri bangsa ini dan tentunya saya tahu rambu-rambu hukum, saya tahu segala macam persoalan yang berkaitan dengan apa itu artinya makar," jelasnya.

Dikatakan Rachma, pada 2 Desember dia memang berencana akan ke DPR/MPR tapi bukan untuk mendudukinya, melainkan untuk menagih janji Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan yang pernah berjanji akan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diusulkannya pada pertemuan sebelum-sebelumnya.

"Kami menyampaikan pada pimpinan DPR kalau akan dihadiri 20.000 massa untuk tagih janji. Tahun lalu saya sudah bertemu dengan ketua MPR Pak Zulkifli Hasan dalam rangka juga gerakan NKRI meminta MPR kembali kepada UUD 1945," pungkasnya.

Seperti diketahui, Rachmawati dan sejumlah aktivis lainnya ditangkap oleh aparat kepolisian sebelum aksi super damai 2 Desember lalu di kawasan Monumen Nasional, Jakarta karena dituduh melakukan pemufakatan makar kepada negara.

Mereka adalah antara lain Kivlan Zen, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin, Rachmawati Soekarnoputri, Ahmad Dhani, Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal.

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

By Rifan Muazin 5:00 AM No comments

Image copyright AP/Tatan Syuflana Image caption Kepolisian berpendapat ada indikasi unjuk rasa 212 di Jakarta awalnya akan diarahkan untuk menduduki Gedung DPR/MPR.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa ada petunjuk pengerahan massa ke DPR/MPR sebagai upaya untuk mengganti pemerintah Indonesia yang sah.

"Meng-hijack (membajak), mengambil massa GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) MUI, kemudian dibawa ke DPR untuk menduduki DPR, melaksanakan Sidang Istimewa, dan setelah itu ujung-ujungnya pemakzulan atau menjatuhkan pemerintah yang sah," jelas Kapolri Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (05/12).

Pengerahan massa itu, diduga, akan dilakukan pada unjuk rasa 212 atau Jumat (02/12) pekan lalu, sehingga polisi merasa lebih perlu menangkap 11 orang pada Jumat subuh sebelum aksi berlangsung.

Mereka yang ditangkap antara lain adalah aktivis politik Ratna Sarumpaet, calon Wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, pegiat politik oposisi, Sri Bintang Pamungkas.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Trimedya Panjaitan, mengatakan cukup puas dengan penjelasan dari Kapolri.

"Beberapa nama yang kemudian ditetapkan tersangka oleh Kapolri, itulah yang menurut mereka sebagai indikasi yang kuat. Dan mereka sudah memenuhi dua alat bukti, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, sebelum menyatakan seseorang menjadi tersangka," jelasnya.

Image copyright Reuters Image caption Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada upaya untuk memaksakan Sidang Istimewa untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.

Pandangan serupa disampaikan oleh Hasrul Azwar, dari Fraksi Persatuan Pembangunan, yang juga menerima penjelasan Jenderal Tito Karnavian tentang potensi dari mereka yang ditahan untuk menggerakkan massa menduduki DPR.

"Dan itu adalah perbuatan yang inkonstitusional, yang melawan hukum. Untuk itu perlu mengambil tindakan yang repsesif, dengan menangkap mereka pada waktu subuh secara serentak."

Namun Benny K Harman -salah seorang Wakil Ketua Komisi III, yang memimpin rapat kerja dengan Kapolri- berpendapat penjelasan tentang indikasi makar tidak memuaskan.

"Itu penjelasan itu sangat tidak kuat alasannya. Kayaknya ini hanya stretegi saja. Penangkapan itu dulu dilakukan untuk disahkan, kenapa tokoh-tokoh dari massa yang jutaan jumlahnya, supaya tidak terprovokasi. Begitu, sehingga mereka dipandang perlu untuk diamankan."

Pernyataan pendapat atau makar?

Benny Harman dari Partai Demokrat -yang merupakan kubu 'oposisi pemerintah'- menambahkan bahwa penangkapan subuh menjelang aksi Jumat (02/12) berbau politis.

"Lebih banyak politisnya karena di negara kita kan demonstari adalah hak untuk menyatakan pendapat dan itu dijamin oleh undang-undang."

Image copyright AFP/GOH CHAI HIN Image caption Unjuk rasa 212 digelar oleh sekelompok umat Islam yang menuntut Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, ditahan karena dituduh melakukan penistaan agama Islam.

"Makar itu kalau ada rencana yang sistematis, kemudian ada kekuatan bersenjata. Kalau itu tidak terpenuhi maka bukan makar, bukan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Itu untuk menyampaikan pendapat," jelasnya.

Bagi Trimedya Panjaitan -dari PDI yang mendukung pemerintahan saat ini- penangkapan dan tuduhan makar atas 11 orang itu semata-mata sebagai sebuah proses hukum.

"Ini kan pendapat dari pihak kepolisian, pendapat dari aparat penegak hukum. Kita mengingatkan jangan sampai ada intervensi dari kekuasaan, tadi Kapolri Pak Tito sudah jelas mengatakan ini murni dari hasil intelijen."

Trimedya menyadari ada sekelompok pihak yang mungkin tidak sependapat dengan penjelasan Kapolri, yang melihatnya sebagai hal yang agak berlebihan.

"Itu kan pendapat mereka. Ya bagi kita ini lah demokrasi, dua-duanya berbeda pendapat, ada masyarakat civil society (masyarakat madani) yang tentunya akan berpendapat seperti itu."

Sedang buat Hasrul Azwar, kepolisian jelas tidak akan bertindak secara gegabah.

"Apalagi Polri sudah berkoordinasi dengan TNI Angkatan Darat. Dengan Pangdam Jakarta Raya, sudah berkoordinasi ketika mereka memberitahukan ada dua purnawairan TNI yang akan ditangkap. Jadi saya kira Polri tidak akan sembarangan melakukan gelombang penangkatan itu. Tentu sudah ada data akurat."

Kepolsian, pada Jumat (02/12), juga menangkap mantan Staf Ahli Panglima TNI, Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, dan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein atas dugaan pemufakatan makar.

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

By Rifan Muazin 2:00 PM No comments

Image copyright AP/Tatan Syuflana Image caption Kepolisian berpendapat ada indikasi unjuk rasa 212 di Jakarta awalnya akan diarahkan untuk menduduki Gedung DPR/MPR.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa ada petunjuk pengerahan massa ke DPR/MPR sebagai upaya untuk mengganti pemerintah Indonesia yang sah.

Pengerahan massa itu, diduga, akan dilakukan pada unjuk rasa 212 atau Jumat (02/12) pekan lalu, sehingga polisi merasa lebih perlu menangkap 11 orang pada Jumat subuh sebelum aksi berlangsung.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Trimedya Panjaitan, mengatakan cukup puas dengan penjelasan dari Kapolri.

Image copyright Reuters Image caption Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada upaya untuk memaksakan Sidang Istimewa untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.

"Dan itu adalah perbuatan yang inkonstitusional, yang melawan hukum. Untuk itu perlu mengambil tindakan yang repsesif, dengan menangkap mereka pada waktu subuh secara serentak."

Namun Benny K Harman -salah seorang Wakil Ketua Komisi III, yang memimpin rapat kerja dengan Kapolri- berpendapat penjelasan tentang indikasi makar tidak memuaskan.

Pernyataan pendapat atau makar?

Benny Harman dari Partai Demokrat -yang merupakan kubu 'oposisi pemerintah'- menambahkan bahwa penangkapan subuh menjelang aksi Jumat (02/12) berbau politis.

"Lebih banyak politisnya karena di negara kita kan demonstari adalah hak untuk menyatakan pendapat dan itu dijamin oleh undang-undang."

Bagi Trimedya Panjaitan -dari PDI yang mendukung pemerintahan saat ini- penangkapan dan tuduhan makar atas 11 orang itu semata-mata sebagai sebuah proses hukum.

Trimedya menyadari ada sekelompok pihak yang mungkin tidak sependapat dengan penjelasan Kapolri, yang melihatnya sebagai hal yang agak berlebihan.

"Itu kan pendapat mereka. Ya bagi kita ini lah demokrasi, dua-duanya berbeda pendapat, ada masyarakat civil society (masyarakat madani) yang tentunya akan berpendapat seperti itu."

Sedang buat Hasrul Azwar, kepolisian jelas tidak akan bertindak secara gegabah.

Kepolsian, pada Jumat (02/12), juga menangkap mantan Staf Ahli Panglima TNI, Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, dan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein atas dugaan pemufakatan makar.

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Saturday, December 3, 2016

Polisi Tetapkan Tujuh Orang Tersangka Permufakatan Makar

Thursday, December 8, 2016

Siapa Hatta Taliwang yang Jadi Tersangka Dugaan Makar? | politik

Saturday, December 3, 2016

Ini Respon PBNU Terkait Penangkapan Aktivis dengan Dugaan Makar : Okezone News

Wednesday, December 7, 2016

Rachmawati: Saya Tidak Lakukan Makar Sama Sekali! : Okezone News

Monday, December 5, 2016

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Wednesday, December 7, 2016

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Arsip Blog

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Saturday, December 3, 2016

Polisi Tetapkan Tujuh Orang Tersangka Permufakatan Makar

Thursday, December 8, 2016

Siapa Hatta Taliwang yang Jadi Tersangka Dugaan Makar? | politik

Saturday, December 3, 2016

Ini Respon PBNU Terkait Penangkapan Aktivis dengan Dugaan Makar : Okezone News

Wednesday, December 7, 2016

Rachmawati: Saya Tidak Lakukan Makar Sama Sekali! : Okezone News

Monday, December 5, 2016

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Wednesday, December 7, 2016

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Social Profiles

Arsip Blog