Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for berbeda

Showing posts sorted by relevance for query berbeda. Sort by date Show all posts

Sunday, December 4, 2016

4 Fakta Kasus Makar dan UU ITE Ahmad Dhani Cs

Liputan6.com, Jakarta - Polda Metro Jaya menangkap 11 tersangka kasus dugaanÂ makar dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sebelas orang tersebut adalah musikus Ahmad Dhani, Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin, Rachmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar.

Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menyatakan, mereka ditangkap karena punya tujuan menguasai gedung DPR.

"Mereka ingin menguasai gedung DPR-MPR," kata Boy di Silang Monas, Jakarta 2 Desember 2016.

Setelah sehari ditahan, beberapa orang akhirnya dibebaskan. Berikut empat fakta terkait dugaan upaya makar dan pelanggaran UU ITE;

Ditangkap di Tempat Berbeda

Sebanyak 11 orang yang diduga terlibat upaya makar dan pelanggaran UU ITE, ditangkap pada Jumat dini hari, 2 Desember 2016. Atau persisnya jelang aksi damai 2 Desember. Mereka ditangkap di lokasi berbeda antara pukul 01.00 hingga 05.00 WIB.

Seperti Sri Bintang yang ditangkap di kediamannya, Cibubur, Jakarta Timur. Aktivis Ratna Sarumpaet ditangkap di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat. Mayjen TNI Purnawirawan Kivlan Zein (KZ) di rumahnya, Gading Griya Lestari Blok H 1 no 15 RT 02 RW 09, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Sementara, musikus Ahmad Dhani ditangkap di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat. Sedangkan putri Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri ditangkap di kediamannya, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Ditangkap Jelang Demo 212

Penangkapan 11 tersangka makar dan pelanggaran UU ITE tersebut, ditangkap pada Jumat dini hari, 2 Desember 2016. Atau jelang aksi damai bela Islam jilid III di Monas, Jakarta Pusat.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, alasan penangkapan dilakukan Jumat pagi, 2 Desember 2106 adalah untuk menjaga kemurnian niat ibadah jutaan umat yang berkumpul di Monas.

Sebab, kata Boy, polisi melihat ada indikasi pemanfaatan aksi damai 2 Desember itu untuk hal negatif oleh pihak tertentu.

"Kami tak ingin niat tulus alim ulama yang datang kegiatan doa di Silang Monas disusupi niat lain. Jadi kita cegah. Intinya tindakan hukum itu kita cegah," kata dia.

1 dari 3 halaman

Tiga Kasus Berbeda

Kepolisian langsung menetapkan tersangka kepada 11 orang yang ditangkap jelang aksi damai 2 Desember 2016. Mereka terlibat dalam tiga kasus berbeda, yakni terkait upaya makar, penghinaan terhadap presiden, dan pelanggaran UU ITE.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, tokoh dan aktivis yang diamankan pada Jumat 2 Desember kemarin menjadi 11 orang. Dari jumlah tersebut, delapan orang disangkakan melakukan makar, dua orang terkait hatespech (UU ITE), dan satu lainnya terkait penghinaan terhadap penguasa.

Tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka dugaanÂ makar dan pemufakatan jahat sebagaimana Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP. Ada satu penambahan tersangka dari berita sebelumnya, yakni Alvin Indra yang ditangkap di kawasan Tanah Sereal, Bogor, Jumat pagi.

"Yang pertama Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, ibu Firza Husein, Eko, Alvin, dan ibu Rachmawati Soekarnoputri," papar Boy di Mabes Polri, Sabtu 3 Desember 2016.

Kemudian satu tersangka kasus makar lainnya yakni Sri Bintang Pamungkas. "Sri Bintang Pamungkas ini juga terkait ucapannya di YouTube. Dia juga dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE," kata Boy.

Kemudian dua tersangka lainnya yakni Jamran dan Rizal Kobar dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

"Ini kakak beradik, yang berkaitan dengan ujaran kebencian, menyebarluaskan info permusuhan ke individu, isu SARA," sambung dia.

Terakhir, yakni Ahmad Dhani. Musikus kondang yang saat ini mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Bekasi itu dijerat dengan Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa. Hal itu sesuai dengan pelaporan yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penghinaan terhadap Jokowi saat melakukan orasi pada Demo 4 November lalu.

2 dari 3 halaman

Tidak Semua Ditahan

Polisi akhirnya memulangkan musikus Ahmad Dhani dan tujuh tersangka dugaan makar setelah menjalani pemeriksaan selama hampir 1x24 jam. Kendati, status tersangka mereka tetap melekat.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, ada delapan tersangka yang dipulangkan dari total 11 orang yang diamankan pada Jumat, 2 Desember pagi kemarin. Tujuh orang terkait kasus dugaan makar dan satu lainnya terkait penghinaan Presiden Jokowi.

Tujuh tersangka dugaan makar sebagaimana Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP, yakni Kivlan Zein,Â Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri.

"Tapi tidak dilakukan penahanan setelah menjalani pemeriksaan selama 1x24 jam. Atas dasar penilaian subjektif penyidik tentunya," ujar Boy di Mabes Polri, Sabtu 3 Desember 2016.

Begitu juga terhadap Ahmad Dhani tidak ditahan. Apalagi Dhani dalam hal ini dijerat dengan Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa yang ancaman hukumannya di bawah lima tahun penjara, sehingga tidak wajib ditahan.

Tiga tersangka lainnya dari total 11 orang yang ditangkap kemarin kini telah ditahan di Polda Metro Jaya. Salah satunya adalah aktivis Sri Bintang Pamungkas yang sempat diperiksa di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.

"Jadi terhadap beliau (Sri Bintang) belum bisa kembali. Dan ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polri," ucap Boy.

Selain dugaanÂ makar dan pemufakatan jahat, dalam perkara ini Sri Bintang juga diduga melakukan penghasutan melalui media sosial berdasarkan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

4 Fakta Kasus Makar dan UU ITE Ahmad Dhani Cs

By Rifan Muazin 6:00 AM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Polda Metro Jaya menangkap 11 tersangka kasus dugaanÂ makar dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Sebelas orang tersebut adalah musikus Ahmad Dhani, Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin, Rachmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar.

Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menyatakan, mereka ditangkap karena punya tujuan menguasai gedung DPR.

"Mereka ingin menguasai gedung DPR-MPR," kata Boy di Silang Monas, Jakarta 2 Desember 2016.

Setelah sehari ditahan, beberapa orang akhirnya dibebaskan. Berikut empat fakta terkait dugaan upaya makar dan pelanggaran UU ITE;

Ditangkap di Tempat Berbeda

Ditangkap Jelang Demo 212

Penangkapan 11 tersangka makar dan pelanggaran UU ITE tersebut, ditangkap pada Jumat dini hari, 2 Desember 2016. Atau jelang aksi damai bela Islam jilid III di Monas, Jakarta Pusat.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, alasan penangkapan dilakukan Jumat pagi, 2 Desember 2106 adalah untuk menjaga kemurnian niat ibadah jutaan umat yang berkumpul di Monas.

Sebab, kata Boy, polisi melihat ada indikasi pemanfaatan aksi damai 2 Desember itu untuk hal negatif oleh pihak tertentu.

"Kami tak ingin niat tulus alim ulama yang datang kegiatan doa di Silang Monas disusupi niat lain. Jadi kita cegah. Intinya tindakan hukum itu kita cegah," kata dia.

1 dari 3 halaman

Tiga Kasus Berbeda

"Yang pertama Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, ibu Firza Husein, Eko, Alvin, dan ibu Rachmawati Soekarnoputri," papar Boy di Mabes Polri, Sabtu 3 Desember 2016.

Kemudian dua tersangka lainnya yakni Jamran dan Rizal Kobar dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

"Ini kakak beradik, yang berkaitan dengan ujaran kebencian, menyebarluaskan info permusuhan ke individu, isu SARA," sambung dia.

2 dari 3 halaman

Tidak Semua Ditahan

Polisi akhirnya memulangkan musikus Ahmad Dhani dan tujuh tersangka dugaan makar setelah menjalani pemeriksaan selama hampir 1x24 jam. Kendati, status tersangka mereka tetap melekat.

Tujuh tersangka dugaan makar sebagaimana Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP, yakni Kivlan Zein,Â Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri.

"Tapi tidak dilakukan penahanan setelah menjalani pemeriksaan selama 1x24 jam. Atas dasar penilaian subjektif penyidik tentunya," ujar Boy di Mabes Polri, Sabtu 3 Desember 2016.

"Jadi terhadap beliau (Sri Bintang) belum bisa kembali. Dan ini masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polri," ucap Boy.

Beda pemufakatan makar dan penyampaian kritik

By Rifan Muazin 12:00 PM No comments

UNTUK INFORMASI LEBIH LENGKAP, IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL

Politisi Rachmawati Soekarnoputri meninggalkan gedung Markas Komando Brimob Kelapa Dua Depok usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan makar Jumat (2/12/2016). Â© Indrianto Eko Suwarso /Antara Foto

Belakangan kata makar sontak populer. Publik menyoroti kata itu karena keluar dari pihak polisi dan tentara nasional terkait adanya potensi makar di demonstrasi Jumat lalu (2/12/2016).

Nyatanya demonstrasi yang dikenal "212" itu jauh dari usaha makar. Malah Presiden Joko Widodo salat bersama dan juga berpidato di Monumen Nasional--tempat aksi digelar.

"Terima kasih atas doa dan zikir yang telah dipanjatkan untuk keselamatan bangsa dan negara kita. Allahu Akbar," demikian penggalan pidato Jokowi ketika itu.

Tapi dugaan makar yang diduga akan menunggangi aksi itu ternyata terbongkar. Di beberapa tempat yang berbeda ada 11 nama yang ditangkap polisi.

Dari 11 orang itu polisi menetapkan 10 nama yang jadi tersangka. Yakni Kivlan Zein, Adityawarman Thahar, Ratna Sarumpaet, Firza Huzein, Eko Santjojo, Alvin Indra, Rachmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, dan kakak beradik Rizal dan Jamran.

Dikutip dari CNN Indonesia, dari 10 nama itu ada delapan yang dijerat Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP mengenai pemufakatan jahat untuk melakukan makar. Ahmad Dhani sendiri dijerat Pasal 207 KUHP mengenai penghinaan terhadap Presiden.

Penangkapan itu kemudian menuai tanda tanya. Yang paling nyaring adalah dari Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengatakan tudingan makar kepada para tokoh dan aktivis itu membahayakan perkembangan demokrasi.

"Pada kesempatan ini saya minta kepada kepolisian untuk membebaskan semua, termasuk Sri Bintang Pamungkas," kata Ferry.

Ferry beranggapan sulit baginya menuding tokoh-tokoh yang ditangkap itu berbuat makar. Menurutnya makar merupakan sebuah upaya penggulingan pemerintahan yang sah dengan mengerahkan kekuatan besar. Tapi dalam pandangan Ferry mereka hanya menyampaikan pendapat di muka publik, dan itu merupakan bagian dari kritik.

"Saya takut persepsi ini dibangun sedemikian rupa, dan tidak bisa memilah mana sikap kritis dan pembungkaman," tuturnya.

Tapi polisi punya persepsi berbeda. Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar, mengatakan perbuatan makar beda jauh dengan penyampaian kritik.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan pemufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," ujar Boy dalam jumpa pers di Gedung Divisi Humas Polri Jakarta, Sabtu (3/12/2016).

Bagi Boy kritik tidak boleh disampaikan dengan ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong dan penghasutan. Ia berharap kritik itu tetap sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku, baik penyampaian melalui verbal, non verbal atau media elektronik.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," katanya.

Lebih jauh, menurut Boy, penentuan tindak pidana makar dalam bentuk pemufakatan tidak perlu menunggu apa yang direncanakan terjadi. Dalam arti, penyidik tidak perlu menunggu pemberontakan terealisasi untuk menangkap mereka.

Dalam kasus ini, penyidik Polri menemukan bukti para tersangka berupaya memanfaatkan ruang kebebasan untuk melahirkan gagasan berbau hasutan yang bisa disalahartikan.

Semua tersangka diduga berencana untuk memanfaatkan massa yang mengikuti doa bersama untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. "Situasinya multikompleks. Tidak bisa kami katakan ini murni ibadah. Polisi selalu berpikir ada kecurigaan," kata Boy menambahkan.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, makar memiliki arti: 1. akal busuk; tipu muslihat; 2. perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang dan sebagainya; 3. perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.

Dalam sejarahnya undang-undang terkait makar lahir dari usaha pihak berkuasa untuk melawan setiap pihak yang mencoba melawan untuk menggulingkannya. Dalam Undang-undang KUHP yang dilahirkan Belanda dan diadopsi Indonesia disebutkan makar itu usaha atau kegiatan untuk menumbangkan pemerintah yang sah.

Dalam Pasal 107 KUHP makar diidentikkan dengan empat hal: makar terhadap pemerintah, ideologi, wilayah dan makar terhadap kepala negara.

Jenis hukuman untuk pelaku makar beraneka ragam, ada yang cuma 2,5 tahun saja, ada juga yang sampai 20 tahun, bahkan hukuman mati, seperti yang dikatakan Kepala Polda Metro Jaya, Irjen Pol Mochamad Iriawan.

Indonesia pernah beberapa kali terancam makar yang dilakukan warga negaranya.

Kasus makar pertama dilakukan oleh seorang perwira muda bernama Daniel Maukar. Dia melakukan serangan ke Istana Negara dengan pesawat tempur MiG-17 Fresco di era kepemimpinan Sukarno.

Akibatnya Daniel diadili atas tindakan makar dan dijatuhi hukuman mati, namun diampuni dan hanya menjalani delapan tahun masa tahanan sebelum akhirnya bebas.

Kasus makar yang lain dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka, Republik Maluku Selatan dan juga Organisasi Papua Merdeka, karena dianggap melawan kedaulatan NKRI.

Sebagai catatan, tidak cuma perbuatan makar yang berujung bui. Kritik pun juga bisa. Misalnya kritikan soal banjir yang dilayangkan Abdul Hamid (62), warga Samarinda, Kalimantan Timur, kepada Wali Kota Syaharie Jaang.

Hamid dipolisikan beberapa waktu lalu dengan Undang-undang No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Nasib yang sama juga dialami Fadli Rahim (33), pegawai negeri sipil lingkup Pemerintah Gowa, yang dipenjara karena mengkritik sistem pemerintahan Bupati Gowa Ichsan Limpo melalui media sosial Line.

Beda pemufakatan makar dan penyampaian kritik

By Rifan Muazin 10:00 AM No comments