Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for maka

Showing posts sorted by relevance for query maka. Sort by date Show all posts

Thursday, December 8, 2016

Tangkap Aktivis dengan Tuduhan Makar, Nama Baik Polri Jadi Taruhan : Okezone News

JAKARTA â€" Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, mempersilakan kepolisian memproses hukum sejumlah aktivis yang diduga melakukan makar terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Arief mengingatkan nama baik Polri menjadi taruhannya jika tak ada bukti adanya makar.

"Namun jika polisi nanti tidak bisa membuktikan adanya upaya makar dari kelompok aktivis maka taruhannya adalah nama Polri sendiri," ujar Arief saat dihubungi, Jumat (9/12/2016).

BERITA REKOMENDASI

Ia melanjutkan, apa yang dilakukan sejumlah aktivis seperti Rachmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, serta Hatta Taliwang belum bisa disebut sebagai tindakan makar. Arif menerangkan, syarat terjadinya makar jika adanya keterlibatan militer, pengikut banyak, sampai keinginan untuk mengganti ideologi negara.

"Sebab biasanya di semua negara jika terjadi makar maka syarat utama harus ada keterlibatan militer, keinginan menggantikan ideologi negara, pengikutnya banyak, dan ada rapat-rapat tertutup. Nah, ini mereka mau makar masa buat rapat terbuka dan ngundang wartawan," keluh Arief.

Presiden Jokowi, menurutnya, tak boleh begitu saja percaya dengan informasi akan adanya gerakan makar yamg direncanakan pada 2 Desember 2016. Perbedaan pandangan, kata Arief, sah-sah saja di negara demokrasi seperti Indonesia, sepanjang tak mengubah konstitusi negara.

"Jadi Pak Jokowi dan Polri harus waspada jangan-jangan informasi para aktivis akan adanya makar dari intelijen hanya sebuah cara untuk semakin mendelegitimasi institusi Polri sebagai penjaga demokrasi yang akhirnya Polri akan bernasib sama seperti institusi TNI di era Soeharto," simpulnya.

Diketahui, 10 orang ditangkap dalam kasus dugaan makar pada 2 Desember 2016. Mereka adalah mantan staf ahli panglima TNI, Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha; mantan Kepala Staf Kostrad, Mayjen (Purn) Kivlan Zein; dan Ketua Solidaritas Sahabat Cendana Firza Huzein.

Kemudian seniman dan aktivis politik Ratna Sarumpaet; pentolan band Dewa 19 sekaligus calon wakil bupati Bekasi, Ahmad Dhani; putri presiden pertama RI Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri; Sri Bintang Pamungkas; dan Eko. Sementara ada dua orang yang ditangkap dan dijerat Pasal 28 Undang-Undang ITE yakni Jamran dan Rizal Kobar.

Terakhir, kepolisian menangkap mantan anggota DPR 1999â€"2004, Hatta Taliwang, yang diduga terlibat dengan pemufakatan makar bersama delapan aktivis yang sudah ditetapkan tersangka.

Makar Ideologis

By Rifan Muazin 12:00 AM No comments

Komaruddin Hidayat. Foto/Istimewa

Komaruddin Hidayat
Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
@komar_hidayat

MENGAPA sosok presiden atau wakil presiden kemanapun pergi mesti ada pengawalnya? Jawabannya, khawatir ada bahaya mengancam. Jangan-jangan ada orang jahat yang mau membunuh atau menyakiti.

Jadi, siapapun yang menjadi pemimpin mesti menyadari tidak semua orang senang kepada dirinya. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar juga tantangan yang menghadang.

Ini analog dengan eksistensi Negara Repubik Indonesia. Ada-ada saja orang yang tidak senang pada Indonesia, baik dari dalamÂ maupunÂ luar negeri. Artinya, negaraÂ mesti dikawal sebagaimana mengawal presiden karena sangat mungkin ada kekuatan yang mengancam. Dan itulah sebabnya hampir semua negara memiliki pasukan tempur dan intelijen negara.Â

Salah satu ancaman yang tertuju pada sosok negara dan pemerintah Indonesia saat ini adalah menyangkut posisi ideologi dan hukum. Ada ustaz yang berpidato, sebagai umat beragama hanya pantas tunduk pada hukum agama. Hukum Allah.

Pernyataan itu betul dalam konteks pribadiÂ dan komunalisme keagamaan. Tapi sebagai warga negara, maka hukum yang tertinggi adalah undang-undang produk DPR bersama pemerintah.

Seseorang bisa saja tidak senang pada presidennya atau sistem politik negaranya. Tetapi ketika ketidaksenangannya disampaikan terbuka dan menghasut orang lain untuk ikut membenci negara, atau menggoyangnya, maka dia telah melakukan makar ideologis.

Mengkritik pemerintah itu bagus dan dilindungi undang-undang. Itu satu paket dengan sistem demorasi.

Dalam hal ini ada sekelompok orang yang aneh. Mereka memandang sistem demokrasi itu thaghut. Syaitan yang mesti dilawan, jangan diikuti. Tetapi anehnya mereka sangat menikmati iklim demokrasi dalam menjual gagasannya. Tanpa iklim demokrasi geeakan mereka akan tertindas.

Mereka betah tinggal di negara yang mereka musuhi. Kalau tidak senang mestinya hijrah saja. Begitupun dengan Indonesia. Ada yang agendanya ingin mengagamakan Indonesia menurut versi dan tafsiran mereka sendiri.

dibaca 3.606x

Mahfud MD: Makar Tuduhan Serius | Nasional

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments

Yogyakarta - Tuduhan makar terhadap 10 orang diantaranya Rahmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet dan Ahmad Dhani bukanlah tuduhan yang sembarangan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai, penangkapan delapan aktivis atas tuduhan makar bukan perkara main-main, sebab hukumannya sesuai KUHP bisa sampai hukuman mati.

"Saya kira, Kepolisian sudah punya data dan fakta sehingga menetapkan mereka sebagai tersangka kasus makar. Karena tuduhan itu serius, maka ini tidak bisa main-main. Kita tak bisa menyalahkan Polisi, asal ada buktinya dan upaya makar itu hal yang serius. Polisi memang harus melakukan tindakan preventif,â€ kata Mahfud MD, di Yogyakarta, Jumat (2/12).

Menyikapi upaya yang dilakukan Rahmawati dan kawan-kawan untuk menduduki MPR dan meminta wakil rakyat menggulingkan pemerintahan Joko Widodo â€" Jusuf Kalla, pakar hukum tata negara ini berkomentar bahwa barangkali Rahmawati dan aktivis lainnya, tidak paham bahwa parlemen termasuk MPR tidak bisa menggulingkan pemerintah yang sah dan terlegimitasi. Tetapi, ujar Mahfud, penangkapan harus dilakukan berdasarkan bukti awal yang kuat.

"Mungkin Mbak Rahma dan kawan-kawan belum tahu kalau sekarang sudah berbeda dari era Orba atau Gus Dur dimana legislatif tidak bisa lagi memberhentikan Presiden. Undang-Undang Dasar sudah diamandemen dan berlaku sejak 2004, mereka tampaknya belum paham," ujar Mahfud.

Namun, lanjut Mahfud, pihak Kepolisian perlu menjelaskan ke publik, mengapa sampai muncul tuduhan makar tersebut. â€œTetapi hargai upaya Polisi. Masyarakat harus menunggu Polisi menjabarkan bukti awal hingga akhirnya melakukan penangkapan terhadap Rahma dan aktivis lainnya. Kalau tidak terbukti, segera lepaskan,â€ ucapnya.

Meski belum mendapatkan data soal penangkapan tersebut, Mahfud MD menjelaskan bahwa dalam KUHP setidaknya ada 10 pasal soal tindakan makar dan semua ancamannya berat, dari hukuman mati, penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara.

Dijelaskan Mahfud, barangkali tindakan Rahma dan kawan-kawan memang tidak ditujukan sebagai upaya makar. Tetapi mereka lupa bahwa rencana makar adalah perbuatan serius sehingga harus disikapi secara serius pula oleh penegak hukum.

"Tuduhan makar itu serius, tetapi kalau dikaitkan dengan politik tuduhan itu juga tidak benar. Kalau memang ada langkah-langkah yang ditujukan untuk menjatuhkan pemerintah secara tidak sah bahkan dalam tindakan preventif atau sebelum makar terjadi, penangkapan memang bisa dilakukan," tambahnya.

Kondisi politik itu, ujar Mahfud, jika penangkapan tersebut hanya dikaitkan dengan aksi doa bersama 2 Desember yang merupakan kelanjutan aksi atas kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

â€œKalau penangkapan itu memang dilakukan terkait dengan upaya menjatuhkan pemerintah dengan cara yang tidak sah dan melanggar hukum, maka itulah makar,â€ katanya.

Tindakan preventif atas upaya makar, bisa dilakukan meskipun pihak bersangkutan belum melakukan apa-apa. Namun jangan sampai penangkapan itu mematikan hak-hak politik para aktivis, dan Polisi wajib mengumumkan alasan penangkapan secara transparan.

Suara Pembaruan >

Fuska Sani Evani/YUD

Suara Pembaruan

Makar Ideologis

By Rifan Muazin 7:00 PM No comments

Komaruddin Hidayat. Foto/Istimewa

Komaruddin Hidayat
Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
@komar_hidayat

MENGAPA sosok presiden atau wakil presiden kemanapun pergi mesti ada pengawalnya? Jawabannya, khawatir ada bahaya mengancam. Jangan-jangan ada orang jahat yang mau membunuh atau menyakiti.

Jadi, siapapun yang menjadi pemimpin mesti menyadari tidak semua orang senang kepada dirinya. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar juga tantangan yang menghadang.

Pernyataan itu betul dalam konteks pribadiÂ dan komunalisme keagamaan. Tapi sebagai warga negara, maka hukum yang tertinggi adalah undang-undang produk DPR bersama pemerintah.

Mengkritik pemerintah itu bagus dan dilindungi undang-undang. Itu satu paket dengan sistem demorasi.

dibaca 2.195x

Anggota Komisi III DPR: Upaya Kepolisian Menelusuri Dana Makar Langkah yang Tepat

By Rifan Muazin 7:00 PM No comments

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi menangkap 11 orang yang diduga akan melakukan makar saat aksi Jumat (2/12/2016).

Anggota Komisi III Fraksi Partai NasDem, Taufiqulhadi menilai tindakan tersebut sudah tepat dalam rangka menjaga keamanan serta stabilitas nasional.

Taufiqulhadi mengungkapkan, kepolisian tentunya sudah memiliki bukti yang kuat. Sehingga upaya penahanan itu dilakukan agar tidak memanfaatkan massa yang hadir dalam aksi itu.

"Tentunya kepolisian telah memiliki bukti yang kuat terhadap kelompok pendompleng aksi itu," kata Taifiq dalam keterangannya kepada Tribunnews, Kamis (8/12/2016).

Pemilihan waktu penahanan terhadap pelaku makar sebelum pelaksanaan aksi 2 Desember, menurur Taufiq sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Kapolri, agar tidak ada menimbulkan kegaduhan di media sosial terhadap penangkapan kesebelas orang tersebut.

"Saya kira ini langkah taktis kepolisian. Jika penangkapan ini dilakukan sebelum aksi itu maka dengan mudah media sosial akan mempelintir penahanan tersebut," katanya.

Politisi NasDem ini menyatakan dukungannya atas langkah pihak keamanan tersebut.

"Saya mendukung sepenuhnya. Apa yang dilakukan kepolisian sudah benar," ujar Taufiq.

Taufiq mengatakan upaya makar terhadap pemerintah yang dipilih secara demokrasi dan konstitusional tidak dibenarkan secara hukum.

"Tidak ada pembenaran bagi siapapun itu, jika perbuatannya melanggar hukum dan berpotensi kerusuhan sosial atau disabilitas nasional maka harus dikenakan hukum yang berlaku dan tidak boleh diabaikan. Jika pihak keamanan tidak bertindak sebaliknya malah dipertanyakan," tegas legislator Jawa Timur IV ini.

Tidak berhenti menetapkan status tersangka, saat ini pihak kepolisian juga sedang mengusut aliran dana perbuatan makar tersebut.

Menurut Taufiq, ini tentunya sebuah upaya yang wajar dilakukan oleh aparat kepolisian guna menambahkan bukti-bukti dalam penyelidikannya serta mengetahui siapa tokoh dibalik upaya makar tersebut.

"Upaya kepolisian menelusuri pendanaan dari kelompok tersebut merupakan langkah yang sudah tepat. Saya mendukung upaya tersebut seraya berharap agar kepolisian bisa menuntaskan dan menemukan titik terang apa yang melatarbelakangi gerakan kelompok tersebut dan siapa yang menggerakkan di belakang mereka," ujar dia.

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

By Rifan Muazin 5:00 AM No comments

Image copyright AP/Tatan Syuflana Image caption Kepolisian berpendapat ada indikasi unjuk rasa 212 di Jakarta awalnya akan diarahkan untuk menduduki Gedung DPR/MPR.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa ada petunjuk pengerahan massa ke DPR/MPR sebagai upaya untuk mengganti pemerintah Indonesia yang sah.

"Meng-hijack (membajak), mengambil massa GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) MUI, kemudian dibawa ke DPR untuk menduduki DPR, melaksanakan Sidang Istimewa, dan setelah itu ujung-ujungnya pemakzulan atau menjatuhkan pemerintah yang sah," jelas Kapolri Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (05/12).

Pengerahan massa itu, diduga, akan dilakukan pada unjuk rasa 212 atau Jumat (02/12) pekan lalu, sehingga polisi merasa lebih perlu menangkap 11 orang pada Jumat subuh sebelum aksi berlangsung.

Mereka yang ditangkap antara lain adalah aktivis politik Ratna Sarumpaet, calon Wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, pegiat politik oposisi, Sri Bintang Pamungkas.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Trimedya Panjaitan, mengatakan cukup puas dengan penjelasan dari Kapolri.

"Beberapa nama yang kemudian ditetapkan tersangka oleh Kapolri, itulah yang menurut mereka sebagai indikasi yang kuat. Dan mereka sudah memenuhi dua alat bukti, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, sebelum menyatakan seseorang menjadi tersangka," jelasnya.

Image copyright Reuters Image caption Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada upaya untuk memaksakan Sidang Istimewa untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.

Pandangan serupa disampaikan oleh Hasrul Azwar, dari Fraksi Persatuan Pembangunan, yang juga menerima penjelasan Jenderal Tito Karnavian tentang potensi dari mereka yang ditahan untuk menggerakkan massa menduduki DPR.

"Dan itu adalah perbuatan yang inkonstitusional, yang melawan hukum. Untuk itu perlu mengambil tindakan yang repsesif, dengan menangkap mereka pada waktu subuh secara serentak."

Namun Benny K Harman -salah seorang Wakil Ketua Komisi III, yang memimpin rapat kerja dengan Kapolri- berpendapat penjelasan tentang indikasi makar tidak memuaskan.

"Itu penjelasan itu sangat tidak kuat alasannya. Kayaknya ini hanya stretegi saja. Penangkapan itu dulu dilakukan untuk disahkan, kenapa tokoh-tokoh dari massa yang jutaan jumlahnya, supaya tidak terprovokasi. Begitu, sehingga mereka dipandang perlu untuk diamankan."

Pernyataan pendapat atau makar?

Benny Harman dari Partai Demokrat -yang merupakan kubu 'oposisi pemerintah'- menambahkan bahwa penangkapan subuh menjelang aksi Jumat (02/12) berbau politis.

"Lebih banyak politisnya karena di negara kita kan demonstari adalah hak untuk menyatakan pendapat dan itu dijamin oleh undang-undang."

Image copyright AFP/GOH CHAI HIN Image caption Unjuk rasa 212 digelar oleh sekelompok umat Islam yang menuntut Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, ditahan karena dituduh melakukan penistaan agama Islam.

"Makar itu kalau ada rencana yang sistematis, kemudian ada kekuatan bersenjata. Kalau itu tidak terpenuhi maka bukan makar, bukan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Itu untuk menyampaikan pendapat," jelasnya.

Bagi Trimedya Panjaitan -dari PDI yang mendukung pemerintahan saat ini- penangkapan dan tuduhan makar atas 11 orang itu semata-mata sebagai sebuah proses hukum.

"Ini kan pendapat dari pihak kepolisian, pendapat dari aparat penegak hukum. Kita mengingatkan jangan sampai ada intervensi dari kekuasaan, tadi Kapolri Pak Tito sudah jelas mengatakan ini murni dari hasil intelijen."

Trimedya menyadari ada sekelompok pihak yang mungkin tidak sependapat dengan penjelasan Kapolri, yang melihatnya sebagai hal yang agak berlebihan.

"Itu kan pendapat mereka. Ya bagi kita ini lah demokrasi, dua-duanya berbeda pendapat, ada masyarakat civil society (masyarakat madani) yang tentunya akan berpendapat seperti itu."

Sedang buat Hasrul Azwar, kepolisian jelas tidak akan bertindak secara gegabah.

"Apalagi Polri sudah berkoordinasi dengan TNI Angkatan Darat. Dengan Pangdam Jakarta Raya, sudah berkoordinasi ketika mereka memberitahukan ada dua purnawairan TNI yang akan ditangkap. Jadi saya kira Polri tidak akan sembarangan melakukan gelombang penangkatan itu. Tentu sudah ada data akurat."

Kepolsian, pada Jumat (02/12), juga menangkap mantan Staf Ahli Panglima TNI, Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, dan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein atas dugaan pemufakatan makar.

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

By Rifan Muazin 2:00 PM No comments

Image copyright AP/Tatan Syuflana Image caption Kepolisian berpendapat ada indikasi unjuk rasa 212 di Jakarta awalnya akan diarahkan untuk menduduki Gedung DPR/MPR.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa ada petunjuk pengerahan massa ke DPR/MPR sebagai upaya untuk mengganti pemerintah Indonesia yang sah.

Pengerahan massa itu, diduga, akan dilakukan pada unjuk rasa 212 atau Jumat (02/12) pekan lalu, sehingga polisi merasa lebih perlu menangkap 11 orang pada Jumat subuh sebelum aksi berlangsung.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Trimedya Panjaitan, mengatakan cukup puas dengan penjelasan dari Kapolri.

Image copyright Reuters Image caption Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada upaya untuk memaksakan Sidang Istimewa untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.

"Dan itu adalah perbuatan yang inkonstitusional, yang melawan hukum. Untuk itu perlu mengambil tindakan yang repsesif, dengan menangkap mereka pada waktu subuh secara serentak."

Namun Benny K Harman -salah seorang Wakil Ketua Komisi III, yang memimpin rapat kerja dengan Kapolri- berpendapat penjelasan tentang indikasi makar tidak memuaskan.

Pernyataan pendapat atau makar?

Benny Harman dari Partai Demokrat -yang merupakan kubu 'oposisi pemerintah'- menambahkan bahwa penangkapan subuh menjelang aksi Jumat (02/12) berbau politis.

"Lebih banyak politisnya karena di negara kita kan demonstari adalah hak untuk menyatakan pendapat dan itu dijamin oleh undang-undang."

Bagi Trimedya Panjaitan -dari PDI yang mendukung pemerintahan saat ini- penangkapan dan tuduhan makar atas 11 orang itu semata-mata sebagai sebuah proses hukum.

Trimedya menyadari ada sekelompok pihak yang mungkin tidak sependapat dengan penjelasan Kapolri, yang melihatnya sebagai hal yang agak berlebihan.

"Itu kan pendapat mereka. Ya bagi kita ini lah demokrasi, dua-duanya berbeda pendapat, ada masyarakat civil society (masyarakat madani) yang tentunya akan berpendapat seperti itu."

Sedang buat Hasrul Azwar, kepolisian jelas tidak akan bertindak secara gegabah.

Kepolsian, pada Jumat (02/12), juga menangkap mantan Staf Ahli Panglima TNI, Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, dan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein atas dugaan pemufakatan makar.

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Thursday, December 8, 2016

Tangkap Aktivis dengan Tuduhan Makar, Nama Baik Polri Jadi Taruhan : Okezone News

Friday, December 9, 2016

Makar Ideologis

Friday, December 2, 2016

Mahfud MD: Makar Tuduhan Serius | Nasional

Thursday, December 8, 2016

Makar Ideologis

Wednesday, December 7, 2016

Anggota Komisi III DPR: Upaya Kepolisian Menelusuri Dana Makar Langkah yang Tepat

Monday, December 5, 2016

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Wednesday, December 7, 2016

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Arsip Blog

Thursday, December 8, 2016

Friday, December 9, 2016

Friday, December 2, 2016

Thursday, December 8, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Monday, December 5, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Social Profiles

Arsip Blog