Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for aspek

Showing posts sorted by date for query aspek. Sort by relevance Show all posts

Wednesday, December 7, 2016

Komisi III DPR Dukung Langkah Polri Soal Dugaan Makar 2 Desember

Bintang.com, Jakarta Anggota Komisi III DPRÂ Aziz Syamsudin mendukung langkah kepolisian mengamankan 11 tokoh dan aktivis terkait dugaan makar. Ia bahkan mengapresiasi respons cepat Polri, khususnya Polda Metro Jaya dalam mengantisipasi terjadinya sesuatu yang dianggap bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

â€œSaya masih menaruh apresiasi yang tinggi pada penegak hukum dalam melakukan tugas dan kewenangannya secara profesional berdasarkan ketentuan dan aturan perundang-undangan,â€ kata Aziz saat dihubungi Rabu (7/12/2016).

Politisi Partai Golkar ini menilai, polisi tentunya punya alasan untuk menangkap dan menetapkan delapan dari 11 tokoh dan aktivis sebagai tersangka. â€œTentu penegak hukum punya alasan, punya petunjuk dan punya bukti dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka,â€ tegasnya.

Aziz juga menaruh hormat terkait sikap TNI yang tetap solid, meski ada dua purnawirawan yang ikut ditangkap. â€œTNI dalam fungsi dan tugasnya yang diatur dalam undang-undang kan (memang) untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,â€ katanya.

Apresiasi yang tinggi pada Polda Metro Jaya turut disampaikan Praktisi Hukum M Zakir Rasyidin. â€œSebab kita tahu makar tidak hanya berbahaya dalam konteks politik, namun juga dalam aspek ekonomi maupun sosial budaya. Sehingga siapapun yang mau mencoba melakukan makar, maka sudah menjadi tugas kepolisian untuk menegakkan aturannya,â€ jelas Zakir.

Pasukan Asmaul Husna sebenarnya sudah ada sejak 2008 lalu. (Bintang.com/Nurwahyunan)

Apresiasi serupa juga dialamatkan Zakir kepada TNI. â€œTNI tetap Konsekuen terhadap tangungjawabnya dalam mempertahankan negara. Pernyataan Pangdam Jaya saya kira sudah menjadi kesimpulan bahwa isu keberatan TNI terkait penangkapan para purnawirawan TNI tidak benar,â€ tegasnya.

Menurutnya, Indonesia menganut prinsip Hukum Equality Before The Law. â€œArtinya semua warga negara sama kedudukannya di hadapan Hukum, sehingga tidak ada satupun yang kebal hukum. Ketika dianggap melanggar hukum, itu sudah menjadi tugas polisi untuk memprosesnya,â€ pungkas Zakir.

Kapolda Metro Jaya Mochammad Iriawan dan Pangdam Jaya Teddy Lhaksmana | foto : istimewa

Seperti diketahui Â Jumat, 2 Desember 2016, publik dikejutkan dengan penangkapan 11 orang terkait dugaan makar. Mereka ditangkap polisi dalam rentang waktu pukul 03 . 00 WIB hingga 06.00 WIB.

Mereka yang ditangkap yaitu Sri Bintang Pamungkas, Rachmawati Soekarnoputri , Ratna Sarumpaet, Kivlan Zein, Adityawarman Thahar, Firza Huzein, Eko Santjojo, dan Alvin Indra. Kedelapan orang itu ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat Pasal 107 Juncto Pasal 110 Juncto Pasal 87 KUHP tentang perbuatan makarÂ dan pemufakatan Jahat untuk melakukan makar.

Polisi juga menangkap dan menetapkan tersangka pada Rizal Kobar dan Jamran. Keduanya dijerat Pasal 107 Juncto Pasal 110 Juncto Pasal 87 KUHP & Pasal 28 UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terakhir, Ahmad Dhani. Dia dijerat Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa.

Makar di Era Reformasi

By Rifan Muazin 8:00 PM No comments

Dalam konteks menjaga kontinuitas proses reformasi, rencana atau tindakan makar adalah sebuah perjudian dengan taruhan yang amat besar dan sulit dikalkulasikan. Ilustrasi/SINDOnews

Bambang SoesatyoÂ
Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar/Presidium Nasional KAHMI 2012-2017Â

POLRI telah mempertaruhkan reputasi dan kredibilitasnya ketika menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka perencana makar. Benar-tidak langkah Polri itu akan dikonfirmasi oleh pengadilan. Tetapi, langkah hukum oleh Polri itu mengingatkan semua komponen masyarakat akan pentingnya menjaga dan mengamankan kontinuitas dan skenario proses reformasi yang sudah berjalan sejauh ini.

Demokratisasi pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah berproses hingga sekarang adalah produk reformasi. Kendati rakyat merasakan betapa bangsa ini harus menempuh jalan berliku untuk mencapai atau mewujudkan tujuan besar dari reformasi, proses atau skenario yang sudah berjalan sejauh ini tidak boleh dipertaruhkan dengan apa pun, termasuk rencana atau tindakan makar. Jangan berjudi dengan keberlangsungan proses reformasi Indonesia.

Dalam konteks menjaga kontinuitas proses reformasi, rencana atau tindakan makar adalah sebuah perjudian dengan taruhan yang amat besar dan sulit dikalkulasikan. Menggulingkan pemerintahan yang sah dengan aksi makar dan kemudian menghadirkan pemerintahan baru yang bukan pilihan rakyat tidak hanya tampak sebagai sebuah perjudian, tetapi juga sebuah gagasan yang sangat spekulatif.Â Â

Apakah pemerintahan baru yang lahir dari rahim aksi makar itu proreformasi atau antireformasi? Siapa atau kelompok apa yang akan dihadirkan untuk menjalankan roda pemerintahan negara, plus semua agenda reformasi bangsa? Apakah rezim pemerintahan itu kredibel dan kompeten? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang patut direnungkan semua komponen bangsa.Â Â

Siapa yang bisa menilai dengan benar dan pasti tentang tabiat sebuah rezim pemerintahan yang dihadirkan dengan mekanisme yang tidak demokratis? Karena tidak ada yang bisa menilai dengan benar dan pasti, makar adalah sebuah perjudian atau tindakan spekulatif yang segala akibatnya akan dibebankan di pundak rakyat.Â Demi kesejahteraan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, jangan melibatkan rakyat dalam perjudian memperebutkan kekuasaan.

Maka itu, langkah Polri mendeteksi dan mencegah makar harus dilihat dan dipahami dalam konteks itu. Konteks yang jauh lebih luas dan strategis. Dengan mencegah makar, Polri dan TNI setidaknya ingin membangun kepastian tentang kontinuitas proses reformasi bangsa dan negara.

Hampir dua dekade setelah rakyat melakoni semua proses dan tahapan reformasi, dunia sudah telanjur melihat dan meyakini Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga. Bukti paling monumental demokrasi Indonesia dewasa ini terpancar dari kilau Aksi Damai dan Doa Bersama 212 yang mendunia.Â

Dengan begitu, makar atau menggulingkan pemerintahan RI yang sah sudah barang tentu akan dilihat sebagai langkah mundur atau kegagalan Indonesia dalam merampungkan proses demokratisasi pada berbagai aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan kehidupan setiap individu putra-putri bangsa. Bisa dipastikan bahwa generasi muda Indonesia yang lahir pada dasawarsa 80 dan 90-an akan sulit menerima jika proses demokratisasi harus ditarik mundur karena tampilnya rezim pemerintahan baru produk makar.Â

Orang-orang muda itu bertumbuh-kembang dalam alam demokratis dan menikmati penghargaan atas hak-hak asasi mereka sejak dari dalam keluarga hingga di tengah komunitasnya masing-masing. Lebih dari itu, jika kegiatan makar memancing perlawanan dari elemen-elemen masyarakat yang prokonstitusi, sudah barang tentu harga yang harus dibayar bangsa ini menjadi sangat mahal.

dibaca 5.509x

Makar di Era Reformasi

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

Dalam konteks menjaga kontinuitas proses reformasi, rencana atau tindakan makar adalah sebuah perjudian dengan taruhan yang amat besar dan sulit dikalkulasikan. Ilustrasi/SINDOnews

Bambang SoesatyoÂ
Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar/Presidium Nasional KAHMI 2012-2017Â

dibaca 2.599x

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Wednesday, December 7, 2016

Komisi III DPR Dukung Langkah Polri Soal Dugaan Makar 2 Desember

Sunday, December 4, 2016

Makar di Era Reformasi

Makar di Era Reformasi

Arsip Blog

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Wednesday, December 7, 2016

Komisi III DPR Dukung Langkah Polri Soal Dugaan Makar 2 Desember

Sunday, December 4, 2016

Makar di Era Reformasi

Makar di Era Reformasi

Social Profiles

Arsip Blog