Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for mengapresiasi

Showing posts sorted by relevance for query mengapresiasi. Sort by date Show all posts

Wednesday, December 7, 2016

Komisi III DPR Dukung Langkah Polri Soal Dugaan Makar 2 Desember

Bintang.com, Jakarta Anggota Komisi III DPRÂ Aziz Syamsudin mendukung langkah kepolisian mengamankan 11 tokoh dan aktivis terkait dugaan makar. Ia bahkan mengapresiasi respons cepat Polri, khususnya Polda Metro Jaya dalam mengantisipasi terjadinya sesuatu yang dianggap bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

â€œSaya masih menaruh apresiasi yang tinggi pada penegak hukum dalam melakukan tugas dan kewenangannya secara profesional berdasarkan ketentuan dan aturan perundang-undangan,â€ kata Aziz saat dihubungi Rabu (7/12/2016).

Politisi Partai Golkar ini menilai, polisi tentunya punya alasan untuk menangkap dan menetapkan delapan dari 11 tokoh dan aktivis sebagai tersangka. â€œTentu penegak hukum punya alasan, punya petunjuk dan punya bukti dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka,â€ tegasnya.

Aziz juga menaruh hormat terkait sikap TNI yang tetap solid, meski ada dua purnawirawan yang ikut ditangkap. â€œTNI dalam fungsi dan tugasnya yang diatur dalam undang-undang kan (memang) untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,â€ katanya.

Apresiasi yang tinggi pada Polda Metro Jaya turut disampaikan Praktisi Hukum M Zakir Rasyidin. â€œSebab kita tahu makar tidak hanya berbahaya dalam konteks politik, namun juga dalam aspek ekonomi maupun sosial budaya. Sehingga siapapun yang mau mencoba melakukan makar, maka sudah menjadi tugas kepolisian untuk menegakkan aturannya,â€ jelas Zakir.

Pasukan Asmaul Husna sebenarnya sudah ada sejak 2008 lalu. (Bintang.com/Nurwahyunan)

Apresiasi serupa juga dialamatkan Zakir kepada TNI. â€œTNI tetap Konsekuen terhadap tangungjawabnya dalam mempertahankan negara. Pernyataan Pangdam Jaya saya kira sudah menjadi kesimpulan bahwa isu keberatan TNI terkait penangkapan para purnawirawan TNI tidak benar,â€ tegasnya.

Menurutnya, Indonesia menganut prinsip Hukum Equality Before The Law. â€œArtinya semua warga negara sama kedudukannya di hadapan Hukum, sehingga tidak ada satupun yang kebal hukum. Ketika dianggap melanggar hukum, itu sudah menjadi tugas polisi untuk memprosesnya,â€ pungkas Zakir.

Kapolda Metro Jaya Mochammad Iriawan dan Pangdam Jaya Teddy Lhaksmana | foto : istimewa

Seperti diketahui Â Jumat, 2 Desember 2016, publik dikejutkan dengan penangkapan 11 orang terkait dugaan makar. Mereka ditangkap polisi dalam rentang waktu pukul 03 . 00 WIB hingga 06.00 WIB.

Mereka yang ditangkap yaitu Sri Bintang Pamungkas, Rachmawati Soekarnoputri , Ratna Sarumpaet, Kivlan Zein, Adityawarman Thahar, Firza Huzein, Eko Santjojo, dan Alvin Indra. Kedelapan orang itu ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat Pasal 107 Juncto Pasal 110 Juncto Pasal 87 KUHP tentang perbuatan makarÂ dan pemufakatan Jahat untuk melakukan makar.

Polisi juga menangkap dan menetapkan tersangka pada Rizal Kobar dan Jamran. Keduanya dijerat Pasal 107 Juncto Pasal 110 Juncto Pasal 87 KUHP & Pasal 28 UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terakhir, Ahmad Dhani. Dia dijerat Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa.

Kompolnas Anggap Kasus Makar Tak Ada Hubungan dengan Perkara Ahok

By Rifan Muazin 3:28 AM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menanggapi banyaknya wacana yang menyebut bahwa penangkapan sejumlah orang terkait dugaan makar berkaitan dengan dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Polisi menangkap 10 orang yang diduga melakukan pemufakatan untuk bertindak makar.

"Kompolnas memandang tidak ada relevansinya penangkapan 10 orang yang diduga makar, dengan penanganan kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah dilakukan oleh Polri," ujar Poengky melalui keterangan tertulis, Jumat (2/12/2016).

Poengky mengatakan, jika ada pihak yang keberatan dengan adanya penangkapan itu, maka ada upaya hukum yang tersedia, yakni praperadilan. Mereka bisa menguji keabsahan penangkapan lewat cara tersebut.

"Untuk substansi perkaranya sendiri, mari kita sama-sama menghargai sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia," kata Poengky.

Masyarakat diminta mempercayakan proses penegakan hukum kepada Polri. Kompolnas, kata Poengky, meminta masyarakat untuk menebarkan kesejukan. Jangan lagi ada upaya memprovokasi hingga makar.

"Serta menghormati seluruh proses hukum yang tengah berlangsung," kata Poengky.

Mengenai doa bersama 2 Desember, Poengky mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat. Mereka berhasil membuktikan bahwa aksi yang dilakukan berjalan damai.

"Selamat bertugas kepada seluruh jajaran Polri atas jerih payahnya selama ini dalam melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum," kata Poengky.

Polisi menangkap 10 orang di tempat terpisah atas dugaan melakukan makar.Â Sepuluh orang tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka adalah musisi Ahmad Dhani, aktivis Ratna Sarumpaet, Rachmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, Kivlan Zein, Adityawarman, Jamran, Eko, Rizal Khobar, dan Firza Huzein.

"Kalau sudah ditangkap itu pasti sudah ditetapkan menjadi tersangka," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar.

Mereka ada yang dipersangkakan dengan Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa, ada yang terkena Pasal 107 KUHP juncto Pasal 110 KUHP juncto Pasal 87 KUHP tentang Makar, dan ada juga yang terkait Pasal UU ITE.

Boy belum dapat memastikan apakah mereka akan langsung ditahan atau tidak. Saat ini, kata dia, 10 orang tersebut masih menjalani pemeriksaan secara intensif.

Kompas TV Soal Isu Makar, Jokowi: Itu untuk Mengingatkan

Prabowo Instruksikan Kadernya Hati-hati Menyikapi Isu Makar

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa menyatakan partainya bersikap hati-hati dalam menanggapi isu makar. Hal itu sesuai instruksi dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Kami disuruh berhati-hati bersikap. Kami tunggu proses persidangan atas tuduhan-tuduhan itu," kata Desmond di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (8/12).

Desmond mengatakan, secara khusus pihaknya terus mengikuti perkembangan kasus makar yang dituduhkan kepada Rachmawati Soekarnoputri selaku bagian Partai Gerindra. Namun dia lebih memilih menunggu proses persidangan perkara dugaan makar.

"Kami akan bereaksi kalau ada ketidakadilan yang dibebankan kepada Eko dan Bu Rachmawati," kata Desmond.

Dalam kasus dugaan makar, polisi telah menetapkan sepuluh orang sebagai tersangka. Mereka adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Adityawarman Thahar, Ratna Sarumpaet, Firza Huzein, Eko Santjojo, Alvin Indra, dan Sri Bintang Pamungkas, Rizal dan Jamran.

Desmond menambahkan, polisi harus bisa menyebutkan bukti yang dijadikan dasar penangkapan sejumlah orang yang dituduh makar. Dia mempertanyakan bukti tersebut.

"Pembuktian itulah yang kami tunggu. Saya cuma berharap sebagai komisi hukum, jangan sampai polisi mengada-ada saja, akhirnya tidak bisa (dibuktikan) atau pembuktiannya dipaksakan," kata Desmond.

Sementara anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Junimart Girsang mengapresiasi kinerja polisi dalam menangkap pelaku dugaan makar. Termasuk penangkapan Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang, dini hari tadi.

"Saya apresiasi, mereka ternyata tetap bergerak walaupun secara silent dan tentu penangkapan yang terbaru ini merupakan bukti bahwa kepolisian telah mengumpulkan bukti yang cukup. Sehingga mereka siap untuk melakukan penangkapan," kata Junimart.

Selain itu, dia meminta masyarakat mampu membedakan tindakan makar dan yang bukan makar. Menurut Junimart, makar tidak harus mengerahkan massa dalam melancarkan aksinya.

"Kalau makar itu kepentingan seseorang atau sekelompok orang untuk menggulingkan pemerintahan. Kan itu harus dibedakan," kata Junimart.

Hari ini polisi kembali menangkap satu orang yang diduga terkait kasus makar. Kali ini yang ditangkap adalah Direktur Institut Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang. Dia ditangkap di rumahnya pada pukul 01.30 WIB. (pmg/gil)

Demokrat Anggap Dugaan Makar Terlalu Jauh, PDI-P Serahkan ke Polisi

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Penangkapan serta penetapan tersangka terhadap tujuh orang terkait perkara dugaan makar pada Jumat (2/12/2016) lalu masih menuai kontroversi.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan berpendapat, tuduhan makar itu berlebihan.

"Kami masih melihat bahwa terlalu jauh untuk melihat ke sana," ujar Syarief dalam acara "Satu Meja" yang ditayangkan Kompas TV, Senin (5/12/2016) malam.

Alasannya, Syarief berpendapat, seluruh rakyat Indonesia telah menyadari bahwa aksi makar adalah bentuk inkonstitusional dan perusakan tatanan demokrasi yang telah dibangun, khususnya pasca-reformasi.

Oleh sebab itu, mendukung pemerintah sah hingga habis periode dan berkompetisi lagi di dalam pemilihan presiden selanjutnya adalah hal yang mutlak dilakukan.

Jika muncul kritik dari masyarakat, hal itu memang diakomodasi di dalam undang-undang. Asalkan, penyampaian kritik itu tidak melanggar hak dan kewajiban warga negara lain.

Meski menganggap tuduhan makar terlalu jauh, Syarief mewanti-wanti agar aparat keamanan harus selalu siap mengantisipasi hal negatif yang mungkin terjadi.

"Namun bagaimana pun juga, dengan begitu banyak massa, tentunya kami mendorong aparat keamanan TNI- Polri waspada. Itu sah-sah saja, itu merupakan tugas dan tanggung jawab," ujar dia.

Syarief pun meminta Polri dapat membuktikan apakah tuduhan itu benar atau tidak.

Terlalu prematur

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah berpendapat berbeda.

Pertama, Basarah menilai, Polisi tidak mungkin gegabah dalam menangkap dan menetapkan tersangka terhadap tujuh orang dengan sangkaan makar.

"Tindakan polisi memanggil, menjemput dan mentersangkakan para pihak yang diduga melakukan upaya makar, pasti memiliki alat bukti yang cukup kuat untuk sampai ke tindakan hukum seperti itu," ujar Basarah.

Kedua, proses penyelidikan dan penyidikan perkara makar masih berjalan. Polisi tidak memiliki wewenang mengadili apa ketujuh tersangka itu benar-benar melakukan tindakan makar atau tidak.

Wewenang tersebut, lanjut Basarah, dimiliki oleh pengadilan.

"Oleh karena itu, tunggu dulu. Terlalu prematur menuduh Polri proporsional atau tidak proporsional dalam hal ini. Karena proses perkara ini masih berlangsung," ujar dia.

Basarah pun berpendapat alangkah baiknya publik mempercayakan pengungkapan kebenaran perkara itu kepada sistem hukum di Tanah Air.

Dari keputusan itu nantinya dapat disimpulkan apakah aksi polisi dianggap berlebihan atau tidak.

Namun, Basarah mengapresiasi kerja Polisi. Apalagi penangkapan ketujuh orang itu dilakukan sebelum aksi super damai di Silang Monas, 2 Desember 2016.

"Polisi melakukan tindakan preventif untuk menjaga kemurnian umat Islam yang ingin mengekspresikan perasaan keislamannya akibat ada dugaan kitab sucinya dinistakan oleh Pak Ahok (Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama)," ujar Basarah.

"Jadi ingin dipilah supaya tidak ada manipulasi. Apa yang kita saksikan peristiwa aksi super damai lebih ke kegiatan ibadah, doa, zikir di mana polisi berhasil memisahkan mana gerakan keagamaan dan mana gerakan politik," kata dia.

Pengamat politik UIN Komarudin Hidayat berpendapat sama dengan Basarah. Menurut dia, publik tengah menyoroti betul kinerja Polri, khususnya soal pengusutan perkara dugaan penodaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama.

Oleh sebab itu, ketika melaksanakan tugas yang terkait dengan perkara itu meski tidak langsung, Polri diyakini melakukannya dengan profesional.

"Polisi tidak akan main-main mempertaruhkan kepercayaannya ya. Karena polisi dapat pressure luar biasa dalam kasus Ahok ini. Oleh karena itu ketika polisi menangkap, saya yakin dia punya informasi dan pertimbangan tersendiri," ujar Komarudin.

Sebanyak tujuh orang yang ditangkap sebelum aksi doa bersama Jumat lalu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan upaya makar.

Ketujuh orang itu adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.

Mereka disangka melanggar Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP.

Upaya provokasi

Meski sudah mengantongi sejumlah alat bukti untuk menjerat tujuh tersangka itu, namun penyidik masih mencari bukti kuat lain.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes (Pol) Martinus Sitompul mengatakan, salah satu petunjuk yang masih dikejar penyidik adalah keterkaitan antara tujuh tersangka itu dengan ajakan sejumlah orang untuk menduduki gedung MPR/DPR pada aksi super damai 2 Desember 2016.

"Ada upaya memprovokasi umat untuk dibawa ke Gedung MPR/DPR RI dan mendesak sidang istimewa menggulingkan pemerintah sah," ujar Martinus di kantornya, Senin (5/12/2016).

Sebelum shalat Jumat bersama di Lapangan Silang Monas, lanjut Martinus, ada sejumlah orang menggunakan mobil mengajak massa untuk bertolak ke Gedung MRP/DPR RI.

Martinus menegaskan, orang tersebut bukanlah bagian dari massa aksi doa bersama. Sebab, para pimpinan aksi itu sudah sepakat dengan polisi hanya menggelar shalat Jumat bersama di Lapangan Silang Monas tanpa harus berorasi di jalanan.

"Nah, kami menduga ajakan-ajakan ini dalam rangka bagian dari rencana itu (makar)," ujar Martinus.

Martinus enggan menjelaskan apa yang sudah didapatkan penyidik soal informasi itu.

"Intnya ada informasi A, B, C dan D yang sementara ini masih dalam tahap penyidikan. Yang jelas ada informasi seperti itu dan harus dikonstruksi menjadi sebuah sangkaan. Ini butuh waktu," ujar dia.

Kompas TV Kapolri Jelaskan Alasan Penangkapan Tersangka Makar

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Wednesday, December 7, 2016

Komisi III DPR Dukung Langkah Polri Soal Dugaan Makar 2 Desember

Friday, December 2, 2016

Kompolnas Anggap Kasus Makar Tak Ada Hubungan dengan Perkara Ahok

Thursday, December 8, 2016

Prabowo Instruksikan Kadernya Hati-hati Menyikapi Isu Makar

Monday, December 5, 2016

Demokrat Anggap Dugaan Makar Terlalu Jauh, PDI-P Serahkan ke Polisi

Arsip Blog

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Wednesday, December 7, 2016

Komisi III DPR Dukung Langkah Polri Soal Dugaan Makar 2 Desember

Friday, December 2, 2016

Kompolnas Anggap Kasus Makar Tak Ada Hubungan dengan Perkara Ahok

Thursday, December 8, 2016

Prabowo Instruksikan Kadernya Hati-hati Menyikapi Isu Makar

Monday, December 5, 2016

Demokrat Anggap Dugaan Makar Terlalu Jauh, PDI-P Serahkan ke Polisi

Social Profiles

Arsip Blog