Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for p> Awalnya

Showing posts sorted by date for query p> Awalnya. Sort by relevance Show all posts

Wednesday, December 7, 2016

Tanggapan beragam anggota DPR atas 'indikasi makar'

Image copyright AP/Tatan Syuflana Image caption Kepolisian berpendapat ada indikasi unjuk rasa 212 di Jakarta awalnya akan diarahkan untuk menduduki Gedung DPR/MPR.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa ada petunjuk pengerahan massa ke DPR/MPR sebagai upaya untuk mengganti pemerintah Indonesia yang sah.

"Meng-hijack (membajak), mengambil massa GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) MUI, kemudian dibawa ke DPR untuk menduduki DPR, melaksanakan Sidang Istimewa, dan setelah itu ujung-ujungnya pemakzulan atau menjatuhkan pemerintah yang sah," jelas Kapolri Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (05/12).

Pengerahan massa itu, diduga, akan dilakukan pada unjuk rasa 212 atau Jumat (02/12) pekan lalu, sehingga polisi merasa lebih perlu menangkap 11 orang pada Jumat subuh sebelum aksi berlangsung.

Mereka yang ditangkap antara lain adalah aktivis politik Ratna Sarumpaet, calon Wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri presiden pertama Presiden Soekarno, Rachmawati Soerkarnoputri, pegiat politik oposisi, Sri Bintang Pamungkas.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Trimedya Panjaitan, mengatakan cukup puas dengan penjelasan dari Kapolri.

"Beberapa nama yang kemudian ditetapkan tersangka oleh Kapolri, itulah yang menurut mereka sebagai indikasi yang kuat. Dan mereka sudah memenuhi dua alat bukti, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, sebelum menyatakan seseorang menjadi tersangka," jelasnya.

Image copyright Reuters Image caption Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada upaya untuk memaksakan Sidang Istimewa untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.

Pandangan serupa disampaikan oleh Hasrul Azwar, dari Fraksi Persatuan Pembangunan, yang juga menerima penjelasan Jenderal Tito Karnavian tentang potensi dari mereka yang ditahan untuk menggerakkan massa menduduki DPR.

"Dan itu adalah perbuatan yang inkonstitusional, yang melawan hukum. Untuk itu perlu mengambil tindakan yang repsesif, dengan menangkap mereka pada waktu subuh secara serentak."

Namun Benny K Harman -salah seorang Wakil Ketua Komisi III, yang memimpin rapat kerja dengan Kapolri- berpendapat penjelasan tentang indikasi makar tidak memuaskan.

"Itu penjelasan itu sangat tidak kuat alasannya. Kayaknya ini hanya stretegi saja. Penangkapan itu dulu dilakukan untuk disahkan, kenapa tokoh-tokoh dari massa yang jutaan jumlahnya, supaya tidak terprovokasi. Begitu, sehingga mereka dipandang perlu untuk diamankan."

Pernyataan pendapat atau makar?

Benny Harman dari Partai Demokrat -yang merupakan kubu 'oposisi pemerintah'- menambahkan bahwa penangkapan subuh menjelang aksi Jumat (02/12) berbau politis.

"Lebih banyak politisnya karena di negara kita kan demonstari adalah hak untuk menyatakan pendapat dan itu dijamin oleh undang-undang."

Image copyright AFP/GOH CHAI HIN Image caption Unjuk rasa 212 digelar oleh sekelompok umat Islam yang menuntut Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, ditahan karena dituduh melakukan penistaan agama Islam.

"Makar itu kalau ada rencana yang sistematis, kemudian ada kekuatan bersenjata. Kalau itu tidak terpenuhi maka bukan makar, bukan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Itu untuk menyampaikan pendapat," jelasnya.

Bagi Trimedya Panjaitan -dari PDI yang mendukung pemerintahan saat ini- penangkapan dan tuduhan makar atas 11 orang itu semata-mata sebagai sebuah proses hukum.

"Ini kan pendapat dari pihak kepolisian, pendapat dari aparat penegak hukum. Kita mengingatkan jangan sampai ada intervensi dari kekuasaan, tadi Kapolri Pak Tito sudah jelas mengatakan ini murni dari hasil intelijen."

Trimedya menyadari ada sekelompok pihak yang mungkin tidak sependapat dengan penjelasan Kapolri, yang melihatnya sebagai hal yang agak berlebihan.

"Itu kan pendapat mereka. Ya bagi kita ini lah demokrasi, dua-duanya berbeda pendapat, ada masyarakat civil society (masyarakat madani) yang tentunya akan berpendapat seperti itu."

Sedang buat Hasrul Azwar, kepolisian jelas tidak akan bertindak secara gegabah.

"Apalagi Polri sudah berkoordinasi dengan TNI Angkatan Darat. Dengan Pangdam Jakarta Raya, sudah berkoordinasi ketika mereka memberitahukan ada dua purnawairan TNI yang akan ditangkap. Jadi saya kira Polri tidak akan sembarangan melakukan gelombang penangkatan itu. Tentu sudah ada data akurat."

Kepolsian, pada Jumat (02/12), juga menangkap mantan Staf Ahli Panglima TNI, Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, dan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein atas dugaan pemufakatan makar.

Kivlan Zein Bercerita soal Penangkapannya atas Tuduhan Makar

By Rifan Muazin 1:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com â€" Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zein (69) hanya tertawa ketika mengenang penangkapannya, Jumat (2/12/2012) pagi, menjelang unjuk rasa damai 212 di Monas, Jakarta.

Seperti dikutip dari Tribunnews.com , Senin (5/12/2016), Kivlan menceritakan kronologi penangkapannya.

Awalnya, sekitar pukul 04.45 WIB, dia baru selesai shalat subuh di kediamannya, Gading Griya Lestari, Blok H1 nomor 15, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Saat itu, Kivlan sudah siap untuk berangkat ke Silang Monas. Ia hendak mendampingi pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, untuk memimpin unjuk rasa damai terkait proses hukum Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Tiba-tiba, rumahnya didatangi polisi, bersamaan dengan datangnya pembantu rumah. Sebanyak 20 polisi langsung masuk ke dalam rumah.

Saat itu, hanya ada Kivlan, seorang pembantu, dan staf di rumahnya. Sementara istri Kivlan tengah membesuk anak yang tengah sakit dan dirawat di Surabaya, Jawa Timur.

"Mereka langsung masuk menyerbu. Di depan pintu rumah saya sudah ada tiga orang berdiri," ujar Kivlan.

Ia mengaku awalnya kaget dengan kedatangan para polisi ke rumahnya kala pagi buta itu. Namun, dalam benaknya, ia menduga dirinya hendak diproses oleh polisi terkait dugaan makar.

Ia mengaku berusaha tenang karena ia sudah mengira apa yang menyebabkan sekelompok polisi tersebut mendatangi rumahnya, yakni tuduhan makar.

"Jadi saya sudah tahu bahwa dari berita bahwa polisi sudah menargetkan saya. Anak saya juga sudah cerita karena temannya banyak di polisi. Saya juga kaget waktu dikasih tahu, tapi itu sudah sebulan lalu," ujarnya.

Kivlan mempersilakan para polisi untuk duduk di ruang tamu rumahnya. Lantas, seorang polisi menyodorkan surat penggeledahan rumah. Ia tak melawan karena polisi membawa surat tersebut.

"Saya bilang, 'Kalau ada senjata ambil saja, kalau ada granat ambil saja. Kalau ada dokumen rancangan untuk makar, silakan (ambil)," ujarnya.

Beberapa polisi langsung membuka lemari dan laci meja. Mereka memeriksa sejumlah berkas, buku catatan, lembaran tiket pesawat perjalanan selama 5 sampai 10 tahun terakhir, hingga data dalam komputer jinjing atau laptop dan telepon genggamnya.

Namun, polisi tidak menemukan bukti petunjuk terkait rencana makar dari penggeledahan dan pemeriksaan tersebut. Polisi juga tidak menemukan senjata api maupun senjata tajam.

Polisi hanya menemukan beberapa berkas berisi karya tulisnya perihal kritik terhadap UUD 1945 perubahan dan ketatanegaraan.

Para polisi tersebut hendak membawa Kivlan dari rumahnya setelah penggeledahan. Namun, Kivlan tak begitu saja menuruti.

Sebab, ia merasa masih berstatus sebagai tentara cadangan yang seharusnya diproses oleh Polisi Militer TNI jika disangkakan melakukan tindak pidana tertentu.

Akhirnya, Kivlan manut setelah tiga personel PM TNI, termasuk Kasie Intel Kodam Jaya berpangkat Kapten, ternyata ikut dalam rombongan pihak kepolisian ini.

Kivlan mengaku tertawa saat mengalami proses penangkapannya itu. Sebab, ia pun pernah melakukan hal yang sama sewaktu menjadi Kepala Staf Kostrad pada 1998.

"Saya melihat itu, enggak apa-apa, saya ketawa saja. Saya sudah tahu. Dulu saya juga begini waktu saya dinas, waktu saya nangkapin orang begini juga, ya sudah sekarang saya ditangkapin orang, ya sudah," ujarnya.

Kivlan teringat dirinya sewaktu menjabat Kepala Staf Kostrad bersama Kodam Jaya dan Polri pernah memerintahkan penangkapan terhadap beberapa jenderal TNI dan mantan menteri yang melakukan pertemuan makar di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 12 November 1998.

Menurut dia, kelompok tersebut ditangkap karena sudah jelas dan ada bukti permufakatan makar. Di antaranya telah memproklamasikan pemerintah koalisi nasional dan menentukan kabinet hingga susunan MPR-nya.

"Ada Jenderal Kemal Idris, Toto S, dan banyak jenderal, termasuk ada Sri Bintang Pamungkas, Edi Sularsono. Ya, dulu juga kita perintahkan menangkap mereka karena mau makar pada masa Presiden Habibie," ucap Kivlan.

Kivlan mengaku tergelitik teringat pengalamannya itu dan apa yang dialaminya saat ini. Oleh karena itu, ia dapat memahami dan menghormati penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap dirinya.

"Cuma saya ketawa saja," ujarnya. (Baca juga: Kivlan Zein: Saya Tidak Ditangkap, Saya Diundang)

Menurut Kivlan, tidak ada ketegangan antara dirinya ataupun para penyidik kepolisian saat menjalani proses pemeriksaan di Mako Brimob.

Ia pun tidak merasa sebagai seorang pesakitan yang hendak dicecar pertanyaan. Justru perbincangan santai disertai guyonan terjadi.

"Saya malah ketawa-ketawa. Karena kata mereka (penyidik), 'Bapak dulu kan mengajarkan kami begitu, untuk menangkapi orang'. Saya bilang, ya sudah enggak apa-apa, silakan saja, saya juga begitu," kata Kivlan seraya tertawa karena teringat perkataan penyidik tersebut.

(Abdul Qodir/Tribunnews.com)

---

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Kivlan Zein Justru Tertawa Ditangkap Polisi, Ini Alasannya

Kompas TV Jadi Tersangka, Ahmad Dhani Akan Ajukan Praperadilan

Kivlan Zein Bercerita soal Penangkapannya atas Tuduhan Makar

By Rifan Muazin 5:00 AM No comments