Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for kejahatan

Showing posts sorted by relevance for query kejahatan. Sort by date Show all posts

Monday, December 5, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri secara resmi mengumumkan penetapan sebelas tersangka yang diduga berupaya merusak situasi keamanan ketika aksi doa bersama dilakukan pada Jumat (2/12/2016).

Dari sebelas yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar.

Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin dan Firza Huzein.Â Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dalam jumpa pers Sabtu (3/12/2016), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa para tersangka berupaya memanfaatkan aksi doa bersama yang diikuti massa dalam jumlah besar.

Ketujuh tersangka memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca-penetapan tersangka, berbagai pendapat kemudian muncul ke publik. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai perbuatan makar yang dituduhkan kepada para tersangka.

Tak mengherankan jika tuduhan makar tersebut menimbulkan pertanyaan. Sebab, di beberapa negara yang pernah terjadi penggulingan kekuasaan, kudeta dilakukan dengan adanya aksi pemberontakan. Bahkan, bisa jadi diikuti dengan adanya konflik senjata.

Tak tunggu pemberontakan

Perbuatan makar ternyata dapat dipidana tanpa harus ada tindakan pemberontakan secara fisik. Penegak hukum dapat melakukan antisipasi pemberontakan dengan menangkap para pelaku yang diduga merencanakan upaya makar.

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia Ganjar Laksamana menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai, meski masih pada tahap percobaan.

"Karena, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?" ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (5/12/2016).

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

"Permufakatan jahat itu ada, bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas," kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

"Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai," kata Ganjar.

Makar bukan kritik?

Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multi tafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

(Baca: Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar)

Boy Rafli menegaskan, permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dengan penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," kata Boy.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

(Baca: Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri)

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Menurut Boy, tujuh tersangka yang ditangkap karena dugaan permufakatan makar berencana mengarahkan massa untuk menggelar sidang istimewa di Gedung DPR/MPR RI. Tujuannya sama, yakni untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Kompas TV Kapolri: Tersangka Makar Akan Memanfaatkan Kegiatan 2 Desember

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.comÂ â€" Polri secara resmi mengumumkan penetapan 11 tersangka yang diduga berupaya merusak situasi keamanan ketika aksi doa bersama dilakukan pada Jumat (2/12/2016).

Dari 11 orang yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar.

Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.Â Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dalam jumpa pers, Sabtu (3/12/2016), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa para tersangka berupaya memanfaatkan aksi doa bersama yang diikuti massa dalam jumlah besar.

Ketujuh tersangka memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca-penetapan tersangka, berbagai pendapat kemudian muncul ke publik. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai perbuatan makar yang dituduhkan kepada para tersangka.

Tak tunggu pemberontakan

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar Laksamana, menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai meski masih pada tahap percobaan.

"Sebab, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?" ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (5/12/2016).

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

"Permufakatan jahat itu ada bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas," kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar, menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

"Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai," kata Ganjar.

Makar bukan kritik?

Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multitafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

(Baca: Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar)

Boy Rafli menegaskan, permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dari penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," kata Boy.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

(Baca: Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri)

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Kompas TV Kapolri: Tersangka Makar Akan Memanfaatkan Kegiatan 2 Desember

Polisi Selidiki Aliran Dana Terduga Makar | politik

By Rifan Muazin 2:00 AM No comments

Rachmawati Soekarnoputri sedang menjalani pemeriksaan tensi darah di Mako Brimob Kelapa Dua. Rachma diminta istirahat sebelum pemeriksaan terkait kasus dugaan makar. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jaya tengah menyelidiki aliran dana sepuluh orang tersangka terduga makar. "Aliran dananya sedang kami lacak," kata Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan di kantornya, Selasa, 6 Desember 2016.

Iriawan memperkirakan ada tempat lain yang menjadi aliran dana kegiatan yang diduga makar ini. "Bukan parpol (partai politik), (tapi) kemungkinan iya karena kami masih memerlukan koordinasi dengan bank untuk membuka rekening koran," ujarnya.

Penyidik, kata Iriawan, juga masih mendalami dugaan adanya tersangka lain. "Siapa di balik ini, juga akan terus dilakukan pemeriksaan dan akan mengerucut menjadi satu," ucapnya.

Jumat dini hari pekan lalu, polisi menangkap 11 orang terduga makar. Mereka adalah koordinator Jaringan Aksi Lawan Ahok (JALA), Sri Bintang Pamungkas; Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta Utara Jamran; Ketua Komando Barisan Rakyat (Kobar) Rizal Izal; Ketua Bidang Pengkajian Ideologi Partai Gerindra Eko Suryo Santjojo; bekas anggota staf ahli Panglima TNI, Brigadir Jenderal Purnawirawan Adityawarman Thaha; bekas Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kivlan Zen; aktivis organisasi kemasyarakatan Solidaritas Sahabat Cendana, Firza Husein; Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi Partai Gerindra, Rachmawati Soekarnoputri; tokoh buruh, Alvin Indra Al Fariz; aktivis Ratna Sarumpaet; dan musikus Ahmad Dhani Prasetyo.

Tiga orang tersangka, yakni Sri Bintang, Jamran, dan Rizal, masih ditahan di rumah tahanan Markas Polda Metro Jaya. Sedangkan tujuh tersangka lain kasus dugaan makar dibebaskan, dan Ahmad Dhani yang dijerat dengan pasal penghinaan presiden juga dibebaskan. "Kami dalami keterkaitan dia (Ahmad Dhani) karena ada di situ (saat ditangkap)," ujar Iriawan.

Adapun Sri Bintang sudah mengajukan pemohonan penangguhan penahanan. Namun Iriawan tak mengabulkan penangguhan penahanan tersebut. Alasannya, Sri Bintang dinilai tak kooperatif. Penangkapannya pun berbeda dengan tersangka lain. "Ada sedikit perlawanan. Saat diperiksa juga sulit, yang lain tidak," kata Iriawan.

Selain itu, penyidik masih melengkapi alat bukti untuk menjerat sepuluh tersangka tersebut. Saat ini, sepuluh tersangka dijerat pasal 107 tentang makar untuk menggulingkan pemerintahan juncto pasal 110 terkait dengan pemufakatan kejahatan juncto 87 KUHP.

"Nanti akan ada beberapa saksi yang diperiksa meliputi ahli pidana, teknologi informasi, dan bahasa," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono.

AFRILIA SURYANIS

Polisi Selidiki Aliran Dana Terduga Makar

By Rifan Muazin 9:00 AM No comments

Selasa, 06 Desember 2016 | 23:03 WIB

Polisi Selidiki Aliran Dana Terduga Makar

Rachmawati Soekarnoputri sedang menjalani pemeriksaan tensi darah di Mako Brimob Kelapa Dua. Rachma diminta istirahat sebelum pemeriksaan terkait kasus dugaan makar. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jaya tengah menyelidiki aliran dana sepuluh orang tersangka terduga makar.

"Aliran dananya sedang kami lacak," kata Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan di kantornya, Selasa 6 Desember 2016.

Iriawan menduga ada tempat lain yang menjadi aliran dana kegiatan yang diduga makar ini.

"Bukan parpol (partai politik). (Tapi) kemungkinan ya, karena kami masih memerlukan koordinasi dengan bank untuk membuka rekening koran," ujarnya.

Penyidik, Iriawan melanjutkan, juga masih mendalami dugaan adanya tersangka lain. "Siapa di balik ini, juga akan terus dilakukan pemeriksan dan akan mengerucut menjadi satu".

Jumat dini hari pekan lalu polisi menangkap 11 orang terduga makar. Mereka adalah Koordinator Jaringan Aksi Lawan Ahok (JALA), Sri Bintang Pamungkas; Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta Utara, Jamran; Ketua Komando Barisan Rakyat (Kobar) Rizal Izal; Ketua Bidang Pengkajian Ideologi Partai Gerindra Eko Suryo Santjojo; bekas anggota staf ahli Panglima TNI, Brigadir Jenderal Purnawirawan Adityawarman Thaha; bekas Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kivlan Zen; aktivis organisasi kemasyarakatan Solidaritas Sahabat Cendana, Firza Husein; Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi Partai Gerindra, Rachmawati Soekarnoputri; tokoh buruh Alvin Indra Al Fariz; aktivis Ratna Sarumpaet; dan musikus Ahmad Dhani Prasetyo.

Tiga orang tersangka yakni Sri Bintang, Jamran, dan Rizal Izal masih ditahan di rumah tahanan Markas Polda Metro Jaya. Sedangkan tujuh tersangka lain kasus dugaan makar dibebaskan dan Ahmad Dhani yang dijerat dengan pasal penghinaan presiden, juga dibebaskan.

"Kami dalami keterkaitan dia (Ahmad Dhani) karena ada di situ (saat ditangkap," ujar Iriawan.

Adapun, Sri Bintang sudah mengajukan pemohonan penangguhan penahanan. Namun, Iriawan tak mengabulkan penangguhan penahanan tersebut.

Alasannya, Sri Bintang tak kooperatif. Penangkapannya pun berbeda dengan tersangka lainnya. "Ada sedikit perlawanan. Saat diperiksa juga sulit, yang lain tidak," kata Iriawan.

Selain itu, penyidik masih melengkapi alat bukti untuk menjerat sepuluh tersangka tersebut. Saat ini sepuluh tersangka dijerat Pasal 107 tentang makar untuk menggulingkan pemerintahan juncto Pasal 110 terkait pemufakatan kejahatan juncto 87 KUHP.

AFRILIA SURYANIS

Polisi Selidiki Aliran Dana Terduga Makar

By Rifan Muazin 11:00 PM No comments