Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for memanfaatkan

Showing posts sorted by relevance for query memanfaatkan. Sort by date Show all posts

Monday, December 5, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri secara resmi mengumumkan penetapan sebelas tersangka yang diduga berupaya merusak situasi keamanan ketika aksi doa bersama dilakukan pada Jumat (2/12/2016).

Dari sebelas yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar.

Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin dan Firza Huzein.Â Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dalam jumpa pers Sabtu (3/12/2016), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa para tersangka berupaya memanfaatkan aksi doa bersama yang diikuti massa dalam jumlah besar.

Ketujuh tersangka memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca-penetapan tersangka, berbagai pendapat kemudian muncul ke publik. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai perbuatan makar yang dituduhkan kepada para tersangka.

Tak mengherankan jika tuduhan makar tersebut menimbulkan pertanyaan. Sebab, di beberapa negara yang pernah terjadi penggulingan kekuasaan, kudeta dilakukan dengan adanya aksi pemberontakan. Bahkan, bisa jadi diikuti dengan adanya konflik senjata.

Tak tunggu pemberontakan

Perbuatan makar ternyata dapat dipidana tanpa harus ada tindakan pemberontakan secara fisik. Penegak hukum dapat melakukan antisipasi pemberontakan dengan menangkap para pelaku yang diduga merencanakan upaya makar.

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia Ganjar Laksamana menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai, meski masih pada tahap percobaan.

"Karena, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?" ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (5/12/2016).

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

"Permufakatan jahat itu ada, bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas," kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

"Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai," kata Ganjar.

Makar bukan kritik?

Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multi tafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

(Baca: Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar)

Boy Rafli menegaskan, permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dengan penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," kata Boy.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

(Baca: Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri)

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Menurut Boy, tujuh tersangka yang ditangkap karena dugaan permufakatan makar berencana mengarahkan massa untuk menggelar sidang istimewa di Gedung DPR/MPR RI. Tujuannya sama, yakni untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Kompas TV Kapolri: Tersangka Makar Akan Memanfaatkan Kegiatan 2 Desember

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.comÂ â€" Polri secara resmi mengumumkan penetapan 11 tersangka yang diduga berupaya merusak situasi keamanan ketika aksi doa bersama dilakukan pada Jumat (2/12/2016).

Dari 11 orang yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar.

Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.Â Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dalam jumpa pers, Sabtu (3/12/2016), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa para tersangka berupaya memanfaatkan aksi doa bersama yang diikuti massa dalam jumlah besar.

Ketujuh tersangka memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca-penetapan tersangka, berbagai pendapat kemudian muncul ke publik. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai perbuatan makar yang dituduhkan kepada para tersangka.

Tak tunggu pemberontakan

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar Laksamana, menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai meski masih pada tahap percobaan.

"Sebab, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?" ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (5/12/2016).

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

"Permufakatan jahat itu ada bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas," kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar, menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

"Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai," kata Ganjar.

Makar bukan kritik?

Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multitafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

(Baca: Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar)

Boy Rafli menegaskan, permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dari penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," kata Boy.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

(Baca: Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri)

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Kompas TV Kapolri: Tersangka Makar Akan Memanfaatkan Kegiatan 2 Desember

Di luar aksi 212, Polri tangkap 10 tokoh terkait 'perencanaan percobaan makar'

By Rifan Muazin 3:28 AM No comments

Image copyright AFP Image caption Polisi menyatakan bahwa mereka yang hari ini ditangkap diduga "memanfaatkan aktivitas agenda hari ini selain berdoa"

Usai aksi 212, juru bicara Mabes Polri Boy Rafli Amar mengukuhkan bahwa Polda Metro Jaya sudah melakukan penangkapan terhadap 10 orang atas dugaan "perencanaan percobaan makar" serta "pemanfaatan terhadap kondisi yang ada hari ini."

Menurut Boy, kesepakatan polisi dengan Gerakan Nasional pengawal Fatwa (GNPF) MUI terkait aksi hari ini adalah "murni untuk tujuan ibadah" namun mereka yang ditahan diduga "memanfaatkan aktivitas agenda hari ini selain berdoa."

Boy mengatakan bahwa penyidik Polda Metro Jaya sudah menemukan indikasi sejak lama. "Ini bukan proses 1-2 hari. Ini proses lama, lewat penelusuran, pemantauan, monitoring oleh tim sudah dalam kurun waktu 3-4 minggu terakhir, semua aktivitas dicermati," kata Boy.

Polisi punya batas waktu 1x24 jam untuk menentukan apakah akan dilakukan penahanan terhadap 10 orang tersebut.

Boy tak menyebut nama-nama mereka yang ditahan, tapi menyatakan bahwa identitas mereka "seperti yang sudah rekan-rekan ketahui".

Informasi yang beredar menyatakan bahwa orang-orang yang ditangkap adalah pemusik dan calon wakil bupati Bekasi, Ahmad Dhani, Mayjen (Purn) Kivlan Zein, pendiri Universitas Bung Karno yang juga puteri Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputeri, seniman dan bekas pegiat Ratna Sarumpaet, politikus tahun 1990an Sri Bintang Pamungkas, Eko, Adityawarman, Firza Huzein, dan Jamran.

Terkait aksi unjuk rasa 212, polisi menurut Boy, sebelum pukul 17.00, aktivitas massa di sekitar Silang Monas seharusnya sudah selesai.

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen

By Rifan Muazin 7:00 PM No comments

Senin, 05 Desember 2016 | 17:45 WIB

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen

Rachmawati Soekarnoputri meninggalkan gedung Mako Brimob Kelapa Dua usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan makar di Depok, Jawa Barat, Jumat malam, 2 Desember 2016. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan penangkapan 11 aktivis yang diduga melakukan pemufakatan jahat untuk makar terhadap pemerintah diperoleh melalui aktivitas intelijen kepolisian. Aktivitas mereka, kata Tito, sudah terpantau cukup intensif.

Menurut Tito, gerakan politik itu berencana memanfaatkan massa yang akan dikerahkan untuk menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat setelah Aksi Bela Islam III. "Kami sudah dapat dari intelijen-intelijen kami. Ada indikasi pemufakatan jahat menuju makar," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Desember 2016.

Kelompok itu, menurut Tito, akan memanfaatkan kumpulan massa untuk memaksa parlemen mengadakan Sidang Umum Istimewa yang berujung pada pemakzulan terhadap pemerintahan yang sah. Beberapa isu yang digunakan, seperti pengembalian Undang-undang Dasar 1945 yang asli.

Tito mengatakan upaya makar itu tidak berkaitan dengan Aksi Bela Islam yang menuntut proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang terjerat kasus duga menistakan agama. Menurut Tito, menyampaikan kritik terhadap pemerintah adalah hal yang sah jika disampaikan sesuai aturan. Termasuk untuk menyampaikan kritik melalui DPR. "Tetapi menduduki DPR secara paksa dan kekerasan apapun juga alasannya adalah inkonstitusional," kata dia.

Sebelum aksi 2 Desember berlangsung Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap sejumlah aktivis terkait dengan dugaan makar. Penangkapan dilakukan di beberapa tempat terpisah pada pagi hari. Sejumlah tokoh seperti Rachmawati Soekarnoputri hingga Sri Bintang Pamungkas ditangkap bersama sembilan orang lain.

Tito menjelaskan dari sebelas orang yang ditangkap, tiga di antaranya masih ditahan kepolisian. Sementara itu, delapan orang telah dibebaskan dengan berbagai pertimbangan, seperti alasan kesehatan dan alat bukti masih didalami kepolisian.

Kuasa hukum Rachmawati Soekarnoputri, Yusril Ihza Mahendra, mempermasalahkan penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar. Ia menilai polisi tak memiliki bukti yang kuat untuk menjerat kliennya.

"Seharusnya polisi bisa lebih berhati-hati dalam penangkapan ini," kata Yusril, akhir pekan lalu. Menurut Yusril, para tersangka hanya bermaksud mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap kurang memuaskan. Kata dia, hal ini wajar dan diatur dalam Undang-Undang tentang Penyampaian Pendapat. "Itu tidak dilarang."

ARKHELAUS W.

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen

By Rifan Muazin 10:00 PM No comments

Senin, 05 Desember 2016 | 17:45 WIB

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen Â

TEMPO.CO,Â JakartaÂ - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan penangkapan 11 aktivis yang diduga melakukan pemufakatan jahat untuk makar terhadap pemerintah diperoleh melalui aktivitas intelijen kepolisian. Aktivitas mereka, kata Tito, sudah terpantau cukup intensif.

Menurut Tito, gerakan politik itu berencana memanfaatkan massa yang akan dikerahkan menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat setelah Aksi Bela Islam III. "Kami sudah dapat dari intelijen-intelijen kami. Ada indikasi pemufakatan jahat menuju makar," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Desember 2016.Â

Kelompok itu, menurut Tito, akan memanfaatkan massa untuk memaksa parlemen mengadakan Sidang Umum Istimewa yang berujung pada pemakzulan terhadap pemerintahan yang sah. Salah satu isu yang digunakan adalah pengembalian Undang-Undang Dasar 1945 yang asli.

Tito mengatakan upaya makar tidak berkaitan dengan Aksi Bela Islam yang menuntut proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang terjerat kasus dugaan menistakan agama. Menurut Tito, menyampaikan kritik terhadap pemerintah adalah hal yang sah jika disampaikan sesuai dengan aturan, termasuk untuk menyampaikan kritik melalui DPR. "Tapi menduduki DPR secara paksa dan kekerasan, apa pun alasannya, adalah inkonstitusional," katanya.

Sebelum aksi 2 Desember berlangsung, Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap sejumlah aktivis terkait dengan dugaan makar. Penangkapan dilakukan di beberapa tempat terpisah pada pagi hari. Sejumlah tokoh, seperti Rachmawati Soekarnoputri dan Sri Bintang Pamungkas, ditangkap bersama sembilan orang lain.

Tito menjelaskan, dari sebelas orang yang ditangkap, tiga di antaranya masih ditahan kepolisian. Sementara itu, delapan orang telah dibebaskan dengan berbagai pertimbangan, seperti alasan kesehatan dan alat bukti masih didalami kepolisian.

Kuasa hukum Rachmawati Sukarnoputri, Yusril Ihza Mahendra, mempermasalahkan penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar. Ia menilai polisi tak memiliki bukti yang kuat untuk menjerat kliennya.Â

"Seharusnya polisi bisa lebih berhati-hati dalam penangkapan ini," kata Yusril, akhir pekan lalu. Menurut dia, para tersangka hanya bermaksud mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap kurang memuaskan. Kata dia, hal ini wajar dan diatur dalam Undang-Undang tentang Penyampaian Pendapat. "Itu tidak dilarang."

ARKHELAUS W.

Polisi: Tersangka Makar Ahmad Dhani Cs Ingin Kuasai Gedung DPR

By Rifan Muazin 12:00 PM No comments

Liputan6.com, Jakarta Sebanyak 10 orang ditangkap atas dugaan makar dan mendompleng aksi damai 2 Desember. Polisi menyatakan sudah mengendus upaya makar tersebut sejak tiga minggu lalu.

"Ada informasi komunikasi antara kesepuluh orang tersebut. Dugaan sejak tiga minggu lalu," kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Silang Monas, Jakarta, Jumat (2/12/2016).

Boy mengatakan mereka ditangkap karena punya tujuan menguasai gedung DPR.

"Mereka ingin menguasai gedung DPR-MPR," kata Boy.

Kesepuluh orang tersebut diduga memanfaatkan aksi damai 2 Desember untuk melakukan makar.

"Mereka kecenderungan ingin memanfaatkan momen 212," kata Boy.

Dua orang diduga makar ditangkap di Sari Pan Pasific Hotel, yaitu Ahmad Dhani dan Firza Husein.

"Yang lainnya di rumah masing-masing," ujar Boy.

10 Orang yang Diduga Makar Ingin Manfaatkan Momentum Doa Bersama 2 Desember

By Rifan Muazin 6:00 AM No comments

JAKARTA, KOMPAS.comÂ â€"Â Polisi telah menetapkan musikus Ahmad Dhani, aktivis Ratna Sarumpaet,Â dan kedelapan orang lainnya yang ditangkap pada Jumat (2/12/2016) ini sebagai tersangka dalam kasus-kasus yang berbeda.

Delapan orang lainnya itu adalah Rachmawati Soekarnoputri, Sri Bintang Pamungkas, Kivlan Zein, Adityawarman, Jamran, Eko, Rizal Khobar, dan Firza Huzein. Kepolisian pun mengakui nama-nama itu yang ditangkap.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, kesepuluh orang tersebut diduga ingin memanfaatkan momen doa bersama 2 Desember untuk menjalankan niat terselubungnya.

"Mereka kecenderungannya ingin memanfaatkan momen ini (doa bersama 2 Desember)," ujar Boy di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat.

Boy menambahkan, mereka juga diduga mempunyai niat terselubung untuk menduduki pusat pemerintahan.

"(Mereka) ingin menguasai gedung DPR/MPR," ucap Boy. (Baca: Wapres Minta Pelaku Terduga Makar Diproses Hukum)

Boy mengungkapkan, polisi telah mengendus rencana tersebut sejak tiga pekan lalu. Diduga 10 orang tersebut telah menjalin komunikasi yang intens.

"Ada infomasi komunikasi antara kesepuluh orang itu ya. Dugaannya sejak tiga minggu lalu (komunikasi)," kata Boy.

Kompas TV Jokowi: Terimakasih atas Doa & Zikir untuk Bangsa

Polisi Buru Seorang Aktivis Asal Sumbawa Atas Dugaan Makar

By Rifan Muazin 10:00 AM No comments

Rabu, 07 Desember 2016 | 18:21 WIB

Polisi Buru Seorang Aktivis Asal Sumbawa Atas Dugaan Makar

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar (tengah) bersama Karo Penmas Divisi Humas Polri Kombes Pol Rikwanto (kanan) dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol RP Argo Yuwono (kiri) usai memberikan keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta, 3 Desember 2016. Polri menetapkan tujuh orang tersangka sebagai terduga makar. TEMPO/M Iqbal Ichsan

TEMPO.CO, Mataram - Polisi saat ini masih mencari seorang aktivis berinisial HT yang berasal dari Kabupaten Sumbawa Besar. Aktivis itu diduga terlibat dalam rencana makar pada 2 Desember 2016.

"Nanti kita cek sajalah kegiatan sehari-harinya di sana (Sumbawa Barat)," kata Kapolda NTB Brigjen Umar Septono di Mataram, Rabu, 7 Desember 2016. Menurut Umar secara resmi Polda Metro Jaya belum berkoordinasikannya dengan Polda NTB. "Belum ada sama sekali (koordinasi), kita belum dilibatkan, karena itu kan TKP di sana, urusan Polda Metro Jaya. Jadi, sejauh ini belum ada masukan apa-apa."

Sebelumnya Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap sebelas aktivis yang diduga akan melakukaan makar dengan memanfaatkan massa pengunjuk rasa 2 Desember 2916. Aktivis-aktivis itu antara lain adalahÂ Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri Ahmad Dani, Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar. Diduga HT juga terlibat secara langsung dengan kelompok itu.

Keterlibatan HT diketahui setelah polisi mengantongi sejumlah alat bukti adanya rencana makar yang bertujuan menjatuhkan pemerintahan Joko Widodo dengan memanfaatkan aksi 2 Desember. Hanya saja keberadaan HT hingga kini belum diketahui oleh polisi. Polda Metro Jaya sudah mencari mantan anggota legislatif tersebut.

Dari sebelas tersangka makar yang ditangkap, hanya tiga yang menjalani proses penahanan, yakni Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar. Untuk ketiganya, polisi menyangkakan dengan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang ITE dan juga Pasal 107 Juncto Pasal 110 KUHP tentang Makar dan Permufakatan Jahat.

ANTARA

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Monday, December 5, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Tuesday, December 6, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Friday, December 2, 2016

Di luar aksi 212, Polri tangkap 10 tokoh terkait 'perencanaan percobaan makar'

Tuesday, December 6, 2016

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen

Friday, December 2, 2016

Polisi: Tersangka Makar Ahmad Dhani Cs Ingin Kuasai Gedung DPR

10 Orang yang Diduga Makar Ingin Manfaatkan Momentum Doa Bersama 2 Desember

Wednesday, December 7, 2016

Polisi Buru Seorang Aktivis Asal Sumbawa Atas Dugaan Makar

Arsip Blog

Monday, December 5, 2016

Tuesday, December 6, 2016

Friday, December 2, 2016

Tuesday, December 6, 2016

Friday, December 2, 2016

Wednesday, December 7, 2016

Social Profiles

Arsip Blog