Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for absolut

Showing posts sorted by relevance for query absolut. Sort by date Show all posts

Sunday, December 4, 2016

Polri Sebut Rachmawati Cs Makar dalam Bentuk Permufakatan

Liputan6.com, Jakarta Polri telah menangkap 11 aktivis dan tokoh nasional, salah satunya putri Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri, sebagai tersangka dugaan makar. Penangkapan dilakukan sesaat sebelum aksi damai Jumat 2 Desember di Monas dimulai.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, makar memiliki banyak pengertian berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia.

"Antara lain makar terhadap kepala negara, makar terhadap upaya menggulingkan pemerintahan yang sah, makar sebagai permufakatan, dan makar oleh pemberontakan, biasanya dengan senjata api dan sebagainya," ujar Boy di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (3/12/2016).

Boy menjelaskan, yang saat ini ditangani Polri merupakan makar sebagai sebuah permufakatan. Di mana hal itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan delik formil, sehingga penangkapan terhadap para tersangka tidak perlu menunggu perbuatan makar terjadi.

"Artinya dia tidak perlu terjadi perbuatan makar itu, tapi dengan adanya rencana dan kesepakatan, permufakatan oleh sekelompok orang dapat dipersangkakan dengan pasal ini (Pasal 170 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP)," jelas dia.

Namun begitu, Boy menegaskan bahwa polisi telah memiliki bukti permulaan yang kuat untuk menangkap dan mempersangkakan mereka dalam perkara dugaan makar. Polisi bahkan telah mengindikasikan pidana ini jauh-jauh hari.

"Penyidik perlahan mendeteksi adanya berbagai pertemuan, kegiatan, penyelidikan, pengumpulan alat bukti, dan rumusan permufakatan itu," kata Boy.

Penyelidikan ini secara intens dilakukan sekitar tiga pekan lalu, atau setelah aksi besar-besaran pada Jumat 4 November 2016. Indikasi adanya upaya makar juga pernah disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian jauh sebelum aksi damai 2 Desember direncanakan.

"Jadi setelah peristiwa itu (demo 4 November), ketika masyarakat antusias melakukan unjuk rasa, ada upaya-upaya yang tidak sejalan dengan aspirasi yang sebenarnya, tapi justru memiliki tujuan lain," jelas dia.

Sebagai Edukasi

Boy menuturkan, penangkapan 11 tokoh terkait dugaan makar ini cukup bagus dijadikan sebagai pembelajaran atau edukasi terhadap masyarakat. Sebab, selama ini banyak masyarakat yang mengartikan makar sebagai bentuk pemberontakan bersenjata.

"Selama ini makar diartikan suatu yang sensitif, yang dikonotasikan dengan tindakan pemberontakan bersenjata," kata Boy.

"Tapi makar di era demokrasi ini, dia memanfaatkan ruang demokrasi untuk menelurkan ide, gagasan yang bisa disalahartikan oleh sekelompok orang, dan bisa menggulirkan suatu reaksi yang bersifat penghasutan," sambung dia.

Menurut Boy, demokrasi bukan berarti masyarakat bebas berbuat semaunya tanpa memperhatikan aturan hukum. Sebagai negara hukum, kebebasan di Indonesia tentu tidak absolut.

"Karena hukum itu harus diyakini menjadi sebuah produk yang demokratis karena melalui proses legislasi," terang Jenderal Bintang Dua itu.

Mantan Kapolda Banten itu meminta, masyarakat berpikir jernih terlebih dulu dalam setiap tindakan. Jangan sampai masyarakat terjebak dalam kebebasan yang kebablasan.

"Jadi ini adalah sesuatu yang perlu kita simak, jangan sampai menjadi sebuah pemahaman yang nanti keliru, melahirkan suatu kegiatan yang inskonstitusional," pungkas Boy.

Ahmad Dhani Cs Ditangkap, Polri Tegaskan Makar dan Kritik Beda

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

Liputan6.com, Jakarta Penyidik Polri menangkap 11 orang, termasuk di dalamnya aktivis dan tokoh nasional, terkait dugaanmakar, Jumat 2 Desember 2016 pagi. Salah satu tersangka makar yang ditangkap yakni putri Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, penangkapan itu bukan berarti membungkam sikap kritis masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dia menegaskan, perbuatan makar dan kritik berbeda.

"(Yang dilakukan Rachmawati Cs) ini bukan kritikan. Kritik denganmakar berbeda," tegas Boy di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (3/12/2016).

Boy menjelaskan, di beberapa negara demokrasi, memberikan masukan kepada pemerintah dengan pandangan kritis adalah hal lumrah. Kendati, cara penyampaian kritik juga harus memperhatikan hukum yang berlaku.

Sebab, demokrasi di Indonesia bukan berarti masyarakat memiliki kebebasan yang absolut. Bebas berbuat apa saja. Sebagai negara hukum, tentu semua memiliki aturan.

"Demikian juga kritikan, apabila bersentuhan dengan hukum lainnya, harus kita pahami," kata dia.

Jenderal bintang dua itu menuturkan, dalam era demokrasi di Indonesia, seringkali terjadi hatespech atau ujaran kebencian yang dilakukan masyarakat secara luas. Apalagi dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin pesat.

"Di sini kita harus sadar, kita punya UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Di media sosial, ujaran kebencian, penghinaan, penistaan, penyebarluasan kata-kata bohong ini marak terjadi, ini tentu harus disadarkan kepada warga negara bahwa ada hukumnya," kata Boy.

Sebelumnya, 11 tokoh dan aktivis ditangkap di beberapa tempat dalam waktu hampir bersamaan, Jumat 2 Desember pagi. Mereka diduga kuat terlibat upaya makar.

Tujuh orang tersangka makar yakni Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri telah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan hampir 1x24 jam.

Begitu juga terhadap musikus Ahmad Dhani yang dalam penangkapan ini ditetapkan sebagai tersangka penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Sementara tiga lainnya, yakni Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar ditahan di Polda Metro Jaya. Ketiganya dijerat dengan UU ITE dan juga Pasal 107 Jo Pasal 110 KUHP tentang Makar dan Permufakatan Jahat.

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri secara resmi mengumumkan penetapan sebelas tersangka yang diduga berupaya merusak situasi keamanan ketika aksi doa bersama dilakukan pada Jumat (2/12/2016).

Dari sebelas yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar.

Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin dan Firza Huzein.Â Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dalam jumpa pers Sabtu (3/12/2016), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa para tersangka berupaya memanfaatkan aksi doa bersama yang diikuti massa dalam jumlah besar.

Ketujuh tersangka memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca-penetapan tersangka, berbagai pendapat kemudian muncul ke publik. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai perbuatan makar yang dituduhkan kepada para tersangka.

Tak mengherankan jika tuduhan makar tersebut menimbulkan pertanyaan. Sebab, di beberapa negara yang pernah terjadi penggulingan kekuasaan, kudeta dilakukan dengan adanya aksi pemberontakan. Bahkan, bisa jadi diikuti dengan adanya konflik senjata.

Tak tunggu pemberontakan

Perbuatan makar ternyata dapat dipidana tanpa harus ada tindakan pemberontakan secara fisik. Penegak hukum dapat melakukan antisipasi pemberontakan dengan menangkap para pelaku yang diduga merencanakan upaya makar.

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia Ganjar Laksamana menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai, meski masih pada tahap percobaan.

"Karena, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?" ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (5/12/2016).

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

"Permufakatan jahat itu ada, bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas," kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

"Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai," kata Ganjar.

Makar bukan kritik?

Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multi tafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

(Baca: Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar)

Boy Rafli menegaskan, permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dengan penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," kata Boy.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

(Baca: Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri)

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Menurut Boy, tujuh tersangka yang ditangkap karena dugaan permufakatan makar berencana mengarahkan massa untuk menggelar sidang istimewa di Gedung DPR/MPR RI. Tujuannya sama, yakni untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Kompas TV Kapolri: Tersangka Makar Akan Memanfaatkan Kegiatan 2 Desember

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

By Rifan Muazin 3:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.comÂ â€" Polri secara resmi mengumumkan penetapan 11 tersangka yang diduga berupaya merusak situasi keamanan ketika aksi doa bersama dilakukan pada Jumat (2/12/2016).

Dari 11 orang yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar.

Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein.Â Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dalam jumpa pers, Sabtu (3/12/2016), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa para tersangka berupaya memanfaatkan aksi doa bersama yang diikuti massa dalam jumlah besar.

Ketujuh tersangka memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca-penetapan tersangka, berbagai pendapat kemudian muncul ke publik. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai perbuatan makar yang dituduhkan kepada para tersangka.

Tak tunggu pemberontakan

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar Laksamana, menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai meski masih pada tahap percobaan.

"Sebab, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?" ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (5/12/2016).

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

"Permufakatan jahat itu ada bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas," kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar, menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

"Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai," kata Ganjar.

Makar bukan kritik?

Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multitafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

(Baca: Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar)

Boy Rafli menegaskan, permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dari penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," kata Boy.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

(Baca: Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri)

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Kompas TV Kapolri: Tersangka Makar Akan Memanfaatkan Kegiatan 2 Desember

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Sunday, December 4, 2016

Polri Sebut Rachmawati Cs Makar dalam Bentuk Permufakatan

Saturday, December 3, 2016

Ahmad Dhani Cs Ditangkap, Polri Tegaskan Makar dan Kritik Beda

Monday, December 5, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Tuesday, December 6, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Arsip Blog

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Sunday, December 4, 2016

Polri Sebut Rachmawati Cs Makar dalam Bentuk Permufakatan

Saturday, December 3, 2016

Ahmad Dhani Cs Ditangkap, Polri Tegaskan Makar dan Kritik Beda

Monday, December 5, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Tuesday, December 6, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Social Profiles

Arsip Blog