Makar Muda Makarnya Para Remaja: Search results for digun

Showing posts sorted by relevance for query digun. Sort by date Show all posts

Tuesday, December 6, 2016

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen

Senin, 05 Desember 2016 | 17:45 WIB

Rachmawati Soekarnoputri meninggalkan gedung Mako Brimob Kelapa Dua usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan makar di Depok, Jawa Barat, Jumat malam, 2 Desember 2016. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan penangkapan 11 aktivis yang diduga melakukan pemufakatan jahat untuk makar terhadap pemerintah diperoleh melalui aktivitas intelijen kepolisian. Aktivitas mereka, kata Tito, sudah terpantau cukup intensif.

Menurut Tito, gerakan politik itu berencana memanfaatkan massa yang akan dikerahkan untuk menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat setelah Aksi Bela Islam III. "Kami sudah dapat dari intelijen-intelijen kami. Ada indikasi pemufakatan jahat menuju makar," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Desember 2016.

Kelompok itu, menurut Tito, akan memanfaatkan kumpulan massa untuk memaksa parlemen mengadakan Sidang Umum Istimewa yang berujung pada pemakzulan terhadap pemerintahan yang sah. Beberapa isu yang digunakan, seperti pengembalian Undang-undang Dasar 1945 yang asli.

Tito mengatakan upaya makar itu tidak berkaitan dengan Aksi Bela Islam yang menuntut proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang terjerat kasus duga menistakan agama. Menurut Tito, menyampaikan kritik terhadap pemerintah adalah hal yang sah jika disampaikan sesuai aturan. Termasuk untuk menyampaikan kritik melalui DPR. "Tetapi menduduki DPR secara paksa dan kekerasan apapun juga alasannya adalah inkonstitusional," kata dia.

Sebelum aksi 2 Desember berlangsung Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap sejumlah aktivis terkait dengan dugaan makar. Penangkapan dilakukan di beberapa tempat terpisah pada pagi hari. Sejumlah tokoh seperti Rachmawati Soekarnoputri hingga Sri Bintang Pamungkas ditangkap bersama sembilan orang lain.

Tito menjelaskan dari sebelas orang yang ditangkap, tiga di antaranya masih ditahan kepolisian. Sementara itu, delapan orang telah dibebaskan dengan berbagai pertimbangan, seperti alasan kesehatan dan alat bukti masih didalami kepolisian.

Kuasa hukum Rachmawati Soekarnoputri, Yusril Ihza Mahendra, mempermasalahkan penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar. Ia menilai polisi tak memiliki bukti yang kuat untuk menjerat kliennya.

"Seharusnya polisi bisa lebih berhati-hati dalam penangkapan ini," kata Yusril, akhir pekan lalu. Menurut Yusril, para tersangka hanya bermaksud mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap kurang memuaskan. Kata dia, hal ini wajar dan diatur dalam Undang-Undang tentang Penyampaian Pendapat. "Itu tidak dilarang."

ARKHELAUS W.

Aki-aki Nini-nini Kok Dituduh Makar!

By Rifan Muazin 11:00 AM No comments

Jakarta - Kuasa hukum Ratna Sarumpaet, Habiburokhman, merasa heran terhadap pasal makar yang digunakan untuk menjerat kliennya. Menurut Habib, sulit dipercaya orang-orang yang sudah berumur akan melakukan makar.

"Kita heran kenapa dikenakan pasal makar. Ini aki-aki, nini-nini dituduh makar, dengan umur Bu Ratna enam puluhan ujung, hampir tujuh puluh tahun. Mereka enggak punya senjata dan massa, kok dituduh makar. Kurang keren! Kecuali tuduhan itu ditujukan kepada saya," kata Habiburokhman dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/12/2016).

"Lalu kita juga mikir, ditahan ini agar enggak hadir aja di demo 2 Desember. Feeling kita seperti itu," imbuh dia.

Habiburokhman juga menyinggung usia Adityawarman Thahar, Rachmawati, dan Sri Bintang Pamungkas yang juga sudah di berusia senja. Menurutnya, tak masuk akal menuduh para sesepuh itu melakukan makar.

Dia menduga penangkapan terhadap 11 orang tersebut hanyalah untuk menghalangi mereka ikut aksi 2 Desember. Habiburokhman mengaku pernah mengalami hal serupa di zaman Soeharto.

"Dalam politik seperti ini lazim. Itu bukan tidak pernah terjadi. Kalau saya gambarkan, kondisinya agak seram di Mako Brimob kayak dibawa ke Lubang Buaya. Ada elite Gegana. Kita tidak hanya mendampingi Bu Ratna, tapi juga 10 orang lainnya," ucap dia.

Total ada 11 orang yang ditangkap oleh polisi pada 2 Desember kemarin, yaitu:

1. Eko Suryo Santjojo
2. Adityawarman Thahar
3. Kivlan Zein
4. Firza Huzein
5. Rachmawati Soekarnoputri
6. Ratna Sarumpaet
7. Sri Bintang Pamungkas
8. Alvin Indra
9. Ahmad Dhani
10. Jamran
11. Rizal

Dari nama-nama itu, yang masih ditahan yaitu Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal. Sementara lainnya sudah dibebaskan.
(msl/tor)

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen

By Rifan Muazin 10:00 PM No comments

Senin, 05 Desember 2016 | 17:45 WIB

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen Â

TEMPO.CO,Â JakartaÂ - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan penangkapan 11 aktivis yang diduga melakukan pemufakatan jahat untuk makar terhadap pemerintah diperoleh melalui aktivitas intelijen kepolisian. Aktivitas mereka, kata Tito, sudah terpantau cukup intensif.

Menurut Tito, gerakan politik itu berencana memanfaatkan massa yang akan dikerahkan menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat setelah Aksi Bela Islam III. "Kami sudah dapat dari intelijen-intelijen kami. Ada indikasi pemufakatan jahat menuju makar," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Desember 2016.Â

Kelompok itu, menurut Tito, akan memanfaatkan massa untuk memaksa parlemen mengadakan Sidang Umum Istimewa yang berujung pada pemakzulan terhadap pemerintahan yang sah. Salah satu isu yang digunakan adalah pengembalian Undang-Undang Dasar 1945 yang asli.

Tito mengatakan upaya makar tidak berkaitan dengan Aksi Bela Islam yang menuntut proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang terjerat kasus dugaan menistakan agama. Menurut Tito, menyampaikan kritik terhadap pemerintah adalah hal yang sah jika disampaikan sesuai dengan aturan, termasuk untuk menyampaikan kritik melalui DPR. "Tapi menduduki DPR secara paksa dan kekerasan, apa pun alasannya, adalah inkonstitusional," katanya.

Sebelum aksi 2 Desember berlangsung, Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap sejumlah aktivis terkait dengan dugaan makar. Penangkapan dilakukan di beberapa tempat terpisah pada pagi hari. Sejumlah tokoh, seperti Rachmawati Soekarnoputri dan Sri Bintang Pamungkas, ditangkap bersama sembilan orang lain.

Tito menjelaskan, dari sebelas orang yang ditangkap, tiga di antaranya masih ditahan kepolisian. Sementara itu, delapan orang telah dibebaskan dengan berbagai pertimbangan, seperti alasan kesehatan dan alat bukti masih didalami kepolisian.

Kuasa hukum Rachmawati Sukarnoputri, Yusril Ihza Mahendra, mempermasalahkan penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar. Ia menilai polisi tak memiliki bukti yang kuat untuk menjerat kliennya.Â

"Seharusnya polisi bisa lebih berhati-hati dalam penangkapan ini," kata Yusril, akhir pekan lalu. Menurut dia, para tersangka hanya bermaksud mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap kurang memuaskan. Kata dia, hal ini wajar dan diatur dalam Undang-Undang tentang Penyampaian Pendapat. "Itu tidak dilarang."

ARKHELAUS W.

Hatta Taliwang Ditangkal, Masinton Yakin Potensi Makar Kecil

By Rifan Muazin 12:00 AM No comments

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepolisian menangkap aktivis Hatta Taliwang.

Hatta diamankan karena diduga terlibat perencanaan makar kepada pemerintah pada Jumat (2/12/2016).

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu meyakini potensi orang yang dituduh polisi untuk melakukan makar kecil.

"Tapi sebagai pintu masuk untuk menelusuri pembiayaannya, aktor pendanaannya sah-sah saja dilakukan oleh polisi," kata Masinton di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Masinton mengungkapkan alasan keyakinannya tersebut.

Ia menuturkan jaringan aktivis kepada grass root tidak cukup kuat.

Pengorganisasian massa juga lemah.

"Kedua, beberapa orang ini memang dari dulu sifatnya adalah oposan sejati, mau pemerintahannya siapa, dia teriak saja," kata Masinton.

Alasan lainnya, kata Masinton, aktivis tersebut tidak punya basis pengorganisasian massa yang mengakar dan solid.

Mereka, kata Masinton, cuma memanfaatkan situasi serta kerumunan lalu diklaim untuk melakukan makar.

"Itu kan kepemimpinannya harus punya akar yang kuat, dan punya jaringan yang kuat juga, nah yang saya bisa baca dari ini adalah bahwa mereka ini digunakan oleh aktor-aktor yang punya uang untuk menciptakan instabilitas, mengganggu stabilitas Pemerintahan Jokowi JK," ujar Politikus PDIP itu.

Oleh karenanya, Masinton meminta aparat menelusuri aktor penyandang dana tersebut. Kemudian, mencari sumber usaha apakah ilegal atau tidak.

"Akan menjadi berbahaya jika sumber-sumber usaha selama ini yang berdasar usaha ilegal, seperti penyelundupan, korupsi, pembalakan hutan, apa segala macam, digunakan untuk mengganggu stabilitas negara, ini akan berbahaya dan harus aset-asetnya dibekukan," kata Masinton.

Mereka yang Ditindak Pasal Makar

By Rifan Muazin 12:00 AM No comments

Liputan6.com, Jakarta - Polisi menangkap 11 orang terkait dugaan makar dan pelanggaran UU ITE pada Jumat pagi, 2 Desember 2016. Mereka merupakan aktivis dan tokoh nasional yang dianggap akan memanfaatkan aksi super damai 212 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, untuk berbuat makar.

Ke-11 orang ini disangka melanggar pasal berbeda. Ada yang diduga berbuat makar dan bermufakat jahat, penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo, serta ujaran kebencian yang mengandung suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Tujuh tersangka makar, yakni Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Husein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri telah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan hampir 1x24 jam. Sedangkan, tigaÂ lainnya tetap ditahan. Mereka adalahÂ Sri Bintang Pamungkas, seorang politikus senior yang sangat vokal di era Soeharto,Â kemudian Jamran dan Rizal Kobar yang merupakan pengurus ormas.Â

MakarÂ merupakan perbuatan yang dianggap kejahatan terhadap keamanan negara. Ini termaktub dalamÂ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa pasal memilah-milah jenis tindakanÂ makar; makar terhadap keselamatan presiden dan wakil terdapat dalam Pasal 104 KUHP, makar terhadap sebagian wilayah Indonesia dalam Pasal 106 KUHP, hingga makar terhadap pemerintah yang sah dalam Pasal 107 KUHP.

Saat ini, pasal yang ramai digunakan untuk menindak makar ialah Pasal 106 KUHP. Pasal ini banyak digunakan untuk menjerat pelaku makar yang biasanya berulah diÂ wilayah rawan konflik di Indonesia Timur, sepertiÂ Papua dan Maluku Selatan. Sementara, kasus makar yang muncul pascademo 212 diduga hendak menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi.Â

Mereka yang Ditindak Pasal Makar

By Rifan Muazin 1:00 PM No comments

11 Tersangka Makar dan Penghinaan, Tiga Ditahan, Delapan Dilepas

By Rifan Muazin 7:00 AM No comments

11 Tersangka Makar dan Penghinaan, Tiga Ditahan, Delapan Dilepas
Sabtu, 3 Desember 2016 | 12:41

[JAKARTA] Mabes Polri menyatakan sebanyak 11 orang yang ditangkap jelang aksi super damai zikir dan tausiah 212 kemarin. Dari 11 orang yang dikategorikan sebagai 'penumpang gelap' itu hanya tiga orang yang ditahan sementara 8 orang tidak dikenakan penahanan.

â€Tujuh orang yang dikenakan Pasal 107 junto 110 KUHP dan 87 KUHP yaitu Bapak (Mayjen Pur) Kivlan Zen, Bapak (Brigjen Pur) Adityawarman, Ibu Ratna Sarumpaet, Ibu Firza Husein, Bapak Eko, Bapak Alvinindra Al Fariz yang ditangkap di Tanah Sereal, dan Ibu Rachmawati Soekarno Putri,â€ kata Kadiv Humas Irjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Sabtu (3/12).

Dikatakan, penyidik atas dasar subyektifitasnya tidak melakukan penahanan pada mereka. Ketujuh orang ini telah dikembalkan ke keluarga alias tidak dilakukan penahanan setelah menjalani periksaan 1 x 24 jam. Meski tidak dikenakan penahanan tapi proses penyidikan tetap dijalankan.

â€Dimungkinkan dalam kasus ini bisa ada tersangka tambahan, tapi belum bisa saya pastikan. (Soal tidak ditahan) juga ada penilaian kemanusiaan karena menahan itu tidak harus. Yang penting penyidik tidak merasa dipersulit. Hubungan detail antar mereka akan dibuka di pengadilan karena itu soal konten, kualitas alat bukti, dan digital forensik. (Siapa pimpinanya) nanti akan terungkap,â€ lanjutnya.

Bukti yang dimiliki Polri adalah tulisan tangan dan hasil monitoring percakapan elektronik diantara mereka yang sudah dipantau 20 hari terakhir ini. Intinya mereka akan mengajak dan memanfaatkan massa yang hadir pada aksi 212 untuk menduduki DPR/MPR dan lalu merencanakan pemaksaan untuk melakukan Sidang Istimewa.

â€Ujungnya mereka menuntut untuk melakukan pergantian pemerintahan dan seterusnya. Ini tataran inskontitusional yang harus dicegah. Ini makar, permufakatan jahat sebelum (itu benar) terjadi maka mereka ditangkap. Inilah yang dimainkan oleh penyidik. Saksi sudah diperiksa dan alat bukti juga sudah dipegang oleh penyidik,â€ sambungnya.

Untuk tersangka ke delapan, masih kata Boy, adalah Sri Bintang Pamungkas. Aktivis kawakan ini dikenakan penahanan. Dia dijerat karena berkaitan dengan konten dalam media sosial terutama di Youtube pada November 2016 yang berisi ajakan dan penghasutan kepada masyarakat luas.

â€Bukti rekaman juga sudah ada dan diamankan penyidik. Kita juga memeriksa saksi ahli IT, ahli bahasa, dan ahli pidana. Kasusnya dijerat pasal yang sama namun dipisahkan dengan tersangka yang lain,â€ tambahnya.

Untuk tersangka ke sembilan adalah musisi Ahmad Dhani yang dijerat Pasal 207 KUHP. Ini adalah pasal terkait penghinaan kepada penguasa dan untuk itu penyidik telah memeriksa saksi-saksi dari masyarakat. Dhani juga tidak dilakukakan penahanan.

â€Terakhir ada dua kakak beradik, Zamron dan Rizal, yang ditahan dan disangka berkaitan dengan hate speech, kebencian, dan menyebarkaluaskan informasi yang berkaitan dengan isu SARA sesuai Pasal 28 ayat 2 junto Pasal 45 ayat 2 UU 11/98 tentang ITE,â€ sambungnya.

Mereka juga dijerat Pasal 107 dan atau Pasal 110 KUHP. Ada beberapa barang bukti disita dari mereka termasuk alat-alat komunikasi yang digunakan oleh yang bersangkutan yang diketahui aktif melakukan posting informasi yang bernuansa kebencian paska aksi 411 lalu.

Postingan mereka itu dianggap sangat berbahaya dan bisa menimbulkan semacam kemarahan dan ansitpati massa kepada pihak tertentu dan terhadap pemerintah Indonesia. Tindakan keduanya, yang ditahan di Polda Metro bersama Sri Bintang, dianggap tidak mendidik bagi masyarakat. [FAR/H-12]

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

By Rifan Muazin 6:00 PM No comments

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri secara resmi mengumumkan penetapan sebelas tersangka yang diduga berupaya merusak situasi keamanan ketika aksi doa bersama dilakukan pada Jumat (2/12/2016).

Dari sebelas yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar.

Ketujuh orang tersebut adalah Rachmawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin dan Firza Huzein.Â Mereka disangka melanggar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP.

Dalam jumpa pers Sabtu (3/12/2016), Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar menjelaskan bahwa para tersangka berupaya memanfaatkan aksi doa bersama yang diikuti massa dalam jumlah besar.

Ketujuh tersangka memiliki tujuan yang sama, yakni menggulingkan pemerintahan yang sah.

Pasca-penetapan tersangka, berbagai pendapat kemudian muncul ke publik. Masyarakat pun bertanya-tanya mengenai perbuatan makar yang dituduhkan kepada para tersangka.

Tak mengherankan jika tuduhan makar tersebut menimbulkan pertanyaan. Sebab, di beberapa negara yang pernah terjadi penggulingan kekuasaan, kudeta dilakukan dengan adanya aksi pemberontakan. Bahkan, bisa jadi diikuti dengan adanya konflik senjata.

Tak tunggu pemberontakan

Perbuatan makar ternyata dapat dipidana tanpa harus ada tindakan pemberontakan secara fisik. Penegak hukum dapat melakukan antisipasi pemberontakan dengan menangkap para pelaku yang diduga merencanakan upaya makar.

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia Ganjar Laksamana menjelaskan bahwa secara hukum, makar adalah suatu percobaan kejahatan.

Secara konstruksi hukum, makar dijadikan kejahatan yang berdiri sendiri dan dianggap selesai, meski masih pada tahap percobaan.

"Karena, bila makar harus sampai selesai, pelakunya menjadi penguasa baru. Nah, mana mungkin seorang penguasa baru diminta pertanggungjawaban hukum?" ujar Ganjar kepada Kompas.com, Senin (5/12/2016).

Ganjar mengatakan, percobaan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 53 KUHP harus memenuhi tiga syarat.

Pertama, harus ada niat pelaku. Kedua, harus ada perbuatan permulaan pelaksanaan. Kemudian, yang ketiga, tidak selesainya kejahatan bukan diakibatkan kehendak pelaku itu sendiri.

"Permufakatan jahat itu ada, bila di antara pihak yang bermufakat telah terdapat kesamaan niat, perencanaan bersama yang ditandai dengan adanya pertemuan-pertemuan, dan adanya pembagian tugas yang jelas," kata Ganjar.

Penjelasan tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan penyidik Polri.

Selain disangka melanggar Pasal 107 dan 87 KUHP, ketujuh orang yang sebelumnya diperiksa juga disangka melanggar Pasal 110 KUHP.

Pasal tersebut menjelaskan, permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan makar menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108, diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

"Permufakatan jahat adalah kejahatan yang bahkan belum dimulai," kata Ganjar.

Makar bukan kritik?

Aparat penegak hukum diminta berhati-hati dalam menerapkan pasal makar dalam memidanakan seseorang.

Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf mengatakan, penegak hukum harus berhati-hati karena pasal tersebut multi tafsir. Menurut Al Araf, penegak hukum harus dapat membedakan antara makar dan kritik.

"Jangan sampai makar diidentikkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ujar Araf.

(Baca: Penegak Hukum Diminta Tak Sembarangan Terapkan Pasal Makar)

Boy Rafli menegaskan, permufakatan makar yang disangkakan kepada para tersangka berbeda jauh dengan penyampaian kritik kepada pemerintah.

"Pandangan kritis yang disampaikan lewat kritik itu lumrah, tetapi tetap rambu hukum harus dipegang. Kalau makar dengan permufakatan jahat, ini adalah barang yang berbeda dengan kritik," kata Boy.

Boy mengatakan, masyarakat perlu mengingat bahwa ujaran kebencian, penistaan, kata-kata bohong, dan penghasutan tidak boleh digunakan dalam penyampaian kritik.

(Baca: Permufakatan Makar Beda dengan Penyampaian Kritik, Ini Penjelasan Polri)

Penyampaian aspirasi, baik melalui verbal maupun non-verbal, seperti dalam medium elektronik, harus sesuai dengan tatanan hukum dan aturan yang berlaku.

Menurut Boy, pelaksana demokrasi harus sadar bahwa kebebasan tidak bisa bersifat absolut. Setiap warga negara diatur oleh hukum sehingga tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang inkonstitusional.

"Jadi, kami ini bukannya terlalu reaktif. Kami hanya bermain pada tatanan hukum dan kami lakukan pada tindakan nyata," kata Boy.

Menurut Boy, tujuh tersangka yang ditangkap karena dugaan permufakatan makar berencana mengarahkan massa untuk menggelar sidang istimewa di Gedung DPR/MPR RI. Tujuannya sama, yakni untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Kompas TV Kapolri: Tersangka Makar Akan Memanfaatkan Kegiatan 2 Desember

Makar Muda Makarnya Para Remaja

Tuesday, December 6, 2016

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen

Saturday, December 3, 2016

Aki-aki Nini-nini Kok Dituduh Makar!

Tuesday, December 6, 2016

Kepala Polri: Dugaan Makar Diperoleh dari Operasi Intelijen

Thursday, December 8, 2016

Hatta Taliwang Ditangkal, Masinton Yakin Potensi Makar Kecil

Mereka yang Ditindak Pasal Makar

Mereka yang Ditindak Pasal Makar

Saturday, December 3, 2016

11 Tersangka Makar dan Penghinaan, Tiga Ditahan, Delapan Dilepas

Monday, December 5, 2016

Bisakah Disebut Makar Tanpa Ada Pemberontakan? Ini Penjelasannya

Arsip Blog

Tuesday, December 6, 2016

Saturday, December 3, 2016

Tuesday, December 6, 2016

Thursday, December 8, 2016

Saturday, December 3, 2016

Monday, December 5, 2016

Social Profiles

Arsip Blog